Skip to content

November 19, 2011

ANALISA LANDASAN FILOSOFIS,SOSIOLOGIS DAN YURIDIS UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN UNDANG- UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN

Landasan Filosofis
1. Pembangunan nasional merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat indonesia yang adil dan makmur berdasarkan pancasila dan undang- undang dasar 1945.
2. Bawa dalam menghadapi perkembangan perekonomian nasional yang senantiasa bergerak cepat,kompetitif dan terintegrasi dengan tantangan yang semakin kompleks serta sistem keuangan yang semakin maju,di perlukan penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi,termasuk perbankan.

3. Penjelasan umum : Perkembangan ekonomi nasional dewasa ini menunjukkan arah yang semakin menyatu dengan ekonomi regional dan internasional yang dapat menunjang sekaligus dapat berdampak kurang menguntungkan. Sementara itu, perkembangan perekonomian nasional senantiasa bergerak cepat dengan tantangan yang semakin kompleks. Oleh karena itu, diperlukan berbagai penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi termasuk sektor perbankan sehingga diharapkan akan dapat memperbaiki dan memperkukuh perekonomian nasional.
Analisa :
1. Tujuan di bentuknya undang – undang ini adalah untuk mewujudkan pembangunan nasional yag berkesinambungan yang konkret, sesuai dengan amanah yang tekandung dalam pancasila dan undang- undang dasar 1945.
2. Namun yang perlu kita berikan sorotan lebih adalah,bahwa landasan filosofis dalam undang-undang nomor 10 tahun 1998 sudah tidak menyertakan unsur-unsur keserasian, keselarasan, dan keseimbangan unsur-unsur Trilogi Pembangunan dalam pedoman pembangunan nasional seperti halnya dalam undang- undang nomor 7 tahun 1992. Padahal unsur- unsur tersebut merupakan ciri dalam asas ekonomi kekeluargaan.
3. Bahwa revisi UU perbankan ini merupakan salah satu bentuk upaya kita untuk menjawab dinamika perkembangan nilai- nilai kehidupan termasuk di bidang ekonomi.Oleh karena itu di butuhkan sebuah Undang- Undang yang mampu meng cover dinamika dunia perkembangan di era perkembangan teknologi seperti sekarang ini.
Landasan sosiologis
1. Bahwa dalam era globalisasi dan dengan telah di ratifikasi beberapa perjanjian internasional dibidang barang dan jasa, di perlukan penyesuaian terhadap peraturan perundang undangan di bidang perekonomian khususnya di sektor perbankan.
2. Sektor perbankan yang memiliki posisi strategis sebagai lembaga intermediasi dan penunjang sistem perbankan merupakan faktor yang sangat menentukan dalam proses penyesuaian dimaksud. Sehubungan dengan itu, diperlukan penyempurnaan terhadap sistem perbankan nasional yang bukan hanya mencakup upaya penyehatan bank secara individual melainkan juga penyehatan sistem Perbankan secara menyeluruh. Upaya penyehatan Perbankan nasional menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, bank-bank itu sendiri dan masyarakat pengguna jasa bank. Adanya tanggung jawab bersama tersebut dapat membantu memelihara tingkat kesehatan Perbankan nasional sehingga dapat berperan secara maksimal dalam perekonomian nasional.
3. Agar pembinaan dan pengawasan bank dapat terlaksana secara efektif, kewenangan dan tanggung jawab mengenai perizinan bank, yang semula berada pada Menteri Keuangan, menjadi berada pada Pimpinan Bank Indonesia sehingga Bank Indonesia memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang utuh untuk menetapkan perizinan, pembinaan dan pengawasan bank serta pengenaan sanksi terhadap bank yang tidak mematuhi peraturan perbankan yang berlaku. Dengan demikian, Bank Indonesia kewenangan dan tanggung jawab untuk menilai dan memutuskan kelayakan pendirian suatu bank dan/atau pembukaan kantor cabang.

Analisa Landasan sosiologis
Landasan sosiologis
1. Sangat terang terlihat jika perjanjian internasional mengambil peranan besar dalam proses pembentukan atau revisi undang undang perbankan ini. Berbagai kesepakatan ekonomi dalam penanggulangan bahaya krisis moneter indonesia era tahun 1998 menjadi ikatan bagi Indonesia untuk segera meratifikasi konensi internasional tersebut. Sehingga ratifikasi tersebut yang kemudian kita kenal sebagai revisi undang undang perbankan ini. Tentu saja,banyak nilai nilai filosofis khas bangsa Indonesia yang menjadi terkesampingkan demi menanggulangi bahaya krisis saat itu. Sehingga tanpa sadar dan telak kita telah di belokkan dengan ideologi sistem ekonomi liberal yang sama sekali tidak sesuai dengan azas kekeluargaan bangsa Indonesia.
2. Dalam revisi undang- undang ini terdapat pula landasan berpikir yang segar yaitu tentang pengawasan dan penyehatan perbankan. Hal ini memberi sinyal penting bahwa Indonesia aktif dalam membina kestabilan politik serta keamanan nasional yang dapat di benarkan dengan pengawasan secara langsung melalui Bank sentral.

Landasan yuridis :
a. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, dipandang perlu mengubah Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dengan Undang-undang;
b. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 23, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;
c. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2865); Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472);

Analisa Landasan yuridis :
a. Bahwa pembentuk hukum tidak pula menyebutkan tentang klauusul yang terdapat dalam konsensi internasional tentang reformasi sistem perbankan,padahal telah dinyatakan di atas bahwa revisi undang undang ini merupakan langkah praktis dari ratifikasi konsensi tersebut.
b. Oleh karena itu,seharusnya setelah kondisi moneter nasional membaik,undang undang ini perlu segera di revisi ulang mengenai landasan- landasan yuridisnya.

Read more from KARYA ANDA

Share your thoughts, post a comment.

Note: HTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to comments

Before you post, please prove you are sentient.

what is 6 in addition to 2?

Switch to our mobile site