Thantien Hidayati’s Blog – Alumni Beswan Malang

Tag: uu sisdiknas

Examining Citizen’s Right to Basic Education in Policy (A Critical Legal Semiotics Study towards the Act of National Education System Number 20 Year 2003)

by on Oct.02, 2009, under My Abstract Folder

<!– @page { margin: 0.79in } P { margin-bottom: 0.08in } –>

Examining Citizen’s Right to Basic Education in Policy

(A Critical Legal Semiotics Study towards the Act of National Education System Number 20 Year 2003)

Abstrak dari makalah ini telah lulus seleksi dan makalah dari abstrak ini akan dipresentasikan dalam The First International Graduate Student Conference “(Re)Considering Contemporary Indonesia: Striving for Democracy, Sustainability, and Properity, A Multidiciplinary Perspective” pada 1-4 Desember di Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.

A b s t r a c t

Every citizen has a right to education, mainly basic education which should be provided for free by the government. As citizen’s basic human rights are to be protected, fulfilled, and promoted by the government, all of the government policy must represent it consistently.

Studies concerning the government’s rhetoric are very limited although it is actually more important because policies are the legal base of every action made by the government and also the citizens. But in fact, the public is always exposing their concern on how the policy is implemented rather than how the policy is formulated.

The government of the Republic of Indonesia accommodates the citizen’s right to basic education on a particular act, the Act of the Republic of Indonesia on National Education System Number 20 Year 2003, as derived from the grundnorm, Undang-Undang Dasar 1945. On this act, the word ‘right’ to basic education is switched into ‘obligation’, which actually has distinctive meanings and consequences for each. The selection of word usage for the constitutional language represents the government’s political willingness to solve policy problems. It is also indicating the level of government seriousness on the later phase of policy implementation.

To gain the required data, this policy research employs a content analysis towards the substance of the policy, which is the act itself. The discussion of the findings will be elaborated with the usage of supporting data about the policy implementation from electronic and mass media. A critical legal semiotics approach employed in this study will lead to a more comprehensive interpretation on this act since it has been interpreted monolithically for years.

This comprehensive interpretation on constitutional language politicization will help citizen to have a critical consciousness about the relationship between government’s political willingness represented in policy product and the government’s seriousness in striving for the citizen’s right of basic education in the phase of policy implementation. It is also proposed to reform the discourse of citizen’s movement which is usually limited to the demand for the implementation of the government’s obligation on fulfilling the citizen’s right to basic education only than to critically examine the policy product as the legal base of this rechstaat.

Key words: educational policy, critical legal semiotics, basic education, right.

Leave a Comment :, , , , , , , , , , , , , , , more...

‘Putusan Mahkamah Konstitusi Soal Uji Materi UU Sisdiknas & UU APBN’ (Perihal Penyertaan Gaji Guru Dalam Komponen Anggaran Pendidikan)

by on Oct.02, 2009, under Reviews

<!– @page { margin: 0.79in } P { margin-bottom: 0.08in } A:link { color: #0000ff } –>

: : ARGUMEN KEBIJAKAN

TEMA ARTIKEL

Artikel yang dipilih sebagai dasar dalam pembuatan argumen kebijakan, garis besar temanya adalah ‘Putusan Mahkamah Konstitusi Soal Uji Materi UU Sisdiknas & UU APBN’ (Perihal Penyertaan Gaji Guru Dalam Komponen Anggaran Pendidikan).

PROFIL ARTIKEL

Artikel yang dipilih sebagai dasar dalam pembuatan argumen kebijakan berjumlah 3 buah, dengan profil sebagai berikut:

  1. Anggaran Pendidikan: Putusan MK Sarat Politik” adalah artikel pada harian Suara Pembaruan pada tanggal 29 Februari 2008 yang diakses pada tanggal 1 Maret 2008 dari http://www.prakarsa-rakyat.org/artikel/news/artikel.php?aid =25522.

  2. Patahnya Semangat Konstitusi” adalah artikel yang ditulis oleh Pan Mohammad Faiz (Ketua Umum Dewan Pimpinan Perhimpunan Pelajar Indonesia di India yang sedang menempuh program studi Master of Comparative Law pada Faculty of Law, University of Delhi dan Program Master of Political Science pada IGNOU, New Delhi) pada tanggal 29 Februari 2008 yang diakses pada tanggal 11 Maret 2008 dari http://jurnalhukum.blogspot.com/2008/02/pendidikan-dan-konstitusi.html.

  3. PB PGRI Gugat UU APBN ke MK” adalah artikel pada kategori berita politik dan sosial yang di-launch pada tanggal 9 Maret 2008 oleh situs Inilah.com yang diakses pada tanggal 11 April 2008 dari http://www.inilah.com /berita.php?id=16478.

ARTIKEL

Berikut ini adalah artikel-artikel yang dipilih sebagai dasar dalam pembuatan argumen kebijakan sebagaimana berikut:

  1. Judul Artikel: “Anggaran Pendidikan: Putusan MK Sarat Politik”

Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memasukkan gaji guru dan dosen sebagai bagian dari pemenuhan anggaran pendidikan 20 persen dari APBN/APBD, sarat dengan muatan politis. Implikasinya adalah, tidak hanya anggaran pendidikan yang tidak diprioritaskan, anggaran untuk orang miskin dan daerah tertinggal pun bakal diabaikan pemerintah.

Anggota Komisi X DPR, Cyprianus Aoer dalam percakapan dengan Suara Pembaruan, di Jakarta, Rabu (27/2) mengemukakan hal itu menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal uji materi UU No 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) dan UU No 18/2006 tentang APBN 2007, yang implikasinya memasukkan gaji guru dalam komponen anggaran pendidikan. Uji materil itu diajukan seorang guru Rahmatiah Abbas dan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanudin (Unhas), Badryah Rifai.

Cyprianus menduga, ada intervensi dan keberatan dari pejabat tinggi pemerintah dengan beban biaya peningkatan kesejahteraan guru seiring dengan berlakunya UU No 14/ 2005 tentang Guru dan Dosen. “Saat ini pemerintah kesulitan menyediakan anggaran kesejahteraan guru sehingga kalau dimasukkan dalam alokasi anggaran pendidikan 20 persen APBN, beban pemerintah menjadi lebih ringan,” katanya.

Eksaminasi

Cyprianus menambahkan, Komisi X DPR mendukung upaya Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Koalisi Pendidikan untuk melakukan eksaminasi terhadap putusan MK itu. “DPR mendukung penuh upaya eksaminasi itu,” katanya.

Di tempat terpisah, Manajer Divisi Monitoring Pelayanan Publik ICW, Ade Irawan mengatakan, pihaknya bersama Koalisi Pendidikan sedang mempersiapkan materi-materi terkait rencana melakukan eksaminasi. “Bulan depan, eksaminasi dilakukan,” katanya.

  1. Judul Artikel: “Patahnya Semangat Konstitusi”

Memasuki rencana 100 tahun peringatan lahirnya Boedi Oetomo, dunia pendidikan Indonesia justru dirundung duka. Pasalnya, putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan “gaji pendidik” sebagai bagian dari rezim anggaran pendidikan dalam APBN, dinilai oleh banyak kalangan akan menghambat laju pendidikan.

Akibatnya kini telah terjadi perubahan formulasi secara besar-besaran, dimana apabila gaji pendidik dimasukkan dalam anggaran pendidikan, maka secara drastis persentase anggaran pendidikan akan naik sebesar 7%. Dengan kata lain, anggaran pendidikan terdongkrak menjadi 18% dari total APBN 2007 yang lalu. Tatkala besaran ini telah mendekati angka 20% sebagai kewajiban konstitusi (constitutional obligation), namun dalam kenyataannya belum banyak terjadi perubahan yang signifikan pada lingkungan pendidikan Indonesia.

Tentunya kita juga menyadari bahwasanya carut-marut dunia pendidikan Indonesia bukan sekedar terletak pada anggaran semata. Namun demikian, kita tidak dapat memungkiri bahwa anggaran pendidikan memegang peranan sangat penting dalam memacu peningkatan mutu dan kualitas di bidang pendidikan. Terlebih lagi, bangsa Indonesia masih belum mampu keluar dari permasalahan mendasar yaitu pemenuhan pendidikan tingkat dasar sebagai fundamental rights setiap warga negara yang telah dijamin secara penuh di dalam Pasal 31 ayat (1) dan (2) UUD 1945.

Anggaran ‘Poco-Poco’

Kepentingan dua pemohon yang berprofesi sebagai tenaga pendidik yang beranggapan bahwa hak konstitusionalnya terlanggar dikarenakan gajinya tidak akan ikut bertambah apabila anggaran Pendidikan dalam APBN/APBD ditingkatkan, hemat penulis sangatlah kekanak-kanakan. Bahkan di kalangan para pendidik itu sendiri, pandangan pemohon nyata-nyata ditolak secara tegas. Penolakan itu setidaknya datang dari PGRI dan ISPI sebagai dua organisasi besar yang mewadahi para guru dan pendidik di seluruh Indonesia.

Ketidakcermatan penghitungan pun terjadi, dimana kenaikan anggaran pendidikan dalam APBN/APBD sebenarnya juga tidak secara otomatis berdampak langsung pada kenaikan gaji dan tunjangan guru atau dosen. Sebab, persoalan tersebut adalah kebijakan tersendiri dari Pemerintah yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah dengan mengacu pada UU Sisdiknas dan UU No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Alih-alih ingin meningkatkan kesejahteraan guru dan dosen, justru sekarang dengan dimasukkannya gaji pendidik, persentase anggaran pendidikan yang seharusnya digunakan untuk hal yang tidak kalah mendesak, seperti misalnya penuntasan wajib pendidikan dasar dan perbaikan 80.000 bangunan sekolah yang rusak berat, besar kemungkinan akan menyusut di kemudian hari.

Jika kita membandingkan anggaran pendidikan yang dialokasikan pada APBN 2007 terhadap anggaran minimal pendidikan dasar, maka akan terlihat perbedaan yang cukup kontras. Di luar gaji tenaga pendidik, pemerintah hanya mampu mengalokasikan anggaran Rp. 43 triliun untuk Depdiknas dan Rp. 10 triliun untuk Departemen Agama. Padahal menurut perhitungan bersama antara BAPPENAS, BPS dan UNDP, anggaran minimal untuk “pendidikan dasar” yang bermutu nasional saja diperlukan setidaknya sekitar Rp. 58 triliun.

Lebih ironisnya lagi, menurut kajian FITRA, sebesar 70% anggaran pendidikan dalam APBN 2007 teryata habis digunakan untuk keperluan birokrasi, 10% untuk lain-lain, dan hanya sekitar 20% yang benar-benar menyentuh langsung ke publik.

Pemasukan angka 20% anggaran pendidikan dari APBN/APBD oleh para 2nd founding fathers pada dasarnya hadir dengan semangat untuk mengejar ketertinggalan pendidikan bangsa Indonesia dari negara-negara lainnya. Oleh karena itu, gaji pendidik memang sengaja dikeluarkan dalam lingkup anggaran pendidikan, namun bukan berarti guru dan dosen dinisbikan menjadi bagian di luar komponen pendidikan. Sebab tanpa adanya ketentuan ini, sebelum diterbitkannya UU Sisdiknas pun anggaran pendidikan ditaksir sudah mencapai kisaran 16% dari APBN.

Tanpa menutup mata dan melihat secara jujur akan kondisi pendidikan di dalam negeri, secara substansial formulasi baru ini tentu tidak akan memberikan makna berarti bagi kemajuan pendidikan bangsa Indonesia, khususnya terhadap daerah yang ternyata kini memiliki lonjakan anggaran pendidikan sebesar 20%-40% apabila menggunakan formulasi yang baru. Ibarat pegerakan tarian poco-poco, anggaran pendidikan Indonesia yang baru saja maju beberapa langkah, kini harus ditarik mundur lagi ke belakang. Artinya, jika tidak ingin dikatakan stagnan, pendidikan Indonesia ke depan akan kembali menemui jalan yang semakin terjal.

Membangkitkan Ruh Konstitusi

Membicarakan problematika dunia pendidikan Indonesia seringkali disamakan dengan mengurai “benang kusut”. Untuk mengatasinya teramat diperlukan kesabaran, kejernihan berpikir dan pandangan jauh ke depan. Oleh karena itu, patut rasanya kita kembali merenungi dengan sungguh-sungguh tujuan dari para pendiri negara ini dalam merangkai cita-cita konstitusi.

Perlu kita sadari bahwa solusi pendidikan saat ini bukanlah sekedar mencari celah agar Pemerintah semata-mata dapat memenuhi ‘kewajiban konstitusional 20%’. Selain tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, ruh pendidikan yang termaktub dalam Pasal 31 ayat (4) merupakan ruh yang terbilang cukup istimewa. Sebab, dari puluhan konstitusi yang ada di dunia, UUD 1945 merupakan satu di antara beberapa konstitusi dunia yang mencantumkan besaran persentase anggaran pendidikan yang harus dialokasikan dalam APBN/APBD.

Oleh karenanya, semangat dasar inilah yang seharusnya dibangun, dikejar dan terus dipertahankan sepanjang masa. Dengan tetap kritis seraya menghormati putusan Mahkamah yang bersifat final dan binding, setidaknya terdapat beberapa hal yang patut dipertimbangkan oleh para pemangku kepentingan di dalam negeri.

Pertama, UU Sisdiknas sedapat mungkin dikaji ulang secara lebih komprehensif dengan tetap membungkusnya bersama ruh pendidikan yang tersirat dalam konstitusi. Jikalau Komisi X DPR RI tetap ingin bertahan pada pendapat akhirnya (Opini Republika, 26/02/08), maka pertimbangan Mahkamah yang mendasari putusannya dengan menyatakan bahwa terdapat ketidaksesuaian pada penggunaan istilah-istilah tertentu dan terjadinya perbenturan antar pasal (wiedersprüchlos), haruslah segera mungkin ditindaklanjuti dengan menyempurnakan atau melakukan pengkajian ulang melalui mekanisme legislative review. Sehingga, kekhawatiran akan terjadinya ‘pengkerdilan konstitusional’ pada anggaran pendidikan tidak akan terjadi.

Kedua, apabila melemahnya semangat konstitusi (constitutional spirit) ini juga sudah berjangkit ke hampir sebagian besar penyelenggara negara, maka rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dapat mempertanyakan kembali kesungguhan para wakilnya yang duduk di legislatif maupun eksekutif dengan tidak lagi memberikan mandat kepada wakil yang sama pada Pemilu 2009 mendatang.

Ketiga, kemungkinan untuk diamandemennya Pasal 31 ayat (4) terkait dengan anggaran pendidikan dapat pula mulai diwacanakan. Sebab, penambahan 2% untuk menuntaskan ‘kewajiban konstitusi 20%’ kini tidak akan bermakna banyak bagi dunia pendidikan. Amandemen dengan cara perubahan atau penambahan ketentuan konstitusi yang baru, setidaknya dapat memuat seputar “kewajiban negara menyediakan pendidikan dasar secara gratis bagi kelompok anak usia tertentu”. Ketentuan konstitusi seperti ini merupakan model yang paling banyak dicantumkan pada konstitusi negara-negara dunia. Sebab selain arah pencapaiannya lebih jelas dan sejalan dengan UN Millenium Development Goals, pencapaian pemerintah dalam menjalankan amanah ketentuan baru ini nantinya akan lebih mudah untuk diukur keberhasilannya.

Dengan tidak mengenyampingkan bahwa kesejahteraan tenaga pendidik juga menjadi hal yang cukup penting, kiranya penulis mengajak kita semua untuk lebih arif dan bijaksana dengan melihat kembali manfaat dan mudharat yang diperoleh bagi bangsa ini apabila gaji pedidikan tetap dimasukan pada anggaran pendidikan dalam APBN/APBD. Bukankah anak-cucu kita jualah yang nanti akan meneruskan estafet pengelolaan negara ini. Jika sedari sekarang saja kita sudah tidak berpihak kepada mereka, maka jangan serta-merta menyalahkan generasi penerus jikalau mereka tidak dapat menjalankan roda kenegaraan lebih baik dari generasi sebelumnya.

  1. Judul Artikel: “PB PGRI Gugat UU APBN ke MK”

Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) kembali mengajukan gugatan terhadap UU APBN ke hadapan Mahkamah Konstitusi karena bertentangan dengan semangat UUD 1945.

Siaran pers PGRI yang diterima di Jakarta, Minggu (9/3), menyatakan PB PGRI menuntut agar UU No. 45 Tahun 2007 tentang APBN untuk secara keseluruhan dibatalkan dan tidak hanya pada ketentuan ‘alokasi anggaran pendidikan sebesar 12%’.

Alasannya, UU APBN dinilai telah melakukan empat kali pelanggaran alokasi minimal 20% APBN dan 20% APBN (Pasal 31 ayat 4 UUD 1945) sejak MK menyatakan tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 31 ayat 4 UUD 1945 itu sebagai pelanggaran konstitusi sejak pemeriksaan APBN Tahun Anggaran 2006.

Alasan pengajuan gugatan itu juga telah terjadi pelanggaran Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 yang tidak dapat ditoleransi lagi karena akan semakin memperlemah pelaksanaan fungsi pendidikan yang makin menjauhkan cita-cita para pendiri (the founding fathers) bahwa pendidikan sebagai jalan strategis untuk mencapai kemajuan bangsa.

Upaya pemenuhan kewajiban konstitusi Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 itu haruslah tulus dan jujur, bukan dengan jalan mencari siasat politik agar ketentuan konstitusi terpenuhi.

Pemenuhan ketentuan konstitusi bukan dengan jalan menggeser komponen gaji guru dan pendidik serta anggaran pendidikan kedinasan bersatu ke dalam anggaran untuk penyelenggaraan fungsi pendidikan, karena memang diperlukan pemenuhan alokasi anggaran 20% dari APBN dan 20% dari APBD untuk mencapai pendidikan yang bermutu.

Lebih dari itu, sesungguhnya gaji guru dan pendidik telah masuk ke dalam mata anggaran Belanja Pemerintah Pusat di tingkat Nasional dan masuk ke dalam mata anggaran Dana Alokasi Umum di tingkat Daerah.

Berdasarkan seluruh uraian dan alasan-alasan itu, PGRI memohon Mahkamah Konstitusi agar menyatakan UU No.45/2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008 bertentangan dengan Pasal 31 ayat (4) Undang Undang Dasar 1945.

ARGUMEN KEBIJAKAN

Berikut ini adalah argumen kebijakan yang dibuat berdasarkan pernyataan-pernyataan yang terdapat dalam ketiga artikel tersebut di atas:

I

Q

C

MK mengabulkan putusan pemohon uji materi yang menginginkan penyertaan gaji guru dan dosen dalam alokasi anggaran pendidikan 20% dalam UU APBN 2008 dengan maksud agar gaji guru dan dosen mengalami kenaikan. Sejak amandemen ke-4 UUD 1945 pada tahun 2002 yang mengamanatkan kewajiban untuk alokasi anggaran pendidikan minimal 20%, pengalokasian tersebut belum pernah dicapai dalam APBN 2008. Padahal MK pernah mengeluarkan putusan bahwa pemerintah telah melanggar UUD 1945 terkait masalah anggaran pendidikan yang dalam UU APBN, melalui prosedur uji materi sebanyak 4 kali.

Pemerintah telah melalaikan tanggung jawabnya terhadap pemenuhan anggaran pendidikan (educational state function) sebagaimana amanat UUD 1945 dan malah melakukan politisasi terhadap kebijakan pendidikan yang telah dibuatnya sendiri.

Pra- syarat

Maka

W

Pemerintah dianggap telah memenuhi kewajibannya (educational state function) bila telah menjalankan amanat konstitusi dengan mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20% pada APBN.

B

R

Dengan dipenuhinya kewajiban pemerintah dalam alokasi anggaran pendidikan (educational state function), setidak-tidaknya ada peningkatan harapan akan pertumbuhan pembangunan pada bidang pendidikan di Indonesia.

Berapapun jumlah alokasi anggaran pendidikan menjadi sia-sia bila budaya korupsi terstruktur masih dilestarikan di Indonesia.

Argumen kebijakan yang dibuat berdasarkan 3 buah artikel yang diperoleh oleh penyusun makalah ini, merupakan argumen kebijakan yang dibuat berbasis etika, dan dikenal dengan argumen kritik-nilai (critical-value argument). Pernyataan berupa klaim (C) yang terdapat dalam argumen kebijakan ini bersifat pernyataan evaluatif yang berbasis nilai (value), “Pemerintah telah melalaikan tanggung jawabnya terhadap pemenuhan anggaran pendidikan (educational state function) sebagaimana amanat UUD 1945 dan malah melakukan politisasi terhadap kebijakan pendidikan yang telah dibuatnya sendiri”. Klaim ini terjadi karena adanya informasi (I) yang menjadi prasyarat atau kualifikasi (Q) untuk menyatakan klaim (C) tersebut. Secara umum, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa jika pemerintah telah melakukan pelanggaran terhadap constitutional obligation untuk memenuhi anggaran pendidikan sejumlah minimal 20% pada APBN (dan juga pada APBD masing-masing pemerintah daerah), maka pemerintah telah melalaikan kewajibannya tersebut. Selain itu, pemerintah juga telah mengabaikan educational state function yang melekat dalam perannya. Bukannya berusaha untuk memenuhi kewajibannya dengan penuh tanggung jawab, pemerintah malah mencoba menyiasatinya dengan membuat sebuah skenario politik melalui permohonan untuk memasukkan elemen gaji guru dan dosen dalam ranah anggaran pendidikan dalam APBN. Secara etika politik pun, pemerintah dapat diklaim dengan bahasa yang ekstrim bahwa ‘pemerintah sudah sangat tak bermoral’ menurut penyusun makalah ini. Dan klaim berupa pernyataan evaluatif ini tentunya disarikan dari 3 buah artikel yang telah didapatkan oleh penyusun makalah.

Informasi (I) yang terdapat dalam argumen kebijakan yang dibuat oleh penyusun makalah “MK mengabulkan putusan pemohon uji materi yang menginginkan penyertaan gaji guru dan dosen dalam alokasi anggaran pendidikan 20% dalam UU APBN 2008 dengan maksud agar gaji guru dan dosen mengalami kenaikan. Sejak amandemen ke-4 UUD 1945 pada tahun 2002 yang mengamanatkan kewajiban untuk alokasi anggaran pendidikan minimal 20%, pengalokasian tersebut belum pernah dicapai dalam APBN 2008. Padahal MK pernah mengeluarkan putusan bahwa pemerintah telah melanggar UUD 1945 terkait masalah anggaran pendidikan yang dalam UU APBN, melalui prosedur uji materi sebanyak 4 kali,” merupakan cuplikan data yang bersumber dari 3 buah artikel yang telah didapatkan oleh penyusun makalah. Informasi (I) tersebut dijustifikasi (W) dengan pernyataan berbasis nilai yang juga disarikan dari 3 buah artikel yang menjadi sumber bagi penyusun makalah dalam pembuatan argumen kebijakan tersebut, “Pemerintah dianggap telah memenuhi kewajibannya (educational state function) bila telah menjalankan amanat konstitusi dengan mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20% pada APBN”. Dan justifikasi (W) tersebut diperjelas dengan pernyataan pendukung (B) bahwa “Dengan dipenuhinya kewajiban pemerintah dalam alokasi anggaran pendidikan (educational state function), setidak-tidaknya ada peningkatan harapan akan pertumbuhan pembangunan pada bidang pendidikan di Indonesia”. Tetapi, kondisi yang dipaparkan pada pernyataan yang berisi justifikasi (W) dan pernyataan pendukung (B) pada argumen kebijakan tersebut tidak akan terjadi bila terjadi sebuah kondisi sebagaimana dijelaskan dalam pernyataan sanggahan (R) sebagaimana berikut, “Berapapun jumlah alokasi anggaran pendidikan menjadi sia-sia bila budaya korupsi terstruktur masih dilestarikan di Indonesia”. Pernyataan sanggahan inipun cukup beralasan kuat. Sebabnya, Departemen Pendidikan dan Departemen Agama selalu berebut peringkat dalam kategori ‘departemen terkorup’ sejak bertahun-tahun silam (Prasetyo, 2006:178). Disebut sebagai korupsi terstruktur karena korupsi tersebut tidak hanya terjadi pada level departemen saja, tetapi terus tederivasi hingga ke tingkat satuan pendidikan. Sehingga wajar bila pernyataan justifikasi (W) dan pernyataan yang mendukungnya (B) akan terbantahkan dengan pernyataan sanggahan (R) dalam argumen kebijakan tersebut.

Dalam argumen kebijakan kritik-nilai ini, seorang analis kebijakan akan sangat terbantu dalam mengembangkan etika maupun hukum moral yang bersifat umum (Dunn, 2000: 192-193). Dan tidak hanya sebatas membuat argumen kebijakan, seorang analis kebijakan tentunya juga dapat berpartisipasi dalam proses advokasi kebijakan tersebut. Proses advokasi tidak selalu diartikan sebagai sebuah proses yang ekstrim dan negatif tentunya, melainkan dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, sebagaimana 198 cara mendesakkan perubahan yang digagas oleh Gene Sharp (Topatimasang dkk, 2007:183).

DASAR TEORI PEMBUATAN ARGUMEN KEBIJAKAN

Analisis kebijakan tidak hanya menghasilkan berbagai macam informasi, tetapi juga memindahkan informasi sebagai bagian dari argumen yang bernalar mengenai kebijakan publik. Argumen kebijakan (policy arguments) menggambarkan alasan mengapa antara golongan-golongan yang ada dalam masyarakat tidak sepakat mengenai arah tindakan yang telah ditempuh oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan publik.

Argumen kebijakan sendiri berfungsi sebagai kendaraan utama dalam melakukan perdebatan mengenai isu-isu seputar kebijakan publik tertentu. Struktur argumen kebijakan yang disarankan oleh William N. Dunn, dan juga sering dipakai oleh analis-analis kebijakan publik, mengadopsi teori Stephen Toulmin mengenai silogisme retorikal (Dunn, 2000:143-144). Argumen kebijakan tersebut meliputi enam elemen yang meliputi: (I) Information atau informasi yang relevan dengan kebijakan; (C) Claim atau pernyataan berupa klaim; (W) Warrant atau justifikasi terhadap informasi yang telah dipaparkan; (B) Backing atau pernyataan yang mendukung justifikasi informasi; (R) Rebuttal atau sanggahan atas justifikasi ataupun pernyataan yang mendukung justifikasi, bahwa hal-hal tersebut tidak akan terjadi bila dicapai suatu kondisi tertentu; dan (Q) Qualifier atau kualifikasi, yaitu keadaan yang dipaparkan sebagai informasi tersebut menjadi prasyarat untuk membuat sebuah pernyataan berupa klaim. Dan keenam elemen tersebut telah dipenuhi oleh argumen kebijakan yang dibuat oleh penyusun makalah ini.

Ada tiga tipe pendekatan berupa dasar pertanyaan dalam analisis kebijakan yang dapat menghasilkan pernyataan berupa klaim dalam argumen kebijakan (Dunn, 2000:98), yaitu: pertanyaan designative atau empiris yang berbasiskan fakta, pertanyaan evaluative yang berbasiskan nilai, dan pertanyaan advocative atau normatif yang berbasiskan pada tindakan. Tipe pendekatan yang digunakan oleh penyusun makalah ini adalah tipe pendekatan evaluative yang berbasiskan nilai sebab bentuk argumen kebijakan yang dipilih adalah bentuk argumen kritik-nilai.

Dari delapan bentuk argumen kebijakan yang dipaparkan oleh William N. Dunn (Dunn, 2000:155-193), yaitu argumen kebijakan otoritatif, argumen kebijakan statistijkal, argumen kebijakan klasifikasional, argumen kebijakan intuitif, argumen kebijakan analisentrik, argumen kebijakan eksplanatori, argumen kebijakan pragmatis, dan argumen kebijakan kritik-nilai, penyusun makalah memilih bentuk argumen kebijakan kritik-nilai sebagai bentuk argumen kebijakan yang dikerjakannya. Argumen kebijakan kritik-nilai dipilih oleh penyusun makalah ini karena bentuk argumen kebijakan ini memiliki perbedaan yang sangat signifikan dibandingkan bentuk-bentuk argumen kebijakan lainnya. Ketujuh bentuk argumen kebijakan yang lain memandang nilai sebagai sesuatu yang sudah ada dengan sendirinya atau given, dan bentuk argumen kritik-nilai menjadi satu-satunya bentuk argumen kebijakan yang berusaha untuk mengungkap alasan mengapa nilai-nilai tertentu dipegang (Dunn, 2000:193).

Pemahaman tentang sifat ketergantungan nilai dari ilmu sosial merupakan hal yang krusial dalam memahami peran nalar dan etika dalam analisis kebijakan. Tidak ada penyelidikan terhadap suatu masalah kebijakan yang dapat bebas dari pengaruh nilai itu sendiri karena semua bentuk penyelidikan sepenuhnya didasarkan pada keyakinan tentang sifat manusia, masyarakat, pemerintah, dan sifat pengetahuan itu sendiri. Sebab itulah, semua bentuk analisis kebijakan harus dipahami berikut potensi ideologisnya, dalam artian bahwa metode analisis kebijakan dapat menyembunyikan nilai yang sesungguhnya dipegang oleh seorang analis kebijakan. Sebagaimana Gunnar Myrdal yang dikutip oleh William N. Dunn, “Usaha untuk menghilangkan bias dengan mencoba untuk membuang penilaian itu sendiri adalah sesuatu yang riskan dan bahkan tidak mungkin. Tidak ada alat untuk menyingkirkan bias dalam ilmu sosial selain menghadapi penilaian dan menyatakannya secara eksplisit, spesifik, dan memperjelasnya dalam suatu premis.” Dalam analisis kebijakan, cara terbaik untuk membuat nilai menjadi eksplisit adalah dengan memasukkannya sebagai bagian dari sebuah argumen kebijakan atau sebuah debat etika yang bernalar (Dunn, 2000:198-199).

SUMBER PUSTAKA

Dunn, William N. 2000. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Edisi Ke-2. Yogyakarta: Gajahmada University Press.

Prasetyo, Eko. 2006. Orang Miskin Dilarang Sekolah. Cetakan Ke-4. Yogyakarta: Resist Book.

Topatimasang, Roem., Fakih, Mansour., Rahardjo, Toto. 2007. Mengubah Kebijakan Publik. Cetakan Ke-5. Yogyakarta: Insist Press.

1 Comment :, , , , , , , more...

Visit our friends!

A few highly recommended friends...

Archives

All entries, chronologically...