Kapitalisme Lokal vs Niat Baik (Goodwill): Selalu Ada Harapan

FKGW

Mengutip ungkapan aktor senior Selamet Rahardjo “film refleksi kehidupan, bukan imitasi kehidupan” (MetroTV, 2017). Film merefleksikan kehidupan nyata, bagaimana manusia bersikap dan berinteraksi dengan manusia lainnya. Film digunakan juga sebagai menyampai pesan positif atau negative. Tak jarang juga filim digunakan untuk mempengaruhi sikap penikmat filim tersebut, menyampaikan nilai dari si pembuat Film.

Hal serupa terjadi dalam film pendek Filosofi Kopi Special Episode: The Goodwill dirilis melalui media youtube pada 18 Juni 2017 (Toyota Indonesia, 2017). Film tersebut menceritakan mengenai perjalanan dua pengusaha kedai sekaligus penikmat kopi Ben dan Jody, mencari kopi-kopi terbaik di Indonesia untuk dipromosikan. Mereka singgah di sebuah kedai kopi milik kenalan mereka bernama Dira. Di kedainya Ben dan Jody merasakan kenikmatan kopi posong asal Temanggung, Jawa Tengah, keduanya terkesima dengan rasa kopi jenis Arabica tersebut.

Ben bertanya mengenai asal-usul dari kopi posong, Dira enggan memberikan informasi lebih malah memuji baristanya (peracik kopi) untuk mengalihkan perhatian keduanya. Ben dan Jody tetap ingin tau dari mana kopi nikmat itu berasal, Dira memberikan informasi namun setengah hati. Sesuai namanya kopi tersebut berasal dari daerah Posong Temanggung, ditanam oleh petani kopi bernama pak Budi. Dengan informasi setengah hati dari Dira Ben dan Jody berangkat mencari pak Budi.

Ben dan Jody mengelilingi daerah Posong sampai empat jam, namun tak ditemui juga si petani kopi. Informasi dari Dira justru membuat keduanya hilang di Posong, hingga akhirnya mereka memutuskan mencari sendiri lokasi kebun kopi pak Budi. Posong dikelilingi mencari si petani melalui rasa spesial kopinya. Alhasil keduanya berhasil menemui pak Budi, selanjutnya mereka mengelilingi kebun kopi sambil bercerita. Ben dan Jody memberitahukan mereka bisa sampai ke tempat si petani karena mencari kenikmatan kopi posong.

Berbincangan ketiganya terhenti ketika pak Budi menjawab pertanyaan Jody mengenai harga kopi yang dijual ke Dira sebesar Rp. 15.000 per kilogram. Jauh dibawah harga pasar bahkan ketika mereka membeli kopi posong pak Budi dengan harga dasar pasaran pak Budi sangat senang. Keduanya memikirkan hal tersebut sepanjang perjalanan, sungguh tega Dira membeli kopi dari pak Budi dengan harga sangat jauh di bawah pasaran.

Dalam filim tersebut Dira adalah sosok pelaku kapitalis lokal, ia membeli harga kopi dengan sangat murah. Setelah itu kopi olahannya dijual ke pelanggan dengan harga tinggi. Memang di filim tersebut tak disebutkan berapa harga segelas kopi posong di kedai miliki Dira, namun dari pengalaman saya di kedai sekelas itu harga kopi sekitar Rp. 29.000-48.000 per gelasnya. Untuk menghasilkan segelas kopi hanya dibutuhkan sedikit biji kopi untuk satu gelas kopi siap minum, kita bisa membayangkan berapa keuntungan Dira dari hasil jual kopi posong miliknya.

Banyak yang menilai jika dihitung hanya ongkos beli dan jualan kopinya saja memang murah, namun bagaimana dengan ongkos sewa toko dan bayar pegawai belum pajak? Pelaku usaha kedai kopi bukan Cuma Dira, Ben dan Jody serta kawan-kawannya juga pengusaha kopi. Akan tetapi mereka bisa membeli kopi posong dengan harga pasaran. Cerita film tadi berlanjut, Ben dan Jody kembali ke rumah pak Budi dengan mesin pengering kopi, dengan melalui proses harga kopi posong pak Budi meningkat.

Dira datang ke rumah pak Budi karena si petani enggan menjual biji kopi segar (green been) ke kedai Dira. Ternyata Ben dan Jody mengajarkan kepada pak Budi cara mengolah kopi dan memasarkannya dengan harga sesuai pasar. Tak sampai disitu keduanyapun membantu memasarkan di kalangan pengusaha kedai kopi, pujian datang dari pengusaha kedai kopi. Jody dan Ben membawa perubahan bagi kehidupan pak Budi si petani kopi. Kata goodwill dalam film ini berarti keinginan baik, selama masih ada manusia-manusia berkeinginan baik selama itu pula masih ada harapan untuk perubahan yang lebih baik bagi nasib para petani secara luas bagi masyarakat kecil.

Oleh: Amos Sury El Tauruy

Transaksional Politik Mikro dan Makro, Demokrasi Dagang

20155935_1332134543552105_4436030132390542793_n

Indonesia menganut sistem demokrasi, namun masih dalam tahap mencari formula yang benar-benar tepat untuk Indonesia. Setiap lima tahun sekali Indonsia mengelar pesta demokrasi bernama Pemilihan Umum (Pemilu), masyarakat memilih pemimpin dan perwakilan mereka di parlemen. Di daerah tingkat I (Provinsi) dan II (Kabupaten/Kota) hal serupa juga dilaksanakan, kecuali untuk daerah administrasi dan khusus seperti ibu kota DKI Jakarta dan DI Yogyakarta. Banyak pihak menyatakan ongkos pesta demokrasi ini tidaklah murah, baik bagi penyelengaranya juga pesertanya.

Pada pemilu presiden 2014 pemerintah menganggarkan Rp.16 triliun, tahun 2016 parlemen mengusulkan agar pemerintah menganggarkan dana untuk saksi parpol untuk pemilu. Dana saksi tersebut berkisar Rp. 8 miliar sampai Rp. 11 miliar. Jika ditotal pemerintah menghabiskan hampir Rp. 30 miliar untuk mengelar pemilu. Sementara itu peserta pemilu juga membutuhkan dana yang tak sedikit, di tingkat I dan II dana yang dikeluarkan calon kepala daerah tembus angka Rp. 30 miliar. Litbang Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengatakan biaya yang dikeluarkan oleh calon bupati/walikota bisa mencapai Rp. 30 miliar, sementara untuk mencalonkan diri sebagai gubernur berkisar Rp. 20-100 miliar (kompas.com, 2016).

Jika calon kepala daerah tidak ada masalah dengan keuangan, mungkin saja mereka bisa mengeluarkan kocek pribadi untuk menjadi keapala daerah. Sekalipun demikian apakah mungkin mereka rela membuang uangnya secara percuma, atau mereka menganggap biaya yang mereka keluarkan itu sebagai modal. Suatu ketika modal harus kembali, bila perlu mendapatkan  keuntungan. Sedangkan mereka dengan kemampuan keuangan terbatas, namun inigin mecalonkan diri pasti membutuhkan sponsor (orang yang memberikan bantuan dana).

Salah satu penyebab mahalnya biaya yang dikeluarkan oleh calon gubernur atau bupati/walikota adalah politik uang. Politik uang dilakukan sebagai bentuk ajakan secara alus kepada masyarakat, dengan memberikan uang kepada masyarakat calon kepala daerah berharap rakyat memberikan hak suaranya untuk memilih yang bersangkutan. Selain uang biasanya kepala daerah juga memberikan sembako agar rakyat menganggap para kepala daerah bisa memperbaiki nasib rakyatnya kelak. Ini telah berlangsung selama bertahun-tahun dan menjadi kebiasaan. Praktik ini pula yang kemudian melahirkan politik transaksional.

Calon kepala daerah memberikan sesuatu dengan harapan mendapatkan sesuatu, yaitu suara dari masyarakat guna menuju ke pucuk kepemimpinan itulah pengertian politik transaksional secara sederhana. Ada transaksi antara dua pihak, untuk sama-sama mendapatkan keuntungan. Ini bukan hanya terjadi di tataran masyarakat akar rumput saja, namun juga terjadi di tataran elit. Saat kemampuan keuangan calon kepala daerah kurang, ia akan mencari sponsor untuk membiayai ongkos politik dalam perjalanan merebut kekuasaan.

Politik transaksional ini kemudian dapat dikelompokkan menjadi dua, makro dan mikro. Mikro dilakukan ditataran akar rumput, dari calon kepala daerah kepada masyarakat pemilik hak suara. Sedangkan makro kepala daerah mencari sponsor untuk membiayai ongkos politiknya, kabarnya ini juga berlangsung di tingkat nasional. Kembali lagi kita mengingat yang namanya transaksional pasti mengaharapkan saling menguntungkan, sama juga halnya politik transaksional.

Dalam sekala mikro keuntungannya adalah mendapatkan suara dari masyarakat, sama seperti berdagang atau lebih tepatnya berjudi calon kepala daerah tak tau apakah orang yang diberikan uang atau sembako akan memilihnya atau tidak. Namun jika nanti terpilih, ongkos politik yang telah dikeluarkan bisa jadi akan dituntut untuk kembali. Bagaimana caranya? Jika dilihat beberapa kasus kepala daerah terlibat kasus korupsi, karena main proyek dan jual beli jabatan bisa jadi begitulah cara mereka mencari keuntungan atau sekedar balik modal.

Sementara dalam sekala makro biasanya dilakukan oleh pemilik modal (pengusaha besar) dan para politisi. Pemiliki modal bisa dari Indonesia dan juga luar negeri, ada juga pemain lokal yang menjadi oprator untuk asing. Politisi di sini biasanya identik dengan pimpinan partai politik, baik di tingkat pusat ataupun daerah, namun tak menutup kemungkinan para penghubung atau broker politik.

Pemilik modal biasanya mendekati calon-calon pimpinan baik di tingkat daerah maupun pusat dengan cara memberikan bantuan dana untuk ikut serta dalam proses politik atau pesta demokrasi. Mereka berharap jikalau nanti oknum pemimpin daerah, legislatif, dan mungkin Presiden yang mereka modali nanti menang, oknum tersebut dapat melindungi usaha mereka dan memberikan proyek besar kepada mereka.

Sementara politisi yang memberikan dukungan berupa kendaraan (partai politik) dan juga dana berharap untuk mendapatkan posisi yang sterategis di dalam pemerintahan. Dalam tingkatan nasional jabatan tersebut mulai dari komisaris di BUMN, Kepala Non-Kementerian, hingga Menteri. Di tingkat daerah jabatan yang diminati adalah BUMD, Camat, Lurah, dan Kepala Dinas. Namun tak sedikit juga yang memberikan dukungan hanya untuk berlindung di bawah ketiak penguasa, agar terhindar dari ancaman kejahatan di masa lalu.

Tindakan politik transaksional ini terkadang juga menyandra pemimpin dalam menentukan arah kebijakan dan sering salah menepatkan posisi di jabatan sterategis (the right man in the right place). Ini mengakibatkan pemerintahan tidak berjalan sebagaimana mestinya, dan cenderung tersandera politik kepentingan. Pemerintahan yang kurang berjalan dengan maksimal akan mengorbankan kepentingan masyarakat umum.

Sementara itu tekanan dari pemilik modal kepada pemerintah juga dapat menghambat proses kebijakan yang bermanfaat bagi kemaslahatan orang banyak, ini dikarenakan pemerintah didikte jangan sampai merugikan pemiliki modal. Ini juga mempengaruhi pembagian kue ekonomi yang tidak merata, masyarakat dikorbankan demi kepentingan si pemilik modal. Ini mengakibatkan semakin pesatnya pertumbuhan orang miskin, meskipun tingkat pertumbuhan ekonomi stabil atau bahkan meningkat. Ini dikarenakan yang menikmati kue ekonomi adalah segelintir orang dari kelompok-kelompok tertentu saja.

Untuk memutus rantai politik transaksional ini dibutuhkan peranan dari masyarakat dan pemerintah secara umum. Serta partai politik masih memiliki peran yang sentral dalam menciptakan kader-kader yang kompeten dan bisa menolak politik transaksional. Sementara pemerintah harus bisa menciptakan kebijakan yang menhadirkan pesta demokrasi (Pilpres, Pileg, dan Pilkada) yang tidak memakan biaya yang mahal.

Indonesia harus bisa menghentikan sistem demokrasi kapitalis ini, dimana praktek demokrasi dijadikan lahan untuk mengambil untung. Sistem demokrasi bukanlah sistem perdagangan, saat modal yang dikeluarkan besar selanjutnya mengharapkan kembali modal yang besar juga. Sistem demokrasi adalah proses suci, memilih nakoda negeri atau daerah. Selanjutnya akan membawa masyarakat di daerah itu menuju masyarakat yang sejahtera.

Oleh: Amos Sury El Tauruy

Korea 2015-2016

  • Sejarah Konflik Di Semenanjung Korea

Konflik di semenanjung Korea merupakan dampak dari meluasnya perang dingin di dataran eropa yang melibatkan dua Negara adi kuasa yakni Uni Soviet dan Amerika Serikat beserta sekutunya di Eropa. Perang dingin yang meluas ke Asia berdampak pada perebutan pengaruh di semenanjung Korea, dua Negara adi kuasa tersebut berusaha untuk menguasai semenanjung Korea dengan membantu berdirinya Negara Korea. Berawal dari keterlibatan Uni Soviet dalam mendeklarasikan perang pembebasan Korea pada 9 Agustus 1945 dari cengkraman Jepang pasca Bom Atom kedua dijatuhkan di kota Nagasaki yang mengakhiri Perang Dunia kedua. Dalam sekejap Tentara Merah Soviet berhasil menduduki Korea Utara dan sehari setelahnya berhasil mengusir Jepang dari wilayah tersebut. Uni Soviet membaca ketidakberdayaan pasukan Jepang pasca di Bom Atomnya kedua kota utama di wilayah negar Jepang, Hiroshima dan Nagasaki.

Tiga minggu setelah itu tepatnya pada tanggal 8 September 1945 pasca penyerahan wilayah Korea Selatan dari Jepang, Amerika Serikat mendaratkan ribuan pasukannya di pantai timur Korea bagian selatan. Ini mengakibatakn wilayah semenanjung Korea yang sebelumnya dibawah kekuasaan Jepang terpecah menjadi dua, dan dibawah kekuasaan dua negara yaitu Uni Soviet yang terlebih dahulu berhasil menguasai baguan utara Korea dan Amerika Serikat yang kemudian menguasai Korea bagian selatan.

Konflik semakin memanas dengan dideklarasikannya pendirian negara Republik Korea oleh Korea Selatan pada tanggal 15 Agustus 1948 dan beribu kota di Seoul dibawah pimpinan Tokoh Nasionalis Syangman Rhee. Tidak mau kalah pada bulan September 1948 Korea Utara mendeklarasikan berdirinya negara Republik Demokrasi Rakyat Korea yang beribu kota di Pyong Yang dibawah pimpinan Perdana Menteri Kim Il Sung. Inilah yang kemudian menjadi akar dari konflik yang terjadi di Semenanjung Korea hingga saat ini, meski keduanya memiliki ambisi untuk menyatukan Korea dibawah satu kepemimpinan namun nampaknya hal itu sulit terjadi. Ini dikarenakan ambisi dari pimpinan masing-masing negara diantara kedua Korea (Astrid & Nadif, 2011).

  • Tangapan

Setelah hampir tujuh dekade konflik di semenanjung Korea berlangsung dengan tensi yang naik dan turun. Dalam biki Forecast 2016 salah satu sub-bagian di bagian lima yang berjudul “North Korea Vulnerability?” menuliskan bahwa tensi konflik dari kedua Negara meningkat pesat, karena ledakan ranjau darat di kawasan DMZ (zona demiliterisasi). Ledakan tersebut memutuskan kaki dua tentara Korea Selatan yang sedang melakukan patrol, dan hal tersebut menjadi sebuah ancaman bagi memanasnya hubungan kedua Negara (Cohen & Dalton, 2015).

Memanasnya hubungan kedua Negara membuat upaya untuk menciptakan perdamaian di semenanjung Korea mengalami kebuntuhan. Upaya untuk menarik kedua Negara ke meja perundingan dilakukan melalui mekanisme six party talk, yang melibatkan Negara-negara major power seperti Amerika Serikat, Russia, China, Jepang dan juga duo Korea (Korea Selatan dan Korea Utara). Akan tetapi di dalam six party talk Amerika Serikat yang merupakan satu-satunya aktor penyebab konflik berkepanjangan di semenanjung Korea, pasca runtuhnya Uni Soviet masih sering melakukan propaganda dan mencoba mempengaruhi Korea Utara untuk menggunakan nilai-nilai demokrasi yang dianut oleh Amerika Serikat. Di dalam forum-forum six party talk Amerika Serikat selalu menoba mempengaruhi Korea Utara dengan nilai-nilai yang dianut oleh Amerika Serikat dan Korea Selatan selaku sekutu dekatnya, hal inilah yang disindir oleh Rusia dan menuding Amerika Serikat memainkan standard ganda (dublle standard) (Joo, 2012).

Dalam sub-bab 2016 global forecast juga menjelaskan mengenai propaganda yang dilakukan oleh Korea Selatan dan Amerika Serikat dalam latihan militer bersama yang dilakukan oleh kedua Negara. Akan tetapi propaganda bukan hanya dilakukan oleh Korea Selatan dan Amerika Serikat, akan tetapi juga dilakukan oleh Korea Utara. Korea Utara melakukan propaganda dengan memasang pengeras suara di perbatasan kedua Negara yang bertujuan untuk mengumandangkan pidato yang dari pemimpin besar mereka Kim-Joung Un. Selain itu uji coba nuklir yang terus dilakukan oleh Korea Utara hingga akhir Desember 2015 juga semakin memperkeruh hubungan antara kedua Negara (KompasTv, 2016).

  • Forecasting (Prediksi Hubungan Duo Korea Hingga Akhir 2016)

Meski ada keinginan untuk melakukan univikasi dari kedua Negara yang bertujuan untuk mengakhiri konflik, namun kedua Negara ingin mengunakan sistem yang dianut negaranya masing-masing pasca unifikasi. Factor eksternal juga memiliki peranan dalam peroses unifikasi, peran dari Negara-negara major power sperti Rusia, China, dan Amerika Serikat. Tetap dilakukannya pelatihan militer bersama oleh Amerika Serikat dan Korea Selatan akan menjadi penghalang terciptanya perdamaian di semenanjung Korea.

Ditambah lagi kampapanye militer dan uji coba nuklir yang terus dilakukan hingga akhir tahun 2015 yang dilakukan oleh Korea Utara, dan menuai kecaman dari Korea Selatan. Penulis memprediksikan dari situasi tersebut bahwa perdamaian di semenanjung Korea hingga akhir 2016 masih belum tercapai. Korea Utara juga masih rentan terhadap kecaman dunia internasional dan propaganda  yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Korea Selatan.

 

 

 

 

 

Daftar Pustaka

Astrid, & Nadif, F. A. (2011). Sejarah Perang-perang Besar di Dunia. Sleman: Familia Pustaka Keluarga.

Cohen, C., & Dalton, M. G. (2015). 2016 Global Forecast. CSIS , 68-71.

Joo, S.-H. (2012). Russia and the Korean Peace Process. In T.-H. Kwak, The Korean Peace Proces and Four Powers (pp. Chapter 8; 141-168). Asghate: Asghate Pub. Ltd.

KompasTv. (2016, January 9). Kompas Dunia: Uji Coba Nuklir Korea Utara. Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia.

 

Kisah Yang Menjadi Nyata

Air mata di mata tak bisa tertahan, rasa amrah di hati tidak bisa ku tahan

Aku tidak tau kalau akhirnya akan seperti ini, ku kira kau tulus mencintaiku

Namun demi harta dan jabatan kau meningalkanku

Masih ku ingat dikala ingin kutinggalkan dirimu, kau menangis dan sekan wajahmu berkata “jangan tinggalkan aku”

Namun sekarang semua berbalik seratus delapan puluh derajat

Matamu buta oleh banyaknya uang yang dimiliki keluarganya, matamu buta oleh jabatan PNS daerah yang disandangnya

Perjodohan antara kau dan dia adalah bukti bahwa orang tuamu gila akan harta dan tahta

Dahulu ku kira kisah Van Der Wick hanya akan terjadi di dalam layar bioskop saja

Namun aku salah, itu juga terjadi di dalam kehidupan nyata

Namun nampaknya tokoh Hayati dalam filim tersebut lebih baik dari dirimu, dan aku berdoa agar aku tidak menjadi seperti Zaenudin seutuhnya

Namun aku bisa menjadi Zaenudin yang bangkit dari kegalauannya

Dahulu aku adalah orang yang tidak percaya bahwa cerita di novel atau filim bisa menjadi kisah nyata, namun sekarang aku mengalami kisah seperti kisah dalam sebuah novel yang difilemkan

Aku hanya berdoa agar kaupun tidak sepenuhnya mengalami kisah Hayati,,,,,,,

 

 

 

 

 

 

Penulis: YS

 

sumber: koleksi foto pribadi amos.

Dampak Pinjaman Indonesia ke IMF 1997 Terhadap Kebijakan Perekonomian Domestik Indonesia

Latar Belakang

Sistem Bretton Woods yang di gagas oleh John Maynard Keynes pada tahun 1944 melahirkan tiga institusi penting yang dibentuk untuk menngkampanyekan kerjasama internasional. Tiga institusi tersebut juga nantinya akan bertugas memfasilitasi kerjasama dalam dunia internasional. Lembaga-lembaga tersebut adalah ITO (International Trade Organization), World Bank, dan IMF (International Monetary Fund). Ketiga lembaga yang dibentuk ini memiliki peran masing-masing dalam mendukung kerjasama internasional, seperti pengawasan perdagangan, pembangunan, dan pengawasan sistem moneter.

Dalam Sistem Bretton Woods IMF memiliki peran sebagai pengatur sistem moneter internasional. Salah satu kebijakan yang diambil oleh IMF terkait dengan sistem moneter adalah mengambil salah satu mata uang dan mematok nilai mata uang tersebut pada suatu komoditas tertentu, lalu mata uang tersebut nantinya dijadikan alat tukar dalam perdagangan internasional. Mata uang yang dipilih adalah mata uang Dollar milik Amerika Serikat yang dipatok pada komoditas logam mulia emas. Ini dikarenakan nilai logam mulia tersebut dianggap stabil dalam pasar global.

Sistem Bretten Woods ini menciptakan “fixed exchange rate” atau nilai tukar yang tetap, dan sistem ini berlangsung hingga 15 Agustus 1971 (Bordo, 1993). Setelah itu di pada masa Amerika Serikat dipimpin oleh Presiden Richard Nixon, Amerika Serikat menyatakan tidak sanggup lagi membiyayai pencetakan dollar karena kehabisan emas yang digunakan untuk membiyayai perang di Vietnam. Dari sinilah ditandai runtuhnya sistem Bretton Woods, meski institusi yang tercipta dari sistem ini tetap ada.

Isntitusi seperti IMF masih tetap eksis hingga saat ini, dan pada era-1980-an IMF digunakan sebagai agen pembawa seting agenda yang dipelopori oleh Amerika Serikat di era-Presiden Ronald Reagan dan didukung oleh pemimpin negara-negara lain seperti Inggris, Jerman Barat, dan Canada. Pertemuan dilakukan oleh negara-negara tersebut di Washington, Amerika Serikat, dan melahirkan Washington Consensus (Todaro & Smith, 2012). IMF digunakan sebagai agen pembawa seting agenda dari negara-negara yang kemudian dikenal sebagai negara G-7.

Agenda seting tersebut adalah penyesuaian struktur (structural adjustment) yang nantinya mendorong suatu negara untuk masuk ke dalam liberalisasi global dan pasar bebas. Ini diterapkan di negara-negara dunia ketiga yang mayoritas membutuhkan pinjaman untuk membangun negaranya, atau terlepas dari kerisis. Salah satunya adalah Indonesia pada saat krisis Asia 1997-1998, Indonesia di bawah regime Orde Baru (ORBA) pimpinan Presiden Soeharto terperangkap dalam seting agenda yang dibangun oleh mayoritas negara-negara maju. Dengan meminta bantuan dari IMF dalam bantuan hutang, Indonesia terperangkap dalam permainan kapitalisme global.

  • Rumusan Permasalahan

Ini berawal pada 8 Oktober 1997 setelah Presiden Soeharto memutuskan meminta bantuan pada IMF, sejak saat itu Indonesia terperangkap dalam seting agenda yang dibawa oleh IMF (tribunnews.com, 2013). Kebijakan perekonomian Indonesia sangat diatur oleh IMF yang membuka peluang besar bagi negara-negara eknomi maju untuk mengeksploitasi pasar Indonesia, ini mungkin dilakukan setelah IMF masuk dan mempengaruhi kebijakan perekonomian di Indonesia. Dari sinilah lahir pertanyaan penelitian yang penulis coba jabarkan, bagaimana IMF mempengaruhi kebijakan perekonomian domestik Indonesia?

Kerangka Teoritis

Hutang luar negeri seharusnya tidak perlu dilakukan jika tidak terjadi defisit pada neraca perdagangan atau APBN (Angaran Pendapatan Belanja Negara), dan hutang menjadi alternatif terakhir bagi suatu negara. Namun menurut teori pembangunan ekonomi yang dikonsepkan oleh R.F Harod dan Evsey Domar menyatakan jika investasi dan tabungan dalam negeri tidak mampu menutupi biyaya yang harus ditanggung pemerintah untuk melakukan pembangunan, suatu negara dapat menutupi kekurangan biyaya dengan berhutang. Teori ini kemudian dikenal juga dengan nama Harod-Domar Growth Economic Model (Todaro & Smith, 2012).

Dalam kondisi kerisis Indonesia membutuhkan hutang luar negeri untuk menstabilkan ekonomi nasional, dan jika dimungkinkan melakukan pembangunan untuk kestabilan ekonomi domestik. Namun hutang tersebut justru bersifat mengikat Indonesia karena bermuatan politik, dan merupakan seting agenda untuk mengatur sistem perekonomian domestik Indonesia. Tujuannya tiada lain adalah untuk melakukan liberalisasi perekonomian Indonesia.

Pembahasan

Sistem moneter internasional berdasarkan perinsip Bretton Woods gagal bertahan lama, sistem ini hanya berlangsung hingga tahun 1970-an. Setelah sistem Bretton Woods runtuh institusi yang dibentuk berdasarkan sistem tersebut tetap ada, salah satunya IMF. Namun negara-negara di dunia menjalani sistem moneter internasional yang tidak bersistem, kahwatir dengan situasi seperti itu yang nantinya akan beresiko membawa dunia ke dalam kerisis moneter negara-negara maju yang mayoritas penganut sistem eknomi liberal yang dipelopori Amerika Serikat mengadakan pertemuan di Washington, Amerika Serikat pada era-1980-an.

Pertemuan tersebut kemudian melahirkan Washington Consensus, yang disepakati oleh Amerika Serikat, Inggris, Jeraman Barat, dan Canada. Kemudian pertemuan tersebut menjadi cikal bakal lahirnya G-7 yang memiliki misi menguasai perekonomian global, dan juga menjadi awal bergesernya fungsi dari IMF dari fasilitator kerjasama internasional menjadi agen seting agenda yang dijalankan oleh negara-negara maju yang menyepakati Washington Consensus. Tugas IMF yang baru adalah menyebarkan penyesuaian struktur (structural adjustment) ke negara-negara dunia ketiga atau negara yang sedang mengalami kerisis melalui pinjaman atau hutang luar negeri. Hutang dapat diberikan kepada negara tersebut jika negara tersebut mengunakan resep yang disepakati berdasarkan pertemuan di Washington (Washington Conesensus), dan negara tersebut akan secara otomati menjadi pasien IMG. Salah satu resep tersebut adalah dengan melakukan pengenatan fiscal, dan mencabut subsidi bagi rakyat.

Semua negara diberlakukan treatment yang sama dengan satu resep yang sama, tujua dari diberlakukannya penyesuaian struktur adalah untuk mempersiapkan negara tersebut masuk dalam liberalisasi ekonomi global, yang menjadi kepentingan dari negara-negara ekonomi maju. Indonesia di tahun 1997 seperti yang telah penulis jelaskan pada bagian sebelumnya masuk ke dalam jebakan yang di seting secara sistematis, terstruktur, dan terencana oleh negara-negara maju yang menguasai eknomi dunia. Dalam keadaan terdesak Presiden Soeharto meminta bantuan kepada IMF, dan menjadikan Indonesia sebagai pasien IMF pada kerisis Asia 1997-1998.

Indonesia Menjadi Pasien IMF

Oktober 1997 Presiden Soeharto dalam pidatonya meminta bantuan kepada IMF, dan sejak saat itu Indonesia resmi menjadi pasien IMF (tribunnews.com, 2013). Indonesia boleh saja meminjam dana untuk melalui kerisis dari IMF, akan tetapi untuk meminjam dana tersebut IMF memberikan syarat-syarat kepada Indonesia. Syerat tersebut antara lain Indonesia wajib melakukan pengenatan belanja fiskal dan mengurangi subsidi, itulah dua persyaratan yang disepakati oleh IMF dan Indonesia dalam LOI (Letter of Intent) (lfip.org, 2001).

Dengan persyaratan tersebut terjadi perubahan besar dalam kebijakan ekonomi nasional Indonesia secara perlahan, sistem eknomi Indonesia yang pada awalnya menganut sistem eknomi terpimpin di era-Presiden Soekarno dan ekonomi Pancasila di era-Presiden Soeharto bergeser secara derastis ke arah ekonomi liberal. Ini semua terjadi karena campur tangan IMF dalam melakukan penyesuaian struktur domestik Indonesia yang disesuaikan dengan ekonomi liberalisme secara global. Ini dilakukan di tiap negara yang menjadi pasien IMF, dan satu resep dipakai oleh IMF untuk semua negara tanpa ada analisis yang lebih lanjut.

Hal tersebut dikeritik oleh Jeffrey Sachs yang menyatakan bahwa tiap negara memiliki permasalahan perekonomian yang berbeda-beda, dan untuk mengetahui permasalahan ekonomi di suatu negara dibutuhkan analisis yang mendalam. Ia juga mengeritik resep yang diberikan IMF kepada pasien-pasiennya yakni negara-negara yang mengalami kerisis ekonomi, karena satu resep yang sama berlaku untuk setiap negara tanpa melihat secara kongkrit masalah kerisis yang dihadapi oleh negara tersebut.

Sachs berpendapat untuk mengetahui kerisis di suatu negara ada beberapa hal yang harus diperhatikan, bukan hanya sebarang member resep yang sama bagi tiap negara yang mengalami kerisis ekonomi. Ia mengibaratkan sebuah negara yang mengalami kerisis bagaikan manusia yang sedang sakit, dan saat manusia itu ke klinik untuk berobat baiknya sang dokter memeriksa dengan teliti keadaan dan penyakit si manusia sebelum memberikan resep. Tiap manusia memiliki penyakit dan kebutuhan resep yang berbeda, IMF juga harusnya memeriksa kondisi negara yang mengalami kerisis sebelum memberikan resep untuk menolong negara tersebut keluar dari kerisis. Bukan justru malah menjebak negara tersebut di dalam sebuah seting agenda dengan memberikan hutang kepada negara tersebut. Sach menyebut teori ini dengan sebutan Clinical Economic (Sachs, 2005).

Seperti yang telah penulis tuliskan pada bagian sebelumnya Indonesia mengikuti resep yang dianjurkan oleh IMF, dan mengurangi subsidi serta melakukan pengetatan belanja fiskal. Walaupun sebenarnya resep atau saran tersebut sebenarnya tidak cocok digunakan di Indonesia. namun dalam kondisi terdesak dank arena membutuhkan bantuan hutang untuk melalui masa kerisis, dan jika dimungkinkan melakukan pembangunan perekonomian nasional pemerintah Indonesia secara terpaksa menerima resep yang diracik oleh IMF tersebut.

Indonesia mengunakan Harod-Domar Models dalam melakukan pembangunan dan melalui masa kerisis, dan menjadikan hutang salah satu jalan yang diambil dalam langkah melalui masa kerisis. Namun Indonesia tidak menyadari bahwa bantuan hutang yang diberikan IMF itu justru akan menambah kesengsaraan negara Indonesia dikemudian hari, dan setelah dua daswarsa Indonesia berhutang kepada IMF akhirnya pada tahun 2014 hutang Indonesia ke IMF berhasil dilunasi oleh pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (okezone.com, 2014).

Meski hutang Indonesia ke IMF telah lunas, akan tetapi kebijakan dan langkah yang diambil oleh pmerintahan di era-reformasi masih dipengaruhi oleh kebijakan yang disarankan oleh IMF kepada pemerintah Indonesia. Diantaranya adalah rencana penghapusan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, dan desakan untuk menghapus kuota impor. Kebijakan makro pemerintah Indonesia masih di pengaruhi nuansa IMF, meski kita tidak lagi dalam masa kerisis ataupun resesi serta hutang ke IMF telah lunas.

Kesimpulan

Runtuhnya Bretton Woods sistem di tahun 1970-an membawa dampak pada institusi yang dihasilkan dari sistem tersebut, antara lain IMF yang dijadikan agen untuk menyebarkan agenda seting dari negara-negara maju yang ekonominya berhaluan liberal. Amerika Serikat, Inggris, Jerman Barat, dan Canada menjadi negara yang memiliki kepentingan terhadap agenda seting yang dibawa oleh IMF.

Tujuan mereka adalah mempengaruhi kebijakan yang dibuat oleh negara-negara dunia ketiga atau negara-negara diluar kelompok mereka yang belum menganut ekonomi liberal. IMF memanfaatkan situasi negara yang sedang mengalami resesi atau kerisis untuk masuk dengan mengunakan bantuan atau hutang luar negeri kepada suatu negara. Setelah negara tersebut menyetujui meminta bantuan atau berhutang kepada IMF barulah IMF memberikan resep yang mempengaruhi kebijakan perekonomian domestik negara tersebut.

 

Indonesia masuk ke dalam seting agenda dan menjadi pasien IMF sejak 1997, ketika Presiden Soeharto saat itu meminta bantuan kepada IMF untuk melalui kerisis yang di alami Indonesia. Sejak saat itu kebijakan eknomi atau moneter yang dikeluarkan pemerintah Indonesia sealalu diawasi dan dipengaruhi oleh IMF. Diantaranya adalah mengenai pengurangan subsidi dan pengetatan belanja fiskal. Tahun 2014 Indonesia berhasil melunasi hutang ke IMF, dan secara otomatis Indonesia berhenti menjadi pasien IMF.

Akan tetapi kebijakan makro yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia masih sangat dipengaruhi oleh kebijakan yang disarankan oleh IMF kepada Indonesia. Diantaranya adalah masalah pengurangan subsidi atau pencabutan subsidi pada BBM. Dengan alasan efisiensi APBN pemerintah Indonesia mengorbankan yang seharusnya menjadi hak rakyat dan dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan konstitusi Indonesia.

Model Harod-Domar yang dianut Indonesia untuk melalui masa kerisis dan melakukan pembangunan eknomi membawa Indonesia kepada keterikatan dengan liberalisme global yang di bawa oleh mayoritas negara-negara maju. Hingga sekarang sistem eknomi dan kebijakan ekonomi Indonesia masih mengalami kegalauan, bahkan dianggap lebih liberal dari pada negara yang menganut sistem ekonomi liberal. Hutang Indonesia ke IMF yang awalnya digunakan untuk melalui masa resesi ekonomi justru membuat Indonesia terikat dengan agenda seting yang dibangun oleh negara-negara maju yang mayoritas yang dibawa oleh IMF sebagai agen mereka.

 

Penulis: Amos Sury’el Tauruy

 

Daftar Pustaka

Bordo, M. D. (1993). The Bretton Woods International Monetary System: A Historical. In M. D. Bordo, & B. Eichengreen, A Retrospective on the Bretton Woods System: Lessons for (pp. 3-108). Chicago: University of Chicago Press.

lfip.org. (2001, Desember 19). Forum Ekonomi. Retrieved Juni 21, 2015, from lfip.org: http://www.lfip.org

okezone.com. (2014, Agustus 15). Fiskal & Moneter. Retrieved Juni 21, 2015, from Economy: http://economy.okezone.com

Sachs, J. D. (2005). The End of Poverty Economic Possibilities for Our Times. New York: The Penguin Press.

Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2012). Economic Development 11th Edition. New York: Pearson.

tribunnews.com. (2013, Mei 21). tribunnews.com. Retrieved Juni 18, 2015, from news: http://www.tribunnews.com/

 

meme penegelaman kapal oleh MKP
sumber: google.com

Penengelaman Kapal Bentuk Menunjukan Kedaulatan Kelautan Indonesia

“Kita harus bekerja dengan sekeras-kerasnya untuk mengembalikan Indonesia sebagai Negara maritim. Samudra, laut, selat, dan teluk adalah masa depan peradaban kita. Kita telah terlalu lama memunggungi laut, memunggungi samudra, memunggungi selat dan teluk. Kini saatnya kita mengembalikan semuanya sehingga Jalesveva Jayamahe, dilaut justru kita jaya, sebagai semboyan nenek moyang kita di masa lalu, bisa kembali membahana” Pidato Pelantikan Presiden Joko Widodo (20 Oktober 2014) (detik.com, 2014).

Pengalan pidato diatas merupakan penegasan kembali dari Presiden ketujuh Republik Indonesia Joko Widodo untuk melaksanakan pembangunan nasional yang berorientasi kepada pembangunan berbasis maritim. Keseriusan beliau dalam menjalankan wacananya tersebut dapat dilihat dari dibentuknya Kementeri Kordinator (Kemenko) Kemaritiman yang dipimpin oleh Indroyono Soesilo yang sebelumnya menjabat sebagai salah satu direktur FAO (Food and Agriculture Organization). Kemenko Kemaritiman nantinya bertugas untuk mengordinir kementrian yang bersentuhan langsung dengan kegiatan pembangunan kemaritiman.

Setidaknya ada empat kementrian yang dikordinir oleh Kemenko Kemaritiman, yaitu; Kementerian Transportasi, Kementrian Pariwisata, Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dan Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP). Empat kementrian plus satu kemenko ini dituliskan di halaman depan majalah Samudra edisi 139 November 2014 sebagai “Lima Nakhoda di Poros Maritim”. Dipundak merekalah pembangunan dan implementasi Konsep Poros Maritim berada.

Konsep Poros Maritim yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo memiliki lima pilar, yakni;

  1. Membangkinkan budaya maritime Indonesia.
  2. Meningkatkan pengelolaan perikanan dan kelautan melalui pembangunan industry perikanan dan membangun kedaulatan pangan berbasis maritim.
  3. Mendorong perekonomian kemaritiman Indonesia melalui peningkatan infrastruktur pelabuhan, industry perkapalan, dan pariwisata maritim.
  4. Diplomasi maritime dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan gangguan perbatasan dan illegal fishing.
  5. Mendukung pertahanan maritiman Indonesia dengan mendukung kedaulatan dan kekayaan Negara maritim (Neary, 2014).

Kelima pilar ini yang nantinya akan menopang program poros maritim di era-Presiden Jokowi paling tidak selama lima tahun kedepan atau sepuluh tahun jika beliau terpilih untuk kedua kalinya.

Dari kelima pilar tersebut, pilar yang berkaitan dengan kedaulatan telah dilaksanakan dengan mengunakan “hard power” oleh Kementrian Kelautan dan Perikanan di bawah komando Menteri Susi Pudjiastuti. Penegakan kedaulatan kemaritiman Indonesia dilaksanakan melalui penegelaman kapal penangkap ikan asing yang tidak berizin di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Indonesia. Penegelaman kapal asing tersebut juga bertujuan menyelamatkan keungan Negara dari kerugian akibat ilegal fishing yang merugikan Negara sebesar 300 trilun rupiah selama satu dekade terakhir, dan mencegah terjadinya Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing (Bisnis.com, 2014).

Keseriusan pemerintaha Indonesia di era-Jokowi dalam kedaulatan pengelolaan kelautan Negara Republik Indonesia juga ditunjukan dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen-KP) Nomor 56/Permen-KP/2014 tentang “Penghentian Sementara (Moratorium) Perizinan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia”. Dengan Permen tersebut pemerintah berusaha untuk menciptakan pengelolaan perikanan yang bertangging jawab, dan menunjukan bahwa pemerintah Indonesia masih berdaulat di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Meski terjadi pro dan kontra di dalam masyarakat, kita patut mengapresiasi langkah pemerintah dalam tindakan penegelaman kapal dan mengeluarkan moratorium. Penegelaman kapal merupakan tindakan tepat yang dilakukan oleh pemerintah, mengingat illegal fishing sudah sangat akut dan sangat merugikan Negara. Langkah ini diambil sebagi shok terapi bagi kapal-kapal asing yang mencoba melakukan tindakan IUU di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Indonesia. Sebagai bangsa dan Negara yang berdaulat sudah sepatutnya Indonesia menunjukan kedaulatannya.

Jika pemerintah Indonesia tidak melakukan shok terapi dengan langkah penegelaman kapal, maka selamanya Indonesia tidak bisa menjadi bangsa yang berdaulat di wilayahnya sendiri. Permasalahan lain terkait dengan hubungan Indonesia dengan Negara yang kapalnya di tenggalamkan karena tidak memiliki izin, bisa diselesaikan melalui jalur diplomasi. Pemerintah Indonesia harus memberikan penjelasan yang kongkrit tentang permasalahan IUU yang dihadapi oleh Indonesia, untuk menamgulangi hal tersebut pemerintah Indonesia merasa perlu untuk mengambil tindakan penengelaman kapal asing yang tidak berizin.

Jika Negara-negara bersangkutan mengerti dan menghargai Indonesia sebagai bangsa berdaulat yang memiliki kesamaan (equality) kedudukan dengan mereka dalam dunia internasional, patilah mereka akan menghargai kedaulatan bangsa Indonesia. Namun jika tindakan penengelaman kapal ini tidak diambli sesegera mungkin, maka selamanya kedaulatan dan harga diri Indonesia sebagai sebuah bangsa akan di injak-injak oleh bangsa lainnya dan terus dipermainkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab yang berdampak kepada kerugian besar bagi Negara.

 

 

Penulis: Amos Sury’el Tauruy

 

 

Daftar Pustaka

Bisnis.com. (2014, Desember 12). Bisnis.com. Retrieved Februari 20, 2015, from bisnis.com: http://www.bisnis.com/industri/read/anggota-dewan-ini-keritik-menteri-susi-pudjiastuti/

detik.com. (2014, Oktober 20). detik news. Retrieved February 18, 2015, from detik.com: http://www.detik.com/news/read/2014/10/20/112956/2723911/10/3/

Neary, A. (2014). Jokowi Spells Out Vision for Indonesia’s “Global Maritime Nexus”. CSIS

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nmor 56/PERMEN-KP/2014 tentang “Penghentian Sementara (Moratorium) Perizinan Usaha Perikanan Tangkap Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Majalah Samudra Edisi 139 THXIII November 2014

Presiden ke-7 Republik Indonesia

sumber: google

4 Prioritas Politik Luar Negeri Joko Widodo

Dalam debat yang dilaksanakan untuk ketiga kalinya (22/06/2014) antara kedua pasang capres (calon president) yang akan bersaing memperubutkan suara unutuk menjadi President Republik Indonesia periode 2014-2019 di tanggal 9 Juli mendatang. Debat capres ketiga ini dipandu oleh guru besar Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana dilangsungkan di Hotel Holloday Inn Kemayoran, bertemakan Politik Internasional dan Ketahanan Nasional.

Setidaknya ada empat point utama dalam hal politik luar negeri yang di utarakan oleh capres no urut 2 Joko Widodo, yakni:

  1. Perlindungan TKI/WNI di luar negeri
  2. Perlindungan Sumber Daya Alam (SDA) yang dimiliki Indonesia
  3. Produktivitas –Daya Saing
  4. Keamanan Regional-Perdamaian Dunia.

Untuk point pertama, Joko Wi menjelaskan perlunya mempersiapkan Tenaga Kerja Indonesia dengan menyeleksi, mempersiapkan, serta mengawasi Tenaga Kerja Indonesia sebelum diberangkatkan ke luar negeri. Peran kedutaan besar Indonesia di luar negeri juga harus dimaksimalkan dalam megawasi TKI di luar negeri.

Dalam point yang ketiga, melihat perlunya dibangun produktivitas dan daya saing  khusunya dalam memanfaatkan WTO (World Trade Organization) yang mempunyai manfaat dan resiko. Bisa bermanfaat jika kita bisa memaksimalkan daya saing kita dalam organisasi perdangan internasional tersebut.

Terkait masalah keamanan mantan walikota Solo dan Gubernur DKI Jakarta non-aktiv ini menjanjikan akan meningkatkan kesejatraan TNI (Tentara Nasional Indonesia) dan keluarganya karena sebagai garda terdepan yang menjaga keamanan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) juga ia menjanjikan akan melakukan moderenisasi dalam bidang alusista persenjataan.

Sebagai contoh beliau akan menggunakan teknologi drone untuk melindungi wilayah NKRI. Penggunaan drone tersebut nantinya dapat melindungi laut indonesia dari illegal fishing (penangkapan ikan illegal) dan Illegal loging (pembalakn legal). Nantinya drone ini dapat menjaga ketahanan ekonomi nasional, dan menyelamatkan uang negara sebesar 300 triliun yang hilang akibat kedua hal yang dilakukan di wilayah NKRI.

Dalam permasalahan manusia pelintas batas dan masalah tapal batas Joko Wi menekankan pentingnya dialog antara negara-negara yang terlibat dalam hal tersebut secara intensive. Namun Joko Wi menekankan, bahwa dirinya bisa tegas jika menyangkut masalah yang menyangkut perbatasan wilayah NKRI.

 

Reporter: Amos Sury’el Tauruy

sumber: google.com

Upaya Mencapai Kemerdekaan Palestina dan Menciptakan Two State Solution Melalui KAA

Konfrensi tingkat tinggi kulit berwarna pertama dilakukan oleh negara-negara di kawasan Asia dan Afrika dilakukan, kota Bandung menjadi saksi bisu dari konfrensi pertama yang dilakukan tanpa melibatkan negara barat. Konfrensi yang digagas oleh sang Proklamator Republik Indonesia yang kala itu baru berusia kurang dari sepuluh tahun ini diarsiteki oleh salah seorang putra bangsa terbaik Ali Sastroamidjojo yang kala itu menjabat sebagai Perdana Menteri.

Meski sempat diganggu oleh kecelakaan pesawat yang meninpa delegasi dari Tiongkok konfrensi ini tetap berlangsung pada 18-24 April 1955. Konfrensi ini juga berhasil melahirkan Dasasila Bandung (Bandung Declaration), yang hingga saat ini masih cukup relevan dalam dunia internasional. Namun setelah setengah abad lebih dari pertama kali konfrensi ini berlangsung masih ada tindakan penjajahan yang dilakukan oleh negara-negara yang memiliki kekuatan terhadap negara lemah yang berusaha mempertahankan kedaulatan bangsanya. Indonesia sebagai negara pencetus konfrensi ini memiliki tanggung jawab yang besar untuk mewujudkan kesetaraan dan kemerdekaan berpolitik dan berdaulat bagi negara-negara yang hingga saat ini masih terjajah.

Mengingat konstitusi Indonesia Undang-Undang Dasar 1945 pada pembukaan (prambule)nya mengamanatkan bangsa Indonesia untuk menghapuskan penjajahan dari atas muka bumi ini. Inilah yang menjadi landasan dasar perjuangan bangsa Indonesia untuk menjalankan politik atau kebijakan luar negeri untuk memperjuangkan kemerdekaan dan kesetaraan di antara bangsa-bangsa di dunia. Salah negara yang masih terjajah dan bersengketa dengan negara yang memiliki kekuatan adalah Palestina, yang masih terjajah dibawah baying-bayang kekuatan negara Israel.

Hingga hari ini Indonesia belum memiliki hubungan diplomatik dengan Israel dikarenakan hal tersebut. Namun di sisi lain Indonesia juga memberikan dukungan kepada solusi dua negara (Two State Solution) dalam penyelesaian konflik Israel-Palestina. Jika Israel menghentikan agresi militer dan penekanan terhadap Palestina, Indonesia akan mengakui negara Isarel dan membuka hubungan diplomatic dengan negara Israel. Perjuangan mengusahakn kemerdekaan Palestina sudah dilakukan Pemerintah Indonesia sejak zaman persiden pertama Ir.DR, Soekarno hingga sekarang (Tauruy, 2014).

Dalam Konfrensi Asia-Afrika (KAA) Indonesia memiliki potensi yang lebih besar untuk menyerukan kemerdekaan bagi rakyat Palestina dan mendukung Two State Solution. Tahun 2005 setelah setengah abad KAA berlangsung, KAA menghasilkan sebuah terobosan baru yaitu dibentuknya NAASP (New Asia-Africa Strategic Partnership), yang salah satu tujuannya juga membangun kapasitas untuk mendukung kemerdekaan Palestina (asianafricansummit2005.org, 2014). Jika Indonesia berjuang sendiri untuk menjalankan politik luar negerinya yang diamanatkan oleh konstitusi Indoensia jelas kemerdekaan Palestina adalah hal yang sulit, namun jika Indonesia berjuang bersama-sama dengan negara-negara Asia Afrika hal tersebut sangat mungkin dapat terwujdud.

Enampuluh tahun setelah KAA 1955 dan sepuluh tahun setelah NAASP dibentuk KAA kembali dilakukan di Indonesia, dan kali ini diperluas dengan diundangnya negara-negara Amerika Latin. Dukungan untuk menjalankan politik luar negeri Inonesia makin meluas hingga ke benua Amerika. Akan semakin memperkuat apa yang selama ini diperjuangkan oleh Indonesia sebagai bentuk solideritas terhadap rakyat Palestina. Ditambah lagi fenomena dalam politik internasional yang belum lama ini terjadi, yakni dimasukannya palestina kedalam keanggotaan ICC (International Criminal Court) (TheJakartaPost, 2015).

Indonesia seharusnya bisa menjadi pemain dalam KAA dan bukan sekedar menjadi follower. Indonesia harus menghidupkan kembali semangat Konfrensi Asia-Afrika yang tertuang dalam Dasasila Bandung yang sejalan dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) (GlobalFutureInstitute, 2015). Terutama dalam permasalahan penjajahan di atas dunia, baik penjajahan dengan cara konfensional dengan mengunakan kekuatan militer maupun penjajahan dengan cara yang lebih moderen dengan mengunakan kekuatan ekonomi dari negara-negara besar pemilik modal.

 

Penulis: Amos Sury’el Tauruy

 

 

Daftar Pustaka

asianafricansummit2005.org. (2014, September 24). Article Summit . Retrieved April 18, 2015, from asianafricansummit2005.org: http://www.asianafricansummit2005.org

GlobalFutureInstitute. (2015). Seruan Global Future Institute Kepada Para Peserta KAA Bandung ke-60 19-24 April 2015. The Global Review , 1-6.

Tauruy, A. S. (2014, Oktober 3). RMOL Suara Publik. Retrieved April 18, 2015, from rmol.com: http://www.rmol.co/read/2014/10/03/174441/Indonesia-Mendukung-Two-State-Solution-Dalam-Konflik-Israel-Palestina

TheJakartaPost. (2015, April 1). The Jakarta Post Breaking News. Retrieved April 18, 2015, from thejakartapost.com: thejakartapost.com

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

sumber: google.com

Penengelaman Kapal Bentuk Menunjukan Kedaulatan Kelautan Indonesia

“Kita harus bekerja dengan sekeras-kerasnya untuk mengembalikan Indonesia sebagai Negara maritim. Samudra, laut, selat, dan teluk adalah masa depan peradaban kita. Kita telah terlalu lama memunggungi laut, memunggungi samudra, memunggungi selat dan teluk. Kini saatnya kita mengembalikan semuanya sehingga Jalesveva Jayamahe, dilaut justru kita jaya, sebagai semboyan nenek moyang kita di masa lalu, bisa kembali membahana” Pidato Pelantikan Presiden Joko Widodo (20 Oktober 2014) (detik.com, 2014).

Pengalan pidato diatas merupakan penegasan kembali dari Presiden ketujuh Republik Indonesia Joko Widodo untuk melaksanakan pembangunan nasional yang berorientasi kepada pembangunan berbasis maritim. Keseriusan beliau dalam menjalankan wacananya tersebut dapat dilihat dari dibentuknya Kementeri Kordinator (Kemenko) Kemaritiman yang dipimpin oleh Indroyono Soesilo yang sebelumnya menjabat sebagai salah satu direktur FAO (Food and Agriculture Organization). Kemenko Kemaritiman nantinya bertugas untuk mengordinir kementrian yang bersentuhan langsung dengan kegiatan pembangunan kemaritiman.

Setidaknya ada empat kementrian yang dikordinir oleh Kemenko Kemaritiman, yaitu; Kementerian Transportasi, Kementrian Pariwisata, Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dan Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP). Empat kementrian plus satu kemenko ini dituliskan di halaman depan majalah Samudra edisi 139 November 2014 sebagai “Lima Nakhoda di Poros Maritim”. Dipundak merekalah pembangunan dan implementasi Konsep Poros Maritim berada.

Konsep Poros Maritim yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo memiliki lima pilar, yakni;

  1. Membangkinkan budaya maritime Indonesia.
  2. Meningkatkan pengelolaan perikanan dan kelautan melalui pembangunan industry perikanan dan membangun kedaulatan pangan berbasis maritim.
  3. Mendorong perekonomian kemaritiman Indonesia melalui peningkatan infrastruktur pelabuhan, industry perkapalan, dan pariwisata maritim.
  4. Diplomasi maritime dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan gangguan perbatasan dan illegal fishing.
  5. Mendukung pertahanan maritiman Indonesia dengan mendukung kedaulatan dan kekayaan Negara maritim (Neary, 2014).

Kelima pilar ini yang nantinya akan menopang program poros maritim di era-Presiden Jokowi paling tidak selama lima tahun kedepan atau sepuluh tahun jika beliau terpilih untuk kedua kalinya.

Dari kelima pilar tersebut, pilar yang berkaitan dengan kedaulatan telah dilaksanakan dengan mengunakan “hard power” oleh Kementrian Kelautan dan Perikanan di bawah komando Menteri Susi Pudjiastuti. Penegakan kedaulatan kemaritiman Indonesia dilaksanakan melalui penegelaman kapal penangkap ikan asing yang tidak berizin di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Indonesia. Penegelaman kapal asing tersebut juga bertujuan menyelamatkan keungan Negara dari kerugian akibat ilegal fishing yang merugikan Negara sebesar 300 trilun rupiah selama satu dekade terakhir, dan mencegah terjadinya Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing (Bisnis.com, 2014).

Keseriusan pemerintaha Indonesia di era-Jokowi dalam kedaulatan pengelolaan kelautan Negara Republik Indonesia juga ditunjukan dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen-KP) Nomor 56/Permen-KP/2014 tentang “Penghentian Sementara (Moratorium) Perizinan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia”. Dengan Permen tersebut pemerintah berusaha untuk menciptakan pengelolaan perikanan yang bertangging jawab, dan menunjukan bahwa pemerintah Indonesia masih berdaulat di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Meski terjadi pro dan kontra di dalam masyarakat, kita patut mengapresiasi langkah pemerintah dalam tindakan penegelaman kapal dan mengeluarkan moratorium. Penegelaman kapal merupakan tindakan tepat yang dilakukan oleh pemerintah, mengingat illegal fishing sudah sangat akut dan sangat merugikan Negara. Langkah ini diambil sebagi shok terapi bagi kapal-kapal asing yang mencoba melakukan tindakan IUU di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Indonesia. Sebagai bangsa dan Negara yang berdaulat sudah sepatutnya Indonesia menunjukan kedaulatannya.

Jika pemerintah Indonesia tidak melakukan shok terapi dengan langkah penegelaman kapal, maka selamanya Indonesia tidak bisa menjadi bangsa yang berdaulat di wilayahnya sendiri. Permasalahan lain terkait dengan hubungan Indonesia dengan Negara yang kapalnya di tenggalamkan karena tidak memiliki izin, bisa diselesaikan melalui jalur diplomasi. Pemerintah Indonesia harus memberikan penjelasan yang kongkrit tentang permasalahan IUU yang dihadapi oleh Indonesia, untuk menamgulangi hal tersebut pemerintah Indonesia merasa perlu untuk mengambil tindakan penengelaman kapal asing yang tidak berizin.

Jika Negara-negara bersangkutan mengerti dan menghargai Indonesia sebagai bangsa berdaulat yang memiliki kesamaan (equality) kedudukan dengan mereka dalam dunia internasional, patilah mereka akan menghargai kedaulatan bangsa Indonesia. Namun jika tindakan penengelaman kapal ini tidak diambli sesegera mungkin, maka selamanya kedaulatan dan harga diri Indonesia sebagai sebuah bangsa akan di injak-injak oleh bangsa lainnya dan terus dipermainkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab yang berdampak kepada kerugian besar bagi Negara.

 

 

Penulis: Amos Sury’el Tauruy

 

Daftar Pustaka

Bisnis.com. (2014, Desember 12). Bisnis.com. Retrieved Februari 20, 2015, from bisnis.com: http://www.bisnis.com/industri/read/anggota-dewan-ini-keritik-menteri-susi-pudjiastuti/

detik.com. (2014, Oktober 20). detik news. Retrieved February 18, 2015, from detik.com: http://www.detik.com/news/read/2014/10/20/112956/2723911/10/3/

Neary, A. (2014). Jokowi Spells Out Vision for Indonesia’s “Global Maritime Nexus”. CSIS

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nmor 56/PERMEN-KP/2014 tentang “Penghentian Sementara (Moratorium) Perizinan Usaha Perikanan Tangkap Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Majalah Samudra Edisi 139 THXIII November 2014

sumber: republika.co.id;
bendera duo korea di atas korea

Peran Amerika Serikat dalam Konflik Semenanjung Korea abad-21

  • Latar Belakang

Pasca Perang Dunia kedua blok sekutu terbelah menjadi dua blok, yaitu blok barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan blok timur yang dipimpin oleh Uni Soviet. Dalam politik internasional kemudian situasi ini dikenal dengan istilah Perang Dingin, perang yang tidak menciptakan perang besar namun hanya benturan-benturan kecil bersenjata dan persaingan ideologi, teknologi, dan perlombaan persenjataan (Arms Race). Saat Perang Dingin inilah terciptanta situasi yang dikenal dengan oleh orang-orang realis sebagai “Power of Balance”, yang dianggap sebagai situasi yang ideal dalam politik internasional. Karena ada dua kekuatan besar yang menjadi penyeimbang dalam konstelasi di dalam politik internasional.

Perang Dingin khususnya yang melibatkan Amerika Serikat dan Uni Soviet berawal ketika Amerika Serikat di bawah pimpinan President Harry Truman dalam pidatonya yang kemudian didukung oleh Kongres pada tanggal 12 Maret 1947, pidato tersebut berisi dukungan Amerika Serikat terhadap pemerintah Yunani dalam memerangi Partai Komunis Yunani. Tindakan tersebut diambil oleh Presiden Truman setelah Inggris memutuskan untuk menghentikan dukungannya. Dari sini kemudian lahirlah atau dikenalah istilah Doktrin Truman, yakni doktrin yang pada umumnya berbicara tentang pembendungan komunis di seluruh dunia (Contaiment Policy) .

Ada berbagai versi tentang dimulainya Perang Dingin, yang saya tau setidaknya ada dua versi yang menyatakan awal mula Perang Dingin dimulai. Sebagian mengatakan Perang Dingin dimulai sebelum Perang Dingin yaitu pada tahun 1943-an, dimulai dari pertemuan ketiga pemimpin negara F.D. Roosevelt sebagai Presiden Amerika Serikat, W. Churcill sebagai Perdana Menteri Inggris, dan J. Stalin sebagai Marshal Uni Soviet yang bertemu dalam konfrensi di Tehran, Iran 1943. Saat Amerika Serikat dan Inggris mengajak Uni Soviet untuk ikut terlibat membendung Hittler dan Nazi Jerman, muncul kecurigaan dari Stalin kepada kedua teman Saxon barunya tersebut.

Namun dalam tulisan saya ini, saya bukan mau membicarakan permasalahan Perang Dinginnya, melainkan dampak dari Perang Dingin yang membawa perubahan dalam peta politik dunia. Khusus di kawasan Asia terjadi konflik bersaudara di beberapa kawasan seperti di Tiongkok, Afganistan, Indonchina (Vietnam), dan Semenanjug Korea. Konflik di dasari oleh perbedaan ideologi, dan dalang dari konflik diberbagai wilayah tersebut ialah kedua seteru abadi dalam Perang Dingin yaitu Uni Soviet dan Amerika Serikat.

Dalam buku “The World Since 1945 A History of International Relations” yang disusun oleh Wayne C. McWilliams dan Harry Pitrowski menuliskan dalam bab tiga menuliskan tentang Perang Dingin di Asia sebagai sebuah perpindahan tempat konflik yang terjadi di Eropa kemudian mengalami perluasan hingga berdampak ke Asia (McWilliams & Piotrowski, 1990). Diawali dari konflik ideologi, yang melahirkan konflik-konflik kecil bersenjata di wilayah-wilayah Asia yang telah saya sebutkan di atas.

Untuk memenuhi tugas Peran Internasional Amerika Serikat saya mengambil salah satu konflik masa lalau yang hingga sekarang masih terjadi, dan menjadi warisan Perang Dingin yaitu konflik di Semenanjung Korea (Korea Peninsula). Hingga saat ini upaya untuk mendamaikan kedua Korea sedring mendapatkan jalan buntu, dan sering dipolitisasi untuk kepentingan aktor besar dibalik konflik kedua negara sebangsa itu.

Saya tertarik mengambil topik dan menurut saya sesuai dengan mata kuliah Peran Internasional Amerika Serikat, Amerika Serikat memiliki peran yang besar di dalam konflik kedua Korea dan secara umum di kawasan Asia Timur. Sering kerjasama ekonomi di kawasan ini kurang maksimal atau bahkan sulit tercapai dikarenakan konflik yang masih terjadi di antara sebangsa berbeda negara ini.

  • Sejarah Perang Korea

Seperti yang saya telah jelasakan pada latar belakang, Perang Dingin yang mengalaim perluasan atau melebar ke wilayah Asia dan menghasilkan perpecahan di beberapa wilayah, salah satunya di semenanjung Korea. Perang Korea berlangsung selama tiga tahun, dimulai dari 25 Juni 1950 sampai dengan 27 Juli 1953, perang yang berlangsung di ear perang dingin juga disebut sebagai perang saudara seperti yang telah saya tuliskan  di bagian latar belakang (Astrid & Nadif, 2011).

Berawal dari keterlibatan Uni Soviet dalam mendeklarasikan perang pembebasan Korea pada 9 Agustus 1945 dari cengkraman Jepang pasca Bom Atom kedua dijatuhkan di kota Nagasaki yang mengakhiri Perang Dunia kedua. Dalam sekejap Tentara Merah Soviet berhasil menduduki Korea Utara dan sehari setelahnya berhasil mengusir Jepang dari wilayah tersebut. Uni Soviet membaca ketidakberdayaan pasukan Jepang pasca di Bom Atomnya kedua kota utama di wilayah negar Jepang, Hiroshima dan Nagasaki.

Tiga miinggu setelah itu tepatnya pada tanggal 8 September 1945 pasca penyerahan wilayah Korea Selatan dari Jepang, Amerika Serikat mendaratkan ribuan pasukannya di pantai timur Korea bagian selatan. Ini mengakibatakn wilayah semenanjung Korea yang sebelumnya dibawah kekuasaan Jepang terpecah menjadi dua, dan dibawah kekuasaan dua negara yaitu Uni Soviet yang terlebih dahulu berhasil menguasai baguan utara Korea dan Amerika Serikat yang kemudian menguasai Korea bagian selatan.

Konflik semakin memanas dengan dideklarasikannya pendirian negara Republik Korea oleh Korea Selatan pada tanggal 15 Agustus 1948 dan beribu kota di Seoul dibawah pimpinan Tokoh Nasionalis Syangman Rhee. Tidak mau kalah pada bulan September 1948 Korea Utara mendeklarasikan berdirinya negara Republik Demokrasi Rakyat Korea yang beribu kota di Pyong Yang dibawah pimpinan Perdana Menteri Kim Il Sung. Inilah yang kemudian menjadi akar dari konflik yang terjadi di Semenanjung Korea hingga saat ini, meski keduanya memiliki ambisi untuk menyatukan Korea dibawah satu kepemimpinan namun nampaknya hal itu sulit terjadi. Ini dikarenakan ambisi dari pimpinan masing-masing negara diantara kedua Korea.

Isi

  • Perang Dingin

Perang Dingin seperti yang telah saya tuliskan pada latar belakang membawa dampak ke seluruh wilayah di belahan dunia, termasuk di Asia. Asia menjadi perpindahan dari konflik Perang Dingin di Eropa yang mengalami perluasan. Amerika Serikat memegang peran kunci di dalam Perang Dingin bersama dengan seteru ideologinya Uni Soviet, hampir semua konflik yang terjadi di muka bumi tak lepas dari keterlebitan mereka. Termasuk di dalam konflik Korea.

Awalmula keterlibatan Amerika Serikat di dalam tiap konflik dimulai dari berubahnya politik luar negeri Amerika Serikat di era Presiden Harry Truman, di-era Truman politik luar negeri Amerika Serikat lebih bersifat intervensi. Ditambah lagi diberlakukannya politik pembendungan pengaruh Komunis yang dikeluarkan di-era Presiden Truman, yang mengakibatkan Amerika Serikat selalu terlibat di dalam konflik yang juga melibatkan Uni Soviet sebagai negara utama dalam dunia Komunis yang tergabung di dalam Komitern (Komunis Internasional/ Internasional II).

Termasuk di dalam konflik bersaudara di Korea, Amerika Serikat secara aktif membantu dan memberikan pelatihan militer kepada pasukan Korea Selatan. Ini dilakukan untuk membendung pengaruh Komunis yang coba disebarkan oleh Uni Soviet melalui negara satelitnya Korea Utara. Di era-perang dingin keterlibatan kedua negara masih sangat terlihat dan terkesan fulgar, dan konflik keduanya terkadang irasional dan tidak menggunakan perhitungan untung rugi. Dalam konflik tersebut faktor ideologi menjadi sangat substansial bagi Amerika Serikat dan Uni Soviet.

Bagi Amerika Serikat membendung pengaruh Komunis adalah sebuah keharusan, dan menyebarkan ajaran demokrasi, kebebasan, dan kesetaraan atau yang kita kenal dengan istilah American Value (Western Value). Ini dilakukan untuk mencegah perkembangan Komunis yang mereka anggap sebagai bahaya laten, dan mereka berusaha semaksimal mungkin untuk mencegah Komunis mendekati daratan utama Amerika Serikat dengan berbagai cara.

Seperti yang ditulis dalam pidato Presiden Truman pada tanggal 28 Juni 1950,  yang diberi judul “Invasion of Republic Korea” (Elsey, 1950), Truman menunduh Komunis Korea utara telah melewati batas dalam percobaan untuk menaklukan negara merdeka Korea Selatan. Presiden Truman juga menyatakan Amerika Serikat siap memberikan bantuan pasukan dari udara dan laut dalam membendung serangan yang dilakukan oleh Korea Utara terhadap Korea Selatan yang notabennya dianggap oleh Amerika Serikat sebagai negara merdeka (padahal Uni Soviet dan Korea Utara disaat yang sama menuduh Korea Selatan sebagai negara boneka Amerika Serikat).

Saat perang dingin Amerika Serikat secara terbuka mencoba mempertahankan keberadaan negara Korea Selatan, dengan bantuan militer dan memfokuskan kebijakannya di Asia Timur (Far East) untuk melindungi Korea Selatan dari invasi Korea Utara dan Amerika Serikat bersama sekutunya Perancis tidak mempercayai tindakan yang telah dilakukan oleh USSR (Uni Soviet).

Diawal perang dingin dan hampir selama perang dingin peran Amerika Serikat di dalam konflik Semenanjung Korea sangat dominan dan terlihat, ini dikarenakan Amerika Serikat merasa perlu membendung pengaruh Komunis yang diperkuat oleh negara major power seperti Uni Soviet. Amerika Serikat juga mengerahkan kekuatan armada militer laut dan udara untuk membantu Korea Selatan dalam menghadapi Korea Utara. Juga mengirimkan penasihat militer serta peralatan dan teknologi tempur yang canggih untuk membantu Korea Selatan yang dianggap sebagai negara merdeka yang harus dilindingi kedaulatannya (sovereignty).

  • Pasca Perang Dingin (abad 21)

Runtuhnya Uni Soviet dan reunifikasi duo Jerman menjadi pertanda berakhirnya Perang Dingin, era baru melahirkan hegemony Amerika Serikat yang dianggap sebagai pemenang dari perang urat syaraf yang berlansung hampir setengah abad. Perang Dingin memang telah usai, namun tetap menyisakan dampak dari perang tersebut dalam politik internasional. Termasuk konflik di semenanjung Korea seperti yang telah saya tuliskan pada bagian latar belakang.

Keterlibatan Amerika Serikat pasca perang dingin mengalami perubahan, tidak seagresif ketika masa perang dingin. Ini karena musuh ideologi mereka tidak lagi sekuat ketika masa perang dingin. Amerika Serikat lebih sering mengunakan tangan ketiga dalam mengahadapi Korea Utara dalam konflik Korea, yang mereka anggap sebagai “orang gila” (Madman). Tngan ketiga yang sering kali digunakan Amerika Serikat ialah organisasi-organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) dan Badan Energi Atom Internasional (IAEA).

Dilibatkannya IAEA dalam konflik Korea karena pasa Perang Dingin yang digunakan Amerika Serikat untuk melindingi sekutunya Korea Selatan ialah permasalahan pengembangan teknologi nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara. Amerika Serikat merasa perlu melakukan pengawasan terhadap pengembangan teknologi nuklir Korea Utara yang dianggap akan mengancam dunia, khususnya negara-negara di kawasan Asia Timur.

Namun apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat, dengan melibatkan IAEA dalam kasus nuklir Korea Utara dianggap Korea Utara hanya memperburuk permasalahan nuklir tersebut (http://www.republika.co.id/berita/internasional/global/12/09/06/m9wong-korut-tuding-iaea-perburuk-masalah-nuklir). Dalam laporan resmi kantor berita KCNA (Korea Central News Agency), mengatakan Pyongyang menegaskan IAEA hanya memperburuk masalah nuklir di semenanjung Korea. Juga mereka mengatakan situasi ini hanya mendukung permusuhan antara Pyongyang dengan Washington.

Selain menggunakan badan internasional dan permasalahan nuklir Korea Utara, Amerika Serikat juga sering melakukan propaganda dengan melakukan latihan militer bersama dengan Korea Selatan. Kore Utara sering mengecam tindakan yang dilakukan oleh Amerika Serikat ini (http://www.republika.co.id/berita/internasional/global/12/09/06/m9wong-korut-tuding-iaea-perburuk-masalah-nuklir), dan menurut saya hal tersebut hanya akan memperburuk terciptanya perdamaian di semenanjung Korea. Sebagai polisi dunia seharusnya Amerika Serikat bisa menjadi penengah diantara duo Korea yang sedang mencoba untuk mendiskusikan perdamaian.

Setelah perang dingin usai, bahkan saat masih di-era perang dingin kedua negara mencoba untuk mempersatukan negara Korea dibawah satu pemerintahan yang merdeka. Namun intervensi dari Amerika Serikat sepertinya memperburuk usaha perdamaian yang coba diciptakan di semenanjung Korea. Pasca Perang Dingin Amerika Serikat menggunakan tangan ketiga untuk terlibat dalam konflik duo Korea, dan permasalahan nuklir Korea Utara digunakan sebagai jalan untuk melemahkan pemerintahan Korea Utara. Amerika Serikat juga mengunakan sekutu-sekutunya di Asia Timur seperti Jepang dan Korsel untuk  mengawasi Korea Utara.

Sebagai polisi dunia seharusnya Amerika Serikat bisa bersikap netral dalam konflik Korea, dan menghargai kedaulatan kedua negara. Namun di abad 21 Amerika Serikat justru ingin terlibat lagi di dalam konflik antara dua negara ini. Amerika Serikat juga sering mengeritik permasalahan demokrasi di Korea Utara. Dalam lawatannya ke Seoul Korea Selatan ketika masih menjadi Menteri Luar Negeri Hillary Rodham Clinton membandingkan antara Korea Utara dengan Korea Selatan.

Ia memuji Korea Selatan dan mengeluarkan kata yang propaganda “… South Korea, a wealthy, advance democracy and key ally living in the shadow of repressive and bellicose neighbor to the north. (tambahan: North Korea)” (Clinton, 2014). Kalimat tersebut berpotensi memperkeruh konflik antara kedua negara, dan kata kemajuan demokrasi (advance democracy) menjadi kata kunci bagaimana Amerika Serikat menginginkan Korea Utara mengikuti sistem demokrasi serupa dengan Korea Selatan, yang notabennya menganut sistem demokrasi serupa dengan Amerika Serikat (American Democracy Concept).

Hillary juga sedikit menyidir pemimpin Korea Utara yang totaliter yang membawa 25 juta rakyatnya mendekati kemiskinan. Seharusnya Hillary tidak mengeluarkan kata-kata seperti itu, entah dimuka umum atau hanya di dalam sebuah buku. Mengingat seharusnya Amerika Serikat menggunakan statusnya sebagai negara major power untuk berusaha meredakan konflik dan ketegangan kedua negara. Seperti halnya Rusisa yang merupakan pewaris dari Uni Soviet.

Rusia sering menyindir Amerika Serikat yang sering membawa isu-isu demokrasi dan mencoba terlibat dan memperkeruh resolusi konflik di Semenanjung Korea. Rusia yang sekarang memiliki politik luar negeri yang pragmatis dan berorientasi kepada kerjasama ekonomi mengajak Amerika Serikat dan negara-negara Major Power untuk membicarakan solusi yang mungkin diambil untuk mendamaikan kedua negara. Enam negara yang terlibat dalam pembicaraan solusi Korea ialah Amerika Serikat, Federasi Rusia, Repbublik Rakyat Tiongkok, Jepang, Korea Utara, dan Korea Selatan, dan dikenal dengan six party tallk (Joo, 2012).

Amerika Serikat diharapkan bisa bersikap netral dan tidak mengunakan standard ganda (duble standard) seperti yang biasa mereka jalankan. Amerika Serikat memiliki peran kunci di dalam perdamaian Korea, karena sering kali Amerika Serika menjalankan propaganda dan mengeluarkan pendapat-pendapat yang membuat geram Korea Utara dan mengeluarkan ancaman untuk negara tetangga sebangsanya Korea Selatan.

  • Kesimpulan

Perang Korea berawal ketika masa perang dingin, dan merupakan bagian dari perang dingin yang mengalami perpindahan tempat ke Asia. Amerika Serikat terlibat aktiv memberikan bantuan kepada Korea Selatan selama perang Korea berlangsung, dan Uni Soviet juga memberikan dukungan kepada tentara Korea Utara. Konflik ini didasari oleh perbedaan ideologi dan menjadi legacy dari konflik inti perang dingin antara Amerika Serikat.

Terlibatnya Amerika Serikat dalma konflik Korea dimungkinkan karena politik luar negeri Amerika Serikat di era- Presiden Truman bersifat intervensi, dan terlibat dalam konflik ideologi di Korea merupakan sebuah keharusan bagi Amerika Serikat. Karena sejalan dengan kebijakan Amerika Serikat untuk membendung pengaruh komunis di dunia, yang dikenal dengan nama containment policy. Kebijakan ini pertama dikenal di dalam pidato Presiden Truman tahun 1947, tentang membantu pemerintah Yunani dalam memerangi Partai Komunis.

Perang Dingin berakhir di awal 1990-an, namun konflik Korea hingga saat ini belum menemui titik terang. Meski kedua negara memiliki satu keinginan, yaitu menyatukan Korea dibawah satu pemerintahan. Akantetapi perbedaan ideologi dan rasa ingin mempertahankan deologi di antara kedua negara menambah sulit untuk terciptanya perdamaian abadai di antara kedua Korea.

Amerika Serikat memiliki peran kunci dalam usaha menciptakan perdamaian di antara kedua negara sebangsa ini, namun negara besar lain seperti Federasi Rusia menginginkan Amerika Serikat tidak bermain dibalik layar yang mengakibatkan proses perdamaian di semenanjung Korea. Mengingat sering kali dalam peran internasionalnya membuat Korea Utara semakin sulit untuk diajak berdiplomasi.

Amerika Serikat sebagai negara yang memiliki kepentingan juga diharapkan dapat menahan diri, dan menghentika propaganda yang dapat berpotensi memperkeruh diplomasi untuk terciptanya perdamaian. Untuk menciptakan perdamaian Amerika Serikat juga terlibat dalam forum dialoge  yang dikenal dengan istilah six party tallk. Forum ini diharapkan dapat menciptakan perdamaian abadi di smenanjung Korea, dan dengan perdamaian tersebut dapat menciptakan kerjasam ekonomi yang baik di kawasan Asia Timur. Juga dimungkinkan untuk terciptanya integrasi perdagangan di Asia Timur.

 

Penulis: Amos Sury’el Tauruy (Tugas Peran Internasional Amerika Serikat)

Daftar Pustaka

Astrid, & Nadif, F. A. (2011). Sejarah Perang-perang Besar di Dunia. Seleman: Familia Pustaka Keluarga.

Clinton, H. R. (2014). Hard Choices. New York: Simon & Scuster`.

Elsey, G. M. (1950, June 28). Invasion of Republic of Korea. Far East .

Joo, S.-H. (2012). Russia and the Korean Peace Process. In T.-H. Kwak, The Korean Peace Proces and Four Powers (pp. Chapter 8; 141-168). Asghate: Asghate Pub. Ltd.

McWilliams, W. C., & Piotrowski, H. (1990). The World Since 1945. Colorado: Lynne Reinner Publishers, Inc.

Halaman Web:

http://www.trumanlibrary.org/whistlestop/study_collections/koreanwar/index.php