meme penegelaman kapal oleh MKP
sumber: google.com

Penengelaman Kapal Bentuk Menunjukan Kedaulatan Kelautan Indonesia

“Kita harus bekerja dengan sekeras-kerasnya untuk mengembalikan Indonesia sebagai Negara maritim. Samudra, laut, selat, dan teluk adalah masa depan peradaban kita. Kita telah terlalu lama memunggungi laut, memunggungi samudra, memunggungi selat dan teluk. Kini saatnya kita mengembalikan semuanya sehingga Jalesveva Jayamahe, dilaut justru kita jaya, sebagai semboyan nenek moyang kita di masa lalu, bisa kembali membahana” Pidato Pelantikan Presiden Joko Widodo (20 Oktober 2014) (detik.com, 2014).

Pengalan pidato diatas merupakan penegasan kembali dari Presiden ketujuh Republik Indonesia Joko Widodo untuk melaksanakan pembangunan nasional yang berorientasi kepada pembangunan berbasis maritim. Keseriusan beliau dalam menjalankan wacananya tersebut dapat dilihat dari dibentuknya Kementeri Kordinator (Kemenko) Kemaritiman yang dipimpin oleh Indroyono Soesilo yang sebelumnya menjabat sebagai salah satu direktur FAO (Food and Agriculture Organization). Kemenko Kemaritiman nantinya bertugas untuk mengordinir kementrian yang bersentuhan langsung dengan kegiatan pembangunan kemaritiman.

Setidaknya ada empat kementrian yang dikordinir oleh Kemenko Kemaritiman, yaitu; Kementerian Transportasi, Kementrian Pariwisata, Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dan Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP). Empat kementrian plus satu kemenko ini dituliskan di halaman depan majalah Samudra edisi 139 November 2014 sebagai “Lima Nakhoda di Poros Maritim”. Dipundak merekalah pembangunan dan implementasi Konsep Poros Maritim berada.

Konsep Poros Maritim yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo memiliki lima pilar, yakni;

  1. Membangkinkan budaya maritime Indonesia.
  2. Meningkatkan pengelolaan perikanan dan kelautan melalui pembangunan industry perikanan dan membangun kedaulatan pangan berbasis maritim.
  3. Mendorong perekonomian kemaritiman Indonesia melalui peningkatan infrastruktur pelabuhan, industry perkapalan, dan pariwisata maritim.
  4. Diplomasi maritime dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan gangguan perbatasan dan illegal fishing.
  5. Mendukung pertahanan maritiman Indonesia dengan mendukung kedaulatan dan kekayaan Negara maritim (Neary, 2014).

Kelima pilar ini yang nantinya akan menopang program poros maritim di era-Presiden Jokowi paling tidak selama lima tahun kedepan atau sepuluh tahun jika beliau terpilih untuk kedua kalinya.

Dari kelima pilar tersebut, pilar yang berkaitan dengan kedaulatan telah dilaksanakan dengan mengunakan “hard power” oleh Kementrian Kelautan dan Perikanan di bawah komando Menteri Susi Pudjiastuti. Penegakan kedaulatan kemaritiman Indonesia dilaksanakan melalui penegelaman kapal penangkap ikan asing yang tidak berizin di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Indonesia. Penegelaman kapal asing tersebut juga bertujuan menyelamatkan keungan Negara dari kerugian akibat ilegal fishing yang merugikan Negara sebesar 300 trilun rupiah selama satu dekade terakhir, dan mencegah terjadinya Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing (Bisnis.com, 2014).

Keseriusan pemerintaha Indonesia di era-Jokowi dalam kedaulatan pengelolaan kelautan Negara Republik Indonesia juga ditunjukan dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen-KP) Nomor 56/Permen-KP/2014 tentang “Penghentian Sementara (Moratorium) Perizinan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia”. Dengan Permen tersebut pemerintah berusaha untuk menciptakan pengelolaan perikanan yang bertangging jawab, dan menunjukan bahwa pemerintah Indonesia masih berdaulat di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Meski terjadi pro dan kontra di dalam masyarakat, kita patut mengapresiasi langkah pemerintah dalam tindakan penegelaman kapal dan mengeluarkan moratorium. Penegelaman kapal merupakan tindakan tepat yang dilakukan oleh pemerintah, mengingat illegal fishing sudah sangat akut dan sangat merugikan Negara. Langkah ini diambil sebagi shok terapi bagi kapal-kapal asing yang mencoba melakukan tindakan IUU di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Indonesia. Sebagai bangsa dan Negara yang berdaulat sudah sepatutnya Indonesia menunjukan kedaulatannya.

Jika pemerintah Indonesia tidak melakukan shok terapi dengan langkah penegelaman kapal, maka selamanya Indonesia tidak bisa menjadi bangsa yang berdaulat di wilayahnya sendiri. Permasalahan lain terkait dengan hubungan Indonesia dengan Negara yang kapalnya di tenggalamkan karena tidak memiliki izin, bisa diselesaikan melalui jalur diplomasi. Pemerintah Indonesia harus memberikan penjelasan yang kongkrit tentang permasalahan IUU yang dihadapi oleh Indonesia, untuk menamgulangi hal tersebut pemerintah Indonesia merasa perlu untuk mengambil tindakan penengelaman kapal asing yang tidak berizin.

Jika Negara-negara bersangkutan mengerti dan menghargai Indonesia sebagai bangsa berdaulat yang memiliki kesamaan (equality) kedudukan dengan mereka dalam dunia internasional, patilah mereka akan menghargai kedaulatan bangsa Indonesia. Namun jika tindakan penengelaman kapal ini tidak diambli sesegera mungkin, maka selamanya kedaulatan dan harga diri Indonesia sebagai sebuah bangsa akan di injak-injak oleh bangsa lainnya dan terus dipermainkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab yang berdampak kepada kerugian besar bagi Negara.

 

 

Penulis: Amos Sury’el Tauruy

 

 

Daftar Pustaka

Bisnis.com. (2014, Desember 12). Bisnis.com. Retrieved Februari 20, 2015, from bisnis.com: http://www.bisnis.com/industri/read/anggota-dewan-ini-keritik-menteri-susi-pudjiastuti/

detik.com. (2014, Oktober 20). detik news. Retrieved February 18, 2015, from detik.com: http://www.detik.com/news/read/2014/10/20/112956/2723911/10/3/

Neary, A. (2014). Jokowi Spells Out Vision for Indonesia’s “Global Maritime Nexus”. CSIS

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nmor 56/PERMEN-KP/2014 tentang “Penghentian Sementara (Moratorium) Perizinan Usaha Perikanan Tangkap Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Majalah Samudra Edisi 139 THXIII November 2014

Presiden ke-7 Republik Indonesia

sumber: google

4 Prioritas Politik Luar Negeri Joko Widodo

Dalam debat yang dilaksanakan untuk ketiga kalinya (22/06/2014) antara kedua pasang capres (calon president) yang akan bersaing memperubutkan suara unutuk menjadi President Republik Indonesia periode 2014-2019 di tanggal 9 Juli mendatang. Debat capres ketiga ini dipandu oleh guru besar Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana dilangsungkan di Hotel Holloday Inn Kemayoran, bertemakan Politik Internasional dan Ketahanan Nasional.

Setidaknya ada empat point utama dalam hal politik luar negeri yang di utarakan oleh capres no urut 2 Joko Widodo, yakni:

  1. Perlindungan TKI/WNI di luar negeri
  2. Perlindungan Sumber Daya Alam (SDA) yang dimiliki Indonesia
  3. Produktivitas –Daya Saing
  4. Keamanan Regional-Perdamaian Dunia.

Untuk point pertama, Joko Wi menjelaskan perlunya mempersiapkan Tenaga Kerja Indonesia dengan menyeleksi, mempersiapkan, serta mengawasi Tenaga Kerja Indonesia sebelum diberangkatkan ke luar negeri. Peran kedutaan besar Indonesia di luar negeri juga harus dimaksimalkan dalam megawasi TKI di luar negeri.

Dalam point yang ketiga, melihat perlunya dibangun produktivitas dan daya saing  khusunya dalam memanfaatkan WTO (World Trade Organization) yang mempunyai manfaat dan resiko. Bisa bermanfaat jika kita bisa memaksimalkan daya saing kita dalam organisasi perdangan internasional tersebut.

Terkait masalah keamanan mantan walikota Solo dan Gubernur DKI Jakarta non-aktiv ini menjanjikan akan meningkatkan kesejatraan TNI (Tentara Nasional Indonesia) dan keluarganya karena sebagai garda terdepan yang menjaga keamanan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) juga ia menjanjikan akan melakukan moderenisasi dalam bidang alusista persenjataan.

Sebagai contoh beliau akan menggunakan teknologi drone untuk melindungi wilayah NKRI. Penggunaan drone tersebut nantinya dapat melindungi laut indonesia dari illegal fishing (penangkapan ikan illegal) dan Illegal loging (pembalakn legal). Nantinya drone ini dapat menjaga ketahanan ekonomi nasional, dan menyelamatkan uang negara sebesar 300 triliun yang hilang akibat kedua hal yang dilakukan di wilayah NKRI.

Dalam permasalahan manusia pelintas batas dan masalah tapal batas Joko Wi menekankan pentingnya dialog antara negara-negara yang terlibat dalam hal tersebut secara intensive. Namun Joko Wi menekankan, bahwa dirinya bisa tegas jika menyangkut masalah yang menyangkut perbatasan wilayah NKRI.

 

Reporter: Amos Sury’el Tauruy

sumber: google.com

Upaya Mencapai Kemerdekaan Palestina dan Menciptakan Two State Solution Melalui KAA

Konfrensi tingkat tinggi kulit berwarna pertama dilakukan oleh negara-negara di kawasan Asia dan Afrika dilakukan, kota Bandung menjadi saksi bisu dari konfrensi pertama yang dilakukan tanpa melibatkan negara barat. Konfrensi yang digagas oleh sang Proklamator Republik Indonesia yang kala itu baru berusia kurang dari sepuluh tahun ini diarsiteki oleh salah seorang putra bangsa terbaik Ali Sastroamidjojo yang kala itu menjabat sebagai Perdana Menteri.

Meski sempat diganggu oleh kecelakaan pesawat yang meninpa delegasi dari Tiongkok konfrensi ini tetap berlangsung pada 18-24 April 1955. Konfrensi ini juga berhasil melahirkan Dasasila Bandung (Bandung Declaration), yang hingga saat ini masih cukup relevan dalam dunia internasional. Namun setelah setengah abad lebih dari pertama kali konfrensi ini berlangsung masih ada tindakan penjajahan yang dilakukan oleh negara-negara yang memiliki kekuatan terhadap negara lemah yang berusaha mempertahankan kedaulatan bangsanya. Indonesia sebagai negara pencetus konfrensi ini memiliki tanggung jawab yang besar untuk mewujudkan kesetaraan dan kemerdekaan berpolitik dan berdaulat bagi negara-negara yang hingga saat ini masih terjajah.

Mengingat konstitusi Indonesia Undang-Undang Dasar 1945 pada pembukaan (prambule)nya mengamanatkan bangsa Indonesia untuk menghapuskan penjajahan dari atas muka bumi ini. Inilah yang menjadi landasan dasar perjuangan bangsa Indonesia untuk menjalankan politik atau kebijakan luar negeri untuk memperjuangkan kemerdekaan dan kesetaraan di antara bangsa-bangsa di dunia. Salah negara yang masih terjajah dan bersengketa dengan negara yang memiliki kekuatan adalah Palestina, yang masih terjajah dibawah baying-bayang kekuatan negara Israel.

Hingga hari ini Indonesia belum memiliki hubungan diplomatik dengan Israel dikarenakan hal tersebut. Namun di sisi lain Indonesia juga memberikan dukungan kepada solusi dua negara (Two State Solution) dalam penyelesaian konflik Israel-Palestina. Jika Israel menghentikan agresi militer dan penekanan terhadap Palestina, Indonesia akan mengakui negara Isarel dan membuka hubungan diplomatic dengan negara Israel. Perjuangan mengusahakn kemerdekaan Palestina sudah dilakukan Pemerintah Indonesia sejak zaman persiden pertama Ir.DR, Soekarno hingga sekarang (Tauruy, 2014).

Dalam Konfrensi Asia-Afrika (KAA) Indonesia memiliki potensi yang lebih besar untuk menyerukan kemerdekaan bagi rakyat Palestina dan mendukung Two State Solution. Tahun 2005 setelah setengah abad KAA berlangsung, KAA menghasilkan sebuah terobosan baru yaitu dibentuknya NAASP (New Asia-Africa Strategic Partnership), yang salah satu tujuannya juga membangun kapasitas untuk mendukung kemerdekaan Palestina (asianafricansummit2005.org, 2014). Jika Indonesia berjuang sendiri untuk menjalankan politik luar negerinya yang diamanatkan oleh konstitusi Indoensia jelas kemerdekaan Palestina adalah hal yang sulit, namun jika Indonesia berjuang bersama-sama dengan negara-negara Asia Afrika hal tersebut sangat mungkin dapat terwujdud.

Enampuluh tahun setelah KAA 1955 dan sepuluh tahun setelah NAASP dibentuk KAA kembali dilakukan di Indonesia, dan kali ini diperluas dengan diundangnya negara-negara Amerika Latin. Dukungan untuk menjalankan politik luar negeri Inonesia makin meluas hingga ke benua Amerika. Akan semakin memperkuat apa yang selama ini diperjuangkan oleh Indonesia sebagai bentuk solideritas terhadap rakyat Palestina. Ditambah lagi fenomena dalam politik internasional yang belum lama ini terjadi, yakni dimasukannya palestina kedalam keanggotaan ICC (International Criminal Court) (TheJakartaPost, 2015).

Indonesia seharusnya bisa menjadi pemain dalam KAA dan bukan sekedar menjadi follower. Indonesia harus menghidupkan kembali semangat Konfrensi Asia-Afrika yang tertuang dalam Dasasila Bandung yang sejalan dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) (GlobalFutureInstitute, 2015). Terutama dalam permasalahan penjajahan di atas dunia, baik penjajahan dengan cara konfensional dengan mengunakan kekuatan militer maupun penjajahan dengan cara yang lebih moderen dengan mengunakan kekuatan ekonomi dari negara-negara besar pemilik modal.

 

Penulis: Amos Sury’el Tauruy

 

 

Daftar Pustaka

asianafricansummit2005.org. (2014, September 24). Article Summit . Retrieved April 18, 2015, from asianafricansummit2005.org: http://www.asianafricansummit2005.org

GlobalFutureInstitute. (2015). Seruan Global Future Institute Kepada Para Peserta KAA Bandung ke-60 19-24 April 2015. The Global Review , 1-6.

Tauruy, A. S. (2014, Oktober 3). RMOL Suara Publik. Retrieved April 18, 2015, from rmol.com: http://www.rmol.co/read/2014/10/03/174441/Indonesia-Mendukung-Two-State-Solution-Dalam-Konflik-Israel-Palestina

TheJakartaPost. (2015, April 1). The Jakarta Post Breaking News. Retrieved April 18, 2015, from thejakartapost.com: thejakartapost.com

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945