meme penegelaman kapal oleh MKP
sumber: google.com

Penengelaman Kapal Bentuk Menunjukan Kedaulatan Kelautan Indonesia

“Kita harus bekerja dengan sekeras-kerasnya untuk mengembalikan Indonesia sebagai Negara maritim. Samudra, laut, selat, dan teluk adalah masa depan peradaban kita. Kita telah terlalu lama memunggungi laut, memunggungi samudra, memunggungi selat dan teluk. Kini saatnya kita mengembalikan semuanya sehingga Jalesveva Jayamahe, dilaut justru kita jaya, sebagai semboyan nenek moyang kita di masa lalu, bisa kembali membahana” Pidato Pelantikan Presiden Joko Widodo (20 Oktober 2014) (detik.com, 2014).

Pengalan pidato diatas merupakan penegasan kembali dari Presiden ketujuh Republik Indonesia Joko Widodo untuk melaksanakan pembangunan nasional yang berorientasi kepada pembangunan berbasis maritim. Keseriusan beliau dalam menjalankan wacananya tersebut dapat dilihat dari dibentuknya Kementeri Kordinator (Kemenko) Kemaritiman yang dipimpin oleh Indroyono Soesilo yang sebelumnya menjabat sebagai salah satu direktur FAO (Food and Agriculture Organization). Kemenko Kemaritiman nantinya bertugas untuk mengordinir kementrian yang bersentuhan langsung dengan kegiatan pembangunan kemaritiman.

Setidaknya ada empat kementrian yang dikordinir oleh Kemenko Kemaritiman, yaitu; Kementerian Transportasi, Kementrian Pariwisata, Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dan Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP). Empat kementrian plus satu kemenko ini dituliskan di halaman depan majalah Samudra edisi 139 November 2014 sebagai “Lima Nakhoda di Poros Maritim”. Dipundak merekalah pembangunan dan implementasi Konsep Poros Maritim berada.

Konsep Poros Maritim yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo memiliki lima pilar, yakni;

  1. Membangkinkan budaya maritime Indonesia.
  2. Meningkatkan pengelolaan perikanan dan kelautan melalui pembangunan industry perikanan dan membangun kedaulatan pangan berbasis maritim.
  3. Mendorong perekonomian kemaritiman Indonesia melalui peningkatan infrastruktur pelabuhan, industry perkapalan, dan pariwisata maritim.
  4. Diplomasi maritime dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan gangguan perbatasan dan illegal fishing.
  5. Mendukung pertahanan maritiman Indonesia dengan mendukung kedaulatan dan kekayaan Negara maritim (Neary, 2014).

Kelima pilar ini yang nantinya akan menopang program poros maritim di era-Presiden Jokowi paling tidak selama lima tahun kedepan atau sepuluh tahun jika beliau terpilih untuk kedua kalinya.

Dari kelima pilar tersebut, pilar yang berkaitan dengan kedaulatan telah dilaksanakan dengan mengunakan “hard power” oleh Kementrian Kelautan dan Perikanan di bawah komando Menteri Susi Pudjiastuti. Penegakan kedaulatan kemaritiman Indonesia dilaksanakan melalui penegelaman kapal penangkap ikan asing yang tidak berizin di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Indonesia. Penegelaman kapal asing tersebut juga bertujuan menyelamatkan keungan Negara dari kerugian akibat ilegal fishing yang merugikan Negara sebesar 300 trilun rupiah selama satu dekade terakhir, dan mencegah terjadinya Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing (Bisnis.com, 2014).

Keseriusan pemerintaha Indonesia di era-Jokowi dalam kedaulatan pengelolaan kelautan Negara Republik Indonesia juga ditunjukan dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen-KP) Nomor 56/Permen-KP/2014 tentang “Penghentian Sementara (Moratorium) Perizinan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia”. Dengan Permen tersebut pemerintah berusaha untuk menciptakan pengelolaan perikanan yang bertangging jawab, dan menunjukan bahwa pemerintah Indonesia masih berdaulat di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Meski terjadi pro dan kontra di dalam masyarakat, kita patut mengapresiasi langkah pemerintah dalam tindakan penegelaman kapal dan mengeluarkan moratorium. Penegelaman kapal merupakan tindakan tepat yang dilakukan oleh pemerintah, mengingat illegal fishing sudah sangat akut dan sangat merugikan Negara. Langkah ini diambil sebagi shok terapi bagi kapal-kapal asing yang mencoba melakukan tindakan IUU di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Indonesia. Sebagai bangsa dan Negara yang berdaulat sudah sepatutnya Indonesia menunjukan kedaulatannya.

Jika pemerintah Indonesia tidak melakukan shok terapi dengan langkah penegelaman kapal, maka selamanya Indonesia tidak bisa menjadi bangsa yang berdaulat di wilayahnya sendiri. Permasalahan lain terkait dengan hubungan Indonesia dengan Negara yang kapalnya di tenggalamkan karena tidak memiliki izin, bisa diselesaikan melalui jalur diplomasi. Pemerintah Indonesia harus memberikan penjelasan yang kongkrit tentang permasalahan IUU yang dihadapi oleh Indonesia, untuk menamgulangi hal tersebut pemerintah Indonesia merasa perlu untuk mengambil tindakan penengelaman kapal asing yang tidak berizin.

Jika Negara-negara bersangkutan mengerti dan menghargai Indonesia sebagai bangsa berdaulat yang memiliki kesamaan (equality) kedudukan dengan mereka dalam dunia internasional, patilah mereka akan menghargai kedaulatan bangsa Indonesia. Namun jika tindakan penengelaman kapal ini tidak diambli sesegera mungkin, maka selamanya kedaulatan dan harga diri Indonesia sebagai sebuah bangsa akan di injak-injak oleh bangsa lainnya dan terus dipermainkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab yang berdampak kepada kerugian besar bagi Negara.

 

 

Penulis: Amos Sury’el Tauruy

 

 

Daftar Pustaka

Bisnis.com. (2014, Desember 12). Bisnis.com. Retrieved Februari 20, 2015, from bisnis.com: http://www.bisnis.com/industri/read/anggota-dewan-ini-keritik-menteri-susi-pudjiastuti/

detik.com. (2014, Oktober 20). detik news. Retrieved February 18, 2015, from detik.com: http://www.detik.com/news/read/2014/10/20/112956/2723911/10/3/

Neary, A. (2014). Jokowi Spells Out Vision for Indonesia’s “Global Maritime Nexus”. CSIS

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nmor 56/PERMEN-KP/2014 tentang “Penghentian Sementara (Moratorium) Perizinan Usaha Perikanan Tangkap Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Majalah Samudra Edisi 139 THXIII November 2014

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Before you post, please prove you are sentient.

what is 8 in addition to 9?