sumber: koleksi foto pribadi amos.

Dampak Pinjaman Indonesia ke IMF 1997 Terhadap Kebijakan Perekonomian Domestik Indonesia

Latar Belakang

Sistem Bretton Woods yang di gagas oleh John Maynard Keynes pada tahun 1944 melahirkan tiga institusi penting yang dibentuk untuk menngkampanyekan kerjasama internasional. Tiga institusi tersebut juga nantinya akan bertugas memfasilitasi kerjasama dalam dunia internasional. Lembaga-lembaga tersebut adalah ITO (International Trade Organization), World Bank, dan IMF (International Monetary Fund). Ketiga lembaga yang dibentuk ini memiliki peran masing-masing dalam mendukung kerjasama internasional, seperti pengawasan perdagangan, pembangunan, dan pengawasan sistem moneter.

Dalam Sistem Bretton Woods IMF memiliki peran sebagai pengatur sistem moneter internasional. Salah satu kebijakan yang diambil oleh IMF terkait dengan sistem moneter adalah mengambil salah satu mata uang dan mematok nilai mata uang tersebut pada suatu komoditas tertentu, lalu mata uang tersebut nantinya dijadikan alat tukar dalam perdagangan internasional. Mata uang yang dipilih adalah mata uang Dollar milik Amerika Serikat yang dipatok pada komoditas logam mulia emas. Ini dikarenakan nilai logam mulia tersebut dianggap stabil dalam pasar global.

Sistem Bretten Woods ini menciptakan “fixed exchange rate” atau nilai tukar yang tetap, dan sistem ini berlangsung hingga 15 Agustus 1971 (Bordo, 1993). Setelah itu di pada masa Amerika Serikat dipimpin oleh Presiden Richard Nixon, Amerika Serikat menyatakan tidak sanggup lagi membiyayai pencetakan dollar karena kehabisan emas yang digunakan untuk membiyayai perang di Vietnam. Dari sinilah ditandai runtuhnya sistem Bretton Woods, meski institusi yang tercipta dari sistem ini tetap ada.

Isntitusi seperti IMF masih tetap eksis hingga saat ini, dan pada era-1980-an IMF digunakan sebagai agen pembawa seting agenda yang dipelopori oleh Amerika Serikat di era-Presiden Ronald Reagan dan didukung oleh pemimpin negara-negara lain seperti Inggris, Jerman Barat, dan Canada. Pertemuan dilakukan oleh negara-negara tersebut di Washington, Amerika Serikat, dan melahirkan Washington Consensus (Todaro & Smith, 2012). IMF digunakan sebagai agen pembawa seting agenda dari negara-negara yang kemudian dikenal sebagai negara G-7.

Agenda seting tersebut adalah penyesuaian struktur (structural adjustment) yang nantinya mendorong suatu negara untuk masuk ke dalam liberalisasi global dan pasar bebas. Ini diterapkan di negara-negara dunia ketiga yang mayoritas membutuhkan pinjaman untuk membangun negaranya, atau terlepas dari kerisis. Salah satunya adalah Indonesia pada saat krisis Asia 1997-1998, Indonesia di bawah regime Orde Baru (ORBA) pimpinan Presiden Soeharto terperangkap dalam seting agenda yang dibangun oleh mayoritas negara-negara maju. Dengan meminta bantuan dari IMF dalam bantuan hutang, Indonesia terperangkap dalam permainan kapitalisme global.

  • Rumusan Permasalahan

Ini berawal pada 8 Oktober 1997 setelah Presiden Soeharto memutuskan meminta bantuan pada IMF, sejak saat itu Indonesia terperangkap dalam seting agenda yang dibawa oleh IMF (tribunnews.com, 2013). Kebijakan perekonomian Indonesia sangat diatur oleh IMF yang membuka peluang besar bagi negara-negara eknomi maju untuk mengeksploitasi pasar Indonesia, ini mungkin dilakukan setelah IMF masuk dan mempengaruhi kebijakan perekonomian di Indonesia. Dari sinilah lahir pertanyaan penelitian yang penulis coba jabarkan, bagaimana IMF mempengaruhi kebijakan perekonomian domestik Indonesia?

Kerangka Teoritis

Hutang luar negeri seharusnya tidak perlu dilakukan jika tidak terjadi defisit pada neraca perdagangan atau APBN (Angaran Pendapatan Belanja Negara), dan hutang menjadi alternatif terakhir bagi suatu negara. Namun menurut teori pembangunan ekonomi yang dikonsepkan oleh R.F Harod dan Evsey Domar menyatakan jika investasi dan tabungan dalam negeri tidak mampu menutupi biyaya yang harus ditanggung pemerintah untuk melakukan pembangunan, suatu negara dapat menutupi kekurangan biyaya dengan berhutang. Teori ini kemudian dikenal juga dengan nama Harod-Domar Growth Economic Model (Todaro & Smith, 2012).

Dalam kondisi kerisis Indonesia membutuhkan hutang luar negeri untuk menstabilkan ekonomi nasional, dan jika dimungkinkan melakukan pembangunan untuk kestabilan ekonomi domestik. Namun hutang tersebut justru bersifat mengikat Indonesia karena bermuatan politik, dan merupakan seting agenda untuk mengatur sistem perekonomian domestik Indonesia. Tujuannya tiada lain adalah untuk melakukan liberalisasi perekonomian Indonesia.

Pembahasan

Sistem moneter internasional berdasarkan perinsip Bretton Woods gagal bertahan lama, sistem ini hanya berlangsung hingga tahun 1970-an. Setelah sistem Bretton Woods runtuh institusi yang dibentuk berdasarkan sistem tersebut tetap ada, salah satunya IMF. Namun negara-negara di dunia menjalani sistem moneter internasional yang tidak bersistem, kahwatir dengan situasi seperti itu yang nantinya akan beresiko membawa dunia ke dalam kerisis moneter negara-negara maju yang mayoritas penganut sistem eknomi liberal yang dipelopori Amerika Serikat mengadakan pertemuan di Washington, Amerika Serikat pada era-1980-an.

Pertemuan tersebut kemudian melahirkan Washington Consensus, yang disepakati oleh Amerika Serikat, Inggris, Jeraman Barat, dan Canada. Kemudian pertemuan tersebut menjadi cikal bakal lahirnya G-7 yang memiliki misi menguasai perekonomian global, dan juga menjadi awal bergesernya fungsi dari IMF dari fasilitator kerjasama internasional menjadi agen seting agenda yang dijalankan oleh negara-negara maju yang menyepakati Washington Consensus. Tugas IMF yang baru adalah menyebarkan penyesuaian struktur (structural adjustment) ke negara-negara dunia ketiga atau negara yang sedang mengalami kerisis melalui pinjaman atau hutang luar negeri. Hutang dapat diberikan kepada negara tersebut jika negara tersebut mengunakan resep yang disepakati berdasarkan pertemuan di Washington (Washington Conesensus), dan negara tersebut akan secara otomati menjadi pasien IMG. Salah satu resep tersebut adalah dengan melakukan pengenatan fiscal, dan mencabut subsidi bagi rakyat.

Semua negara diberlakukan treatment yang sama dengan satu resep yang sama, tujua dari diberlakukannya penyesuaian struktur adalah untuk mempersiapkan negara tersebut masuk dalam liberalisasi ekonomi global, yang menjadi kepentingan dari negara-negara ekonomi maju. Indonesia di tahun 1997 seperti yang telah penulis jelaskan pada bagian sebelumnya masuk ke dalam jebakan yang di seting secara sistematis, terstruktur, dan terencana oleh negara-negara maju yang menguasai eknomi dunia. Dalam keadaan terdesak Presiden Soeharto meminta bantuan kepada IMF, dan menjadikan Indonesia sebagai pasien IMF pada kerisis Asia 1997-1998.

Indonesia Menjadi Pasien IMF

Oktober 1997 Presiden Soeharto dalam pidatonya meminta bantuan kepada IMF, dan sejak saat itu Indonesia resmi menjadi pasien IMF (tribunnews.com, 2013). Indonesia boleh saja meminjam dana untuk melalui kerisis dari IMF, akan tetapi untuk meminjam dana tersebut IMF memberikan syarat-syarat kepada Indonesia. Syerat tersebut antara lain Indonesia wajib melakukan pengenatan belanja fiskal dan mengurangi subsidi, itulah dua persyaratan yang disepakati oleh IMF dan Indonesia dalam LOI (Letter of Intent) (lfip.org, 2001).

Dengan persyaratan tersebut terjadi perubahan besar dalam kebijakan ekonomi nasional Indonesia secara perlahan, sistem eknomi Indonesia yang pada awalnya menganut sistem eknomi terpimpin di era-Presiden Soekarno dan ekonomi Pancasila di era-Presiden Soeharto bergeser secara derastis ke arah ekonomi liberal. Ini semua terjadi karena campur tangan IMF dalam melakukan penyesuaian struktur domestik Indonesia yang disesuaikan dengan ekonomi liberalisme secara global. Ini dilakukan di tiap negara yang menjadi pasien IMF, dan satu resep dipakai oleh IMF untuk semua negara tanpa ada analisis yang lebih lanjut.

Hal tersebut dikeritik oleh Jeffrey Sachs yang menyatakan bahwa tiap negara memiliki permasalahan perekonomian yang berbeda-beda, dan untuk mengetahui permasalahan ekonomi di suatu negara dibutuhkan analisis yang mendalam. Ia juga mengeritik resep yang diberikan IMF kepada pasien-pasiennya yakni negara-negara yang mengalami kerisis ekonomi, karena satu resep yang sama berlaku untuk setiap negara tanpa melihat secara kongkrit masalah kerisis yang dihadapi oleh negara tersebut.

Sachs berpendapat untuk mengetahui kerisis di suatu negara ada beberapa hal yang harus diperhatikan, bukan hanya sebarang member resep yang sama bagi tiap negara yang mengalami kerisis ekonomi. Ia mengibaratkan sebuah negara yang mengalami kerisis bagaikan manusia yang sedang sakit, dan saat manusia itu ke klinik untuk berobat baiknya sang dokter memeriksa dengan teliti keadaan dan penyakit si manusia sebelum memberikan resep. Tiap manusia memiliki penyakit dan kebutuhan resep yang berbeda, IMF juga harusnya memeriksa kondisi negara yang mengalami kerisis sebelum memberikan resep untuk menolong negara tersebut keluar dari kerisis. Bukan justru malah menjebak negara tersebut di dalam sebuah seting agenda dengan memberikan hutang kepada negara tersebut. Sach menyebut teori ini dengan sebutan Clinical Economic (Sachs, 2005).

Seperti yang telah penulis tuliskan pada bagian sebelumnya Indonesia mengikuti resep yang dianjurkan oleh IMF, dan mengurangi subsidi serta melakukan pengetatan belanja fiskal. Walaupun sebenarnya resep atau saran tersebut sebenarnya tidak cocok digunakan di Indonesia. namun dalam kondisi terdesak dank arena membutuhkan bantuan hutang untuk melalui masa kerisis, dan jika dimungkinkan melakukan pembangunan perekonomian nasional pemerintah Indonesia secara terpaksa menerima resep yang diracik oleh IMF tersebut.

Indonesia mengunakan Harod-Domar Models dalam melakukan pembangunan dan melalui masa kerisis, dan menjadikan hutang salah satu jalan yang diambil dalam langkah melalui masa kerisis. Namun Indonesia tidak menyadari bahwa bantuan hutang yang diberikan IMF itu justru akan menambah kesengsaraan negara Indonesia dikemudian hari, dan setelah dua daswarsa Indonesia berhutang kepada IMF akhirnya pada tahun 2014 hutang Indonesia ke IMF berhasil dilunasi oleh pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (okezone.com, 2014).

Meski hutang Indonesia ke IMF telah lunas, akan tetapi kebijakan dan langkah yang diambil oleh pmerintahan di era-reformasi masih dipengaruhi oleh kebijakan yang disarankan oleh IMF kepada pemerintah Indonesia. Diantaranya adalah rencana penghapusan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, dan desakan untuk menghapus kuota impor. Kebijakan makro pemerintah Indonesia masih di pengaruhi nuansa IMF, meski kita tidak lagi dalam masa kerisis ataupun resesi serta hutang ke IMF telah lunas.

Kesimpulan

Runtuhnya Bretton Woods sistem di tahun 1970-an membawa dampak pada institusi yang dihasilkan dari sistem tersebut, antara lain IMF yang dijadikan agen untuk menyebarkan agenda seting dari negara-negara maju yang ekonominya berhaluan liberal. Amerika Serikat, Inggris, Jerman Barat, dan Canada menjadi negara yang memiliki kepentingan terhadap agenda seting yang dibawa oleh IMF.

Tujuan mereka adalah mempengaruhi kebijakan yang dibuat oleh negara-negara dunia ketiga atau negara-negara diluar kelompok mereka yang belum menganut ekonomi liberal. IMF memanfaatkan situasi negara yang sedang mengalami resesi atau kerisis untuk masuk dengan mengunakan bantuan atau hutang luar negeri kepada suatu negara. Setelah negara tersebut menyetujui meminta bantuan atau berhutang kepada IMF barulah IMF memberikan resep yang mempengaruhi kebijakan perekonomian domestik negara tersebut.

 

Indonesia masuk ke dalam seting agenda dan menjadi pasien IMF sejak 1997, ketika Presiden Soeharto saat itu meminta bantuan kepada IMF untuk melalui kerisis yang di alami Indonesia. Sejak saat itu kebijakan eknomi atau moneter yang dikeluarkan pemerintah Indonesia sealalu diawasi dan dipengaruhi oleh IMF. Diantaranya adalah mengenai pengurangan subsidi dan pengetatan belanja fiskal. Tahun 2014 Indonesia berhasil melunasi hutang ke IMF, dan secara otomatis Indonesia berhenti menjadi pasien IMF.

Akan tetapi kebijakan makro yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia masih sangat dipengaruhi oleh kebijakan yang disarankan oleh IMF kepada Indonesia. Diantaranya adalah masalah pengurangan subsidi atau pencabutan subsidi pada BBM. Dengan alasan efisiensi APBN pemerintah Indonesia mengorbankan yang seharusnya menjadi hak rakyat dan dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan konstitusi Indonesia.

Model Harod-Domar yang dianut Indonesia untuk melalui masa kerisis dan melakukan pembangunan eknomi membawa Indonesia kepada keterikatan dengan liberalisme global yang di bawa oleh mayoritas negara-negara maju. Hingga sekarang sistem eknomi dan kebijakan ekonomi Indonesia masih mengalami kegalauan, bahkan dianggap lebih liberal dari pada negara yang menganut sistem ekonomi liberal. Hutang Indonesia ke IMF yang awalnya digunakan untuk melalui masa resesi ekonomi justru membuat Indonesia terikat dengan agenda seting yang dibangun oleh negara-negara maju yang mayoritas yang dibawa oleh IMF sebagai agen mereka.

 

Penulis: Amos Sury’el Tauruy

 

Daftar Pustaka

Bordo, M. D. (1993). The Bretton Woods International Monetary System: A Historical. In M. D. Bordo, & B. Eichengreen, A Retrospective on the Bretton Woods System: Lessons for (pp. 3-108). Chicago: University of Chicago Press.

lfip.org. (2001, Desember 19). Forum Ekonomi. Retrieved Juni 21, 2015, from lfip.org: http://www.lfip.org

okezone.com. (2014, Agustus 15). Fiskal & Moneter. Retrieved Juni 21, 2015, from Economy: http://economy.okezone.com

Sachs, J. D. (2005). The End of Poverty Economic Possibilities for Our Times. New York: The Penguin Press.

Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2012). Economic Development 11th Edition. New York: Pearson.

tribunnews.com. (2013, Mei 21). tribunnews.com. Retrieved Juni 18, 2015, from news: http://www.tribunnews.com/

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Before you post, please prove you are sentient.

What is 3 times 8?