Kapitalisme Lokal vs Niat Baik (Goodwill): Selalu Ada Harapan

FKGW

Mengutip ungkapan aktor senior Selamet Rahardjo “film refleksi kehidupan, bukan imitasi kehidupan” (MetroTV, 2017). Film merefleksikan kehidupan nyata, bagaimana manusia bersikap dan berinteraksi dengan manusia lainnya. Film digunakan juga sebagai menyampai pesan positif atau negative. Tak jarang juga filim digunakan untuk mempengaruhi sikap penikmat filim tersebut, menyampaikan nilai dari si pembuat Film.

Hal serupa terjadi dalam film pendek Filosofi Kopi Special Episode: The Goodwill dirilis melalui media youtube pada 18 Juni 2017 (Toyota Indonesia, 2017). Film tersebut menceritakan mengenai perjalanan dua pengusaha kedai sekaligus penikmat kopi Ben dan Jody, mencari kopi-kopi terbaik di Indonesia untuk dipromosikan. Mereka singgah di sebuah kedai kopi milik kenalan mereka bernama Dira. Di kedainya Ben dan Jody merasakan kenikmatan kopi posong asal Temanggung, Jawa Tengah, keduanya terkesima dengan rasa kopi jenis Arabica tersebut.

Ben bertanya mengenai asal-usul dari kopi posong, Dira enggan memberikan informasi lebih malah memuji baristanya (peracik kopi) untuk mengalihkan perhatian keduanya. Ben dan Jody tetap ingin tau dari mana kopi nikmat itu berasal, Dira memberikan informasi namun setengah hati. Sesuai namanya kopi tersebut berasal dari daerah Posong Temanggung, ditanam oleh petani kopi bernama pak Budi. Dengan informasi setengah hati dari Dira Ben dan Jody berangkat mencari pak Budi.

Ben dan Jody mengelilingi daerah Posong sampai empat jam, namun tak ditemui juga si petani kopi. Informasi dari Dira justru membuat keduanya hilang di Posong, hingga akhirnya mereka memutuskan mencari sendiri lokasi kebun kopi pak Budi. Posong dikelilingi mencari si petani melalui rasa spesial kopinya. Alhasil keduanya berhasil menemui pak Budi, selanjutnya mereka mengelilingi kebun kopi sambil bercerita. Ben dan Jody memberitahukan mereka bisa sampai ke tempat si petani karena mencari kenikmatan kopi posong.

Berbincangan ketiganya terhenti ketika pak Budi menjawab pertanyaan Jody mengenai harga kopi yang dijual ke Dira sebesar Rp. 15.000 per kilogram. Jauh dibawah harga pasar bahkan ketika mereka membeli kopi posong pak Budi dengan harga dasar pasaran pak Budi sangat senang. Keduanya memikirkan hal tersebut sepanjang perjalanan, sungguh tega Dira membeli kopi dari pak Budi dengan harga sangat jauh di bawah pasaran.

Dalam filim tersebut Dira adalah sosok pelaku kapitalis lokal, ia membeli harga kopi dengan sangat murah. Setelah itu kopi olahannya dijual ke pelanggan dengan harga tinggi. Memang di filim tersebut tak disebutkan berapa harga segelas kopi posong di kedai miliki Dira, namun dari pengalaman saya di kedai sekelas itu harga kopi sekitar Rp. 29.000-48.000 per gelasnya. Untuk menghasilkan segelas kopi hanya dibutuhkan sedikit biji kopi untuk satu gelas kopi siap minum, kita bisa membayangkan berapa keuntungan Dira dari hasil jual kopi posong miliknya.

Banyak yang menilai jika dihitung hanya ongkos beli dan jualan kopinya saja memang murah, namun bagaimana dengan ongkos sewa toko dan bayar pegawai belum pajak? Pelaku usaha kedai kopi bukan Cuma Dira, Ben dan Jody serta kawan-kawannya juga pengusaha kopi. Akan tetapi mereka bisa membeli kopi posong dengan harga pasaran. Cerita film tadi berlanjut, Ben dan Jody kembali ke rumah pak Budi dengan mesin pengering kopi, dengan melalui proses harga kopi posong pak Budi meningkat.

Dira datang ke rumah pak Budi karena si petani enggan menjual biji kopi segar (green been) ke kedai Dira. Ternyata Ben dan Jody mengajarkan kepada pak Budi cara mengolah kopi dan memasarkannya dengan harga sesuai pasar. Tak sampai disitu keduanyapun membantu memasarkan di kalangan pengusaha kedai kopi, pujian datang dari pengusaha kedai kopi. Jody dan Ben membawa perubahan bagi kehidupan pak Budi si petani kopi. Kata goodwill dalam film ini berarti keinginan baik, selama masih ada manusia-manusia berkeinginan baik selama itu pula masih ada harapan untuk perubahan yang lebih baik bagi nasib para petani secara luas bagi masyarakat kecil.

Oleh: Amos Sury El Tauruy

Transaksional Politik Mikro dan Makro, Demokrasi Dagang

20155935_1332134543552105_4436030132390542793_n

Indonesia menganut sistem demokrasi, namun masih dalam tahap mencari formula yang benar-benar tepat untuk Indonesia. Setiap lima tahun sekali Indonsia mengelar pesta demokrasi bernama Pemilihan Umum (Pemilu), masyarakat memilih pemimpin dan perwakilan mereka di parlemen. Di daerah tingkat I (Provinsi) dan II (Kabupaten/Kota) hal serupa juga dilaksanakan, kecuali untuk daerah administrasi dan khusus seperti ibu kota DKI Jakarta dan DI Yogyakarta. Banyak pihak menyatakan ongkos pesta demokrasi ini tidaklah murah, baik bagi penyelengaranya juga pesertanya.

Pada pemilu presiden 2014 pemerintah menganggarkan Rp.16 triliun, tahun 2016 parlemen mengusulkan agar pemerintah menganggarkan dana untuk saksi parpol untuk pemilu. Dana saksi tersebut berkisar Rp. 8 miliar sampai Rp. 11 miliar. Jika ditotal pemerintah menghabiskan hampir Rp. 30 miliar untuk mengelar pemilu. Sementara itu peserta pemilu juga membutuhkan dana yang tak sedikit, di tingkat I dan II dana yang dikeluarkan calon kepala daerah tembus angka Rp. 30 miliar. Litbang Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengatakan biaya yang dikeluarkan oleh calon bupati/walikota bisa mencapai Rp. 30 miliar, sementara untuk mencalonkan diri sebagai gubernur berkisar Rp. 20-100 miliar (kompas.com, 2016).

Jika calon kepala daerah tidak ada masalah dengan keuangan, mungkin saja mereka bisa mengeluarkan kocek pribadi untuk menjadi keapala daerah. Sekalipun demikian apakah mungkin mereka rela membuang uangnya secara percuma, atau mereka menganggap biaya yang mereka keluarkan itu sebagai modal. Suatu ketika modal harus kembali, bila perlu mendapatkan  keuntungan. Sedangkan mereka dengan kemampuan keuangan terbatas, namun inigin mecalonkan diri pasti membutuhkan sponsor (orang yang memberikan bantuan dana).

Salah satu penyebab mahalnya biaya yang dikeluarkan oleh calon gubernur atau bupati/walikota adalah politik uang. Politik uang dilakukan sebagai bentuk ajakan secara alus kepada masyarakat, dengan memberikan uang kepada masyarakat calon kepala daerah berharap rakyat memberikan hak suaranya untuk memilih yang bersangkutan. Selain uang biasanya kepala daerah juga memberikan sembako agar rakyat menganggap para kepala daerah bisa memperbaiki nasib rakyatnya kelak. Ini telah berlangsung selama bertahun-tahun dan menjadi kebiasaan. Praktik ini pula yang kemudian melahirkan politik transaksional.

Calon kepala daerah memberikan sesuatu dengan harapan mendapatkan sesuatu, yaitu suara dari masyarakat guna menuju ke pucuk kepemimpinan itulah pengertian politik transaksional secara sederhana. Ada transaksi antara dua pihak, untuk sama-sama mendapatkan keuntungan. Ini bukan hanya terjadi di tataran masyarakat akar rumput saja, namun juga terjadi di tataran elit. Saat kemampuan keuangan calon kepala daerah kurang, ia akan mencari sponsor untuk membiayai ongkos politik dalam perjalanan merebut kekuasaan.

Politik transaksional ini kemudian dapat dikelompokkan menjadi dua, makro dan mikro. Mikro dilakukan ditataran akar rumput, dari calon kepala daerah kepada masyarakat pemilik hak suara. Sedangkan makro kepala daerah mencari sponsor untuk membiayai ongkos politiknya, kabarnya ini juga berlangsung di tingkat nasional. Kembali lagi kita mengingat yang namanya transaksional pasti mengaharapkan saling menguntungkan, sama juga halnya politik transaksional.

Dalam sekala mikro keuntungannya adalah mendapatkan suara dari masyarakat, sama seperti berdagang atau lebih tepatnya berjudi calon kepala daerah tak tau apakah orang yang diberikan uang atau sembako akan memilihnya atau tidak. Namun jika nanti terpilih, ongkos politik yang telah dikeluarkan bisa jadi akan dituntut untuk kembali. Bagaimana caranya? Jika dilihat beberapa kasus kepala daerah terlibat kasus korupsi, karena main proyek dan jual beli jabatan bisa jadi begitulah cara mereka mencari keuntungan atau sekedar balik modal.

Sementara dalam sekala makro biasanya dilakukan oleh pemilik modal (pengusaha besar) dan para politisi. Pemiliki modal bisa dari Indonesia dan juga luar negeri, ada juga pemain lokal yang menjadi oprator untuk asing. Politisi di sini biasanya identik dengan pimpinan partai politik, baik di tingkat pusat ataupun daerah, namun tak menutup kemungkinan para penghubung atau broker politik.

Pemilik modal biasanya mendekati calon-calon pimpinan baik di tingkat daerah maupun pusat dengan cara memberikan bantuan dana untuk ikut serta dalam proses politik atau pesta demokrasi. Mereka berharap jikalau nanti oknum pemimpin daerah, legislatif, dan mungkin Presiden yang mereka modali nanti menang, oknum tersebut dapat melindungi usaha mereka dan memberikan proyek besar kepada mereka.

Sementara politisi yang memberikan dukungan berupa kendaraan (partai politik) dan juga dana berharap untuk mendapatkan posisi yang sterategis di dalam pemerintahan. Dalam tingkatan nasional jabatan tersebut mulai dari komisaris di BUMN, Kepala Non-Kementerian, hingga Menteri. Di tingkat daerah jabatan yang diminati adalah BUMD, Camat, Lurah, dan Kepala Dinas. Namun tak sedikit juga yang memberikan dukungan hanya untuk berlindung di bawah ketiak penguasa, agar terhindar dari ancaman kejahatan di masa lalu.

Tindakan politik transaksional ini terkadang juga menyandra pemimpin dalam menentukan arah kebijakan dan sering salah menepatkan posisi di jabatan sterategis (the right man in the right place). Ini mengakibatkan pemerintahan tidak berjalan sebagaimana mestinya, dan cenderung tersandera politik kepentingan. Pemerintahan yang kurang berjalan dengan maksimal akan mengorbankan kepentingan masyarakat umum.

Sementara itu tekanan dari pemilik modal kepada pemerintah juga dapat menghambat proses kebijakan yang bermanfaat bagi kemaslahatan orang banyak, ini dikarenakan pemerintah didikte jangan sampai merugikan pemiliki modal. Ini juga mempengaruhi pembagian kue ekonomi yang tidak merata, masyarakat dikorbankan demi kepentingan si pemilik modal. Ini mengakibatkan semakin pesatnya pertumbuhan orang miskin, meskipun tingkat pertumbuhan ekonomi stabil atau bahkan meningkat. Ini dikarenakan yang menikmati kue ekonomi adalah segelintir orang dari kelompok-kelompok tertentu saja.

Untuk memutus rantai politik transaksional ini dibutuhkan peranan dari masyarakat dan pemerintah secara umum. Serta partai politik masih memiliki peran yang sentral dalam menciptakan kader-kader yang kompeten dan bisa menolak politik transaksional. Sementara pemerintah harus bisa menciptakan kebijakan yang menhadirkan pesta demokrasi (Pilpres, Pileg, dan Pilkada) yang tidak memakan biaya yang mahal.

Indonesia harus bisa menghentikan sistem demokrasi kapitalis ini, dimana praktek demokrasi dijadikan lahan untuk mengambil untung. Sistem demokrasi bukanlah sistem perdagangan, saat modal yang dikeluarkan besar selanjutnya mengharapkan kembali modal yang besar juga. Sistem demokrasi adalah proses suci, memilih nakoda negeri atau daerah. Selanjutnya akan membawa masyarakat di daerah itu menuju masyarakat yang sejahtera.

Oleh: Amos Sury El Tauruy