Transaksional Politik Mikro dan Makro, Demokrasi Dagang

20155935_1332134543552105_4436030132390542793_n

Indonesia menganut sistem demokrasi, namun masih dalam tahap mencari formula yang benar-benar tepat untuk Indonesia. Setiap lima tahun sekali Indonsia mengelar pesta demokrasi bernama Pemilihan Umum (Pemilu), masyarakat memilih pemimpin dan perwakilan mereka di parlemen. Di daerah tingkat I (Provinsi) dan II (Kabupaten/Kota) hal serupa juga dilaksanakan, kecuali untuk daerah administrasi dan khusus seperti ibu kota DKI Jakarta dan DI Yogyakarta. Banyak pihak menyatakan ongkos pesta demokrasi ini tidaklah murah, baik bagi penyelengaranya juga pesertanya.

Pada pemilu presiden 2014 pemerintah menganggarkan Rp.16 triliun, tahun 2016 parlemen mengusulkan agar pemerintah menganggarkan dana untuk saksi parpol untuk pemilu. Dana saksi tersebut berkisar Rp. 8 miliar sampai Rp. 11 miliar. Jika ditotal pemerintah menghabiskan hampir Rp. 30 miliar untuk mengelar pemilu. Sementara itu peserta pemilu juga membutuhkan dana yang tak sedikit, di tingkat I dan II dana yang dikeluarkan calon kepala daerah tembus angka Rp. 30 miliar. Litbang Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengatakan biaya yang dikeluarkan oleh calon bupati/walikota bisa mencapai Rp. 30 miliar, sementara untuk mencalonkan diri sebagai gubernur berkisar Rp. 20-100 miliar (kompas.com, 2016).

Jika calon kepala daerah tidak ada masalah dengan keuangan, mungkin saja mereka bisa mengeluarkan kocek pribadi untuk menjadi keapala daerah. Sekalipun demikian apakah mungkin mereka rela membuang uangnya secara percuma, atau mereka menganggap biaya yang mereka keluarkan itu sebagai modal. Suatu ketika modal harus kembali, bila perlu mendapatkan  keuntungan. Sedangkan mereka dengan kemampuan keuangan terbatas, namun inigin mecalonkan diri pasti membutuhkan sponsor (orang yang memberikan bantuan dana).

Salah satu penyebab mahalnya biaya yang dikeluarkan oleh calon gubernur atau bupati/walikota adalah politik uang. Politik uang dilakukan sebagai bentuk ajakan secara alus kepada masyarakat, dengan memberikan uang kepada masyarakat calon kepala daerah berharap rakyat memberikan hak suaranya untuk memilih yang bersangkutan. Selain uang biasanya kepala daerah juga memberikan sembako agar rakyat menganggap para kepala daerah bisa memperbaiki nasib rakyatnya kelak. Ini telah berlangsung selama bertahun-tahun dan menjadi kebiasaan. Praktik ini pula yang kemudian melahirkan politik transaksional.

Calon kepala daerah memberikan sesuatu dengan harapan mendapatkan sesuatu, yaitu suara dari masyarakat guna menuju ke pucuk kepemimpinan itulah pengertian politik transaksional secara sederhana. Ada transaksi antara dua pihak, untuk sama-sama mendapatkan keuntungan. Ini bukan hanya terjadi di tataran masyarakat akar rumput saja, namun juga terjadi di tataran elit. Saat kemampuan keuangan calon kepala daerah kurang, ia akan mencari sponsor untuk membiayai ongkos politik dalam perjalanan merebut kekuasaan.

Politik transaksional ini kemudian dapat dikelompokkan menjadi dua, makro dan mikro. Mikro dilakukan ditataran akar rumput, dari calon kepala daerah kepada masyarakat pemilik hak suara. Sedangkan makro kepala daerah mencari sponsor untuk membiayai ongkos politiknya, kabarnya ini juga berlangsung di tingkat nasional. Kembali lagi kita mengingat yang namanya transaksional pasti mengaharapkan saling menguntungkan, sama juga halnya politik transaksional.

Dalam sekala mikro keuntungannya adalah mendapatkan suara dari masyarakat, sama seperti berdagang atau lebih tepatnya berjudi calon kepala daerah tak tau apakah orang yang diberikan uang atau sembako akan memilihnya atau tidak. Namun jika nanti terpilih, ongkos politik yang telah dikeluarkan bisa jadi akan dituntut untuk kembali. Bagaimana caranya? Jika dilihat beberapa kasus kepala daerah terlibat kasus korupsi, karena main proyek dan jual beli jabatan bisa jadi begitulah cara mereka mencari keuntungan atau sekedar balik modal.

Sementara dalam sekala makro biasanya dilakukan oleh pemilik modal (pengusaha besar) dan para politisi. Pemiliki modal bisa dari Indonesia dan juga luar negeri, ada juga pemain lokal yang menjadi oprator untuk asing. Politisi di sini biasanya identik dengan pimpinan partai politik, baik di tingkat pusat ataupun daerah, namun tak menutup kemungkinan para penghubung atau broker politik.

Pemilik modal biasanya mendekati calon-calon pimpinan baik di tingkat daerah maupun pusat dengan cara memberikan bantuan dana untuk ikut serta dalam proses politik atau pesta demokrasi. Mereka berharap jikalau nanti oknum pemimpin daerah, legislatif, dan mungkin Presiden yang mereka modali nanti menang, oknum tersebut dapat melindungi usaha mereka dan memberikan proyek besar kepada mereka.

Sementara politisi yang memberikan dukungan berupa kendaraan (partai politik) dan juga dana berharap untuk mendapatkan posisi yang sterategis di dalam pemerintahan. Dalam tingkatan nasional jabatan tersebut mulai dari komisaris di BUMN, Kepala Non-Kementerian, hingga Menteri. Di tingkat daerah jabatan yang diminati adalah BUMD, Camat, Lurah, dan Kepala Dinas. Namun tak sedikit juga yang memberikan dukungan hanya untuk berlindung di bawah ketiak penguasa, agar terhindar dari ancaman kejahatan di masa lalu.

Tindakan politik transaksional ini terkadang juga menyandra pemimpin dalam menentukan arah kebijakan dan sering salah menepatkan posisi di jabatan sterategis (the right man in the right place). Ini mengakibatkan pemerintahan tidak berjalan sebagaimana mestinya, dan cenderung tersandera politik kepentingan. Pemerintahan yang kurang berjalan dengan maksimal akan mengorbankan kepentingan masyarakat umum.

Sementara itu tekanan dari pemilik modal kepada pemerintah juga dapat menghambat proses kebijakan yang bermanfaat bagi kemaslahatan orang banyak, ini dikarenakan pemerintah didikte jangan sampai merugikan pemiliki modal. Ini juga mempengaruhi pembagian kue ekonomi yang tidak merata, masyarakat dikorbankan demi kepentingan si pemilik modal. Ini mengakibatkan semakin pesatnya pertumbuhan orang miskin, meskipun tingkat pertumbuhan ekonomi stabil atau bahkan meningkat. Ini dikarenakan yang menikmati kue ekonomi adalah segelintir orang dari kelompok-kelompok tertentu saja.

Untuk memutus rantai politik transaksional ini dibutuhkan peranan dari masyarakat dan pemerintah secara umum. Serta partai politik masih memiliki peran yang sentral dalam menciptakan kader-kader yang kompeten dan bisa menolak politik transaksional. Sementara pemerintah harus bisa menciptakan kebijakan yang menhadirkan pesta demokrasi (Pilpres, Pileg, dan Pilkada) yang tidak memakan biaya yang mahal.

Indonesia harus bisa menghentikan sistem demokrasi kapitalis ini, dimana praktek demokrasi dijadikan lahan untuk mengambil untung. Sistem demokrasi bukanlah sistem perdagangan, saat modal yang dikeluarkan besar selanjutnya mengharapkan kembali modal yang besar juga. Sistem demokrasi adalah proses suci, memilih nakoda negeri atau daerah. Selanjutnya akan membawa masyarakat di daerah itu menuju masyarakat yang sejahtera.

Oleh: Amos Sury El Tauruy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Before you post, please prove you are sentient.

What is 3 multiplied by 6?