Category Archives: Ekonomi Politik

Membicarakan pemikiran seputar politik

Amos Sury'el Tauruy

Indonesia Menuju Negara Industri

Sebuah fenomena dalam dunia internasional yang muncul di era-1960-an dan 1970-an di negara-negara Asia yang kemudian merambat juga ke negara-negara Amerika Latin, fenomena ini kemudian dikenal dengan nama NIC’s (Newly Industrial Countries). Fenomena ini merupakan sebuah proses dimana negara-negara berkembang (developing countries) melakukan industrialisasi dalam sektor-sektor ekonomi sterategis yang mereka miliki, dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh negara tersebut.

Di Amerika Latin negara-negara di kawasan ini menerapkan sistem subsitusi impor untuk terlepas dari ketergantungan negara-negara Amerika Utara seperti Canada dan Amerika Serikat. Subsitusi impor dilakukan dengan cara menganti barang-barang yang selama ini diimpor dari luar negeri digantikan dengan barang-barang yang bisa diproduksi di dalam negeri. Ini kemudian mendorong negara-negara Amerika Latin untuk melakukan industrialisasi sektor-sektor produksi yang mungkin dilakukan (Hadiwinata, 2002).

Di Asia fenomena ini kemudian melahirkan Jepang yang sekarang kita kenal dengan negara raja industry otomotiv di dunia, fenomena ini terus merambat ke Korea Selatan, Tiongkok, India, Singapur, dan Malaysia. Hingga sekara proses menuju negara industry terus dilakukan oleh beberapa negar di Asia, termasuk Indonesia. Sejak zaman ORBA (Orde Baru) beberapa sektor unggulan yang dimiliki oleh Indonesia telah  diindustrialisasi, contohnya ialah industrialisasi pertanian dan juga Indonesia melakukan pengembangan besar-besaran dalam bidang industry penerbangan yang dipelopori oleh B.J Habibie.

Industri penerbangan di Indonesia sempat mengalami masa jayanya dengan diciptakannya pesawan-pesawat nasional, bahkan beberapa pesawat mampu menyaingi produk-produk pesawat Eropa dan Amerika Serikat. Bahkan saat SMA dulu saya pernah mendengar bahwa Indonesia pernah menciptakan pesawat tempur yang teknologinya lebih maju dari teknologi F16 produksi Amerika Serikat, namun karena pihak-pihak yang tidak senang dan memiliki kepentingan pesawat nasional Indonesia tersebut hanya seharga beras ketan. Pesawat-pesawat tersebut ditukar dengan beras ketan oleh negara ASEAN lainnya.

Selain pesawat Indonesia juga mencanagkan pembangunan industry mobil nasional (Mobnas), ini sempat berhasil dengan lahirnya Mobil Timor walaupun mesinnya masih buatan produsen mobil asal Korea Selatan. Ini menmbuat Indonesia memberikan hak khusus kepada perusahan tersebut yang berujung pada protes dari WTO (World Trade Organization), ini dikarenakan Indonesia dianggap melakukan diskriminasi perdagangan. Juga ketika pemimpin ORBA lengser, berakhir juga proyek mobnas.

Di era- reformasi sekarang ini Indonesia justru mengalami kemunduran dalam bidang industry, bahkan beberapa industry unggulan yang sempat menjadi penopang ekonomi nasional di era-ORBA seperti industry pertanian justru mengalami kemuduran di era-reformasi. Menurut saya ini dikarenakan absennya negara dalam plaksanaan pereokonomian nasional. Padahal Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut ideology ekonomi nasionalisme.

Beberapa ahli Ekonomi Politik (EPI) Internasional membedah aktor dalam EPI menjadi tiga, yaitu negara (state), pasar (market), dan masyarakat (society) (Isaak, 1995). Robert Gilpin dalam bukunya yang berjudul “Global Political Economy The Understanding Economic Order” membagi ideology ekonomi menjadi tiga yaitu nasionalisme, liberalism, dan marxisme (Gilpin, 2001). Dalam ideology nasionalisme negara memiliki peran besar dalam kegiatan perekonomian nasional (state centric economic). Jika Indonesia menganut sistem ekonomi nasionalis, maka peran negara seharusnya besar dalam kegitan perekonomian termasuk dalam proses industrialisasi.

Jika kita mengacu kepada “big push theory” yang dikemukakan oleh ekonom Yahudi Paul Rodenstein dan Rodan yang menjelaskan bahwa untuk melakukan pembangunan ekonomi menuju negara industry dibutuhkan modal yang besar. Ia mengumpamakan seperti pesawat terbang yang hendak lepas landas, diawalnya pesawat tersebut saat hendak naik ke udara membutuhkan dorongan besar untuk mengangkat tubuh pesawat samapai ke udara. Inipula yang dibutuhkan oleh negara berkembang atau negara miskin untuk menuju negara industry.

Dibutuhkan investasi yang sangat besar untuk melakukan pembangunan, dan investasi yang besar tersebut hanya mungkin dilakukan oleh pemerintah. Dalam hal ini peranan negara sangat dibutuhkan dalam pembangunan ekonomi suatu negara, termasuk dalam proses industry. Dari proses ini negara tersebut yang sebelumnya merupakan negara berkembang atau negara miskin nantinya akan mampu menjadi negara maju.

Inipula yang perlu dilakukan oleh Indonesia dalam melakukan pembangunan ekonomi nasional. Peran pemerintah yang dominan sebagai investor maupun pengawasa dalam pembangunan sanagat penting dalam proses pembangunan tersebut, ini telah dilakukan di era-ORBA, namun karena banyak kepentingan kelompok atau golongan hal tersebut tidak berjalan denagan baik.

Di era-reformasi sekarang menurut saya justru pembangunan ekonomi Indonesia lari dari jalur konsep ideology nasionalisme yang dianut oleh Indonesia. secara peraktek Indonesia jelas memperaktekan konsep ideology liberal, dimana pasar lebih dominan di dalam kegiatan pereokonmian nasional. Hampir semua sektor perekonomian diserahkan kepada mekanisme pasar, termasuk dalam kasua BBM (Bahan Bakar MInyak) bersubsidi. Saya mengangap ini sebuah kemunduran ideology, yang juga berdampak kepada proses indutrilaisasi ekonomi nasional.

Selain itu faktor dari para pejabat Indonesia juga turut menjadi penyebab mundurnya industrialisasi dalam negeri. Dalam sebuah kesempatan saya bisa mendengar penjelasan langsung dari seorang ekonom nasional Indonesia tentang kenapa proses industrialisasi di Indonesia mandeg atau stagnan. Ini dikarenakan mental birokrat kita yang tidak mau mencoba membangun sendiri basis-basis produksi dan merombak sistem ekonomi kita yang berjalan di jalur yang salah. Mereka lebih memilih melanjutkan perjalanan padahal mereka berjalan di jalur yang salah. Ini jelas menjadi kendala bagi pembangunan eknomi kita.

Mental konsumen yang tinggi dari birokrat di Indonesia juga merupakan kendala bagi proses industrialisasi dalam negeri, mereka lebih memilih membeli dari luar negeri ketimbang menciptakan atau membuat sendiri. Alasannya ialah jika kita membuat sendiri membutuhkan proses yang panjang dan memakan banyak biayaya selain itu kualitasnya juga akan jauh tertinggal dibanding dengan yang kita impor atau beli dari luar negeri. Dilain hal mereka juga berdalih pajak dari bea masuk barang-barang impor juga sangat besar, mental pesimis dan konsumen seperti ini harusnya dapat kita hilangkan untuk menuju negara industry

Jika kita melihat kepada sistem berwirausaha wajar jika diawal kita berwirausaha kita merugi, rugi yang kita alami juga bukan karena kita membuang uang untuk hal yang konsumtif atau kurang penting melainkan unutk investasi. Nantinya setelah usaha kita berjalan dengan baik, usaha tersebut akan memberikan pemasukan (income) yang berkelanjutan bagi kita sang pemilik usaha. Sama halnya dengan pembangunan industry negara, walau awalnya negara membuang banyak dana untuk pembangunan industry tersebut, nantinya industry tersebut akan menambah pemasukan negara, apalagi jika industry yang menjadi industry unggulan bisa melakukan expansi export keluar negeri. Banyak negara yang telah lebih dahulu melakukan hal tersebut, seperti yang telah saya sebutkan di awal pembahasan ini, dan Indonesia juga seharusnya bisa melakukan hal tersebut.

 

 

Penulis: Amos Sury’el Tauruy

 

Daftar Pustaka

Gilpin, R. (2001). Global Politacal Economy Understanding The World Economic Order. New Jersey: Princenton University Press.

Hadiwinata, B. S. (2002). Politik Bisnis. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.

Isaak, R. A. (1995). Ekonomi Politik Internasional. Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya.

Soekarno dan RUDN, Persembahan Untuk Dunia

5 Februari 1960 menjadi hari bersejarah bagi sebuah Universitas ternama di Rusia, Universitas tersebut ialah Universitas Persahabatan Bangsa-bangsa atau yang dalam bahasa Rusia dikenal dengan nama RUDN (Rossisski Universitet Druzhbi Narodov). Menurut para alumni yang saya temui saat Dies Natalis RUDN ke-55 di PKR (Pusat Kebudayaan Rusia) Jakarta, RUDN diresmikan langsung oleh Perdana Menteri Nikita Krushchev.

Di awal di dirikannya RUDN menampung kurang lebih 2081 Mahasiswa (1960) dari seluruh penjuru dunia, terutama dari negara-negara Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Di antara 2081 Mahasiswa tersebut 30 orang diantaranya adalah Mahasiswa asal Indonesia, yang merupakan angkatan pertama di RUDN. Salah satunya ialah Koesalah Soebagyo Toer, adik kandung dari sastrawan dan penulis terkenal Pramoedya Ananta Toer.

Koesalah juga merupakan seorang yang tidak asing lagi dalam dunia sastra tanah air, ia merupakan sastrawan yang telah menerjemahkan karya sastra dari sastrawan asal Rusia abad ke-19 seperti Anton Chekov dan Leo Tlostoy. Karya Tolostoy yang merupakan karya sastra terkenal dalam peradaban sastra barat yang berjudul “Perang dan Damai” juga telah diterjemahkan oleh Koesalah ke dalam bahasa Indonsia. Sebuah kebanggaan tersendiri bagi saya bisa duduk berhadapan dengan saksi sejarah dan sastrawan yang menjadi kebanggaan rakyat Indonesia juga dengan alumni RUDN.

Lebih membanggakan lagi ketika salah satu alumni angkatan muda bernama Yunita Umniyati yang lulus program PhD atau Doktor dalam bidang ilmu fisika bercerita kepada kami tentang pengalamannya saat menempuh program Magister dan Doktoralnya di RUDN. Ia bercerita saat selesai sidang mahasiswa dan para professor penguji mendakan makan malam bersama. Saat makan malam itu ketua dari para professor penguji menanyakan pada dirinya, apakah ia mengetahui Soekarno. Dengan sepontan ia menjawab “o iya, itu presiden pertama saya, itu presiden pertama kami”. Lalu sang professor melanjutkan perkataannya dengan mengatakan “ kamu tau tanpa Soekarno, RUDN itu tidak pernah ada”

Ini jelas membuat Yunita terkejut, lalu sang professor menjelaskan kepadanya bagaimana peran Soekarno hingga berdirinya RUDN. Ini menimbulkan rasa bangga dalam hatinya, ditambah lagi dalam makan malam tersebut terdapat mahasiswa lain dari seluruh penjuru dunia yang berada dalam makan malam tersebut dan mendengar apa yang dikatakan professor tersebut. Sebagi anak yang mengagumi sosok Soekarno, mendengar cerita tersebut dalam hati saya juga merasa bangga.

Kebanggaan itu bertambah setelah mengetahui bahwa mayoritas Mahasiswa yang belajar di RUDN datang dari negara-negara dunia ketiga di kawasan Asia, Afrika, dan Latin Amerika. Ini menunjukan bahwa Soekarno memiliki visi jauh kedepan yaitu membangun Indonesia dan negara-negara dunia ketiga untuk mampu bersaing dengan negara-negara yang telah lebih dahulu maju dalam bidang ilmu sosial dan sains serta teknologi agar terciptanya kesetaraan pada tatanan dunia (World Order).

Kedekatan Soekarno dengan Krushchev yang saat itu merupakan pemimpin salah satu negara besar Uni Soviet membuka peluang bagi beliau untuk memberikan sumbangsih dalam bidang pendidikan bagi negara-negara yang memiliki nasib yang sama dengan Indonesia. mendengar cerita dari para alumninya RUDN merupakan salah satu buah tangan dari sang proklamator  Republik Indonesia Ir.DR. Soekarno dalam bidang pendidikan. Kini lebih dari 300 mahasiswa Indonesia tercatat sebagai alumni RUDN per-tahun 2000, dan juga alumni dari RUDN berhasil menepati jabatan penting pada perusahan-perusahan besar dunia dan juga jabatan penting pemerintahan mulai dari duta besar (orang no dua di kedutaan besar Kazaztan di Indonesia ialah alumni RUDN) hingga presiden.

 

 

Penulis: Amos Sury’el Tauruy

Vladimir V. Putin, sumber: wikipedia.com

Putin dan Deng Xiao Ping, Pemisahan Ekonomi dan Politik

Vladimir V. Putin, sumber: wikipedia.com
Vladimir V. Putin, sumber: wikipedia.com

Gilpin dalam bukunya yang berjudul “Global Political Economy Understanding The Global Economic Order” mengutarakan bahwa sejatinya sistem ekonomi tidak bisa dilepaskan dengan ideology, atau ekonomi itu ialah ideology. Secara spesifik saya setuju dengan konsep tersebut, bahwa sejatinya kegiatan ekonomi harus di dasari kepada ideology suatu negara. Ideology tersebut yang menjadi dasar pembangunan pilar-pilar perekonomian suatu negara.

Terkait dengan hal tersebut beberapa negara telah menyelesaikan konsep pembangunan ideologinya yang kemudian dilanjutkan dengan pembangunan perekonomiannya. Dari beberapa negara saya tertarik untuk melihat kepada negara yang sekarang menjadi raksasa Asia bahkan dunia, yaitu Tiongkok. Tiongkok berhasil membangun ideologinya komunisnya dengan meletakan nilai-nilai komunis pada sistem politiknya, namun dalam sistem perekonomian Tiongkok berhasil membuka diri kepada pasar namun tetap peranan negara dalam perekonomian Tiongkok masih sangat kuat, yaitu sebagai controlling.

Dua tokoh yang terkenal dalam pembangunan ideology dan ekonomi Tiongkok yaitu Mao Zedong dan Deng Xiao Ping. Mao berhasil menanamkan konsep dan nilai-nilai komunis yang disesuaikan dengan karakter bangsa Tiongkok. Doktrim komunis berhasil ditanamkan dalam sistem pengkaderan yang baik dalam tubuh partai komunis, dan melalui buku panduan wajib di masa revolusi kebudayaan yang berjudul “The Little Red Book (dalam bahsa Inggris)” yang wajib dimiliki seluruh rakyat Tiongkok.

Buku tersebut berisi pidato-pidato Mao yang mengatur bagaimana semua elemen atau aparatur negara harus bertindak dan mengambil peran dalam masyarakat, dan bagaimana seharusnya masyarakat Tiongkok bersikap dalam masa-masa berjalanannya revolusi. Buku ini berhasil membuat aparatur negara di Tiongkok dan masyarakatnya saling bersinergi dan saling memiliki satu sama lain. Mao berhasil membangun dan menguatkan dasar-dasar konsep ideology negara Tiongkok.

Setelah Mao, pemimpin baru bagi Tiongkok datang. Ia adalah Deng, Deng berhasil melakukan pembangunan perekonomian Tiongkok menuju Tiongkok yang menjadi negara industry. Beliau juga adalah orang yang memperkenalkan konsep socialism market, dalam pidatonya yang paling terkenal ia mengatakan “tak peduli kucing hitam atau kucing putih, yang penting kucing itu bisa menangkap tikus”. Maksud dari kutipan pidato tersebut adalah bertujuan untuk menegaskan bahwa permasalahan ideology telah selesa, ideology politik Tiongkok adalah komunis.

Deng berhasil menerapkan kebijakan pintu terbuka dan mengizinkan pasar masuk ke Tiongkok, namun dalam sistem pasar di Tiongkok tetap diawasi oleh negara. Juga peran negara masih sangat kuat dalam pengaturan mekanisme pasar, Deng berpendapat bahwa sejatinya negara dan pasar adalah dua element yang saling terkait untuk melakukan pembangunan ekonomi suatu negara. Negara butuh pasar, pasarpun membutuhkan negara dalam perencanaan pembangunan.

Deng adalah orang yang berhasil memisahkan antara kegiatan perekonomian dengan kegiatan politik. Dalam hal politik, Tiongkok adalah negara dengan sistem komunis dan tidak bisa ditawar-tawar lagi. Sedangkan dalam perekonomian Tiongkok agak sedikit liberal, walau bukan liberal murni dan mereka tidak pernah mengenal sistem liberal, mereka lebih senang sistem ekonomi mereka disebut dengan sebutan socialism market.

Pemimpin negara lain yang memiliki keberhasilan yang sama adalah sosok yang dianggap sebagai Satra Piningit bagi rakyat Rusia, beliau adalah Vladimir Vladimirovic Putin, Putin adalah sosok nasionalis Rusia yang berhasil memisahkan antara politik dan ekonomi. Sejak runtuhnya Uni Soviet Federasi Rusia, sebagai pewaris negara Uni Soviet mengalami kemunduran dalam segala bidang. Keterpurukan akibat hutang yang ditinggalkan oleh Soviet membuat perekonomian Rusia terpuruk.

Rusiapun mengambil sistem ekonomi liberal sebagai sistem untuk membangun perekonomiannya, langkah tersebut diambil oleh pendahulu Putin yaitu Gorbacof dan Yeltsin. Di era Putin terjadi sedikit perombakan dalam sistem perekonomian, yaitu ia menegaskan Rusia tidak bisa menggunakan sistem ekonomi liberal yang klasik. Akantetapi sistem ekonomi liberal yang akan digunakan oleh Rusia harus disesuaikan dengan karakteristik rakyat dan negara Rusia. Dengan konsep ekonomi Rusia yang baru, Rusia berhasil melunasi semua hutang-hutang luar negerinya dengan sumber daya alam (minyak dan gas) yang mereka miliki.

Selain itu Putin juga menegaskan bahwa sistem ekonomi Rusia tidak akan serta merta membawa perubahan dalam sistem politik Rusia.Putin menekankan bahwa konsep dasar politik Rusia dikenal dengan istilah “Demokrasi Berdaulat”, yaitu demokrasi yang tidak dipengaruhi oleh demokrasi barat, melainkan demokrasi yang memiliki karakteristik sesuai dengan demokrasi yang berjalan pada era kejayaan Uni Soviet atau dengan kata lain Putin mengembalikan konsep ideology komunis dalam konsep Politik Rusia.

Jika kita lihat antara sosok Deng dengan Putin, keduanya memiliki kesamaan dalam visi melihat masing-masing negara yang mereka pimpin. Namun langkah yang diambil Putin lebih sulit ketimbang langkah yang diambil oleh Deng. Mengingat Deng merupakan pengganti langsung dari sang peletak dasar ideology di negara Tiongkok yaitu Mao. Sedangkan jarak dari Lenin dan Stalin ke Putin sangatlah jauh, yaitu hampir Sembilan decade. Ini merupakan prestasi yang besar bagi seorang pemimpin negara yang membawa keluar negaranya dari masa-masa krisis dan sekarang menjadi negara yang diperhitungkan oleh dunia internasional dengan tetap mempertahankan ideology politik negaranya tersebut.

Sosok Putin diharapkan bisa menjadi panutan bagi pemimpin negara lain yang ada di dunia, terutama negara-negara dunia ketiga seperti Indonesia. Konsep ideology politik harus dipegang teguh, sementara dalam sistem ekonomi harus disesuaikan dengan perkembang zaman. Akantetapi bukan berarti lantas  sistem ekonomi tersebut lepas dari dasar ideology, melainkan ideology tersebut sebagai dasar dan patokan dalam pembangunan sistem perekonomian suatu negara yang nantinya dapa membawa kesejatraan bagi rakyat di negara tersebut.

 

Penulis: Amos Sury’el Tauruy

 

 

 Daftar Pustaka

Gilpin, Robert. “Global Politic Economy Understanding The International Economic Order”. New Jersey: Princeton University Press, 2001.

Tse-Tung, Mao (trans: A. Rachmatullah). “The Little Red Book”. Depok: ONCOR Semesta Ilmu, 2010.

Majalah:

The Global Review: Edisi V, April 2014. “Gagalnya Revolusi Warna Di Ukraina”.

Web:

http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/131592-T%2027569-Diplomasi%20energi-Tinjauan%20literatur.pdf

Presiden Harus Bisa Menerjemahkan Konstitusi

Menurut K. C. Wheare, konstitusi adalah sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk mengatur atau memerintah dalam pemerintahan suatu negara (Wheare, 1966). Jika kita melihat negara-negara di dunia berdasarkan jenis konstitusi ada negara yang memiliki konstitusi tertulis seperti Amerika Serikat dan Indonesia, namun ada juga negara yang tidak memiliki konstitusi seperti Kerajaan Inggris. Bagi negara-negara yang konstitusinya tertulis menerjemahkan konstitusi tersebut kedalam program kerja untuk kesejahtran rakyatnya merupakan sebuah keharusan.

Ini juga yang diharapkan oleh parah pendiri bangsa kita, yang merumuskan tujuan dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ke dalam konstitusi Republik Indonesia yang kita kenal dengan nama Undang-undang Dasar 1945 (UUD 45). Selain sebagai sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di Indonesia, dalam UUD 45 juga terdapat tujuan dasar bangsa Indonesia yang tertulis pada prambule (pembukaan) UUD 45.

Secara substansial pembangunan Indonesia seharusnya difokuskan kepada pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Inipula yang menjadi cita-cita para pendiri bangsa Indonesia, salah satunya ialah salah satu proklamator kita Drs. Moh. Hata. Dalam buku Anwar Abbas  yang berjudul “Bung Hata dan Ekonomi Islam” Abbas menuliskan tentang pemikiran Bung Hata tentang substansi pembangunan Indonesia yitu pembangunan manusia Indonesia (Abbas, 2010).

Dalam pembukaan UUD 45 di alinea keempat tertulis dengan jelas bagaimana tujuan dari di dirikannya negara Republik Indonesia yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini menunjukan bahwa secara tertulis fokus dari berdirinya negara Indonesia adalah untuk memberikan rasa aman dan membangun manusia Indonesia menjadi manusai yang cerdas. Juga yang menjadi agenda lain ialah memberikan rasa aman bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam beberapa pasal di UUD 45 juga membicarakan hal-hal yang menjadikan manusia Indonesia sebagai objek, seperti hak-hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Hak-hak mengenai mendapatkan kehidupan yang layak dan mengenai kebebasan warga negara untuk memilih agama untuk dianut di atur di dalam UUD 45. Dalam pasal 33 juga diatur mengenai pengelolaan SDA (Sumber Daya Alam) yang diperuntukan bagi kesejahtraan masyarakat Indonesia.

Namun setelah amandement sebanyak empat kali, dan Indonesia menjadi negara yang paling banyak melakukan amandement di dunia dengan waktu lima tahun telah melakukan amandemen sebanyak empat kali. Ini membuat UUD 45 menjadi sedikit membuka peluang untuk kepentingan elite tertentu yang mengambil keuntungan untuk kelompok mereka sendiri. Walaupun sebelum di amandemen UUD 45 juga diggunakan oleh rezim ORBA (Orde Baru) untuk melangengkan kekuasaannya selama kurang lebih 32 tahun.

Setelah reformasi Indonesia telah melakukan empat kali pergantian Presiden, dan sekarang Indonesia dipimpin oleh Presiden ketujuh yaitu Joko Widodo. Setiap pergantian presiden hampir semua presiden yang memiliki program pembangunan yang bertolak belakang. Saya memiliki istilah “setiap pergantian presiden, berganti pulah proyeknya”. Ini membuat tidak adanya kontiniuitas atau keberlanjutan dalam pembangunan, yang berujung pada stagnan dari pembangunan di Indonesia.

Salah satu dari penyebabnya ialah kurang pandainya pemimimpin menerjemahkan konstitusi kita kepada standarisasi program kerja di eranya. Meski ada berbagai program seperti wajib belajar Sembilan Tahun, BOP dan BOS namun selama ini yang saya amati program-program tersebut masih belum bisa dimaksimalkan dan masih ada pihak-pihak yang mengambil keuntungan dari program-progran tersebut, demikian pula dalam bidang kesehatan yang hingga saat ini masih menjadi polemik di negara ini.

Seharusnya presiden yang memimpin Indonesia mengumpulkan semua ahli dan cendikiawan dalam bidang masing-masing, juga menyertakan rakyat dalam tiap profesi dan mengadakan dengar pendapat yang nantinya akan dirumuskan apa yang mereka butuhkan. Setelah itu tarik kedalam garis besar pembangunan nasional yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh rakyat Indonesia.

Selain itu presiden Indonesia harus mengambil langkah tegas dalam menegakan UUD 45 dan Pancasila, namun di dahulukan dengan melakukan kajian ulang terhadap UUD 45 yang telah kehilangan kemurniannya setelah empat kali diamandemen. Presdien harus berani mengambil keputusan apakah UUD 45 harus dikembalikan ke UUD 45 yang asli dengan beberapa perbaikan namun tidak menghilangkan keaslian dari UUD 45 tersebut. Tidak seperti sekarang, dimana UUD 45 membuka peluang bagi golongan tertentu untuk mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya bagi diri mereka sendiri.

Jadi jika ingin menjadi presiden Indonesia seseorang diharuskan untuk bisa menerjemahkan UUD 45 kedalam bentuk program kerja selam ia menjabat, dan juga bagi penganti dari presdien yang akan meneruskan jabatan presiden sebelumnya wajib meneruskan program kerja yang baik sesuai dengan konstitusi negara kita.

Usulan saya ialah dibentuk semacam GBHN (Garis Besar Haluan Negara) seperti masa ORBA dan juga rencana pembangunan yang nantinya bisa memandu presiden Indonesai untuk melakukan pembangunan yang berkelanjutan. Ini digunakan di negara-negara yang mengalami kemajuan pesat seperti negara Tiongkok, siapapun presiden yang memimpin Indonesia nantinya program kerja dan rencana pembangunan dapat berlangsung dan terarah.

Penulis: Amos Sury’el Tauruy

Daftar Pustaka

Abbas, A. (2010). Bung Hata dan Ekonomi Islam, Menangkap Makna Maqashid al Syari’ah. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Wheare, K. C. (1966). Modern Constitutions Second Edition. Oxford: Oxford University Press.

prangko UUD 45, sumber: id.images.search.yahoo.com
prangko UUD 45, sumber: id.images.search.yahoo.com