Strategi Implementasi Program Inisiasi dan Optimalisasi Kelembagaan “Masyarakat Peduli Api”

Provinsi Riau merupakan satu dari beberapa provinsi di Indonesia yang rawan terhadap kebakaran hutan dan lahan. Menurut BNPB (2014), Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah Riau disebabkan oleh unsur kesengajaan. Lebih dari 90% hutan dan lahan sengaja dibakar. Pembakaran hutan dan lahan merupakan cara yang mudah dan murah untuk mempersiapkan lahan yang akan ditanami kembali.

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan, diantaranya melalui kebijakan pembukaan lahan tanpa bakar (zero burning policy). Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan pada areal perusahaan perkebunan/kehutanan relatif lebih mudah. Aturan pelaksanaan telah jelas sehingga segala bentuk penyimpangan akan mudah dikontrol dan pemberian sanksi dapat diterapkan dengan lebih tegas. Hal mana akan lain bagi masyarakat/ peladang berpindah yang telah terbiasa membuka lahan dengan cara membakar, mereka tidak memilki alternatif lain dalam membuka lahannya, sehingga masyarakat/ peladang berpindah akan tetap menggunakan api dalam setiap penyiapan lahan untuk kegiatan pertaniannya. Melihat kondisi tersebut karenanya peran serta masyarakat dalam hal ini sangat diperlukan.

Partisipasi masyarakat memegang peranan penting dalam mencapai tujuan dan sasaran suatu program pembangunan. Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat, jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya dan hak demokrasi. Masyarakat mempunyai kekuatan untuk menghambat kegiatan itu apabila mereka tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan tersebut (Febri, 2014).

Salah satu bentuk partisipasi masyarakat adalah melalui kelembagaan masyarakat peduli api (MPA). Menurut Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor : P.2/IV-SET/2014 tentang Pembentukan dan pembinaan Masyarakat Peduli Api, Masyarakat Peduli Api adalah masyarakat yang secara sukarela peduli terhadap pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang telah dilatih/diberi pembekalan serta dapat diberdayakan untuk membantu kegiatan pengendalian kebakaran hutan.

Namun dalam pelaksanaan dilapangan, sering kali kelembagaan ini hanya sekedar simbol saja tanpa ada partisipasi aktif dari masyarakat. Untuk itu lah perlu dirumuskan suatu strategi yang dapat mengoptimalkan peran kelembagaan masyarakat peduli api dalam upaya pencegahan serta penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.

Kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan akan berhasil apabila dapat membawa masyarakat lokal terlibat secara emosi, perasaan dan semangat untuk mempertahankan kelestarian hutan dan hal ini memerlukan pengelolaan hutan dan lahan yang memahami segi manusiawi. Menurut Wahyu et al (2014), tiga asumsi pokok yang mendasari pentingnya partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan yaitu :

  1. Rasio jumlah petugas yang tidak sebanding dengan luas wilayah yang harus diawasinya, sehingga bila masyarakat lokal tidak turut berpartisipasi maka kelestarian hutan akan terancam
  2. Apabilla masyarakat lokal memiliki kesadaran akan fungsi hutan serta tidak ada faktor lain yang memaksanya, maka harapan agar masyarakat dapat ikut berpartisipasi aktif untuk menjaga keamanan hutan dari kebakaran maupun kerusakan lainnya dapat terlaksana.
  3. Masyarakat lokal adalah salah satu unsur pembentuk sumber api yang dapat menyebabkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

Program masyarakat peduli api ini dapat berjalan optimal bila diikuti dengan partisipasi aktif dari masyarakat. Dorongan dan ransangan diperlukan agar masyarakat mau turut serta dalam program tersebut. Beberapa faktor yang mempengaruhi dorongan dan rangsangan antara lain kesempatan, insentif, kemampuan, dan bimbingan. Semakin kuat dorongan dan ransangan untuk berpartisipasi maka semakin tinggi tingkat intensitas partisipasinya. Implikasinya adalah apabila penduduk diberi lebih banyak kesempatan, ditingkatkan kemampuannya dengan cara memberikan peluang untuk mendapat lebih banyak pengalaman dan dimotivasi kemauannya untuk berpartisipasi maka intensitas partisipasi dalam pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan akan meningkat. Kesempatan berpartisipasi hendaknya tidak hanya diberi pada waktu pelaksanaan saja, tetapi juga saat pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, penilaian, dan distribusi hasilnya.

Faktor-faktor yang meningkatkan ransangan dan dorongan dapat diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:

  1. Pemberian kesempatan pengolahan lahan, dengan adanya kesempatan masyarakat lokal untuk mengolah lahan disekitar hutan, maka masyarakat akan ikut menjaga lahan dan hutan dari kebakaran sebab khawatir kebakaran akan merusak lahan yang telah mereka olah
  2. Pemberian insentif, dengan adanya insentif maka masyarakat akan memperoleh manfaat dari partisipasi aktif mereka dalam mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan dan lahan. Insentif dapat diberikan dalam bentuk pengembangan produk-produk alternatif yang dapat dihasilkan masyarakat serta pengembangan kegiatan-kegiatan ekonomi yang ramah lingkungan.
  3. Peningkatan kemampuan masyarakat, peningkatan kemampuan masyarakat dapat dilakukan melalui pelatihan ataupun penyuluhan, diantaranya pelatihan tentang teknik alternatif pengganti/mengurangi penggunaan api, pelatihan pengendalian kebakaran, dan lain-lain.
  4. Bimbingan, kegiatan yang mengikutsertakan masyarakat akan berjalan dengan baik jika ada bimbingan dari pihak terkait

Selain partisipasi, agar program masyarakat peduli api dapat berjalan dengan baik haruslah didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Menurut Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor : P.2/IV-SET/2014 tentang Pembentukan dan pembinaan Masyarakat Peduli Api, peralatan yang harus dimiliki adalah peralatan tangan (hand tools) pemadaman kebakaran yaitu kapak, garu pacul, gepyok, garu tajam, pompa punggung, obor sulut serta peralatan mekanik pemadam kebakaran yaitu pompa induk, pompa portable, pompa jinjing, pompa apung, selang kirim, dan  tangki air lipat.

Masyarakat lokal bukan sasaran benda mati, ia memiliki rasa, emosi dan semangat, oleh karnanya keseluruhan jiwa dan raganya perlu dilibatkan dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Pelibatan dirinya sebagai subyek, manusia terhormat, dan partisipan aktif yang berharga diri akan mendorong program masyarakat peduli api berjalan dengan optimal.

Pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan akan terlaksana dengan baik bila masyarakat ikut terlibat didalamnya. Salah satu bentuk peran serta masyarakat adalah melalui kelembagaan masyarakat peduli api. Kelembagaan ini dapat bekerja dengan optimal apabila disertai dengan partisipasi aktif dari masyarakat. Partisipasi aktif masyarakat dapat tercipta apabila masyarakat diberi dorongan dan ransangan yang tepat. Selain itu sarana dan prasana yang memadai juga diperlukan agar kelembagaan ini dapat berjalan dengan optimal. Kesempatan berpartisipasi hendaknya tidak hanya diberi pada waktu pelaksanaan saja, tetapi juga saat pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, penilaian, dan distribusi hasilnya.

Daftar Pustaka

BNPB. 2014. GEMA BNPB vol.5 no.1. BNPB. Jakarta

Febri Yuliani. 2010. PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KABUPATEN ROKAN HILIR. Jurnal tidak dipublikasikan. Repository Universitas Riau.

Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor : P.2/IV-SET/2014 tentang Pembentukan dan pembinaan Masyarakat Peduli Api

Wahyu Catur Adinugroho, I N. N. Suryadiputra, Bambang Hero Saharjo, Labueni Siboro. 2004. Panduan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut. Wetland International-IP. Bogor

Keep It Simple But Make It Significant