ALETHEIA

Orbis non Sufficit

Jalan Mesir

Meskipun revolusi Arab Spring Mesir diinspirasi peristiwa serupa di Tunisia, Mesir memilih jalan lain. Mesir sudah mengalami tiga kali revolusi besar yang mengubah negara itu sejak awal abad ke-20. Pertama tahun 1919, lalu Gerakan Perwira Bebas tahun 1952, dan ketiga Arab Spring 2011 atau sering disebut Revolusi Tahrir Square.

Saat akhirnya revolusi pecah, 25 Januari 2011, banyak pihak memandang “semestinya harus terjadi”, meskipun, menurut Noha Bakr dalam The Egyptian Revolution, sebetulnya, kondisi ekonomi dan sosial tidak begitu jelek. Masalahnya adalah ketimpangan. Jurang antara orang kaya dan miskin begitu lebar. Kemakmuran tidak menetes ke bawah. Karena itu, tuntutan selain Mubarak mundur adalah ditegakkannya keadilan sosial.

Pada tataran nasional, ada beberapa alasan politik sehingga terjadilah revolusi. Pertama, pelanggaran hak-hak asasi manusia dirasakan begitu tinggi. Para demonstran dihadapi dengan kekerasan (sebelum revolusi), bahkan pemerintah memberlakukan undang-undang darurat. Demonstrasi di Al Mahalla (6 April 2008), mendukung kenaikan upah minimum dan menentang kenaikan harga pangan, menelan korban jiwa.

Sebenarnya gerakan melawan Mubarak dimulai sejak 2005 setelah Mubarak untuk kelima kalinya terpilih sebagai presiden. Sejak itu muncul Gerakan Mesir untuk Perubahan atau dikenal sebagai Kefaya atau Kifaya yang berarti “Cukup”. Gerakan ini dimotori sejumlah partai yang menuntut perubahan.

Setelah Mubarak jatuh, muncullah lima kekuatan utama politik di Mesir, yang sebelumnya terpusat pada Mubarak. Kelima kekuatan politik itu adalah partai-partai politik; militer; orang-orang dan jaringan bekas partai berkuasa NDP; demonstran; dan mayoritas rakyat yang diam (silent majority).

Kelima kekuatan inilah yang memainkan peran penting di Mesir pasca revolusi. Di saat itu, terjadi pertarungan, persaingan, juga kerja sama memperebutkan kekuasaan, yang pada akhirnya dimenangi militer. Ini yang tidak terjadi di Tunisia. Bahkan, setelah Revolusi 25 Januari, militer yang memegang tampuk kekuasaan di Mesir, sampai digelarnya pemilu.

Militer ternyata berkuasa sampai satu setengah tahun, hingga Juni 2012. Selama periode itu, mereka menguasai institusi negara, termasuk media, birokrasi, aparat keamanan, dan kehakiman. Di bidang politik, militer menjalin aliansi erat dengan Persaudaraan Muslim dan organisasi-organisasi Islamis lainnya. Melalui aliansi ini, kelompok Islamis memenangi mayoritas dalam pemilihan presiden dan parlemen (2012). Militer tetap mempertahankan, melindungi, dan memperoleh hak istimewa dalam politik dan ekonomi yang diwariskan oleh Mubarak.

Tetapi, mengapa akhirnya militer menyingkirkan Presiden Muhammad Mursi? Karena militer mengklasifikasikan Persaudaraan Muslim-pendukung utama Mursi-sebagai teroris.

Yang menarik, rakyat menyambut hal itu dengan dukungan, “tentara dan rakyat bersatu”. Sebagian besar rakyat Mesir juga menyebutnya sebagai “revolusi kami”. Rakyat berharap, militer menjalankan tugas nasionalnya dan menyelamatkan negara dari kehancuran ekonomi dan memulihkan keamanan.

Kekuasaan kembali ke tangan militer lagi. Keterlibatan militer dalam politik dan bisnis memiliki sejarah panjang. Inilah yang sangat membedakan Tunisia dan Mesir. Ketika Tunisia sudah bisa keluar dari “krisis” dan menata hari depan, Mesir masih berkutat dengan persoalan yang sebenarnya tak lagi sesuai dengan “cita-cita revolusi Arab Spring”. (TRIAS KUNCAHYONO)

Tagged as:

Leave a Response

Before you post, please prove you are sentient.

What is 2 * 6?