ALETHEIA

Orbis non Sufficit

Nasionalisme dan Demokrasi

“Demokrasi yang bertanggung jawab merupakan vital bagi sehatnya perkembangan negara dan masyarakat kita. Sebaliknya, terbukti pula bahwa bila diabaikan akan berakibat fatal bagi negara dan bangsa.” (Bung Hatta Menjawab, 179)

Begitulah Bung Hatta menjawab soal politik umat, seraya mengingatkan besarnya akibat-akibat yang timbul dari praktik berdemokrasi yang kurang bertanggung jawab. Sebagai sebuah jalan bernegara, demokrasi bisa berjalan bersama nasionalisme meski keduanya bukan pasangan sehidup- semati.

Demokrasi bisa mati, antara lain, karena pemimpin terpilih lewat proses demokratis kemudian haus kekuasaan dan merekayasa konstitusi untuk melanggengkan kekuasaannya (Levitsky & Ziblatt, 2018). Pada fase pembentukan negara, awalnya adalah nasionalisme, bukan demokrasi. Hasrat merasa senasib sepenanggungan. Hasrat untuk bersatu sebagai bangsa.

Demokrasi sebagai pilihan

Negara seperti Singapura dan China berdaulat secara politik dan ekonomi, tetapi mengasingkan demokrasi dalam kehidupan bernegara. Angin perubahan kuat yang menumbangkan otoritarianisme negara-negara Eropa Timur tiga dekade silam hanya bertiup sepoi-sepoi di kedua negara tersebut. Mungkin demokrasi tidak kompatibel dengan tradisi China, tetapi semestinya tidak begitu dengan Singapura yang menjadikan Barat sebagai kiblat peradaban majunya.

Berbeda dari demokrasi, sekali nasionalisme terbentuk dan mewujud dalam bentuk negara, melekat ia sepanjang hayat. Kita pergi ke belahan dunia mana pun, pertanyaannya bukan ”apakah negara Anda demokratis?”, melainkan ”dari mana Anda berasal?” atau ”Anda orang apa?” Suku dan agama kita bukan pertanyaan pertama.

Namun, nasionalisme tidak sekali jadi. Pada suatu titik, kebanyakan tokoh pergerakan nasional mempersoalkan diskriminasi profesi (pekerjaan tak sesuai bidang) dan pengupahan (Kahin, 1952). Cita-cita kaum terpelajar itu masih elitis dan Jawasentris, jauh dari cita-cita untuk merdeka karena gerakan politik kemerdekaan pada masa itu aktivitas terlarang. Namun, terang sudah jalan kebangkitan bangsa. Pendidikan yang memadukan kurikulum Barat dan elemen lokal. Muhammadiyah dan Taman Siswa menjadi motor gerakan pendidikan.

Hasrat untuk menjadi kaum bermartabat adalah bibit unggul demokrasi kaum terjajah, bertunas dua dekade kemudian sebagai sumpah untuk bersatu di bawah panji Indonesia. Puncak demokrasi, rakyat diperintah bangsa sendiri, akhirnya menjelma dalam deklarasi ”maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya”. Mulailah babak baru demokrasi bangsa merdeka.

Demokrasi itu sebuah pilihan dan kita sudah memilihnya. Nasionalisme kita tak lepas dari dinamika demokrasi, tepatnya eksperimen berdemokrasi. Kita pun mengenal istilah demokrasi liberal (demokrasi parlementer), demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, transisi demokrasi, dan konsolidasi demokrasi. Memasuki era konsolidasi demokrasi, seharusnya nasionalisme kita kian kuat.

Demokrasi defisit nasionalisme

Kini, demokrasi kita memasuki tahap baru ketika partisipasi politik meluas ke akar rumput berkat multiplikasi informasi secara supercepat dan masif. Ancaman dari demokrasi yang kurang bertanggung jawab adalah keterbelahan bangsa karena politisasi pilihan politik. Dalam menggalang opini dan dukungan politik, kita masuk ke era demokrasi tanpa wajah, demokrasi post-truth. Yang penting bukan kebenaran yang bisa dipercaya, melainkan apa yang dipercaya (dianggap) benar. Batas antara kebenaran dan kebohongan dibuat tak jelas.

Partisipasi akar rumput yang terlalu bersemangat dalam demokrasi yang mendeaktivasi nilai-nilai Pancasila membuat kebebasan berekspresi jauh dari kepribadian luhur seorang Indonesia yang biasa dikenal dunia luar. Pancasila seakan-akan sudah terkubur bersama rezim Orde Baru.

Memuliakan yang satu dengan menista yang lain bukan laku demokratis. Mempersoalkan agama dan suku jelas merusak rasa kebangsaan yang mempersatukan. Memang tiada demokrasi tanpa suara rakyat, tetapi suara rakyat belum tentu suara demokrasi yang mempersatukan dan memerdekakan. Kehidupan sosial kian tersekat.

Apabila defisit human capital ditutup dengan membangun lebih banyak institusi pendidikan, maka defisit social capital, sikap saling percaya, akan menjauhkan kita dari cita-cita bernegara ”untuk memajukan kesejahteraan umum” (Fukuyama, 1995). Alih-alih kalah-menang, hitam-putih, salah-benar, karakteristik budaya dan masyarakat kita sebenarnya akomodatif. Itulah cara kita berpolitik ekonomi, berdemokrasi, bahkan beragama, sejauh ini.

Memang transnasionalisme pasar dan agama membuat longgar nasionalisme. Proses globalisasi tanpa kompromi membuat orang tunggang langgang dan mencari apa saja yang bisa dipegang untuk mengukuhkan identitas lokalnya. Namun, jalan kebangkitan bangsa bukan ultranasionalisme berbasis ras/agama, juga bukan populisme sebagai slogan para pemburu kekuasaan.

Elite politik tidak boleh memanfaatkan tingkat rendah pendidikan sebagian besar masyarakat dengan politik dangkal, politik kekuasaan. Rakyat harus kian cerdas bernegara dan tak terjerumus ke dalam fanatisme politik. Apabila kalah- menang terpusat pada tokoh, maka demokrasi kita miskin narasi kemenangan rakyat.

Narasi-narasi revolusioner di alam demokratis sudah makan korban. Orang terjerat hukum rezim penguasa. Kohesi sosial terusik. Energi berbangsa untuk menghadapi sesama anak bangsa, bukan untuk sinergisitas pembangunan, bukan untuk bersaing dalam kompetisi global. Suara rakyat dikapitalisasi pemburu kekuasaan untuk tujuan-tujuan politik jangka pendek.

Apabila ganjalan dalam pergaulan hidup berbangsa horizontal (sesama warga) dan vertikal (dengan pemerintah) dibiarkan terus berkembang, akan ada sekelompok kecil masyarakat yang memiliki derajat rendah sikap percaya dan hidup dalam prasangka negatif. Tentu ini kehidupan berbangsa dan bernegara yang tidak sehat.

Sebagai bangsa merdeka, nasionalisme kita sudah terbukti dan dalam perkembangannya semakin kuat. Terbukti kontribusi Indonesia dalam bidang perekonomian, demokrasi, dan perdamaian sekarang diperhitungkan oleh dunia. Setelah seabad Kebangkitan Nasional dan tiga perempat abad merdeka, seharusnya kita berada di pentas global dalam penguasaan teknologi.

Bangsa-bangsa lain, seperti Jepang dan Korea Selatan, yang hancur jauh lebih parah daripada kita akibat perang, sudah mentas menjadi produsen global teknologi canggih. Kita sampai sekarang masih belum beranjak sebagai pasar besar bagi produk-produk bangsa-bangsa maju. Bahkan, kompetisi dengan produk dari negara berkembang lain (Vietnam, Thailand, Bangladesh, dan India) sedang berlangsung di halaman rumah kita sendiri.

Literasi sains kita masih rendah, seperti orang yang mengidap gejala post-truth. Begitu banyak krisis terjadi di sekitar kita, mulai dari lingkungan sampai kemanusiaan, luput hanya karena geliat demokrasi kita tidak untuk kebangkitan bangsa dalam jangka panjang. Marilah kita berdemokrasi untuk persatuan bangsa. Bersatu untuk demokrasi yang bertanggung jawab. (YONKY KARMAN)

Tagged as: , ,

Leave a Response

Before you post, please prove you are sentient.

what is 7 + 6?