ALETHEIA

Orbis non Sufficit

Palestina-Israel: Gagal Sedari Awal

Ketika PBB didirikan pada 24 Oktober 1945, wilayah Palestina di bawah administrasi Inggris Raya dan Irlandia Utara berdasarkan Mandat yang diterima pada tahun 1922 dari Liga Bangsa-Bangsa. Mandat itulah yang sering disebut Mandat Inggris. Salah satu masalah dihadapi Inggris setelah PD II adalah berkait dengan rencana “Jewish home in Palestina”(sesuai dengan Deklarasi Balfour 1917, yang disetujui Inggris). Sebagai akibat dari rencana “menjadi Palestina sebagai national home-nya orang Yahudi”, mengalirlah imigran Yahudi dari pelbagai belahan dunia ke Palestina. Banjir imigran Yahudi ini ditentang oleh orang-orang Arab di Palestina, yang waktu itu sekitar dua pertiga dari dua juta penduduk Palestina.

Menghadapi meningkatnya ketegangan, dan membayangkan akan menjadi persoalan besar, Pemerintah Inggris pada Februari 1947 memutuskan membawa masalah Palestina ke PBB. Inilah awal masalah Palestina dibahas di PBB.

Pada sidang khusus pertama Majelis Umum PBB, mulai 28 April 1947, lima negara Arab-Mesir, Irak, Lebanon, Arab Saudi, dan Suriah-berusaha memasukkan agenda “penghentian Mandat atas Palestina dan deklarasi kemerdekaan Palestina”. Namun, usaha tersebut gagal. Sementara itu, masalah Yahudi diajukan oleh Agensi Yahudi untuk Palestina, sedangkan Komite Tinggi Arab bicara atas nama Arab Palestina.

Sejak saat itu, masalah Palestina berulang kali dibahas di PBB, dan sejumlah keputusan serta resolusi diterbitkan. Misalnya, pada tanggal 29 November 1947, MU PBB menerbitkan Resolusi 181 (II), yang menyetujui dengan perubahan kecil Rencana Pembagian (The Partition Plan) wilayah Palestina dan pengakhiran Mandat Inggris.

Rencana itu antara lain: pembentukan Negara Arab dan Negara Yahudi, paling lambat 1 Oktober 1948. Pembagian Palestina menjadi delapan bagian: tiga bagian diserahkan kepada Negara Arab, dan tiga bagian kepada Negara Yahudi, dengan kota Jaffa menjadi enklave Arab di dalam wilayah Yahudi, dan Jerusalem menjadi rezim internasional yang dikelola Dewan Perwalian PBB.

Dapat dikatakan, keputusan The Partition Plan itu tidak menjadi kenyataan. Memang, negara Yahudi sudah berdiri (14 Mei 1948), tetapi Negara Arab (Palestina) hingga kini belum terwujud penuh. Status Jerusalem pun terus dipersengketakan.

Yang terjadi justru pecah perang Arab-Israel Pertama (1948-1949). Tak kurang dari 750.000 orang Palestina terpaksa mengungsi. Israel menguasai sebagian besar wilayah yang berdasarkan The Partition Plan diserahkan kepada Negara Arab, termasuk sebagian Jerusalem bagian barat. Mesir menguasai wilayah Gaza, sementara Jordania menguasai Tepi Barat, termasuk Jerusalem Timur, yang disebut Kota Lama.

MU PBB pada 11 Desember 1948 menerbitkan Resolusi 194 (III) tentang hak kembali para pengungsi Palestina. Dalam resolusi diputuskan juga demiliterisasi dan internasionalisasi Jerusalem, serta perlindungan atas tempat-tempat suci di Palestina. Nyaris tidak satu pun resolusi itu dilaksanakan, justru Israel diterima menjadi anggota PBB pada tanggal 11 Mei 1949.

Perkembangan di lapangan jauh dari harapan semula, seperti yang dinyatakan dalam Resolusi 181. Perang Arab-Israel justru yang terjadi: 1967 (yang disusul terbitnya Resolusi 242, soal tuntutan agar Israel menarik pasukannya dari wilayah pendudukan yang direbut dalam perang) lalu 1973 (terbit Resolusi 338, soal penegasan pelaksanaan Resolusi 242).

Sekali lagi, resolusi-resolusi tersebut tinggallah resolusi yang tidak dilaksanakan, hingga kini. Sejak saat itu, resolusi-resolusi yang lain masih diterbitkan serta hasil perundingan damai masih pula disepakati, tetapi permusuhan dan perang tidak pernah berhenti. (TRIAS KUNCAHYONO)

Leave a Response

Before you post, please prove you are sentient.

what is 9 plus 9?