ALETHEIA

Orbis non Sufficit

PDI-P dan Ideologi

Dua Akar yang Berbeda

Anggapan bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDI-P bisa disamakan dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) kerap muncul dalam wacana politik kekuasaan di tanah air. Pernyataan yang bernada sarkastis tersebut tidak lepas dari situasi politik bangsa belakangan ini, terlebih menjelang kontestasi politik dua tahun ke depan.

Meski telah bergulir ke meja hukum, langkah ini tidak akan menghentikan perang pernyataan antarpolitisi yang semakin jelas pengelompokan politik mereka.

Isu PDI-P diidentikkan dengan PKI bermula dari pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono pada 31 Juli lalu. Pernyataan ini awalnya merupakan respons dari kritik yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristyanto. Hasto menanggapi pernyataan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto yang menyatakan bahwa ambang batas pencalonan presiden sebagai lelucon politik yang membohongi rakyat.

Arief yang mendukung pernyataan ketua umum partainya, bahkan memberi penilaian yang lebih keras. Baginya, ambang batas 20-25 persen yang ada dalam UU Pemilu yang baru bukan lagi sekadar lelucon politik yang membohongi masyarakat, bahkan para politisi di DPR yang menyetujui UU tersebut dianggapnya sudah tidak waras.

“… yang menyetujui UU Pemilu tersebut kurang waras dan melanggar hak konstitusi para pemilih pemula dan menganggap rakyat bodoh hanya demi memulai sebuah rencana kecurangan dalam Pemilu 2019,” ungkap Arief.

Menurutnya, jika yang dijadikan dasar parliamentary threshold (PT) atau ambang batas parlemen adalah hasil Pemilu 2014, maka para pemilih pemula akan kehilangan hak pada Pemilu 2019. Karena itulah Arief sependapat dengan Prabowo bahwa Presiden Joko Widodo, PDI-P beserta partai pendukung pemerintah telah membohongi masyarakat.

Arief pun sesumbar bahwa pihak-pihak yang mendukung UU Pemilu kurang sampai otaknya untuk memikirkan tentang sebuah arti hak konstitusi warga negara dalam negara yang berdemokrasi. “Jadi, wajar saja kalau PDI-P sering disamakan dengan PKI, habis sering buat lawak politik dan nipu rakyat sih,” pungkasnya.

Pernyataan inilah yang memicu polemik antara jajaran pimpinan dan pendukung PDI-P dengan Waketum Gerindra tersebut yang berbuntut pada proses hukum. Meskipun Arief sudah mengklarifikasi maksud pernyataannya dan menyampaikan permintaan maaf kepada Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, pernyataan tersebut tetap saja telah melukai pendukung PDI-P.

Bukan kali ini saja partai yang didirikan putri proklamator ini digelayuti isu komunisme. Pada Mei 2016 Guruh Prabowo dari Kodim 0622 Kabupaten Sukabumi menuduh Ribka Tjiptaning, politisi PDI-P yang juga anggota DPR RI dari Dapil Sukabumi, sebagai orang yang berpaham komunis. Senada dengan Guruh, mantan Panglima Kostrad Kivlan Zein pun menuding Ribka sebagai personifikasi PKI yang ada di parlemen yang masuk melalui partai politik.

Pimpinan dan kader PDI-P sudah tahu bahwa keberadaan Ribka di partai ini pasti akan menjadi sasaran tembak lawan politik lantaran status dirinya sebagai anak dari mantan narapidana PKI. Politisi PDI-P sekaligus Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin bahkan secara terang-terangan menyebutkan, di PDI-P ada anak PKI, yaitu Ribka Tjiptaning.

Namun demikian, para pimpinan PDI-P menolak keras tudingan bahwa keberadaan Ribka selama ini telah menyebarkan paham komunisme di dalam tubuh PDI-P. Ribka dan PDI-P sama sekali tidak terkait dengan paham komunis atau marxisme.

Isu komunisme ini pun kemudian dibidikkan ke arah posisi Presiden Joko Widodo melalui gagasan revolusi mental yang menjadi semangat utama pemerintahannya. Revolusi mental dituding sebagai upaya membangkitkan komunisme.

Makin jauh, PDI-P sebagai partai pengusung Jokowi juga tidak luput dari sasaran tembak isu ini. Upaya partai banteng dianggap sebagai bagian dari upaya untuk membangkitkan kembali komunisme di Indonesia.

Pertanyaannya, mengapa PDI-P kerapkali menjadi target tudingan sebagai partai yang memiliki keterkaitan dengan PKI meskipun secara ideologis garis perjuangan PDI-P berbeda dengan paham komunisme?

Akar Ideologi

Membahas peta kekuatan politik Indonesia rasanya kurang afdol kalau tidak menyinggung keberadaan Partai Komunis Indonesia (PKI) dan Partai Nasional Indonesia (PNI) yang pernah berjaya pada era 1950-an. Sepintas, kedua partai ini hampir serupa. Warna yang digunakan sebagai panji perjuangan sama-sama mengambil warna merah yang melambangkan keberanian.

Basis dukungan terkuat keduanya pun berasal dari kalangan rakyat biasa, dan mendominasi suara pemilih di Jawa. Dalam soal ideologi, nuansa kerakyatan yang diangkat sebagai isu utama perjuangan partai juga sama, memperjuangkan hak-hak rakyat kecil.

Namun, budaya organisasi dan mekanisme operasionalisasi ideologi kedua partai ini memiliki landasan yang berbeda, yang membuat perilaku organisasi, jargon politik, dan strategi yang digunakan keduanya menjadi sangat berlainan.

PKI adalah partai yang berlandaskan pada ideologi Marxisme-Komunisme yang membawa jargon politik pertentangan kelas sebagai landasan utama perjuangannya. Di Indonesia, cikal bakal PKI berasal dari Indies Social Democratic Association (ISDV) yang didirikan oleh Henk Sneevliet tahun 1914 dan dikukuhkan pembentukannya pada 1920 di Semarang.

Setelah berubah menjadi PKI, partai ini tercatat dalam sejarah pernah melakukan pemberontakan kepada Pemerintah Hindia Belanda pada 1926 dan kepada pemerintah Republik Indonesia tahun 1948. Kedua pemberontakan tersebut berhasil digagalkan, namun paham komunisme tetap eksis. Akibatnya, PKI yang dilahirkan kembali masih memiliki akar ideologi yang sama dengan yang sudah pernah ada.

Dalam melakukan aksinya, PKI sangat agresif dalam melakukan propaganda pertentangan kelas dan terus memelihara kebencian kaum tani kepada tuan tanah. Dalam kerangka permusuhan ini, PKI menunjukkan keberpihakannya kepada petani dengan menekankan kegiatannya pada pengabdian kepada urusan kaum petani miskin, dan menyatukan diri dengan mereka.

Keberpihakan ini merupakan siasat politik yang bertujuan untuk meraup dukungan para petani dan masyarakat kelas bawah agar bisa dimobilisasi untuk kepentingan-kepentingan partai. Tradisi rapat raksasa PKI merupakan mekanisme mobilisasi para petani secara besar-besaran kemudian menghasut mereka untuk melenyapkan segala “penghisapan dan ketidakadilan” yang ditimbulkan oleh kaum ningrat, setengah feodal, dan kelas-kelas yang ada.

Menyulut kebencian kepada kaum ningrat dan pejabat dianggap strategi yang bisa meningkatkan kesadaran kelas di kalangan petani untuk mempersiapkan landasan bagi pemberontakan massal ketika tiba masanya. Karakter ideologi PKI dengan demikian menjadi agresif, radikal, dan revolusioner dalam menggapai tujuan-tujuan politiknya.

Watak inilah yang membuat PKI mudah diterima oleh masyarakat yang saat itu rentan terhadap isu penindasan, terutama kaum tani dan buruh. Doktrin dan garis perjuangan yang revolusioner ini mampu menyulut keberanian para petani dan buruh untuk melawan dan memberontak.

Sementara itu, Partai Nasional Indonesia atau PNI adalah partai nasionalis yang didirikan oleh Soekarno pada 1927. Partai ini memiliki ciri Sosio-Nasionalisme-Demokrasi atau biasa diasosiasikan dengan Marhaenisme. Dengan ideologi Marhaenisme ini PNI mengklaim sebagai partai yang berjuang untuk menghilangkan kapitalisme, imperialisme, dan kolonialisme.

Lantaran semangat anti-imperialisme dan kolonialisme ini membuat watak perjuangan PNI menjadi terkesan radikal, terlebih karena menolak kerja sama dengan pemerintah kolonial Belanda. Usia PNI tidak bertahan lama, tahun 1931 PNI dibubarkan oleh pemerintahan Hindia Belanda lantaran kegiatan politiknya dianggap sebagai ancaman.

Adaptasi dan Transformasi

Tahun 1946 merupakan fase baru dalam perkembangan PNI yang ditandai dengan berfusinya Serikat Rakyat Indonesia atau Serindo dengan jaringan PNI di beberapa daerah ke dalam satu wadah politik. Peristiwa yang terjadi pada 29 Januari 1946 ini sekaligus menandai perubahan nama dan wadah perjuangan kelompok-kelompok nasionalis tersebut menjadi Partai Nasional Indonesia atau PNI.

PNI baru ini mencoba mengadopsi dan mewarisi semua ideologi dan gagasan Marhaenisme PNI Soekarno tahun 1927.

Adaptasi ideologi ini setidaknya secara psikologi politik meningkatkan rasa percaya diri PNI untuk mengasosiasikan partainya sebagai ”kebangkitan kembali PNI 1927”. Asosiasi ini menunjukkan kepiawaian politik PNI untuk mentransformasi ideologi, gagasan, dan sosok Bung Karno sebagai legitimasi bahwa PNI adalah partai berideologi kerakyatan seperti yang dicita-citakan oleh Soekarno.

Namun, penggunaan nama PNI dan segala atributnya hanya sebagai asosiasi atau keterikatan dengan PNI 1927, bukan kelahiran kembali. Artinya, meskipun PNI tahun 1946 ingin mentransformasi ideologi dan garis perjuangan PNI 1927, semangat dan watak yang diperlihatkan sangat berbeda.

Selain karena perbedaan zaman, idealisme terbentuknya PNI baru dilatari oleh dorongan untuk meraih kekuasaan di parlemen dan pemerintahan pascakemerdekaan. Retor AW Kaligis, dalam buku Marhaen dan Wong Cilik: Membedah Wacana dan Praktik Ideologi bagi Rakyat Kecil dari PNI sampai PDI Perjuangan (2014), mengungkap, Presiden Soekarno sendiri dalam beberapa kesempatan selalu mengkritik ideologi Marhaenisme yang dianggap kurang sesuai dengan prinsip-prinsip revolusi yang hendak diterapkan di Indonesia.

Soekarno menolak Marhaenisme PNI disamakan dengan pemikirannya karena isinya tidak menyebutkan ”Marhaenisme sebagai Marxisme yang diterapkan di Indonesia”.

Penggunaan ideologi Marhaenisme oleh PNI dianggap mengurangi makna revolusioner seperti yang terkandung di dalam Marxisme.

Karena itulah, dalam beberapa forum pertemuan, Soekarno berkali-kali menyebutkan Marhaenisme sebagai Marxisme yang diterapkan di Indonesia merupakan wujud perjuangan membela rakyat dari kapitalisme dan imperialisme secara revolusioner.

Upaya untuk menyamakan Marhaenisme PNI dengan Marhaenisme Bung Karno ternyata selalu menjadi isu krusial partai sehingga kerap dijadikan agenda utama untuk dibahas dalam setiap kongres.

Menurut Kaligis (2014), meskipun akhirnya PNI mau menyesuaikan ideologi Marhaenisme-nya dengan memasukkan ”Marhaenisme sebagai Marxisme yang diterapkan di Indonesia”, perselisihan pendapat soal substansi Marhaenisme ini mencerminkan perbedaan prinsipil ideologi dengan PNI 1927.

Di tengah pergumulan ideologi di dalam tubuh PNI, pada 1949 Partai Komunis Indonesia kembali menggalang kekuatan untuk merekonstruksi partai. Dalam perjalanannya, partai ini kemudian menjadi pesaing PNI dalam Pemilu 1955.

PNI berhasil mentransformasi ideologi kerakyatan dan menjadikan dirinya sebagai partai yang berpihak kepada masyarakat kecil. Keberpihakan inilah yang membuat popularitas PNI pada Pemilu 1955 sangat tinggi sehingga menjadi partai yang paling banyak dipilih rakyat. Popularitas PNI mampu mengalahkan PKI, rival politik terbesarnya yang sama-sama membawa ideologi kerakyatan.

”Pengordebaruan”

Pada tahun 1965, PKI dinyatakan terlibat dalam upaya kudeta untuk menggulingkan Presiden Soekarno, lalu dinyatakan sebagai partai terlarang ketika Orde Baru memulai kekuasaannya secara resmi pada 1968.

Tiga tahun kemudian (1971) rezim Orde Baru menyelenggarakan pemilihan umum yang diikuti oleh sembilan partai politik dan Golongan Karya. Hasilnya, popularitas PNI merosot drastis. Posisi pemenang pemilu ditempati oleh organisasi peserta pemilu (OPP) pendatang baru, yaitu Golongan Karya (Golkar).

Seiring dengan kemenangan Golkar, penguasa Orde Baru ingin memperbesar pengaruh kekuasaannya dengan cara memperkecil ruang gerak parpol melalui kebijakan penyederhanaan partai atau fusi.

Pada Januari 1973 partai peserta pemilu 1971 yang berhaluan nasionalis-sekuler dan agama (non-Islam), yaitu PNI, Partai Kristen Indonesia (Parkindo), Partai Katolik, Partai Musyawarah Rakyat Banyak (Partai Murba), dan Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI) dilebur ke dalam Partai Demokrasi Indonesia (PDI).

Di titik inilah PNI harus mentransformasi ideologi partai yang sudah diadaptasi dari pemikiran Soekarno selama 25 tahun, sesuai dengan selera dan keinginan penguasa. Ketika fusi dilakukan, partai ini belum memiliki sebuah paham kolektif yang bisa mengintegrasikan perbedaan-perbedaan karakter dan ideologi tiap-tiap unsur fusi.

PDI dipaksa untuk ”mengordebarukan” dirinya dengan membersihkan diri dari pengaruh-pengaruh ideologi masa lalu. Artinya, semua ideologi masa lalu harus ditanggalkan dan digantikan dengan ideologi baru yang senapas dengan semangat Orde Baru.

Pengordebaruan bisa diterima sebagai bentuk kompromi idealisme perjuangan dengan pragmatisme politik di hadapan penguasa. Para tokoh PDI sadar, Marhaenisme memang kuat pengaruhnya, tetapi paham ini identik dengan PNI, dan sudah pasti tidak akan direstui oleh Orde Baru karena dianggap mewarisi semangat Orde Lama yang memiliki watak progresif-revolusioner.

Sebagai langkah kompromistis, para tokoh PDI menyiasati pengordebaruan dirinya dengan mentransformasi Marhaenisme ke dalam istilah lain yang menjadi tiga watak dan ciri PDI, yakni demokrasi Indonesia, kebangsaan Indonesia, dan keadilan sosial.

Meski demikian, transformasi dari Marhaenisme menjadi tiga watak dan ciri PDI tidak mampu mengintegrasikan perbedaan ideologi yang dibawa oleh partai-partai yang berfusi. Akibatnya, PDI sangat mudah diintervensi oleh penguasa yang membuat soliditas internalnya sangat lemah. Kerentanan konflik menjadi menu setiap kongres lantaran perebutan posisi strategis dalam kepengurusan partai.

Wong cilik

Menjelang Pemilu 1987 Ketua Umum PDI Soerjadi mengangkat jargon wong cilik sebagai identitas partai untuk menghadapi pemilu. Soerjadi mengadopsi kembali wong cilik sebagai upaya untuk mendekati rakyat dengan menggunakan identitas PDI sebagai partainya ”orang-orang kecil”, partai yang berpihak kepada rakyat kecil.

Wong cilik sendiri bukan jargon baru dalam politik Indonesia karena istilah ini pernah populer pada masa Orde Lama. Wong cilik sempat nangkring sebagai penjaga pojok Harian Rakjat, sebuah media cetak yang berafiliasi dengan PKI.

Karena dinilai memiliki keterkaitan dengan Orde Lama dan PKI, kemunculan jargon wong cilik ini sempat menuai kontroversi, terutama dari para pejabat Orde Baru. Namun, keterkaitan istilah wong cilik dengan PKI ini tidak terdengar lagi setelah Harmoko sebagai Ketua Umum Golkar juga menggunakan istilah ini.

Wong cilik lantas menjadi populer karena dipandang cukup netral sehingga bisa diterima oleh semua kalangan di internal PDI dan penguasa. Wong cilik tidak lagi mengidentifikasikan PNI dan Orde Lama. Intensitas penggunaan istilah wong cilik yang dilakukan secara terus-menerus oleh tokoh-tokoh PDI membuat partai ini sempat disebut sebagai partainya wong cilik.

Di dalam tubuh PDI sendiri wong cilik dipandang sebagai jargon yang bisa mengintegrasikan semua perbedaan ideologi unsur-unsur fusi yang menjadi biang kerok konflik di antara mereka. Meski demikian, dalam praktiknya pada konteks politik nasional, pengertian wong cilik memiliki pemaknaan yang sama dengan Marhaen.

Basis ideologi

Ian Adams, dalam buku Ideologi Politik Mutakhir: Konsep, Ragam, Kritik, dan Masa Depannya (1993), menyebutkan, ideologi terkait langsung dengan aktivitas politik praktis. Ideologi tidak sekadar nilai-nilai bersama yang diyakini kebenarannya, tetapi ikut meletakkan idealisme untuk diyakini, tujuan untuk diusahakan, dan alasan untuk diperjuangkan.

Ideologi mengarahkan kebijakan yang harus dikejar, menentukan siapa kawan dan siapa lawan, dan mengapa kepercayaan yang bertentangan adalah berbahaya. Karena itulah, ideologi menjadi pembimbing bagi tindakan politik.

PDI Perjuangan sebagai kelanjutan dari PDI meneruskan tiga watak dan ciri partai, yaitu demokrasi Indonesia, kebangsaan Indonesia, dan keadilan sosial. Transformasi istilah Marhaen menjadi wong cilik juga dilanjutkan oleh PDI-P. Dalam deklarasi perubahan nama dari PDI menjadi PDI Perjuangan pada 1 Februari 1999, dinyatakan bahwa partai ini menganut asas Pancasila dan bercirikan kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan sosial.

Artinya, menempatkan rakyat kecil sebagai sasaran dan arah perjuangan politik merupakan pilihan ideologis PDI-P yang sudah dinyatakan secara terbuka sejak partai ini dideklarasikan 18 tahun silam. Wong cilik menjadi landasan bagi PDI-P untuk membangun basis ideologi yang lebih jelas sehingga bisa diterima oleh masyarakat luas, memberikan arahan bagi kemajuan bangsa, dan dapat diimplementasikan dalam persoalan-persolan sehari-hari.

Melalui wong cilik, PDI-P ingin mewujudkan pandangannya mengenai kehidupan ideal rakyat kecil–mereka yang rentan terhadap penindasan–sebagai cita-cita kebangsaan, yang akan diwujudkan melalui pengorganisasian dan perjuangan rakyat untuk mencapai kekuasaan politik dan memengaruhi kebijakan dengan cara-cara damai, demokratis, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagi PDI-P, ideologi formal yang dianut adalah Pancasila 1 Juni 1945, sedangkan keberpihakan PDI-P kepada rakyat kecil kerap dinyatakan sebagai perwujudan idealisme politik yang berdasarkan prinsip-prinsip konstitusional. Taat konstitusi inilah yang membedakan PDI-P dengan PKI atau paham komunisme dalam mewujudkan cita-cita atau idealisme politik.

PDI-P ingin mewujudkan kesejahteraan wong cilik melalui pembuatan kebijakan yang dilakukan dengan cara-cara damai, demokratis, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebaliknya, PKI lebih memilih cara-cara yang revolusioner dengan gerakan massa demi menggapai cita-cita politik mereka.

(SULTANI)

Tagged as: , , , ,

Leave a Response

Before you post, please prove you are sentient.

What is 5 times 5?