ALETHEIA

Orbis non Sufficit

Teknologi dan Politik Identitas

Sebuah cerita menarik dipaparkan Francis Fukuyama dalam esainya ”Against Identity Politics”, yang dipublikasikan majalah ”Foreign Affairs” edisi September/Oktober 2018.

Cerita tersebut dinukilkan dari novel Snow Crash karangan Neil Stephenson yang terbit tahun 1992. Novel tersebut memperkenalkan konsep metaverse, sebuah ruang realitas virtual (maya) di mana manusia bisa berinteraksi dengan mesin atau manusia lain di dalamnya. Sifat virtual metaverse memungkinkan siapa pun bisa mengubah identitas atau menggunakan samaran (avatar) sekehendak hati.

Secara dramatis, AS digambarkan terpecah jadi beberapa burbclaves—bagian sub-urban yang didirikan untuk mengakomodasi penduduk berdasarkan ”identitasnya”—seperti New South Africa bagi yang berkecenderungan rasis, lengkap dengan simbol bendera konfederasinya. Ada juga burbclaves bernama Mr Lee’s Greater Hong Kong untuk para imigran China. Mobilitas penduduk antar-burbclaves memerlukan paspor dan visa.

Sudah 26 tahun berlalu sejak diterbitkan, secara umum gambaran dalam novel tersebut untungnya tidak—atau belum—jadi kenyataan. Sisi baik novel distopis, sebagaimana diyakini oleh Fukuyama, adalah ramalannya yang hampir mustahil menjadi kenyataan. Meski demikian, melalui kekuatan imajinasi yang memang sengaja dilebih-lebihkan, novel distopis sangat berperan untuk memberikan peringatan bagi khalayak.

Oleh karena itu, kita tidak perlu terlalu khawatir. Hanya saja, kita tetap perlu waspada karena bagaimanapun setting yang dipakai sebagai latar novel distopis tidak hanya berasal dari imajinasi semata, tetapi umumnya berangkat dari kecenderungan atas kondisi riil di masyarakat.

Sebagai contoh, metaverse, seperti yang diceritakan dalam novel Snow Crash, saat ini sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Metaverse mewujud dalam begitu banyak aplikasi media sosial yang tersedia dengan gratis dan sangat mudah diakses. Seiring pemakaiannya secara massal, banyak pengguna media sosial memakai identitas samaran dan melakukan pemalsuan sekehendak hati, persis yang digambarkan Stephenson.

Fragmentasi sosial

Dalam situasi tertentu, khususnya pada masa kontestasi politik, media sosial kerap dimanfaatkan sebagai arena pertarungan wacana. Sayangnya, di banyak kesempatan, pertarungan itu berubah jadi perang identitas yang berpotensi membelah masyarakat. Media sosial dan internet telah memfasilitasi munculnya komunitas tersegregasi yang bukan dipisahkan oleh pembatas fisik, tapi terkotakkan karena identitas kelompok.

Kondisi inilah yang menjadi keprihatinan beberapa penulis fiksi ber-genrecyberpunk seperti William Gibson dan Bruce Sterling serta Neil Stephenson. Melalui karyanya, mereka menyampaikan pesan bahwa bukanlah pemerintahan diktator sentralistik yang akan membahayakan masa depan. Tidak pula karena perluasan atau penciutan peran negara secara ekstrem. Akan tetapi, lebih karena tak terkendalinya fragmentasi sosial yang difasilitasi oleh internet.

Mengapa fragmentasi sosial bisa sedemikian marak dalam beberapa tahun belakangan, baik di tataran global maupun lokal-nasional? Ada dua poin yang mungkin bisa menjelaskan kondisi ini.

Pertama, secara substantif, sistem demokrasi yang dipraktikkan saat ini sehebat-hebatnya baru bisa berimbas pada penciptaan kesetaraan warga di depan hukum. Sistem ini, sebagaimana disinyalir Fukuyama, masih gagal dalam menciptakan kesetaraan sosial-ekonomi. Sistem ekonomi pasar yang dianut beberapa negara demokratis bahkan ikut memperlebar ketimpangan sosial-ekonomi.

Menguatnya ketimpangan sosial-ekonomi ini, sayangnya, kurang mendapatkan perhatian maksimal dari para elite. Belakangan, isu-isu sosial-ekonomi terkesan jarang diketengahkan, terpinggirkan oleh isu lain yang dipersepsikan mayoritas masyarakat kurang berdampak konkret bagi mereka.

Di beberapa negara Barat, isu-isu ”perifer” terkait multikulturalisme, imigran, feminisme, lingkungan, kaum difabel, dan LGBT-IQ lebih mewarnai diskursus politik. Sementara di lingkup nasional, wacana ”perifer” yang mendominasi seputar isu agama, nasionalisme, kebinekaan, dan terorisme.

Bagi mayoritas warga, isu-isu tersebut masih dianggap sebagai wacana elitis yang tidak menyentuh kebutuhan konkret mereka. Pada akhirnya, mayoritas warga merasa digiring untuk ”mengidentifikasi” dan mengelompokkan dirinya mengikuti gendang isu-isu ”perifer” yang sedang berkembang, di mana wacana tersebut umumnya berpotensi memfragmentasi.

Oleh karena itu, para elite bertanggung jawab menawarkan narasi kreatif yang menyentuh kebutuhan konkret mayoritas warga, seperti isu-isu terkait kebijakan sosial-ekonomi yang berkeadilan. Dalam konteks Indonesia, para elite perlu memastikan bahwa sila kelima Pancasila tidak menjadi ”yatim piatu”.

Memang tidak mudah merumuskan kebijakan semacam itu. Namun, diskursus atas isu-isu yang memiliki dampak perubahan sosial-ekonomi berskala luas, seperti akses pangan, perumahan, pendidikan, kesehatan, pertumbuhan lapangan kerja dan jaminan perlindungannya, perlu banyak disuarakan para elite. Jika tidak, isu-isu ”perifer” yang berpotensi memfragmentasi masyarakatlah yang akan mendominasi.

Kedua, secara teknis, teknologi media sosial telah menyediakan ruang pertarungan wacana, khususnya bagi isu-isu ”perifer” yang memfragmentasi. Munculnya buzzer profesional kian memperkeruh suasana perang wacana tersebut. Para buzzer pandai memainkan kondisi psikososial pengguna media sosial. Secara psikologis, manusia memiliki kecenderungan untuk mendukung sesuatu yang memang hanya ingin dia dukung, terutama saat sudah memiliki keberpihakan tertentu. Pendapat yang tidak sesuai dengan pandangannya akan direspons secara negatif.

Melalui metode tertentu, misalnya micro-targeting dan psikometri, pengguna media sosial dapat diarahkan untuk mendukung suatu isu. Saat seseorang mendukung sebuah pendapat, dia cenderung akan menyampaikan ke komunitasnya. Anggota komunitas dia anggap mendukung pendapat tersebut. Tindakan sejenis sangat mungkin pula dilakukan anggota komunitas lain, sebuah kondisi yang disebabkan oleh false-consensus effect. Akibatnya, isu tersebut menjadi viral dan akan dianggap sebagai pendapat umum.

Sampai sekarang belum ada resep mujarab untuk menangani masalah ini. Peran para influencer seperti media massa dan tokoh publik diperlukan untuk menyuarakan isu-isu ”sentral” semacam kebijakan sosial-ekonomi berkeadilan sebagai alternatif atas wacana ”perifer” yang memfragmentasi. (AGUNG FATWANTO)

Tagged as: ,

Leave a Response

Before you post, please prove you are sentient.

What is frozen water?