Kilas Korupsi dan Langkah Mahasiswa

Sudah bosan kiranya telinga kita mendengar tentang kata “korupsi”, sebuah kata yang mungkin membuat orang malas ketika membaca koran atau menonton berita di televisi. Negeri ini memang sedang dilanda banyak musibah, mulai dari bencana alam, kejahatan kriminal hingga kasus-kasus korupsi yang mengakibatkan kerugian bagi negara. Sejarah memang mencatat tentang perjuangan mahasiswa dalam memerangi ketidakadilan. Sejarah juga mencatat bahwa perjuangan bangsa Indonesia tidak bisa lepas dari mahasiswa dan dari pergerakan mahasiswa dan rakyat akan muncul tokoh dan pemimpin bangsa.

Gerakan dari mahasiswa dan rakyat atas penentangan kepemimpinan mantan Presiden Soeharto pada masa orde baru untuk mundur dari jabatan memang membuahkan hasil. Ini merupakan bentuk wujud nyata kepedulian dan kecintaan pemuda dan rakyat untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Jika ditarik ke masa sekarang ini maka terlihat dengan jelas bahwa rakyat tidak bisa lagi untuk dibohongi. Rakyat turut mempunyai andil dalam kesejahteraan dan kelangsungan suatu negara. Mahasiswa yang juga merupakan bagian dari rakyat yang tidak bisa dipisahkan dari setiap kejadian di negeri ini.

Beberapa ahli mendefinisakan arti kata korupsi sebagai berikut; Korupsi adalah perilaku menyimpang para pegawai pamong praja untuk memperoleh beberapa hal yang secara sosial dan atau menurut hukum dilarang (Quah, dalam Caiden,1982).

Korupsi menurut hukum positif (UU No 31 Tahun 1999 UU No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) adalah perbuatan setiap orang baik pemerintahan maupun swasta yang melanggar hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara.

Kilas Korupsi
Hal yang mungkin menjadi momok terberat di negeri ini adalah kasus korupsi yang tiada pernah kunjung sirna. Bermacam upaya telah dilakukan di Indonesia untuk memberantas korupsi, yang apabila disusun secara kronologis dari masa Sukarno hingga SBY, upaya-upaya tersebut adalah sebagai berikut (Suwitri,2007:35):
1. Pemberantasan korupsi di Indonesia sudah dimulai sejak masa pemerintahan orde lama (1945-1965), masa pemerintahan orde baru (1066-1998) sampai dengan orde reformasi (1998- sekarang). Cara pemberantasan korupsi yang dilakukan ke tiga (3) masa pemerintahan tersebut adalah membentuk Badan Anti Korupsi (Anti Corruption Agencies). Masa Pemerintahan Sukarno tahun 1960-an diterbitkan Undang-Undang Keadaan Bahaya dan membentuk Panitia Retooling Aparatur Negara (PARAN) untuk memberantas korupsi, diketuai oleh A.H.Nasution dengan beranggotakan Prof.M. Yamin dan Roeslan Abdulgani. Upaya ini gagal karena koruptor berlindung di bawah kekuasaan Sukarno. Upaya lain dilakukan dengan mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 275 Tahun 1963 yaitu pembentukan Operasi BUDHI diketuai kembali oleh A.H.Nasution dan dibantu Wiryono Prodjodikusumo. Tugas mereka membabat korupsi di BUMN terutama Pertamina. Tidak seorang koruptorpun dapat diseret ke pengadilan, namun berhasil menyelamatkan uang negara sebesar Rp. 11 milyar selama 3 bulan, sebelum akhirnya dibubarkan Presiden karena dianggap mengganggu prestise Presiden.
2. Masa pemerintahan Orde Baru, Suharto mengumumkan pemberantasan korupsi sampai ke akar-akarnya melalui pidato kenegaraan tanggal 16 Agustus 1967. Statemennya ditindaklanjuti dengan pembentukan Tim Pemberantasan Korupsi (TPK) dengan Jaksa Agung sebagai Ketua. Pelajar dan mahasiswa berdemo besarbesar tahun 1970 karena TPK dianggap gagal bekerja. Suharto kemudian membentuk KOMITE EMPAT yang beranggotakan antara lain H. A. Tjokoaminoto, namun gagal juga dan dibentuklah Operasi Tertib (OPSTIB) dipimpin langsung oleh Pangkopkamtib Laksmana Sudomo. OPSTIB banyak menemukan kasus korupsi dan berusaha menangkap para koruptor, namun akan terhenti ketika terbentur pada korupsi yang dilakukan kroni-kroni Suharto.
3. Pada masa Orde Reformasi tercatat fenomena menarik yaitu masa B.J. Habibie, tercatat paling banyak membentuk badan anti korupsi melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Bandan yang dibentuk adalah KPKPN, KPPU dan Komisi Ombudsman, namun ironisnya Jaksa Agung Andi Ghalib dikirimi ayam jago oleh para mahasiswa karena takutnya memberantas korupsi Suharto dan kronikroninya. Tatkala pembicaraan Andi Ghalib dan B.J. Habibie tentang pemberantasan korupsi terekam oleh ICW dalam hal ini Teten Masduki, Andi Ghalib sangat marah dan berjanji akan mengejarnya sampai ke liang kubur.
4. Masa Megawati, diselenggarakan Rapat Koordinasi Pengawasan Tingkat Nasional di Bali bulan Desember 2002. Dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdasarkan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 dan perangkat pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Mengikuti Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) Menentang Korupsi Tahun 2003 (United Nation Convention Against Corruption) dan Konvensi PBB tentang Kejahatan Lintas Batas Negara (United Nation on Transnational Organized Crime) untuk memajukan kerjasama internasional pemberantasan korupsi yang ditandatangani pada tanggal 18 Desember 2003.
5. Masa Susilo Bambang Yudhoyono, diterbitkannya Inpres No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pembentukan Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (RANPK) Tahun 2004-2009 sesuai Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004. Lima aturan SBY dalam memberantas korupsi adalah (Suwitri, 2007:35) antara lain; Proses hukum yang adil, Berpegang teguh pada asas praduga tak bersalah, Mencegah rumor yang justru akan menimbulkan hal-hal yang tidak dikehendaki, masyarakat luas yang ingin memberi informasi tentang korupsi, tidak dikaitkan dengan masalah politik atau dipolitisasi, Untuk kepentingan penyelidikan, tidak semua kasus korupsi dibuka ke publik.

Bibit-Bibit Korupsi Mahasiswa
Dalam menyikapi permasalahan korupsi di negeri ini mahasiswa harus menjadi salah satu penggerak pemberantasan korupsi. Ini merupakan wujud bukti masyarakat intelektual yang seyogyanya mengabdi untuk masyarakat. Menjadi penggerak tidak selalu harus dalam bentuk demonstrasi pada umumnya. Ada beberapa langkah nyata dan sederhana untuk mengaplikasikan diri menjadi penggerak dalam pemberantasan korupsi. Minimal di lingkungan sekitar kita bisa menjadi tempat yang benar-benar bersih dari praktek-praktek korupsi yang berbalut pendidikan.

Korupsi tidak hanya sebatas terlingkup dari segi dana atau satuan moneter keuangan. Krisis moralitas di kalangan pemuda, ketidaksiplinan pekerjaan, ketidaktepatan waktu juga merupakan suatu wujud dari penetrasi korupsi itu sendiri. Belajar memerangi korupsi haruslah berawal dari diri sendiri, dengan membiasakan hidup bersih dan beretika akan dapat membuat kita menjadi semakin bijak dalam menapaki hidup tanpa korupsi.

Mahasiswa dan pemuda tentu sadar akan pentingnya manajemen waktu. Baik dalam manajemen waktu dalam perkuliahan atau manajemen waktu dalam bekerja. Sering sekali dikedapati mahasiswa yang bolos dalam kuliah, datang terlambat, dan sepertinya ini sudah menjadi hal yang wajar dan dianggap biasa oleh beberapa mahasiswa. Namun, hal yang telah dianggap biasa ini sebenarnya telah muncul bibit korupsi dalam hal waktu. Tidak hanya mahasiswa, dosen pun juga melakukan hal yang sama. Saat waktu mengajar terjadi keterlambatan bahkan sering juga meniadakan kelas karena alasan kunjungan, kerjaan diluar, mengisi seminar dan lain-lain. Hal ini sebenarnya juga mengindikasikan pembelajaran yang secara tidak langsung kepada mahasiswa seakan-akan mengajak untuk “ayo korupsi waktu”.

Berbeda lagi tentang tugas-tugas atau tes semester di kalangan mahasiswa. Terkadang saat mendapati tugas-tugas mahasiswa cenderung untuk menundanya dengan alasan,”ah…masih lama…”. Hal ini tentu sudah muncul bibit korupsi akan waktu dan ketidakdisiplinan dalam menjalani tugas-tugas sebagai mahasiswa. Saat tes semester mahasiswa masih terbiasa untuk melakukan kegiatan sakral yang sudah menjadi tradisi, “mencontek”. Aktivitas ini memang kerap kali terjadi, dan jelas ini merupakan korupsi terhadap diri sendiri karena tidak percaya dengan kemampuan pribadi. Belum tentu benar juga jawaban dari hasil contekan yang diambil.

Absensi rutin setiap kelas juga merupakan sasaran empuk untuk melakukan korupsi di mahasiswa. Kebiaasaan “titip absen” kepada teman rasanya sudah menjadi hal biasa bagi mahasiswa. Namun, sadar atau tidak ini adalah wujud korupsi meski termasuk kategori yang kecil. Baik kecil atau besar, korupsi tetap merusak moralitas manusia dan menjadikan suatu kelompok dan pihak lain dirugikan baik secara moral maupun materiil.

Kegiatan kemahasiswaan kerap kali menjadi pasar empuk untuk korupsi. Ketika mahasiswa merencakan suatu kegiatan dengan menggunakan dana mahasiswa maka akan ada trik-trik tertentu agar kegiatan tersebut dalam berjalan dengan lancar dan mendapatkan keuntungan darinya. Oleh karena itu wajar jika sewaktu pengajuan anggaran di proposal ada pos-pos tertentu yang sengaja di “mark up”. Inilah beberapa cikal bakal korupsi yang jika tidak diberantas dari sekarang akan menjadi bom atom dikemudian hari.

Korupsi bukan masalah aparat-aparat pemerintah saja, korupsi adalah masalah yang kompleks dan hanya bisa dihilangkan dengan sikap jujur dari setiap manusia yang terlibat didalamnya. Baik dari segi aparat hukum, lembaga, badan, isntitusi, perbankan, perusahaan dan masyarakat harus mengedepankan kejujuran demi tercipta masyarakat yang berhati bersih dan bebas praktek-praktek korupsi. Pemberantasan korupsi harus berawal dari kesadaran diri.

Sumber :
Suwitri, Sri., 2007, “Pemberantasan Korupsi di Indonesia: Sebuah Upaya Reformasi
Birokrasi
”, DIALOGUE JIAKP, Vol. 4, No. 1, Januari 2007 : 23-41.
Risbiyantoro, Mohamad., “Peranan Mahasiswa Dalam Memerangi Korupsi”, Sosialisasi
Anti Korupsi BPKP tahun 2005.
Komisi Pemberantasan Korupsi, “Definisi Korupsi Menurut Perspektif Hukum dan E
Annoucement untuk Tata Kelola Pemerintahan yang lebih Terbuka, Transparan,
dan Akuntabel

About arief eka setiawan

Arief Eka Setiawan, anak pertama dari dua bersaudara. Lahir dari keluarga sederhana dengan latar belakang militer, TNI-AD. Menempuh pendidikan dari SD hingga Sarjana di Salatiga, Jawa Tengah. Lulus dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga pada tahun 2011. Memulai karir di PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Papua pada 2 Januari 2012. Tugas pertama dipercayakan sebagai Pelaksana Administrasi Samsat Kaimana dari Januari 2012 sampai Februari 2013. Menginjak bulan Maret 2013 dipindah ke Kantor Cabang di Jayapura sebagai Pelaksana Samsat Mobil hingga bulan Januari 2014 dan sekarang dipercayakan menjabat Pelaksana Administrasi Iuran Wajib.
This entry was posted in pengetahuan and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Before you post, please prove you are sentient.

What is 6 * 2?