HANYA MANUSIA – Hendra Blog

Sebuah Catatan dari Setitik Keniscayaan

Sisi Lain dari Kompleksitas HAK MEMILIH

4466 1044327002129 1644249644 114340 2901746 n 300x225 Sisi Lain dari Kompleksitas HAK MEMILIHKini, tinggal berapa bulan lagi, berapa hari lagi dan berapa detik lagi, kita semua dihadapkan dengan sebuah momen yang cukup penting buat kabupaten tercinta ini yakni pesta demokrasi bertajuk PILKADA CABUP DAN CAWABUP KABUPATEN KABUPATEN KETAPANG 2010 yang rencananya menurut jadwal dari KPU Daerah pada tgl 19 Mei 2010 mendatang. Pertanyaannya, sudah siapkah kita sebagai masyarakat menggunakan “HAK PILIH” utk memilih calon2 pemimpin daerah ini yg kira-kira sesuai dengan tuntutan dan aspirasi masyarakat. Di sisi lain, di sini saya mencoba menangkap sedikit urgensinya. Ada 2 kata yg sangat antagonis yakni MEMILIH ATAU TIDAK MEMILIH. Sebuah pilihankan tentunya…hehehe

Saya coba memakai analogi di bawah ini ;
Andaikan ada permintaan ini: kamu harus memilih 1 buah kue dari 1 piring yang berisi satu jenis kue, 2 kue yang sama, 2 kue yang berbeda dan bermacam jenis kue. Mana yang lebih asyik? Kalau jawaban kamu yang asyik adalah memilih dari piring dengan banyak jenis kue, tentu itu jawaban itu normal. Namun pertanyaan berikut: Benarkah mudah untuk memilih satu buah (ingat satu saja) kue dari begitu banyak pilihan? Saya kok tidak yakin.

Pernahkah kamu berbelanja pakaian dan mendapatkan pilihan begitu banyak, entah itu bagus semua atau jelek semua, dan kamu sulit menentukan pilihan, apalagi karena bugjet terbatas. Pusing?

Kalau sudah demikian, apakah kita seharusnya bersyukur karena memiliki hak untuk memilih? Syukur-syukur kalau semua calon yang tertulis di kertas suara adalah orang-orang hebat, baik, jujur, pekerja keras dan mau memikirkan rakyat kecil, sehingga kesulitan kita adalah mencari yang terbaik di antara yang baik. Lha kalau semua jelek (kok pesimistis, skeptis sih)?

Bagaimana dengan hak untuk tidak memilih. Toh itu bagian dari pilihan? Nah, ini bukti lain dari kedaulatan seorang manusia merdeka. Bebas memilih untuk tidak memilih.

Tapi jangan lupa, setiap pilihan kita ada konsekuensinya.

 

You can leave a response, or trackback from your own site.

5 Responses to “Sisi Lain dari Kompleksitas HAK MEMILIH”

  1. Rahman Wahyu says:

    Pertama: kalau pilihan tersedia yang baik dan baik, kita pilih yg terbaik. Sekalipun belum tentu baik terus setelah dia terpilih.
    Kedua: kalau yg ada baik dan buruk, tentu kita pilih yg baik. Kalau ini silakan kampanyekan wajib hukumnya memilih.
    Ketiga: kalau yang tersedia calonnya buruk dan buruk; kita pilih yg kurang buruk. Sialnya, kalau dia terpilih dan buruk nantinya; dia bakal cuci tangan: siapa suruh pilih saya. Lha wong memang akan ada yg terpilih.
    Jadi perlu juga sosialisasi pilihan untuk tidak memilih. Supaya siburuk tadi tahu diri, bahwa masih lebih banyak rakyat yang tidak memilih dia (setelah ditambah dgn yg tdk menggunakan hak pilih).
    He..he , ternyata lagi2 perlu juga orang yang keempat ya mz Hen.
    Salam blogger di topic ini. Rahman Wahyu

  2. hendra says:

    Wah,,,,,,Mz rahman taraf pemikirannya sudah sedemikian meluas….hehehe
    Ya, berbagai kemungkinan karakteristik antara baik, cukup baik, cukup dan atau buruk itu bisa terjadi.
    Semuanya itu merupakan pilihan tp terkadang pilihan ada yg dilematis,inilah dialektikanya Mz Rahman.
    Mengenai sosialisasi utk tidak memilih, memang penuh dialektis, ada yg setuju, ada yg tidak. Soal disosialisasikan, saya kembalikan lg ke pribadi masing2 utk mengaplikasikan haknya secara sadar dan manusiawi. Tentunya, kadarnya tetap berpedoman bhwa hak itu tetap menghormati serta tidak merugikan hak orang lain pula. Bukan begitukan Mz Rahman…..heheheh
    (maaf baru blz kommentnya)
    Oke,,,,,salam blogger juga Mz Rahman

  3. rahman wahyu says:

    ANDA(I) PADA SEBUAH SISTEM PEMILIHAN

    Hallo mz Hen!
    Ketemu lagi nih. Saya pilih comment di topik ini dulu. Kebetulan baru saja menyimak ‘Dibalik Langit Berita’ nya TV One, dengan topik: ramai-ramainya artis hijrah ke politik.
    Modalnya jelas popularitas. Artis sih sah-sah saja ingin jadi pemimpin yang bisa menunjukkan keterandalannya kalau terpilih. Dan mereka2 yg sudah jadi (Dede Yusup, Rano Karno, Dicky Chandra, dll) harus berjuang keras membuktikan dirinya, sekaligus melempangkan jalan teman2nya yang ‘mengekor’ dari belakang.
    Tapi kalau faktor keterdikenalan yang jadi andalan,lalu apa bedanya dengan mereka siduit banyak yang memainkan jurus ‘money politik’nya. Lalu ditambah dengan: menjadi calon ‘tidak harus sarjana’nya Megakarti, ‘tidak harus sehat jasmani’nya Gus Pur, ‘tidak harus bersih dari masa lalu’nya (?), dll, dsb, pada akhirnya demokrasi kita bermuara dan serahkan pada “ Biarkan Rakyat Memilih!”
    Rakyat yang bagaimana? Rakyat yang kita ‘pede’kan dengan : sekarang sudah pintar, tidak bisa dibodohi; di tengah sikap pragmatisme hidup dengan segala persoalan dan kesulitannya. Belum lagi ditambah dengan aneka jumplaitan penyimpangan, pelangggaran, penggiringan, pemaksaan dan penggelembungan dalam pemilu(kada).
    Saya membayangkan suatu sistem demokrasi pemilihan di mana negara memberikan anggaran finansial dan fasilitas sosialisasi yang sama kepada setiap calon. Meminimalisir setiap penyimpangan dan pelanggaran, memastikan diterapkannya sanksi tegas. Dikampanyekannya slogannya Bimbo: “Ambil Uang Mereka Tapi Jangan Pilih Mereka (supaya sedikit saja yg sampai pada mereka yang masih ‘bodoh’). Tambah lagi: Uang Yang Mereka Hamburkan Ke Kita, Uang Itu Pula Yang Akan Mereka Ambil Lebih Banyak Dari Kita (sesaat setelah terpilih).
    Dan masih banyak lagi kiat sistem, sebanyak yang bisa ditawarkan orang2 cerdas kita yang terpendam di negeri ini. Hanya mungkin bukan mereka yang sedang bercokol di gedung dewan dengan cuma sampai di sidang paripurnanya.
    Belum lagi kita kritisi sistem motifnya orang yang terpilih(jadi bupati, gubernur, menteri, presiden). Ada apa di sana? Benarkah menunggu atau diciptakan pengabdian dan semua yang baik-baik? Dan bukan konspirasi kekuasaan, penyimpangan, manipulasi, dominasi, korupsi, kolusi, nepotisi. Kenapa kita tidak coba memahami situasi salah itu daripada keseringan
    menyalahkan. Berjuang menggolkan sistem yang baik, biarpun baru cuma: memaksa UU mundurnya seseorang yang terpilih/dipilih, dari ketua atau pengurus partainya demi menjadi pemimpin sejati semua rakyat termasuk yg tidak memilih dia.
    Banyak lagi. Cuma sampai di situ dulu , untuk memberikan kesempatan pemikiran datang dari orang lain; barangkali berikutnya dari mz Hendra. Hayo!
    Salam blogger! Rahman Wahyu. Gtlo. 5 April 2010

  4. hendra says:

    Salam jumpa lagi Mz Rahman….
    Semoga bisa dipahami apabila dlm membalaz komen ini tidak selaras dgn apa yg Mz Rahman tanyakan….hehehehe
    Menurut saya, secara teoritis dalam konteks demokrasi memang kunci utamanya ada pada bagaimana mekanisme dan prosedur utk mengatasi konflik. Secara struktural,sistem politik demokrasi “dijanjikan“ menyediakan dan mengatur sekaligus menyalurkan konflik sehingga mengkristal dlm bentuk konsensus yg sifatnya kolektif kolegial. Ya, kesempatan politik serta kesempatan ekonomi bagi tiap individu yg dijamin oleh hukum. Idealnya, demokrasi memperkenankan adanya kompetisi dan partisipasi politik yg terbuka. Karena apa?Karena di situ ada mekanisme kontrol. Selanjutnya, kontrol dr mana?yakni legitimasi yg diatur dlm konstitusi (UUD). Artinya itu kekuasaan dipilih berdasarkan pd pilihan rakyat yg diatur scr konstitusional. Berawal dr keberadaan rakyat sbg kekuatan civil society sgt diharapkan menjadi penyeimbang sekaligus kontrol bagi dominasi kekuasaan negara. Apa hakekatnya?ya, lewat pendidikan politik yg sifatnya ideologis, filosofis, reflektif dan kultural serta advokatif dlm upaya penyemaian demokratisasi. Nah, ke arah mana sistem demokrasi di Indonesia selama ini dijalankan? Bagaimana kontrolnya? Efektif dan berhasilkah (tepatnya utk mengatakan itu sempurna dr implementasinya;jika merasa itu sudah puas bagi kemaslahatan rakyatnya)? Banyak sekali konsep demokrasi yg berkembang di dunia sesuai dgn dialektikanya (termasuk soal periodisasi waktu terbentuknya demokrasi baik di negara2 maju maupun negara berkembang sprti di negeri ini). Secara subyektif, asumsi saya bhwa konsep politik di negeri tercinta ini lebih kpd masalah yg prinsipiil tp sempit (dan semu), bukan persoalan ideologis. Kalangan elit politik (calon berkuasa baru semisal artis juga atau siapapun itu) mengagungkan sistem demokrasi sbg intrumen terciptanya kekuasaan negara. Kekuasaan dan atau permainan??Mungkin lebih tepatnya saya menyebut kekuasaan oligarkhi (baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif). Di sinilah kekuasaan itu dilematis utk kemudian bersinggungan antara hukum akumulasi modal dgn hukum bagi terselenggara demokrasi. Problemnya bisa salah satunya yg cukup fundamental adalah apakah memang “hak“ yg sama juga berlaku bagi kompetisi politik dlm pemilu?Ongkos yg tidak sedikit dlm persaingan politik (pemilu) mau tidak mau mengikuti prinsip dan mekanisme akumulasi modal (pasar). Inilah yg melembaga dlm tatanan ketatanegaran di negeri ini. Sesuatu yg utopis dari kesahihan sistem demokrasi itu sendiri??Semudah itukah kesadaran demokrasi yg sesungguhnya terbentuk??Lagi-lagi saya mengatakan, it‘s liberal system. William (dlm TABIR POLITIK GLOBALISASI, 2003) berpendapat bhw pemerintahan sekarang (terlebih khususnya di Indonesia) telah dirasuki oleh suatu pemahaman liberal tentang kebutuhan utk merubah masyarakat dan politik demi menjadikan pasar berfungsi scr lebih efisien. Pasar yg semula diupayakan utk “kebal“ dr campur tangan politik tetapi lama kelamaan diadopsi menjadi kekuatan yg mengintervensi semua pengambilan putusan serta penetapan kebijakan politik. Dengan mengatasnamakan pembangunankah? Pembangunan seprti apa?Lalu bagaimana dgn pertanggungjwaban kepada publik?Sampai ke mana akar persoalan demokrasi itu berlanjut dan bagaimana secara das sollen memahami ini?Ada yg bisa menjawab???
    Terlalu banyak aktor kepentingan yg bermain di dalamnya (apalagi kalau dimasuki oleh aktor/aktris “asli“) utk hanya sekedar memaknai konsep demokrasi secara eksklusif dan individualistik. Kepentingan para borjuasi, kepentingan antek2 profesional politik termasuk para kaum elitis, kepentingan penguasa pasar serta kepentingan penguasa (negara). Masih terlalu sibukkah utk mengurus perut? Lho? Di mana kepentingan rakyat? Apakah rakyat kita sudah pintar? Bagaimana aksinya? Atau cuma diam di tengah glamornya iklim demokrasi dewasa ini?
    Demokrasi adalah konsep yg memerlukan uji lapangan scr kontiyu. Jadi bukan hny sekedar mitos utopisnya saja. Bukan soal fasilitas demokrasi itu sendiri tp apakah bisa menjangkau atau tidak terhadap akses kebutuhan2 konkret rakyat. Ya, dimulai dari makna dan fungsi pendidikan politik itu sendiri dlm tataran konteks demokrasi sesungguhnya. Pembelajaran ini tentu pastinya memerlukan proses. Proses pendidikan politik adalah aktivitas yang berorientasi jangka panjang, sistematik, rasional, dan kritis. Reproduksi dari pendidikan politik berarti melahirkan masyarakat warga yang kritis, terorganisir, menghormati hukum, bervisi jauh, evaluatif terhadap kebijakan publik serta bisa mensyaratkan unsur-unsur bernuansa moral demi keberlangsungan suatu sistem (negara). Ya, semua itu adalah proses belajar. Proses belajar dengan menemukan, akan terus memberikan gerakan otak untuk mencari hal yang baru, untuk sesuatu yang lebih baik bagi kehidupan. Bukan semata untuk menjadi robot intelektual yang kemudian menerima sistem yang tengah stabil, yang ketika sistem mengalami guncangan, maka berlarianlah semuanya mencari tempat perlindungan yang aman. Lantas, bagaimana memulainya? Belajar politik bisa dimulai sejak berusia dini. Melalui pendidikan formal, mulai dari belajar melihat dan membentuk rukun tetangga, membangun kelurahan dan kecamatan, membentuk kota, mengembangkan provinsi, membangun negara, hingga merundingkan sistem antar negara di dunia serta dapat mengisi ruang-ruang kualitas politik anak negeri. Pembelajaran ilmu-ilmu dasar seperti aritmatika, logika, ekologi, akuntansi, ekonomi koperasi, moneter, sosiologi, kesejarahan hingga beragam pengetahuan dasar lainnya dapat diberikan dalam bentuk ruang-ruang dimensi sosial kehidupan. Sebuah sistem pendidikan yang mencerdaskan bagi keberlanjutan kehidupan dalam sebuah keadilan dan kesejahteraan bersama ibarat contradictio in terminis. Inilah dialektika Mz Rahman. Semoga bisa diterima kita semua yg (tak bisa dipungkiri) bergelut dlm sistem yg demikian adanya. Salam Perubahan.

Leave a Reply

Before you post, please prove you are sentient.

What is the outer covering of a tree?