HANYA MANUSIA – Hendra Blog

Sebuah Catatan dari Setitik Keniscayaan

Archive for March 7th, 2010

CARA MUDAH MEMPELAJARI SUATU UNDANG-UNDANG

Dalam perspektif hukum positif, undang-undang merupakan perangkat normatif yang merepresentasikan jiwa dan nilai-nilai sosial dan hukum dalam masyarakat. Undang-undang adalah perangkat hukum yang mengatur pelaksanaan kegiatan-kegiatan kenegaraan, mengatur sinergitas antar lembaga-lembaga negara, filter dalam dinamika politik, mengatur dinamika kemasyarakatan, sekaligus sebagai sistem nilai yang harus dijiwai dan diimplementasikan oleh setiap warga negara. Di Indonesia, hampir tak terhitung lagi berapa jumlah undang-undang yang dibuat dan disahkan setiap tahunnya sehingga dalam hal ini, rasanya kesan yang patut digambarkan bahwa negara ini  menjadi negara perundangan terlepas dari predikatnya sebagai negara hukum selama ini. Sebagai catatan, Indonesia adalah salah satu negara dengan produk undang-undang terbanyak di dunia(www.unsrat.ac.id).

Penyebarluasan undang-undang yang telah disahkan dan diundangkan dapat diakses melalui berbagi media, baik media cetak maupun media elektronik.  Nah, di sini saya akan mencoba membahas bagaimana tahap-tahap  mempelajari undang-undang itu sendiri secara singkat. Perlu diketahui bersama bahwa mempelajari undang-undang itu dirasa cukup penting dalam melihat apakah penerapan undang-undang itu sudah teraplikasi dengan benar atau tidak. Setidaknya, di bawah ini secara umum saya jabarkan dengan ringkas mengenai teknik menganalisa suatu perundang-undangan yang berlaku, antara lain:

  1. Ketahui apa yang diatur oleh Peraturan Perundang-undangan tersebut. Dari judulnya peraturan itu kita sudah mengetahuinya. Apa yang mau diaturnya akan beda, bila judulnya berbeda. Misalnya, judul “Undang-undang tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah”, berbeda dengan “Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah”
  2. Baca lebih dulu bagian PENJELASAN UMUM. Dalam penjelasan umum ini terkandung maksud kehadiran peraturan per-UU-an ini. Baik  yang juga terkait dengan peraturam Perundang-undangan yang lebih tinggi dan yang sederajat dengannya, maupun dengan konteks sosial politik ekonomi di mana hukum ini diperlukan kehadirannya. Temukan garis politik (terkandung dalam asas-asas yang dianutnya) dan tema-tema pokok dari peraturan Perundang-undangan ini. Cari pasal-pasal yang penting, baca baik-baik sesuai dengan tema-tema pokok tersebut.
  3. Ketika ditemukan peristilahan yang kurang jelas, bacalah pasal 1 peraturan Perundang-undangan tersebut yang memuat pengertian-pengertian.
  4. Barulah baca seluruh pasal secara berurutan, agar bacaan kita bisa “menyapu” semua isinya.
  5. Lakukan kritik dan pujian terhadap undang-undang itu sebagai produk hukum, dengan menggunakan sebagai rujukan sumber-sumber sebagai berikut :
  • Konstitusi (undang-undang dasar)
  • Perjanjian Internasional (kalau ada)
  • Berkenaan dengan undang-undang yang bersifat sektoral, maka harus dilihat keterkaitannya dengan Undang-undang sektor lainnya. Misalnya UU Kehutanan harus dilihat keterkaitannya dengan UU Pertambangan, UU Pertanahan, dan lain sebagainya.
  • Kepentingan-kepentingan siapa yang hendak dilindungi dan difasilitasi produk undang-undang tersebut.
  • Hak atau kepentingan segolongan masyarakat yang dikesampingkan dan/atau diutamakan oleh produk undang-undang tersebut.

Nah, mudah-mudahan bisa dipelajari dan dipahami ya. Terima kasih.

terminal1 ANALISIS PERDA KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 14 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI TERMINAL SEBAGAI PRODUK HUKUM DAERAHPENGERTIAN RETRIBUSI

Menurut Suparmoko, pengertian retribusi secara umum adalah suatu pembayaran dari rakyat kepada negara di mana dapat terlihat adanya hubungan antara balas jasa yang langsung diterima dengan adanya pembayaran retribusi tersebut. Kemudian Rochmat memberikan pengertian bahwa retribusi itu adalah pembayaran-pembayaran kepada negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa negara (Rochmat Soemitro dalam Kaho 1991 : 151). Selanjutnya menurut Syamsi, retribusi adalah iuran dari masyarakat tertentu (orang-orang tertentu) berdasarkan peraturan pemerintah yang prestasinya ditujukan secara langsung, tetapi pelaksanaannya dapat dipaksakan meskipun tidak mutlak (Syamsi : 1988:87). Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa retribusi adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap orang yang menggunakan jasa yang disediakan oleh pemerintah dengan adanya kontra prestasi secara langsung yang diterima masyarakat pengguna jasa dimaksud.

  • PENYELENGGARAAN RETRIBUSI DAERAH

UU No.18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000 yang kemudian dispesifikasikan ke dalam PP No. 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, merupakan salah satu intrumen di dalam era otonomi dewasa ini. Menurut PP tersebut, yang dimaksud dengan Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentuyang khusus disediakan dan / diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi Daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah merupakan unsure yang penting dalam memberikan kontribusinya pendapatan asli daerah setelah pajak daerah. Adapun jenis retribusi daerah yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat digolongkan antara lain retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, retribusi perijinan tertentu.

Jika melihat ketiga penggolongan jenis retribusi tadi, maka sesuai dengan PP tersebut, maka Retribusi Terminal dapat dikategorikan ke dalam jenis retribusi jasa usaha. Adapun pengertian retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

  • IMPLEMENTASI DARI PERDA BANYUMAS TENTANG RETRIBUSI TERMINAL SERTA DAMPAK SOSIAL BAGI MASYARAKAT SEBAGAI PENGGUNANYA

Implikasi dari Peraturan Daerah No. 14 Tahun 2005 Kabupaten Banyumas tentang Retribusi Terminal memang secara konseptual  bisa memberikan kontribusi langsung baik pemerintah maupun masyarakat yang menggunakan jasa tersebut. Dari substansi-substansinya, di situ dijelaskan secara gamblang mengenai proses penyelenggaraannya dari mulai pengertian- pengertian retribusi secara khusus, siapa subyek/obyek wajib retribusi, hal-hal yang prinsipiil, proses administrasinya, adanya sanksi-sanksi baik yang bersifat administratif maupun ketentuan pidananya, serta bagaimana pelaksanan dan pengawasan dari Perda ini.

Memang bagi Pemerintah Kabupaten Banyumas, sektor Retribusi Terminal termasuk salah satu omzet penerimaan yang cukup lumayan untuk dapat ditingkatkan bagi pemasukan pendapatan asli daerah. Dari segi penerapannya, adanya aturan ini memberikan kemudahan bagi masyarakat pengguna jasa terminal untuk mengembangkan usahanya di samping fungsi terminal sebagai sarana prasarana transportasi bagi kendaraan umum. Adanya berbagai fasilitas-fasilitas sebagai unsur penunjang tentunya semakin memudahkan masyarakat di dalam penggunaannya. Di sini akan coba disinggung mengenai peranan dari Perda ini dalam masyarakat yang dilihat dari dua sisi yaitu secara konseptual dan bagaimana dampak sosialnya.

Secara subtansial, di dalam Perda ini ternyata masih bisa dilihat ada dualisme istilah, seperti apa yang dimaksud wajib retribusi dalam Bab I Pasal 1 ayat 16 (Ketentuan Umum) dengan arti wajib retribusi yang terletak dalam Pasal 4 (Bab II). Secara sekilas, tidak ada perbedaan mendasar tapi yang bisa digarisbawahi adalah penempatan kedua arti tadi. Jadi apakah perlu diartikan lagi dan dirumuskan secara gamblang padahal dalam Ketentuan Umumnya sudah ada pengistilahan dengan jelas?Selain itu juga penempatan istilah-istilah lainnya juag perlu diperhatikan mengingat sesungguhnya fungsi daripada Ketentuan Umum ditinjau dari konsep dan teori perundang-undangan menurut Prof. Soehino.Seperti misalnya, setelah istilah mengenai retribusi jasa usaha tidak berurutan dan kemudian malah dilanjutkan dengan istilah terminal. Seharusnya selepas pengartian tadi, maka yang dapat digolongkan dalam retribusi jasa usaha apakah termasuk retribusi terminal. Memang dalam bab berikutnya di situ dijelaskan tentang penggolongan tersebut (Bab III, pasal 5) akan tetapi karena perda ini sifatnya spesifik jadi kenapa tidak diletakkan di dalam Ketentuan Umum tadi? Ini merupakan retorika demokrasi entah itu benar/salah, bagaimana seharusnya ketika konsep perundangan yang baku coba diterapkan terutama dalam pembuatan peraturan daerah.

Mengenai dampak sosial yang ditimbulkan, ada suatu pertanyaan, sejauh mana efektivitas dari Perda ini ketika ia berperan di dalam masyarakat sebagai penggunanya?Jika melihat fungsi terminal secara keseluruhan terutama merujuk di dalam pengertian terminal itu sendiri sesuai dengan pasal 1 ayat 8 adalah “Terminal adalah Prasarana transportasi jalan untuk keperluan menaikkan san menurunkan orang dan/atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum, beserta segala fasilitas perlengkapannya yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan trasportasi“, ini akan jelas bahwa fungsinya sebagai jaringan/penghubung transportasi antar daerah baik yang ada di dalam kota/kabupaten maupun untuk luar daerah itu. Menariknya, di sini ada suatu anggapan negatif dari masyarakat tentang arti penting dari fungsi terminal. Persepsi ini bukan tanpa alasan. Realitanya, pernah terjadi beberapa kasus khususnya kejahatan yang terjadi di terminal. Seolah bahwa terminal adalah tempat di mana adanya kejahatan dengan model dan modus yang beragam karena aktivitas terminal yang merupakan salah satu jantung lalu lintas di darat yang dilalui oleh setengah masyarakat daerah yang bersangkutan baik yang bepergian maupun yang datang. Terutama apabila menjelang musim lebaran tiba, arus mudik penumpang yang terjadi cenderung signifikan dan membludak tanpa hentinya. Selain itu, sebagian masyarakat juga dipusingkan dengan adanya tarif liar yang tidak sesuai dengan aturan pemerintah khususnya mengenai fasilitas-fasilitas penunjang yang ada di terminal. Salah satu contoh adalah misalnya, mengenai tarif penggunaan WC/kamar mandi oleh pihak ketiga. Biaya yang ditarik pengelola melebihi ketentuan Perda No 14 Tahun 2005. Ketentuan tentang hal itu tercantum dalam Bab II tentang Nama, Objek dan Subjek Retribusi, Pasal 3 ayat 2 huruf b poin 4. Disebutkan dalam lampiran Perda, tarif retribusi buang air kecil Rp 500,- mandi/buang air besar Rp 1.000,-. Tetapi kenyataannya, malah oleh pihak ketiga tadi malah memungut tarif melebihi apa yang menjadi ketentuan tadi. Jelas ini sebuah pelanggaran dan juga kinerja dari para pengelola terminal yang kurang maksimal. Persoalan ini terkait lagi bagaimana sebenarnya kualitas pelayanan yang diberikan oleh pihak pengelola jasa dalam mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan seperti contoh-contoh tadi.

Pakar transportasi dari ITB Bandung, Achtiar Budi (2004) dalam Transportasi Publik dan Layanan Terminal menyebutkan bahwa terminal di negara miskin dan berkembang, termasuk di Indonesia, belum dikelola secara profesional. Dari 2633 terminal berbagai skala yang tersebar di seluruh Indonesia, hanya 3%-nya yang masuk kategori terminal dengan kinerja pelayanan standar nasional dan belum satu pun (alias 0%) terminal di Indonesia yang berstandar internasional. Karena realitas itu, wajar ketika Badan Otonom Perdagangan dan Transportasi Amerika (OTTB), di samping menilai kualitas terburuk pelabuhan di Indonesia, juga memasukkan Indonesia sebagai negara dengan kualitas pengelolaan terminal paling buruk di dunia, (Herald Tribune, 2 September 2007).

Dari data-data tadi, kembali lagi ke permasalahan semula, bagaimana sebenarnya upaya-upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memaksimalkan peranannya di dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat secara kompherensif dengan Perda sebagai payung atau instrumennya. Kembali lagi ke pengertian retribusi  yang menghendaki adanya korelasi langsung antara pihak pengelola jasa dengan masyarakat sebagai pengguna dari jasa tadi. Indikatornya adalah pelayanan yang baik dan maksimal dari pihak pengelola jasa serta masyarakat juga berkewajiban untuk memenuhi dengan membayar biaya retribusi sesuai aturan sebagai bentuk pelayanan tadi. Semoga.

*Artikel ini dipublikasikan di MAJALAH CAKRAWALA HUKUM Vol. 4 Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Purwokerto tahun 2008

Skripsi bisa diartikan sebagai karangan ilmiah baik bentuknya penelitian lapangan maupun studi pustaka yang diwajibkan sebagai bagian dari persyaratan pendidikan akademis. Buat sebagian mahasiswa, skripsi adalah sesuatu yang lumrah. Membuat skripsi adalah salah satu syarat yang harus dipenuhi sebagai bagian untuk mendapatkan gelar sarjana (S1).Tahapan menulis skripsi secara umum mulai dari tahap persiapan/praskripsi, pemilihan dosen pembimbing skripsi, bagaimana formatnya, tahap presentasi ujian skripsi serta kegiatan pasca skripsi. Di sini, saya cuma memfokuskan tentang bagaimana membuat format yang baku atau isi dari skripsi itu sendiri.

Setiap fakultas/universitas biasanya sudah menerbitkan acuan/pedoman penulisan hasil penelitian yang baku. Mulai dari penyusunan konten, tebal halaman, jenis kertas dan sampul, hingga ukuran/jenis huruf dan spasi yang digunakan. Akan tetapi, secara umum format hasil penelitian dibagi ke dalam beberapa bagian sebagai berikut:

  • Pendahuluan. Bagian pertama ini menjelaskan tentang isu penelitian, motivasi yang melandasi penelitian tersebut dilakukan, tujuan yang diharapkan dapat tercapai melalui penelitian ini, dan kontribusi yang akan diberikan dari penelitian ini.
  • Pengkajian Teori & Pengembangan Hipotesis. Setelah latar belakang penelitian dipaparkan jelas di bab pertama, kemudian dilanjutkan dengan kaji teori dan pengembangan hipotesis. Pastikan bahwa bagian ini align juga dengan bagian sebelumnya. Mengingat banyak juga mahasiswa yang “gagal” menyusun alignment ini. Akibatnya, skripsinya terasa kurang make sense dan nggak nyambung.
  • Metodologi Penelitian. Berisi penjelasan tentang data yang digunakan, pemodelan empiris yang dipakai, tipe dan rancangan sampel, bagaimana menyeleksi data dan karakter data yang digunakan, model penelitian yang diacu, dan sebagainya.
  • Hasil Penelitian. Bagian ini memaparkan hasil pengujian hipotesis, biasanya meliputi hasil pengolahan secara statistik, pengujian validitas dan reliabilitas, dan diterima/tidaknya hipotesis yang diajukan.
  • Penutup. Berisi ringkasan, simpulan, diskusi, keterbatasan, dan saran. Hasil penelitian harus disarikan dan didiskusikan mengapa hasil yang diperoleh begini dan begitu. Anda juga harus menyimpulkan keberhasilan tujuan riset yang dapat dicapai, manakah hipotesis yang didukung/ditolak, keterbatasan apa saja yang mengganggu, juga saran-saran untuk penelitian mendatang akibat dari keterbatasan yang dijumpai pada penelitian ini.

Nah, dengan melihat pembuatan format penulisan skripsi di atas setidak-tidaknya menurut saya, ragam formatnya nantinya dievaluasi lagi dengan memperhatikan aspek-aspek proof-reading dan peer-review. Proof-reading dilakukan untuk memastikan tidak ada kesalahan tulis  maupun ketidaksesuaian tata letak penulisan skripsi. Peer-review dilakukan untuk mendapatkan second opinion dari pihak lain yang kompeten. Bisa melalui dosen yang anda kenal baik (meski bukan dosen pembimbing anda), kakak kelas/senior anda, teman-teman anda yang dirasa kompeten, atau keluarga/orang tua (apabila latar belakang pendidikannya serupa dengan anda). Sekian dulu tips sederhana tentang bagaimana membuat format penulisan skripsi yang baku/umum. Mudah-mudahan ini bisa membantu anda di sini. Salam