HANYA MANUSIA – Hendra Blog

Sebuah Catatan dari Setitik Keniscayaan

Archive for March 15th, 2010

kebun tembakau 300x223 SUASANA KEBATINAN ADANYA RPP TEMBAKAU; SUATU TINJAUAN SINGKAT MENGENAI PENGARUH DIMENSIONAL TERHADAP SALAH SATU KEBIJAKAN PRIORITAS PROLEGNAS 2010 TENTANG PENGENDALIAN TEMBAKAU DI INDONESIA (Part 1)Baru-baru ini sekitar dua minggu yang lalu di Jakarta(01/03/2010), sedikitnya ada sekitar 4.000  petani tembakau di sejumlah kabupaten/kota di Jawa Tengah rencananya akan berunjuk rasa menolak Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pengendalian Dampak Tembakau di DPR RI serta beberapa kantor kementrian negara yang terkait. Para petani tembakau ini memprotes  untuk menyatakan ketidaksetujuan atas Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Tembakau serta menolak ratifikasi perjanjian internasional FCTC karena mereka khawatir ini akan mengganggu kehidupan mereka. Melihat kenyataan tersebut, dapat dikatakan bahwa eksistensi industri tembakau di negeri ini mempunyai dimensi kepentingan yang sangat luas, mungkin nyaris tak terbatas. Bagaimana tidak, sektor ekonomi, keuangan, sosial, seni dan budaya, pendidikan, olahraga, dan politikpun tidak akan menggeliat jika tidak disentuh oleh industri ini. Jalannya roda pemerintah inipun amat bergantung pada injeksi yang dihasilkan oleh salah satu industri manufaktur terbesar nasional itu. Situasi inilah menurut saya menjadi dilematis. Dikatakan seperti itu karena pengaturan RPP ini di satu sisi dimaksudkan untuk menyelamatkan kesehatan masyarakat, akan tetapi di sisi lain kebijakan tersebut akan dapat mengurangi penerimaan pendapatan negara dari cukai rokok dan bahkan mengancam mata pencaharian sebagian masyarakat. Hal ini tentunya menjadi pro dan kontra di kalangan masyarakat luas seperti mengibaratkan buah simalakama.

Saat ini, proses RPP tentang Pengendalian Tembakau sedang dibahas di DPR rencananya akan masuk skala prioritas Prolegnas (Program Legislasi Nasional) Tahun 2010. Berbagai pengharmonisasian peraturan perundang-undangan yang terkait sedang dilakukan oleh pemerintah dan DPR bersama staheholders, dunia usaha serta masyarakat  guna mempersiapkan regulasi yang tepat buat penyusunan RPP Tembakau. Substansi penyusunan RPP Tembakau mencakup antara lain mengatur larangan penayangan iklan rokok, sponsor acara, kegiatan CSR (Corporate Social Responsibility), larangan penjualan rokok secara eceran, dan pada orang di bawah 18 tahun serta wanita hamil. Sedikit meninjau ke belakang, apa sebenarnya pertimbangan terbentuknya konsep RPP ini sehingga menjadi cukup penting untuk segera dibahas dan dikaji? Di sini setidaknya ada 2 alasan pertimbangan yang bisa dikemukakan menurut saya. Pertama adalah kepentingan pembangunan kesehatan. Ekses eksternalitas tembakau dengan segala turunannya sudah final. Sebatang rokok sebagai salah satu zat adiktif mengandung 4.000 racun kimia berbahaya, 10 di antaranya bersifat karsinogenik. Ekses negatif itu tidak hanya berdampak pada kesehatan, tapi juga ekses sosial, ekonomi, moral, dan budaya. Penelitian disertasi Rita Damayanti (dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2006) membuktikan perilaku merokok berkontribusi signifikan terhadap tumbuhnya berbagai penyakit sosial, seperti penggunaan narkotika, tindak kekerasan, bahkan HIV/AIDS. Sergapan asap rokok terhadap pelajar kinipun amat merisaukan, setidaknya menurut Global Youth Tobacco Survey 2007 versi WHO, yaitu 37,3 persen pelajar laki-laki dan perempuan di Indonesia mengaku pernah merokok serta 24,5 persen pelajar laki-laki bahkan telah menjadi perokok aktif. Dari sisi sosial dan budaya, merokok bagi masyarakat Indonesia sudah menjadi bagian dari denyut kehidupan sehari-hari. Rokok menjadi warna bagi berlangsungnya kehidupan masyarakat kita sejak pagi, siang dan malam, sejak bangun dan menjelang tidur kembali. Inilah fakta sosial bahwa merokok sudah menyatu dan membudaya sangat kuat di masyarakat kita. Kedua adalah terkait dengan regulasi pengaturan khususnya yang berkaitan dengan dampak sosial dan kesehatan dari rokok itu sendiri. Saat ini masalah bahaya rokok hanya diatur secara khusus oleh Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Penanggulangan Bahaya Rokok bagi Kesehatan. Sejalan dengan itu pada tahun 2009 lalu, pemerintah bersama dengan DPR mengesahkan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang pada pasal 112, 114, dan 115 mengatur tentang pengamanan terhadap zat adiktif termasuk di dalamnya adalah rokok. Undang Undang ini menjadi pusat perhatian publik karena 2 ayat yaitu ayat 2 dan ayat 3 di dalam pasal 112 sempat “hilang” dari draft yang diajukan kepada Presiden SBY walaupun kemudian bisa “kembali” lagi. Apakah isi dari 2 ayat yang hilang dari pasal 112 ini? Secara lengkap isi dari ayat (2) dan ayat (3) dalam pasal 112 ini adalah: (2) Zat adiktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tembakau, produk yang mengandung tembakau, padat, cairan dan gas yang bersifat adiktif yang penggunaannya dapat menimbulkan kerugian bagi dirinya dan/atau masyarakat sekelilingnya. (3) Produksi, peredaran, dan penggunaan bahan yang mengandung zat adiktif harus memenuhi standar dan/atau persyaratan yang ditetapkan. Membaca teks dari ayat 2 di atas jelas diterangkan bahwa produk tembakau adalah salah satu zat adiktif yang dapat menimbulkan kerugian bagi diri sendiri dan/atau masyarakat sekelilingnya. Selanjutnya dalam ayat 3 dalam hal produksi bahan yang mengandung adiktif termasuk di antaranya rokok harus memenuhi standar atau persyaratan yang ditetapkan pemerintah. Bagi industri rokok ayat ini membawa konsekuensi tersendiri yaitu dalam hal informasi, bahwa masyarakat sudah semakin mengetahui bahwa rokok memang benar-benar zat yang menimbulkan kecanduan selain itu juga dalam produksinya pun harus dengan standard yang ditentukan oleh pemerintah. Sebenarnya urgensi pembahasan RPP  ini tak lepas dengan disahkannya UU Kesehatan yang baru ini sebab diharapkan orientasinya bisa efektif serta menjadi pijakan yuridis yang komprehensif dalam mengantisipasi penanggulangan akibat rokok. Dengan demikian, RPP ini tentunya kemungkinan akan menjadi turunan/adopsi dari ketentuan-ketentuan pasal-pasal di atas yang mengatur soal pengamanan zat adiktif pada rokok.

Melihat 2 pertimbangan di atas, tentunya menurut saya yang terpenting adalah bagaimana perencanaan nasional yang matang serta political will dari pemerintah khususnya dari beberapa lintas sektor departemen/kementrian yang terkait untuk mensinkronisasikan regulasi tentang tembakau agar menjadi konsensus bersama dengan pihak-pihak terutama pihak pengusaha dan petani tembakau sehingga subtansi penyusunan RPP Tembakau yang dihasilkan tidak merugikan serta dapat diterima oleh semua pihak. Selain itu, diperlukan ithikad dan usaha bersama baik stakeholders, pemerintah, masyarakat dan dunia usaha untuk mengendalikan dampak produk tembakau melalui penyelarasan peraturan hukum dan perundang-undangan terkait.