HANYA MANUSIA – Hendra Blog

Sebuah Catatan dari Setitik Keniscayaan

Archive for August 20th, 2016

Suksesi pelaksanaan reformasi birokrasi oleh pemerintah, tidak lain bertujuan untuk mewujudkan pelaksanaan kepemerintahan yang baik (good governance). Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya (baca: UU No. 23 Tahun 2014), cukup jelas dalam pasal-pasalnya telah mengatur adanya pembagian kewenangan baik yang menjadi urusan Pemerintahan Pusat, maupun yang menjadi urusan yang dibagi bersama dengan Pemerintahan Daerah. Saat ini, daerah-daerah mengalami implikasi di segala bidang dengan diterapkan UU No. 23 Tahun 2014, salah satunya adalah pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang diejawantahkan dalam bentuk Organisasi Perangkat Daerah (disingkat OPD).

Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (PP No. 18 Tahun 2016). Dikeluarkan PP tersebut merupakan implementasi Pemerintah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 232 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014. Dalam PP tersebut itu pula, dijelaskan bahwa definisi Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah (vide Pasal 1 angka 1 PP No. 18 Tahun 2016). Selanjutnya,  Pemerintahan Daerah (provinsi dan kabupaten/kota) tentunya mengimplementasikan PP tersebut dalam bentuk regulasi yaitu Peraturan Daerah sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 3 ayat (1) PP No. 18 Tahun 2016. Dengan demikian, pembentukan perangkat daerah sebagaimana yang diatur dalam PP ini mesti dituangkan dalam bentuk Perda. Terhadap Perda yang sebelumnya mengatur tentang OPD yang selama ini berdasarkan UU Pemerintahan Daerah yang lama maka wajib disesuaikan dengan UU Pemerintahan Daerah yang baru (UU No. 23 Tahun 2014). Hal ini dapat dilihat dalam Ketentuan Penutup Pasal 125 PP No. 18 Tahun 2016 yang menjelaskan bahwa pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Seperti yang dirilis dalam situs berita kompas.com tertanggal 5 Agustus 2016 bahwa Kementerian Dalam Negeri telah melakukan sosialisasi PP tersebut secara intensif kepada seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia di Hotel Mercure, Jakarta Utara. Selain itu, aturan tersebut dapat kita lihat di website resminya Kementerian Sekretariat Negara dan apabila lebih detail dapat kita download di sini (silahkan dibaca secara lengkap ya….hehehe).

By the way, tanpa berpanjang lebar saya tidak mau terlalu jauh untuk membahas serta menganalisis PP No. 18 Tahun 2016. Silahkan teman-teman analisa sendiri dari sudut pandang atau perspektif masing-masing. Tentunya, harapan sekaligus pertanyaan kita bersama adalah bagaimana mensukseskan pelaksanaan reformasi birokrasi yang sudah bergulir saat ini pasca diterbitkan aturan perundang-undangan yang berlaku sekarang serta bagaimana reformasi dalam bidang kelembagaan akan sukses tercapai sesuai dengan road map reformasi birokrasi yang telah dicanangkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintahan Daerah. Apa itu? yaitu bagaimana pemangku kepentingan di daerah baik Pemerintah Daerah, maupun dari DPRD diharapkan bisa bekerja sama dengan mengedepankan kepentingan kesejahtraan rakyat sebagai tujuan utama. Selain itu, dalam melakukan penataan kelembagaan di daerah sebaiknya dilakukan kajian yang menghasilkan Naskah Akademik yang merupakan hasil tinjauan teroritis maupun praktis sehingga rekomendasi restrukturisasi kelembagaan yang dihasilkan sudah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing daerah.