HANYA MANUSIA – Hendra Blog

Sebuah Catatan dari Setitik Keniscayaan

Posts Tagged ‘Hukum’

Kunker DPRD KKU Ke Kanwil Kemenag Kalbar

Sebagai tindak lanjut dari rapat Internal Panitia Khusus I (Pansus) pada tanggal 23 Februari 2016 terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Zakat, maka DPRD Kabupaten Kayong Utara mengutus beberapa wakilnya guna berkoordinasi dengan pihak Kemenag dalam hal ini Kanwil Kemenag Kalimantan Barat yang secara notabene menaungi segala kepengurusan hal-hal yang berada dibawah naungan Kementerian Agama dalam wilayah Kalimantan Barat untuk berkonsultasi dan berkoordinasi terhadap rancangan daerah tersebut.

Agar nantinya Pansus ini mengerti benar tata cara dan pengolaan zakat sehingga dihasilkan peraturan daerah yang tepat guna, tepat waktu dan tepat sasaran oleh anggota DPRD Kayong Utara.

Utusan disambut oleh Plh.KaKanwil Kemenag Kalbar H.Wildan S.HI dan juga Kasi Zakat Bidang Penais Zawa Drs.H.M.Fauzi beserta staff. Dalam kedatangannya utusan berjumlah 4 orang : Alias (Wakil Ketua DPRD), Amru Chanwari (Sekretaris Pansus I), Bukhori (Anggota Pansus I), Syukran S.Ag (Pansus I) dan Hendra S.H (Sekretariat DPRD).

“Kedatangan kami di sini untuk menanyakan beberapa hal terkait pengelolaan zakat dan tata caranya oleh Kementerian Agama” ungkap Alias kepada H.Wildan S.HI.

Pengelolaan zakat dan waqaf sendiri jika dimaksimalkan dengan sungguh-sungguh dapat menjadi kekuatan besar umat Islam. Mengingat besarnya dana yang di dapat sebagai suatu kewajiban umat Islam setiap tahunnya bahkan setiap penghasilan yang di dapat, jika digunakan manajemen syariah yang tepat maka dapat mensejahterakan hidup masyarakat yang di bawah garis kemiskinan.

Selain itu dapat digunakan untuk meningkatkan sarana dan prasarana pendukung masyarakat seperti sekolah tempat ibadah dan kemungkinan pembangunan tempat tinggal bagi masyarakat yangmembutuhkan.

Diskusi berlangsung hangat dan saling memberi masukan antara pihak DPRD kabupaten Kayong Utara dan Perwakilan Kanwil Kemenag Kalbar khususnya bidang yang menangani zakat. Terlihat kedua belah pihak sangat puas dengan kunjungan kerja ini dan berharap kunjungan kerja ini tidak hanya dilakukan sesekali namun dilakukan berkali sehingga terjalin silahturrahmi dan koordinasi pengelolaan zakat yang tepat.

Sumber : di sini

Setiap tahunnya, Pemerintahan Daerah Kabupaten Kayong Utara menetapkan produk hukum daerah, baik itu berupa Peraturan daerah atau disingkat Perda, Peraturan Bupati atau Perbup yang sifatnya bisa peraturan atau ketetapan, yang dituangkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah atau disingkat Propemperda. Pada tahun 2015 seperti yang dikutip dari salinan Keputusan DPRD Kabupaten Kayong Utara Nomor 13/DPRD/III/2015 tanggal 4 Maret 2015 “ada sekitar 24 (dua puluh empat) Rancangan Peraturan Daerah dalam Propemperda sehingga dari 24 (dua puluh empat) Rancangan Peraturan Daerah tersebut, ada sekitar 17 (tujuh belas) Perda yang telah disahkan”. Jika diprosentase secara kuantitas Perda yang telah ditetapkan, maka 71% (tujuh puluh satu persen) yang sudah menjadi Perda. Perda-perda yang telah ditetapkan dan diundangkan oleh Pemerintahan Kabupaten Kayong Utara tentunya tidak terlepas dengan adanya dorongan dari masyarakat dan/atau partisipasi dalam proses pembentukan peraturan daerah itu sendiri.

Akhir medio tahun 2015 kemarin, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, yang dimuat pada Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036, yang selanjutnya disingkat Permendagri Pembentukan Produk Hukum Daerah. Permendagri tersebut mencabut dan menggantikan Permendagri Pembentukan Produk Hukum Daerah sebelumnya (Permendagri No. 1 Tahun 2014). Tulisan kali ini, mencoba menganalisa sejauh mana partisipasi masyarakat dalam Permendagri di atas, mengingat saat ini Kabupaten Kayong Utara belum memiliki Perda tersendiri mengenai acuan tentang mekanisme penyusunan dan pembuatan produk hukum daerah.

Pengertian Perda itu sendiri dapat dilihat dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan atau lebih disingkat UU PPP. Pasal 7 dan 8 UU PPP mengatakan bahwa Perda provinsi/kabupaten/kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah. Senada dengan itu, Imam Ropi’i juga mengatakan “Proses pembahasan dan penentuan peraturan di daerah secara teoritis dapat dilakukan dari dua jalur, yaitu jalur lembaga perwakilan daerah dan pemerintah daerah (Kepala Daerah), karena kedua lembaga tersebut penentuannya dilakukan secara langsung oleh rakyat di daerah, maka secara politis rakyat memiliki hak untuk berpartisipasi”. Pasal 1 ayat (18) Permendagri No. 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, dimana Pembentukan Perda adalah pembuatan peraturan-perundang-undangan daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan dan penyebarluasan.

Proses keterlibatan masyarakat dalam pembentukan produk hukum daerah, memang telah diakomodir. Hal ini bisa dilihat pada Pasal 166 Permendagri Pembentukan Produk Hukum Daerah, dimana masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Perda, Perbup, Peraturan Bersama KDH dan/atau Peraturan DPRD. Masukan tersebut dapat dilakukan dengan;

  1. Rapat Dengar Pendapat Umum;
  2. Kunjungan kerja;
  3. Sosialisasi; dan/atau
  4. Seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.

Pasal 22 ayat (1) Permendagri Pembentukan Produk Hukum Daerah (berlaku secara mutatis mutandis untuk kabupaten/kota-vide Pasal 24), dimana dalam rancangan Perda wajib disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik dan Pasal 16 ayat (3) serta Pasal 26 Permendagri Pembentukan Produk Hukum Daerah, dimana penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akadmik dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan pihak ketiga yang mempunyai keahlian sesuai materi yang akan diatur dalam rancangan perda serta dalam penyusunan rancangan Perda tim penyusun dapat mengundang peneliti dan/atau tenaga ahli dari lingkungan Perguruan Tinggi atau organisasi kemasyarakatan sesuai kebutuhan.

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu bentuk partisipasi politik masyarakat yang sangat penting dalam rangka menciptakan good governance. Jika melihat bentuk partisipasi masyarakat dalam Pasal 166 Permendagri Pembentukan Produk Hukum Daerah, masyarakat selama ini dalam proses pembentukan Perda masih bersifat pasif, parsial dan simbolik. Beberapa komunikasi massa yang dilakukan hanyalah sebagai pelengkap prosedur adanya basis research (penelitian dasar) yang melandasi pelaksanaan Perda. Hal ini tidak sejalan dengan konsep yang dikemukakan oleh Philipus Hadjon, “bahwa di tahun 1960 muncul konsep demokrasi partisipasi. Dalam konsep ini, rakyat mempunyai hak untuk ikut memutuskan dalam proses pengambilan keputusan pemerintahan”. Tentunya ini yang seharusnya mesti dilakukan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kayong Utara dengan menjadikan masyarakat sebagai bagian dari pengambil keputusan, bukan sebagai pelengkap prosedur dalam pembentukan peraturan di daerah.

Pembentukan Perda yang baik harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 5 UU PPP, yaitu sebagai berikut:

  1. Kejelasan tujuan;
  2. Kelembagaan atau organ Pembentuk;
  3. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
  4. Dapat dilaksanakan;
  5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
  6. Kejelasan rumusan;
  7. Keterbukaan.

Proses pembentukan produk hukum daerah, mulai tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan dan penyebarluasan sangat penting untuk dilakukan. Untuk membangun Perda yang partisipatif, asas transparansi atau keterbukaan menjadi penting untuk dilakukan, dimana proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan daerah.

Program Pembentukan Perda yang disingkat Propemperda berdasarkan Pasal 15 ayat (2) Permendagri Pembentukan Produk Hukum Daerah, dimana penyusunan Propemperda memuat daftar rancangan Perda yang didasarkan atas:

  1. Perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  2. Rencana pembangunan daerah;
  3. Penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
  4. Aspirasi masyarakat daerah.

Edi Pranoto dalam artikelnya yang berjudul “Ketetapan Tidak Sah” mengatakan “Pemenuhan terhadap syarat-syarat dibuatnya ketetapan menjadi sangat penting, agar ketetapan yang dibuat menjadi sah, yang artinya tidak terpenuhinya syarat-syarat ketetapan, akan menyebabkan itu tidak sah atau disebut ketetapan tidak sah (nietrechtsgelding). Akibat hukum dari ketetapan yang tidak sah adalah ketetapan batal karena hukum (nietigheid van rechtswege), ketetapan batal (nietig) atau ketetapan dapat dibatalkan (vernietigbaar).

Jika melihat dasar Propemperda di atas, empat syarat tersebut merupakan satu-kesatuan, karena pada poin (C) diatas ditambahi kata “dan” sehingga apabila empat syarat tadi tidak terpenuhi, maka Propemperda yang nantinya ditetapkan menjadi Perda dapat berakibat hukum, Perda yang telah ditetapkan dapat batal karena hukum atau dibatalkan.

Aspirasi masyarakat daerah merupakan hal yang cukup penting dikarenakan masyarakat di daerah adalah mengetahui tentang dirinya dan permasalahan yang melingkupinya. Selanjutnya, pertanyaannya kemudian adalah bagaimana mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam optimalisasi Perda itu sendiri? Menurut Rival G. Ahmad, setidaknya ada 8 (delapan) prinsip, yaitu adanya publikasi yang efektif; adanya kewajiban informasi dan dokumentasi yang sistematis, bebas dan acceptable; adanya jaminan prosedur dan forum yang terbuka dan efektif bagi masyarakat untuk terlibat dalam mengawasi proses; adanya prosedur yang menjamin publik bisa mengajukan RUU selain anggota DPRD dan Pemerintah; adanya pengaturan yang jelas mengenai dokumen dasar yang wajib tersedia dan acceptable seperti naskah akademik dan raperda; adanya jaminan banding bagi publik bila proses pembentukan perda tidak dilakukan secara partisipatif; ada pengaturan jangka waktu yang memadai untuk seluruh proses penyusunan, pembahasan raperda dan diseminasi perda yang telah dilaksanakan; dan ada pertanggungjawaban yang jelas dan memadai bagi pembentukan peraturan daerah.

Jika diamati Permendagri Pembentukan Produk Hukum Daerah yang tentunya diakui sebagai mekanisme Propemperda yang berlaku bagi Kabupaten Kayong Utara, maka ada beberapa catatan, yaitu, tidak adanya adanya prosedur yang menjamin publik bisa mengajukan rancangan Perda selain anggota DPRD dan Pemerintah, tidak adanya jaminan banding bagi masyarakat, bila proses pembentukan perda tidak dilakukan secara partisipatif, tidak adanya pertanggungjawaban yang jelas dan memadai bagi pembentukan peraturan daerah yang dengan sengaja menutup peluang masyarakat untuk berpartisipasi dan tidak adanya jaminan prosedur dan forum yang terbuka, efektif bagi masyarakat untuk terlibat dalam mengawasi proses dan tidak adanya kewajiban informasi dan dokumentasi yang sistematis, bebas dan acceptable seperti naskah akademik dan raperda.

Mengacu pada catatan yang dikemukakan diatas tadi, sampai saat inipun tidak ada ruang yang cukup memadai bagi partisipasi masyarakat dalam penyusunan produk hukum daerah. Secara prosedural formal, seluruh proses dalam prosedur penyusunan produk hukum daerah adalah black box bagi masyarakat yang ingin mengusulkan atau berpartisipasi dalam penyusunan suatu produk hukum daerah. Sebenarnya, salah satu jalan atau solusi yang bisa ditempuh adalah masyarakat dapat memberikan usulan untuk penyusunan produk hukum daerah secara formal dan substantif dengan mengusulkannya melalui Unit Kerja (SKPD) terkait di pemerintah daerah atau melalui DPRD. Dari pengalaman yang ada, mengusulkan penyusunan produk hukum daerah melalui DPRD adalah jalan yang paling pendek dan tidak rumit. Yang perlu dilakukan adalah kemampuan untuk meyakinkan anggota DPRD agar bisa mengakomodasi mereka. Hal ini senada dengan apa yang dikatakan oleh pakar hukum tata negara Universitas Islam Indonesia Zairin Harahap bahwa penyusunan peraturan daerah di setiap daerah harus bersifat partisipatif yang artinya peraturan daerah juga untuk kepentingan publik sehingga publik harus terlibat secara kompherensif dalam perumusan itu. Selain itu, antusiasme masyarakat untuk terlibat secara aktif perlu ditingkatkan kesadarannya dalam mengawasi maupun memberikan masukan terkait penyusunan perda.

Kabupaten Kayong Utara sampai saat inipun belum memiliki Perda yang mengatur Penyusunan Propemperda. Pasal 16 ayat 3 Permendagri Pembentukan Produk Hukum Daerah (berlaku secara mutatis mutandis untuk kabupaten/kota-vide Pasal 17) telah mengamanatkan bahwa tata cara penyusunan Propemperda diatur dalam Perda. Diharapkan, kedepan agar bisa diusulkan eksekutif atau inisiatif legislatif menjadi Raperda sehingga nantinya akan menjadi payung hukum bagi penyusunan produk hukum yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Kayong Utara mulai dari Perda, Perbup, Peraturan Bersama KDH dan/atau Peraturan DPRD.

Tulisan ini merupakan pandangan pribadi penulis dan tidak terkait dengan instansi tempatnya bekerja.

Referensi :

Imam Ropi’i, Membangun Legislasi Daerah yang Partisipatif, Jurnal Reformasi Hukum, 8:2, (Sidoarjo, September 2007), 59.

Philipus M. Hadjon, dalam  tulisan Tomy M. Saragih, “Konsep Partisipasi Masyarakat dalam  Pembentukan Peraturan Daerah Rencana Detail Tata Ruang dan Kawasan”, 2011, diakses www.ejournal.unpatti.ac.id (16 Februari 2016).

Edi Pranoto, dalam artikelnya, “Ketetapan Tidak Sah”, 2011, www.pranata-.blogspot.co.id (16 Februari 2016).

Zairin Harahap, dalam artikelnya, “Penyusunan Perda Harus Bersifat Partisipatif”, 2015, diakses www.covesia.com (19 Februari 2016).

 

Dasar hukum :

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Keputusan DPRD Kabupaten Kayong Utara Nomor 13/DPRD/III/2015 tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2015.

MOHON DUKUNGAN TEMAN-TEMAN YA

Belanda? Siapa yang tak ingin ke sana? Pastinya setiap orang ingin ke sana,pun termasuk saya pribadi. Sebuah kota dengan julukannya sebagai kota bunga tulip. Khusus mengenai negara ini, terlebih bagi saya menarik untuk disimak bagaimana dulunya saat pertama kali Belanda datang ke Indonesia sekitar kurang lebih 4 abad yang lalu. Bagaimana tidak, ketika saya belajar dunia hukumpun, kagetnya bukan main saat melihat berbagai serapan bahasa-bahasa hukum yang saya pelajari kebanyakan menggunakan bahasa Belanda. Betapa historisnya pengaruh Belanda pada saat itu termasuk kalau kita berbicara dunia hukum pada umumnya.  Saya banyak menulis artikel-artikel hukumpun di majalah kampus tak luput banyaknya menggunakan istilah-istilah “logat” kebelandaan ini. Sebuah cita-cita? Ya, bisa dibilang seperti itu. Salah satu obsesi, ehemmmm…… Studi ke Belanda merupakan salah satu cita-cita saya dalam mempelajari lebih jauh bagaimana sistem hukum di negara ini merekonstruksi sistem hukum kita di Indonesia. Untuk itulah, sekali lagi kepada teman-teman terhebatku semuanya di sini, saya mohon dukungannya agar target ini (Program Kompetisi Blog: Studi ke Belanda) bisa tercapai dengan bantuan teman-teman. Lagi-lagi, tanpa teman-teman di sini, apalah artinya saya terlebih di dunia  blantika blogging ini.  Teman-teman bisa melihat artikel saya dan memberi komentar yang konstruktif di alamat bawah ini:

http://hendra04.blogdetik.com/2010/04/15/pengaruh-positif-belanda-dalam-eksistensinya-terhadap-sejarah-hukum-termasuk-pendidikannya-di-indonesia/

Terima kasih teman-teman.

Semoga Tuhan selalu menaungi dan memberkati kita semuanya di sini.

Sukses buat teman-teman yang telah mendukung ini.

Salam Blogger

Hendra, Hanya Manusia yang ingin terus berusaha mencari arti hidup yang sebenarnya…….