HANYA MANUSIA – Hendra Blog

Sebuah Catatan dari Setitik Keniscayaan

Posts Tagged ‘Hukum’

DIALEKTIKA HUKUM BERDASARKAN NURANI DAN ETIKANYA

pidana 300x300 DIALEKTIKA HUKUM BERDASARKAN NURANI DAN ETIKANYALahirnya para calon penegak hukum seperti advokat, jaksa, hakim serta kepolisian tidak terlepas dari institusi pendidikan tingginya. Konon, di tempat inilah (kampus) para calon “pendekar” hukum yang akan menjadi garda terdepan dalam mewujudkan keadilan hukum terlahir. Pantas kiranya apabila kita menyebut kampus di mana para calon sarjana hukum ini sebagai sebuah kawah candradimuka. Di tempat ini mereka ditempa baik mengenai penguasaan pengetahuan hukum maupun yang berkaitan dengan masalah moralitas (etika) yang menjadi prasyarat mutlak bagi seorang penegak hukum. Namun apa jadinya bilamana idealisme kesempurnaan yang dipelajari semasa duduk di bangku kuliah dengan cita penegakan hukum berkeadilan justru bertolak belakang dengan praktik riil di lapangan. Kini, justicia seringkali terekam tengah bertekuk lutut dan berakhir pada arus perubahan yang dibawa oleh globalisasi dengan anteknya yang bernama kapitalisme. Menilik ke belakang, beberapa pertanyaan fundamental yang kiranya perlu direnungkan bersama yakni bagaimana peran serta eksistensi pendidikan khususnya pendidikan tinggi hukum serta sistem hukum yang dianutnya selama ini terutama terkait dengan masalah moralitas? Ke manakah hati nuraninya di dalam menjalankan fungsinya sebagai penegak hukum yang menjunjung supremasi hukum yang berkeadilan? Entahlah.

QUO VADIS PENDIDIKAN HUKUM NASIONAL

Secara de facto, bagi sebagian kalangan masyarakat kita, perilaku koruptif, praktek mafia peradilan/hukum, dan “vonis dadu” kerap menjadi tontonan keseharian bahkan kini justru menunjukkan jejak kaki yang lebih tegas dan terang benderang. Carut marutnya dunia penegakan hukum di negeri ini tampaknya seolah berada pada titik nadir. Mengutip pernyataan  kekecewaan dari seorang Mahfud MD (Ketua Mahkamah Konstitusi RI), fakultas hukum yang dalam hal ini merupakan salah satu institusi pendidikan hukum telah gagal membentuk karakter seorang sarjana hukum dalam menciptakan suatu bentuk keselarasan antara ilmu pengetahuan (ilmu-ilmu hukum) dan nilai-nilai moral (etika) yang sarat dengan intelektualitas. Output lulusan yang dihasilkan oleh kampus merah ini tidak mampu secara sadar dan kian menjauh dari nilai-nilai moralitas dalam menjawab permasalahan dan persoalan hukum dewasa ini.  Mari kita lihat penampilan akrobatik yang ditunjukkan oleh para penegak hukum di negeri ini -sebagai seorang sarjana hukum- seperti soal kasus Bibit-Chandra, penyelesaian kasus Bank Century dan puluhan kasus korupsi yang tak tahu ujung pangkalnyapun digadang menjadi simbol amburadulnya sistem penegakan hukum kita. Di tempat yang lain, secara berturut-turut mulai dari kasus “judi koin” Raju bersama sembilan bocah  lainnya, kasus “curhat medik” Prita Mulyasari, kasus “3 biji kakao” nenek Minah hingga kasus “petaka semangka” Basar dan Kholil menjadi pemandangan kontras betapa dewi keadilan dengan mudahnya menebas hak-hak kaum plebeius secara serampangan. Lagi-lagi kita bertanya, sampai sejauh apakah reformasi atas sistem pendidikan hukum akan terus-menerus memproduksi manusia-manusia yang justru akan menghancurkan bangsanya sendiri? Sistem hukum macam apakah yang telah membentuk para penegak hukum kita yang ada sekarang ini? Di sini secara bijak tentunya akar permasalahan hukum kita tak lepas dari keduanya tadi. Kesemuanya tadi jelas berperan dan bertanggung jawab atas bobroknya dunia hukum Indonesia. Sejatinya, dunia hukum pada hakekatnya adalah menjunjung tinggi kebenaran, keadilan serta mengedepankan nilai-nilai dan moral. Karena apa? Karena walau bagaimanapun, ilmu hukum tidak akan menjadi sebuah ilmu yang “ampuh” untuk memberantas segala bentuk ketidakadilan bilamana aspek etika dan moral selalu dianggap sepele dan seringkali disisihkan.

MORALITAS HUKUM

Dalam perspektif etika, Ronald  Dworkin (Rahardjo, 2008) dalam metodenya “moral reading” telah mengkonstruksikan negara hukum Indonesia sebagai suatu negara dengan nurani atau negara yang memiliki kepedulian (a state with conscience and compassion). Artinya, common sense dan legal sense yang berselaras dengan legal and moral ethics sejatinya menempati status penting dalam sistem penegakkan hukum di Indonesia. Sementara itu, pada medio 1970-an, Philippe Nonet dan Philip Selznick menyampaikan bahwa obyek pembangunan hukum suatu negara sebaiknya berjalan berdasarkan realitas dinamika internal bangsa sendiri, dan bukan meniru negara manapun. Dilihat dari sudut subyeknya, Kranenburg mengatakan bahwa para sarjana hukum jangan terjebak dalam optik hukum positif semata, tetapi harus membuka hati dan pikirannya terhadap perkembangan masyarakat. Dengan demikian, menjalani hukum sebaiknya tidak sekedar dipandang dari sudut legalistik-positivistik dan fungsional an sich, namun juga secara natural memiliki watak kebenaran dan berkeadilan sosial. Jika kita kembali pada Pancasila sebagai filosofische grondslag, maka akan ditemukan bahwa keadilan sosial (social justice) menjadi prinsip penting dalam sistem hukum kita.

EKSPEKTASI HUKUM DAN KEADILAN

Mencermati problematika hukum di negeri ini, kita tentu berkeyakinan bahwa setidaknya masih banyak para aparat penegak hukum yang tentunya masih memiliki moral dan nurani bersih namun (sengaja) dimarginalkan sehingga sudah seyogianya momentum ini dimanfaatkan sebagai renaissance nurani hukum. Berkaitan dengan itu, sudah selayaknya diperlukan komitmen serta political will dari pemerintah, parlemen, pimpinan lembaga penegak hukum, dan pimpinan institusi pendidikan hukum yang diharapkan menjadi elemen vital dalam hal ini. Masyarakat amat merindukan teladan hukum, sehingga prasyarat kejujuran, ketegasan, dan keberanian dalam menegakkan hukum dengan moral dan nurani menjadi syarat minimal dari pencarian tersebut (Deryck Beyleveld, Law as a Moral Judgment, 1986). Selain itu, satu hal yang tidak kalah pentingnya yakni dengan menggalang pengawasan oleh rakyat dan pers secara langung dan terus-menerus. Tanpa adanya pemberitaan dari media massa, tentu tabir kelam penegakan hukum seperti sekarang ini tidak akan pernah tersingkap ke meja publik. A blessing in disguise! Oleh karenanya kita patut bersyukur sebab baik aparat penegak hukum maupun masyarakat luas menjadi terlatih pendengaran telinganya, terasah penglihatan matanya, dan tersinari hati nuraninya.

Perjuangan menegakkan keadilan berdasar moralitas dan hati nurani yang tulus memang terasa berat dan tiada henti. Akan tetapi, keyakinan atas pencapaiannya tidak boleh pernah goyah atau redup sedikitpun. Tentunya di masa yang akan datang kita berharap bahwa tak perlu lagi kita mengais-ngais untuk sekedar mencari sebongkah nurani di tengah-tengah ilalang keadilan. Bahkan saking pentingnya arti sebuah nurani hukum, Mahatma Gandhi pernah menyatakan, “In matters of conscience, the law of the majority has no place”.

kebun tembakau 300x223 SUASANA KEBATINAN ADANYA RPP TEMBAKAU; SUATU TINJAUAN SINGKAT MENGENAI PENGARUH DIMENSIONAL TERHADAP SALAH SATU KEBIJAKAN PRIORITAS PROLEGNAS 2010 TENTANG PENGENDALIAN TEMBAKAU DI INDONESIA (Part 1)Baru-baru ini sekitar dua minggu yang lalu di Jakarta(01/03/2010), sedikitnya ada sekitar 4.000  petani tembakau di sejumlah kabupaten/kota di Jawa Tengah rencananya akan berunjuk rasa menolak Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pengendalian Dampak Tembakau di DPR RI serta beberapa kantor kementrian negara yang terkait. Para petani tembakau ini memprotes  untuk menyatakan ketidaksetujuan atas Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Tembakau serta menolak ratifikasi perjanjian internasional FCTC karena mereka khawatir ini akan mengganggu kehidupan mereka. Melihat kenyataan tersebut, dapat dikatakan bahwa eksistensi industri tembakau di negeri ini mempunyai dimensi kepentingan yang sangat luas, mungkin nyaris tak terbatas. Bagaimana tidak, sektor ekonomi, keuangan, sosial, seni dan budaya, pendidikan, olahraga, dan politikpun tidak akan menggeliat jika tidak disentuh oleh industri ini. Jalannya roda pemerintah inipun amat bergantung pada injeksi yang dihasilkan oleh salah satu industri manufaktur terbesar nasional itu. Situasi inilah menurut saya menjadi dilematis. Dikatakan seperti itu karena pengaturan RPP ini di satu sisi dimaksudkan untuk menyelamatkan kesehatan masyarakat, akan tetapi di sisi lain kebijakan tersebut akan dapat mengurangi penerimaan pendapatan negara dari cukai rokok dan bahkan mengancam mata pencaharian sebagian masyarakat. Hal ini tentunya menjadi pro dan kontra di kalangan masyarakat luas seperti mengibaratkan buah simalakama.

Saat ini, proses RPP tentang Pengendalian Tembakau sedang dibahas di DPR rencananya akan masuk skala prioritas Prolegnas (Program Legislasi Nasional) Tahun 2010. Berbagai pengharmonisasian peraturan perundang-undangan yang terkait sedang dilakukan oleh pemerintah dan DPR bersama staheholders, dunia usaha serta masyarakat  guna mempersiapkan regulasi yang tepat buat penyusunan RPP Tembakau. Substansi penyusunan RPP Tembakau mencakup antara lain mengatur larangan penayangan iklan rokok, sponsor acara, kegiatan CSR (Corporate Social Responsibility), larangan penjualan rokok secara eceran, dan pada orang di bawah 18 tahun serta wanita hamil. Sedikit meninjau ke belakang, apa sebenarnya pertimbangan terbentuknya konsep RPP ini sehingga menjadi cukup penting untuk segera dibahas dan dikaji? Di sini setidaknya ada 2 alasan pertimbangan yang bisa dikemukakan menurut saya. Pertama adalah kepentingan pembangunan kesehatan. Ekses eksternalitas tembakau dengan segala turunannya sudah final. Sebatang rokok sebagai salah satu zat adiktif mengandung 4.000 racun kimia berbahaya, 10 di antaranya bersifat karsinogenik. Ekses negatif itu tidak hanya berdampak pada kesehatan, tapi juga ekses sosial, ekonomi, moral, dan budaya. Penelitian disertasi Rita Damayanti (dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2006) membuktikan perilaku merokok berkontribusi signifikan terhadap tumbuhnya berbagai penyakit sosial, seperti penggunaan narkotika, tindak kekerasan, bahkan HIV/AIDS. Sergapan asap rokok terhadap pelajar kinipun amat merisaukan, setidaknya menurut Global Youth Tobacco Survey 2007 versi WHO, yaitu 37,3 persen pelajar laki-laki dan perempuan di Indonesia mengaku pernah merokok serta 24,5 persen pelajar laki-laki bahkan telah menjadi perokok aktif. Dari sisi sosial dan budaya, merokok bagi masyarakat Indonesia sudah menjadi bagian dari denyut kehidupan sehari-hari. Rokok menjadi warna bagi berlangsungnya kehidupan masyarakat kita sejak pagi, siang dan malam, sejak bangun dan menjelang tidur kembali. Inilah fakta sosial bahwa merokok sudah menyatu dan membudaya sangat kuat di masyarakat kita. Kedua adalah terkait dengan regulasi pengaturan khususnya yang berkaitan dengan dampak sosial dan kesehatan dari rokok itu sendiri. Saat ini masalah bahaya rokok hanya diatur secara khusus oleh Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Penanggulangan Bahaya Rokok bagi Kesehatan. Sejalan dengan itu pada tahun 2009 lalu, pemerintah bersama dengan DPR mengesahkan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang pada pasal 112, 114, dan 115 mengatur tentang pengamanan terhadap zat adiktif termasuk di dalamnya adalah rokok. Undang Undang ini menjadi pusat perhatian publik karena 2 ayat yaitu ayat 2 dan ayat 3 di dalam pasal 112 sempat “hilang” dari draft yang diajukan kepada Presiden SBY walaupun kemudian bisa “kembali” lagi. Apakah isi dari 2 ayat yang hilang dari pasal 112 ini? Secara lengkap isi dari ayat (2) dan ayat (3) dalam pasal 112 ini adalah: (2) Zat adiktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tembakau, produk yang mengandung tembakau, padat, cairan dan gas yang bersifat adiktif yang penggunaannya dapat menimbulkan kerugian bagi dirinya dan/atau masyarakat sekelilingnya. (3) Produksi, peredaran, dan penggunaan bahan yang mengandung zat adiktif harus memenuhi standar dan/atau persyaratan yang ditetapkan. Membaca teks dari ayat 2 di atas jelas diterangkan bahwa produk tembakau adalah salah satu zat adiktif yang dapat menimbulkan kerugian bagi diri sendiri dan/atau masyarakat sekelilingnya. Selanjutnya dalam ayat 3 dalam hal produksi bahan yang mengandung adiktif termasuk di antaranya rokok harus memenuhi standar atau persyaratan yang ditetapkan pemerintah. Bagi industri rokok ayat ini membawa konsekuensi tersendiri yaitu dalam hal informasi, bahwa masyarakat sudah semakin mengetahui bahwa rokok memang benar-benar zat yang menimbulkan kecanduan selain itu juga dalam produksinya pun harus dengan standard yang ditentukan oleh pemerintah. Sebenarnya urgensi pembahasan RPP  ini tak lepas dengan disahkannya UU Kesehatan yang baru ini sebab diharapkan orientasinya bisa efektif serta menjadi pijakan yuridis yang komprehensif dalam mengantisipasi penanggulangan akibat rokok. Dengan demikian, RPP ini tentunya kemungkinan akan menjadi turunan/adopsi dari ketentuan-ketentuan pasal-pasal di atas yang mengatur soal pengamanan zat adiktif pada rokok.

Melihat 2 pertimbangan di atas, tentunya menurut saya yang terpenting adalah bagaimana perencanaan nasional yang matang serta political will dari pemerintah khususnya dari beberapa lintas sektor departemen/kementrian yang terkait untuk mensinkronisasikan regulasi tentang tembakau agar menjadi konsensus bersama dengan pihak-pihak terutama pihak pengusaha dan petani tembakau sehingga subtansi penyusunan RPP Tembakau yang dihasilkan tidak merugikan serta dapat diterima oleh semua pihak. Selain itu, diperlukan ithikad dan usaha bersama baik stakeholders, pemerintah, masyarakat dan dunia usaha untuk mengendalikan dampak produk tembakau melalui penyelarasan peraturan hukum dan perundang-undangan terkait.

CARA MUDAH MEMPELAJARI SUATU UNDANG-UNDANG

Dalam perspektif hukum positif, undang-undang merupakan perangkat normatif yang merepresentasikan jiwa dan nilai-nilai sosial dan hukum dalam masyarakat. Undang-undang adalah perangkat hukum yang mengatur pelaksanaan kegiatan-kegiatan kenegaraan, mengatur sinergitas antar lembaga-lembaga negara, filter dalam dinamika politik, mengatur dinamika kemasyarakatan, sekaligus sebagai sistem nilai yang harus dijiwai dan diimplementasikan oleh setiap warga negara. Di Indonesia, hampir tak terhitung lagi berapa jumlah undang-undang yang dibuat dan disahkan setiap tahunnya sehingga dalam hal ini, rasanya kesan yang patut digambarkan bahwa negara ini  menjadi negara perundangan terlepas dari predikatnya sebagai negara hukum selama ini. Sebagai catatan, Indonesia adalah salah satu negara dengan produk undang-undang terbanyak di dunia(www.unsrat.ac.id).

Penyebarluasan undang-undang yang telah disahkan dan diundangkan dapat diakses melalui berbagi media, baik media cetak maupun media elektronik.  Nah, di sini saya akan mencoba membahas bagaimana tahap-tahap  mempelajari undang-undang itu sendiri secara singkat. Perlu diketahui bersama bahwa mempelajari undang-undang itu dirasa cukup penting dalam melihat apakah penerapan undang-undang itu sudah teraplikasi dengan benar atau tidak. Setidaknya, di bawah ini secara umum saya jabarkan dengan ringkas mengenai teknik menganalisa suatu perundang-undangan yang berlaku, antara lain:

  1. Ketahui apa yang diatur oleh Peraturan Perundang-undangan tersebut. Dari judulnya peraturan itu kita sudah mengetahuinya. Apa yang mau diaturnya akan beda, bila judulnya berbeda. Misalnya, judul “Undang-undang tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah”, berbeda dengan “Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah”
  2. Baca lebih dulu bagian PENJELASAN UMUM. Dalam penjelasan umum ini terkandung maksud kehadiran peraturan per-UU-an ini. Baik  yang juga terkait dengan peraturam Perundang-undangan yang lebih tinggi dan yang sederajat dengannya, maupun dengan konteks sosial politik ekonomi di mana hukum ini diperlukan kehadirannya. Temukan garis politik (terkandung dalam asas-asas yang dianutnya) dan tema-tema pokok dari peraturan Perundang-undangan ini. Cari pasal-pasal yang penting, baca baik-baik sesuai dengan tema-tema pokok tersebut.
  3. Ketika ditemukan peristilahan yang kurang jelas, bacalah pasal 1 peraturan Perundang-undangan tersebut yang memuat pengertian-pengertian.
  4. Barulah baca seluruh pasal secara berurutan, agar bacaan kita bisa “menyapu” semua isinya.
  5. Lakukan kritik dan pujian terhadap undang-undang itu sebagai produk hukum, dengan menggunakan sebagai rujukan sumber-sumber sebagai berikut :
  • Konstitusi (undang-undang dasar)
  • Perjanjian Internasional (kalau ada)
  • Berkenaan dengan undang-undang yang bersifat sektoral, maka harus dilihat keterkaitannya dengan Undang-undang sektor lainnya. Misalnya UU Kehutanan harus dilihat keterkaitannya dengan UU Pertambangan, UU Pertanahan, dan lain sebagainya.
  • Kepentingan-kepentingan siapa yang hendak dilindungi dan difasilitasi produk undang-undang tersebut.
  • Hak atau kepentingan segolongan masyarakat yang dikesampingkan dan/atau diutamakan oleh produk undang-undang tersebut.

Nah, mudah-mudahan bisa dipelajari dan dipahami ya. Terima kasih.