HANYA MANUSIA – Hendra Blog

Sebuah Catatan dari Setitik Keniscayaan

Posts Tagged ‘Moralitas’

Waaaah sekaligus wouwwwwww…………!!!!

4xVRqbzhzI Sekilas Saja Tentang Realita di sekitar kita; Kasus Video Porno yang katanya Ariel, LM, dan Cut Tari

Akhir-akhir ini, kebanyakan rakyat kita banyak sekali yang membicarakan kepopuleran atas “aksi” dari video porno yang diperankan oleh “konon katanya; diduga” 3 artis ibukota di negeri ini. Bagaimana tidak, sampai-sampai berita tersebut masuk trending topik no.1 di twitter global (Sumber: Vivanews 8 Juni 2010). ADA APA DENGANMU? Salahkah? atau benarkah? Entahlah. Yang jelas implikasinya adalah jadi bahan perbincangan hangat entah itu soal gosipnya, sekedar penasaran, cacian, penghakiman, keprihatinan dan masih banyak lagi. Sebuah krisis moralkah dewasa ini? Sebenarnya masalah kebebasan seks di masyarakat kita pada saat ini bukan hal yang aneh lagi dan sudah hampir tidak dianggap tabu di perkotaan. Apalagi pada jaman kebebasan sekarang ini. Bukan hanya perdagangan bebas , bebas berpendapat , bebas berdemo yang marak. Hubungan seks bebaspun ikut semarak dan menjadi hal yang lumrah.

Capcay dehhhhh……, memperdebatkan kasus ini mungkin tidak akan habisnya. Ya!! Merupakan tantangan berat bagi kita semua yang masih taat kepada ajaran agama dan moral serta etika karena sekarang adalah jaman terjadi krisis moral yang cukup parah. Khususnya lagi para pendidik dan pemuka agama untuk lebih mengedepankan ajaran – ajaran tentang sopan santun dan etika pada generasi muda. Tentunya ini bukan pekerjaan ringan dan juga tantangan tersendiri bagi para pendidik dan pemuka agama untuk memberikan contoh yang baik dalam hal moral dan etika itu sendiri.  Dan semoga kita diberikan kesadaran untuk menyadari akan keadaan krisis moralitas yang perlu segera untuk ditangani dengan sungguh dan bukannya semakin menjerumuskan kita kepada keadaan yang lebih parah lagi.

DIALEKTIKA HUKUM BERDASARKAN NURANI DAN ETIKANYA

pidana 300x300 DIALEKTIKA HUKUM BERDASARKAN NURANI DAN ETIKANYALahirnya para calon penegak hukum seperti advokat, jaksa, hakim serta kepolisian tidak terlepas dari institusi pendidikan tingginya. Konon, di tempat inilah (kampus) para calon “pendekar” hukum yang akan menjadi garda terdepan dalam mewujudkan keadilan hukum terlahir. Pantas kiranya apabila kita menyebut kampus di mana para calon sarjana hukum ini sebagai sebuah kawah candradimuka. Di tempat ini mereka ditempa baik mengenai penguasaan pengetahuan hukum maupun yang berkaitan dengan masalah moralitas (etika) yang menjadi prasyarat mutlak bagi seorang penegak hukum. Namun apa jadinya bilamana idealisme kesempurnaan yang dipelajari semasa duduk di bangku kuliah dengan cita penegakan hukum berkeadilan justru bertolak belakang dengan praktik riil di lapangan. Kini, justicia seringkali terekam tengah bertekuk lutut dan berakhir pada arus perubahan yang dibawa oleh globalisasi dengan anteknya yang bernama kapitalisme. Menilik ke belakang, beberapa pertanyaan fundamental yang kiranya perlu direnungkan bersama yakni bagaimana peran serta eksistensi pendidikan khususnya pendidikan tinggi hukum serta sistem hukum yang dianutnya selama ini terutama terkait dengan masalah moralitas? Ke manakah hati nuraninya di dalam menjalankan fungsinya sebagai penegak hukum yang menjunjung supremasi hukum yang berkeadilan? Entahlah.

QUO VADIS PENDIDIKAN HUKUM NASIONAL

Secara de facto, bagi sebagian kalangan masyarakat kita, perilaku koruptif, praktek mafia peradilan/hukum, dan “vonis dadu” kerap menjadi tontonan keseharian bahkan kini justru menunjukkan jejak kaki yang lebih tegas dan terang benderang. Carut marutnya dunia penegakan hukum di negeri ini tampaknya seolah berada pada titik nadir. Mengutip pernyataan  kekecewaan dari seorang Mahfud MD (Ketua Mahkamah Konstitusi RI), fakultas hukum yang dalam hal ini merupakan salah satu institusi pendidikan hukum telah gagal membentuk karakter seorang sarjana hukum dalam menciptakan suatu bentuk keselarasan antara ilmu pengetahuan (ilmu-ilmu hukum) dan nilai-nilai moral (etika) yang sarat dengan intelektualitas. Output lulusan yang dihasilkan oleh kampus merah ini tidak mampu secara sadar dan kian menjauh dari nilai-nilai moralitas dalam menjawab permasalahan dan persoalan hukum dewasa ini.  Mari kita lihat penampilan akrobatik yang ditunjukkan oleh para penegak hukum di negeri ini -sebagai seorang sarjana hukum- seperti soal kasus Bibit-Chandra, penyelesaian kasus Bank Century dan puluhan kasus korupsi yang tak tahu ujung pangkalnyapun digadang menjadi simbol amburadulnya sistem penegakan hukum kita. Di tempat yang lain, secara berturut-turut mulai dari kasus “judi koin” Raju bersama sembilan bocah  lainnya, kasus “curhat medik” Prita Mulyasari, kasus “3 biji kakao” nenek Minah hingga kasus “petaka semangka” Basar dan Kholil menjadi pemandangan kontras betapa dewi keadilan dengan mudahnya menebas hak-hak kaum plebeius secara serampangan. Lagi-lagi kita bertanya, sampai sejauh apakah reformasi atas sistem pendidikan hukum akan terus-menerus memproduksi manusia-manusia yang justru akan menghancurkan bangsanya sendiri? Sistem hukum macam apakah yang telah membentuk para penegak hukum kita yang ada sekarang ini? Di sini secara bijak tentunya akar permasalahan hukum kita tak lepas dari keduanya tadi. Kesemuanya tadi jelas berperan dan bertanggung jawab atas bobroknya dunia hukum Indonesia. Sejatinya, dunia hukum pada hakekatnya adalah menjunjung tinggi kebenaran, keadilan serta mengedepankan nilai-nilai dan moral. Karena apa? Karena walau bagaimanapun, ilmu hukum tidak akan menjadi sebuah ilmu yang “ampuh” untuk memberantas segala bentuk ketidakadilan bilamana aspek etika dan moral selalu dianggap sepele dan seringkali disisihkan.

MORALITAS HUKUM

Dalam perspektif etika, Ronald  Dworkin (Rahardjo, 2008) dalam metodenya “moral reading” telah mengkonstruksikan negara hukum Indonesia sebagai suatu negara dengan nurani atau negara yang memiliki kepedulian (a state with conscience and compassion). Artinya, common sense dan legal sense yang berselaras dengan legal and moral ethics sejatinya menempati status penting dalam sistem penegakkan hukum di Indonesia. Sementara itu, pada medio 1970-an, Philippe Nonet dan Philip Selznick menyampaikan bahwa obyek pembangunan hukum suatu negara sebaiknya berjalan berdasarkan realitas dinamika internal bangsa sendiri, dan bukan meniru negara manapun. Dilihat dari sudut subyeknya, Kranenburg mengatakan bahwa para sarjana hukum jangan terjebak dalam optik hukum positif semata, tetapi harus membuka hati dan pikirannya terhadap perkembangan masyarakat. Dengan demikian, menjalani hukum sebaiknya tidak sekedar dipandang dari sudut legalistik-positivistik dan fungsional an sich, namun juga secara natural memiliki watak kebenaran dan berkeadilan sosial. Jika kita kembali pada Pancasila sebagai filosofische grondslag, maka akan ditemukan bahwa keadilan sosial (social justice) menjadi prinsip penting dalam sistem hukum kita.

EKSPEKTASI HUKUM DAN KEADILAN

Mencermati problematika hukum di negeri ini, kita tentu berkeyakinan bahwa setidaknya masih banyak para aparat penegak hukum yang tentunya masih memiliki moral dan nurani bersih namun (sengaja) dimarginalkan sehingga sudah seyogianya momentum ini dimanfaatkan sebagai renaissance nurani hukum. Berkaitan dengan itu, sudah selayaknya diperlukan komitmen serta political will dari pemerintah, parlemen, pimpinan lembaga penegak hukum, dan pimpinan institusi pendidikan hukum yang diharapkan menjadi elemen vital dalam hal ini. Masyarakat amat merindukan teladan hukum, sehingga prasyarat kejujuran, ketegasan, dan keberanian dalam menegakkan hukum dengan moral dan nurani menjadi syarat minimal dari pencarian tersebut (Deryck Beyleveld, Law as a Moral Judgment, 1986). Selain itu, satu hal yang tidak kalah pentingnya yakni dengan menggalang pengawasan oleh rakyat dan pers secara langung dan terus-menerus. Tanpa adanya pemberitaan dari media massa, tentu tabir kelam penegakan hukum seperti sekarang ini tidak akan pernah tersingkap ke meja publik. A blessing in disguise! Oleh karenanya kita patut bersyukur sebab baik aparat penegak hukum maupun masyarakat luas menjadi terlatih pendengaran telinganya, terasah penglihatan matanya, dan tersinari hati nuraninya.

Perjuangan menegakkan keadilan berdasar moralitas dan hati nurani yang tulus memang terasa berat dan tiada henti. Akan tetapi, keyakinan atas pencapaiannya tidak boleh pernah goyah atau redup sedikitpun. Tentunya di masa yang akan datang kita berharap bahwa tak perlu lagi kita mengais-ngais untuk sekedar mencari sebongkah nurani di tengah-tengah ilalang keadilan. Bahkan saking pentingnya arti sebuah nurani hukum, Mahatma Gandhi pernah menyatakan, “In matters of conscience, the law of the majority has no place”.

Sisi Lain dari Kompleksitas HAK MEMILIH

4466 1044327002129 1644249644 114340 2901746 n 300x225 Sisi Lain dari Kompleksitas HAK MEMILIHKini, tinggal berapa bulan lagi, berapa hari lagi dan berapa detik lagi, kita semua dihadapkan dengan sebuah momen yang cukup penting buat kabupaten tercinta ini yakni pesta demokrasi bertajuk PILKADA CABUP DAN CAWABUP KABUPATEN KABUPATEN KETAPANG 2010 yang rencananya menurut jadwal dari KPU Daerah pada tgl 19 Mei 2010 mendatang. Pertanyaannya, sudah siapkah kita sebagai masyarakat menggunakan “HAK PILIH” utk memilih calon2 pemimpin daerah ini yg kira-kira sesuai dengan tuntutan dan aspirasi masyarakat. Di sisi lain, di sini saya mencoba menangkap sedikit urgensinya. Ada 2 kata yg sangat antagonis yakni MEMILIH ATAU TIDAK MEMILIH. Sebuah pilihankan tentunya…hehehe

Saya coba memakai analogi di bawah ini ;
Andaikan ada permintaan ini: kamu harus memilih 1 buah kue dari 1 piring yang berisi satu jenis kue, 2 kue yang sama, 2 kue yang berbeda dan bermacam jenis kue. Mana yang lebih asyik? Kalau jawaban kamu yang asyik adalah memilih dari piring dengan banyak jenis kue, tentu itu jawaban itu normal. Namun pertanyaan berikut: Benarkah mudah untuk memilih satu buah (ingat satu saja) kue dari begitu banyak pilihan? Saya kok tidak yakin.

Pernahkah kamu berbelanja pakaian dan mendapatkan pilihan begitu banyak, entah itu bagus semua atau jelek semua, dan kamu sulit menentukan pilihan, apalagi karena bugjet terbatas. Pusing?

Kalau sudah demikian, apakah kita seharusnya bersyukur karena memiliki hak untuk memilih? Syukur-syukur kalau semua calon yang tertulis di kertas suara adalah orang-orang hebat, baik, jujur, pekerja keras dan mau memikirkan rakyat kecil, sehingga kesulitan kita adalah mencari yang terbaik di antara yang baik. Lha kalau semua jelek (kok pesimistis, skeptis sih)?

Bagaimana dengan hak untuk tidak memilih. Toh itu bagian dari pilihan? Nah, ini bukti lain dari kedaulatan seorang manusia merdeka. Bebas memilih untuk tidak memilih.

Tapi jangan lupa, setiap pilihan kita ada konsekuensinya.