HANYA MANUSIA – Hendra Blog

Sebuah Catatan dari Setitik Keniscayaan

Posts Tagged ‘Realitas’

pilkada serentak 20181 300x167 PENGENALAN SEDERHANA TIPE PEMILIH DALAM PEMILUKADASuasana memang mulai menghangat menjelang pemilihan Gubernur Kalimantan Barat maupun beberapa kabupaten/kota yang ada di Provinsi Kalimantan Barat. Ya, sebentar lagi Pilkada serentak 2018 yang akan datang akan segera dimulai. Pada Pilkada 2018 kali ini Khususnya yang terjadi di Kalbar, ada 6 (enam) daerah yang akan menggelar pilkada serentak tahun depan, yaitu Provinsi Kalimantan Barat itu sendiri, Kabupaten Kayong Utara, Kabupaten Kubu Raya, Kota Pontianak, Kabupaten Mempawah, dan Kabupaten Sanggau.

Saya tidak akan membahas calon-calon yang akan bertarung dalam pemilu serentak tersebut, namun lebih menyoroti tingkah laku pemilih yang akan berpartisipasi dalam pesta demokrasi ini yang akan menentukan siapa yang akan memimpin daerahnya masing-masing.

Mari kita bicara fakta. Demokrasi adalah sistem pemerintahan dimana seluas – luasnya publik (tidak bisa seluruhnya, karena selalu ada mereka yang merasa tidak perlu atau pada suatu titik tak terjamah) berpartisipasi secara aktif dalam pelaksanannya. Karena tidak mungkin seluas – luasnya publik tersebut terlibat langsung dalam sistem pemerintahan, maka dibuatlah cara pendelegasian wewenang publik itu kepada pihak – pihak yang dapat mewakili mereka. Legitimasi konsep keterwakilan ini kemudian diterapkan melalui cara pemilihan. Sejauh ini di Indonesia, sifatnya masih langsung. Dalam skala negara, memilih wakil baik untuk domain eksekutif atau legislatif membutuhkan pendekatan yang lebih rumit. Karena tidak seperti memilih ketua rukun tetangga, akses pemilih untuk mengenal dekat secara pribadi para kandidat hampir tidak mungkin. Disini kemudian peran popularitas dan elektabilitas memegang peranan penting.

Jika kita mengelompokkan pemilih berdasarkan perilaku memilih mereka, maka kita dapatkan 3 (tiga) kelompok besar. Pemilih Rasional, pemilih Tradisional/Kultural dan pemilih Emosional. Pemilih rasional adalah pemilih yang benar – benar memperhatikan bahwa hak pilihnya sangat penting dan tak mau menyia-nyiakannya dengan memilih kandidat tertentu secara gegabah. Kelompok ini benar – benar mencari tahu rekam jejak semendalam mungkin setiap sosok yang menjadi opsi. Mereka tidak akan jatuh tersungkur takjub pada kemasan dan pencitraan dari calon belaka dan tidak akan pernah berhenti untuk menggali, sampai semua parameter – parameter yang dipakai untuk menentukan pilihan lengkap. Perilaku pemilih ala Anthony Downs ini begitu berhati – hati sampai tak sedikit yang akhirnya menyobek kartu pemilih mereka, jika dirasa para kandidat rata – rata mengecewakan atau tidak ada calon yang benar – benar layak dipilih.

Pemilih Tradisional/Cultural melandaskan pilihan pada hal – hal yang secara tradisi diterapkan. Misalnya memilih kandidat dari partai tertentu, karena memang sudah menjadi kelaziman dalam keluarga. Di kelompok ini, peran pemimpin untuk menentukan siapa yang dipilih menjadi sangat dominan. Di level keluarga mungkin si kepala keluarga sementara di tingkat komunitas adalah para sesepuh. Sehingga jika kepala suku, pemuka agama atau tokoh masyarakat menentukan pilihan mereka, maka dengan sendirinya komunitasnya akan mengikuti. Menyimpang dari pilihan tersebut dianggap membangkang, kualat dan konsekuensinya bisa saja tidak membuat nyaman buat si individu. Dalam perjalanan peradaban manusia, jumlah pemilih yang tergabung dalam kelompok ini relatif akan menyusut. Seiring kian majunya sebuah peradaban, ketergantungan manusia pada kelompok akan semakin berkurang. Penyebabnya ada pada pertumbuhan ekonomi dan kemajuan bidang teknologi yang membuat manusia menjadi semakin mandiri dan kurang bergantung pada orang lain. Kondisi ini juga akan membuat cepat atau lambat mereka akan menjadi mandiri atas pilihan – pilihan politik mereka. Namun ini berjalan secara gradual, tidak langsung melompat ke kelompok rasional. Mereka harus melalui transisi ke kelompok emosional terlebih dahulu.

Kelompok pemilih emosional adalah kelompok yang paling rentan dipengaruhi. Meski telah mandiri namun guna memilih dengan tepat mereka masih membutuhkan panduan. Sedangkan untuk mendapat pemahaman melalui proses pencarian, pengumpulan dan penyaringan informasi mereka belum mapan. Ujungnya, pada fase metamorfosis perilaku memilih dari “bergantung” menjadi “merdeka” para pemilih di kelompok ini mengandalkan rasa sebagai parameter. Tak aneh karenanya, pada ranah ini pemilih bisa berayun dari pilihan yang satu ke pilihan yang lain dengan sangat mudah. Swing voter, istilahnya populernya, adalah bentuk kegamangan dalam memilih, pindah dari satu opsi ke opsi berbeda karena pegangan ideologis yang tidak ajeg atau miskinnya bekal informasi terhadap pilihan – pilihan. Sekali lagi, rasa terhadap calon menjadi alat sensor utama, ketimbang secara aktif melakukan pengukuran aspek – aspek instrumental dari seorang kandidat seperti kemampuan memimpin, kemampuan pengambilan keputusan, kecakapan menguasai bidang – bidang kebijakan publik dan seterusnya. Pemilih pada kelompok ini lebih menitikberatkan aspek – aspek ekspresif seperti yang disampaikan Geoferry Brennan, dimana pemilih lebih tertarik atas apa yang dipilihnya ketimbang hasil dari jika pilihan tersebut terwujud. Artinya konsep like and dislike sangat mempengaruhi. Kandidat bisa saja terpilih karena lebih tampan dibanding lainnya, lebih ramah dibanding yang lainnya, lebih santun dan seterusnya. Di Indonesia, kita menyaksikan aspek ekspresif yang dijadikan standar bagi pemilih berubah dari masa ke masa. Ada masa dimana sosok calon pemimpin yang sarat nuansa aristokrasi mengemuka. Yang gayanya kelurah-lurahan, cerdas, santun, bertutur kata teratur, rapi dan cermat lebih disuka. Dalam perjalanan waktu kemudian, yang demikian dirasa tidak lagi memberikan bukti atas perubahan yang diharapkan, maka sosok dengan imaji seperti itu ditinggalkan. Sebab pemilih merasa tipologi pemimpin gaya konvensional dan klasik seperti itu, ibarat ningrat yang sama sekali tidak paham apa yang jadi aspirasi, keluh dan harapan publik. Pemimpin seperti itu sangat berjarak dengan realitas di akar rumput. Maka muncul harapan, jika saja ada calon pemimpin yang benar – benar seperti “kita”, berbicara gaya “kita”, berpakaian seperti “kita” mungkin akan memahami apa yang rakyat mau, karena ia tidak akan hanya hinggap di singgasananya di awang – awang. Dia akan ada diantara kita, duduk dikursi yang sama, minum dari gelas yang serupa dan menghirup aroma egaliter yang sama. Sosok seperti itulah yang mungkin lebih pas sekarang ini. Sekali lagi, memilih yang kelurah – lurahan atau yang sama dengan “kita” bukan beranjak dari aspek – aspek rasional-instrumental, tetapi lebih kepada citra emosional-ekspresif.

Para akademisi bidang politik mungkin sepakat bahwa kelompok pemilih emosional masih relatif banyak jumlahnya pada negara yang menerapkan sistem demokrasi liberal seperti Indonesia di era ini. Belum lagi, jika ada tipologi pemilih yang cukup berkembang saat ini, yakni pemilih skeptis. Ya, di sinilah potensi golput bisa saja terjadi.

Memang, parpol dan/atau kandidat butuh perjuangan ekstra untuk merebut perhatian jenis pemilih sesuai karakteristik yang sudah dijelaskan sebelumnya.  Ya, tugas yang tidak mudah. Kesimpulanya adalah pemilih merupakan urat nadi politik, karena apa ? karena itulah yang menjadi penentu hidup matinya bangsa ini agar tidak jatuh pada pemimpin yang zhalim dan lemah.

Back to basic. Pertanyaan mendasarnya adalah masuk tipologi pemilih seperti apakah anda?

Salam Melek Politik.

Sumber referensi :

Anthony Downs, An Economic Theory of Democracy, 1975.

Geoferry Brennan, Democracy and Decision: The Pure Theory of Electoral Preference, Cambridge University Press, 1993.

Hanta Yuda, Industrialisasi Pilkada, publish artikel tanggal 25 November 2010 dari Hanta Yuda, Direktur Eksekutif Lembaga Survey Poltracking Indonesia, akses di blogger gagasanhukum.wordpress.com tanggal 16 Agustus 2017

Kevin Raymond Evans, Sejarah Pemilu dan Partai Politik di Indonesia, PT Arise Concultancies, 2003.

Samuel P. Huntington, The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century, Norman: University Oklahoma, 1991.

(Note: Tulisan ini merupakan pandangan/opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan institusi di mana penulis berkarya)

HARI RAYA IDUL FITRI 1437 HIJRIAH

Ketika cara dan pikiran ini salah

Ketika banyak tindakan ini yang tidak sesuai dengan dan tidak baik

Ketika kekhilafan ini sering terjadi

Dan

Begitupun sebaliknya

Ketika kita dinistakan dan dilukai selama ini

Ketika kita direndahkan dan dizalimi harkat dan martabat ini

Ketika orang lain sudah menganggap kita kurang dan lemah, maka

TETAPLAH BERLAKU BAIK

TETAPLAH SANTU DAN BERSABAR

TETAPLAH UNTUK MEMAAFKAN DAN AKAN SELALU MEMAAFKAN

 

SEHINGGA DENGAN MEMAAFKAN, KITA TELAH MENJADI PRIBADI YANG BAIK

DENGAN “MEMBERIKAN” KESEMPATAN KEPADA TUHAN UNTUK BERLAKU YANG MEMBAIKKAN

BAIK UNTUK KITA MAUPUN BAIK UNTUK ORANG YANG MENZALIMI / MENGHINA KITA

 

MULAILAH SEKARANG,

BERPIKIRLAH BAIK,

BERSIKAPLAH BAIK,

BERLAKULAH BAIK

 

MARILAH KITA MEMBENINGKAN HATI UNTUK KEBAIKAN,

LALU PERHATIKAN APA YANG TERJADI

“DETIK-DETIK KEMENANGAN HAKIKI ADA DI DEPAN KITA….

“AKHIR KATA, HENDRA BESERTA KELUARGA MENGUCAPKAN SELAMAT HARI RAYA IDUL FITRI 1 SYAWAL 1437 HIJRIAH, MINAL AIDIN WAL FAIDZIN, MOHON MAAF LAHIR DAN BATIN”

 

Ketapang, 6 Juli 2016

 

 

Setiap tahunnya, Pemerintahan Daerah Kabupaten Kayong Utara menetapkan produk hukum daerah, baik itu berupa Peraturan daerah atau disingkat Perda, Peraturan Bupati atau Perbup yang sifatnya bisa peraturan atau ketetapan, yang dituangkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah atau disingkat Propemperda. Pada tahun 2015 seperti yang dikutip dari salinan Keputusan DPRD Kabupaten Kayong Utara Nomor 13/DPRD/III/2015 tanggal 4 Maret 2015 “ada sekitar 24 (dua puluh empat) Rancangan Peraturan Daerah dalam Propemperda sehingga dari 24 (dua puluh empat) Rancangan Peraturan Daerah tersebut, ada sekitar 17 (tujuh belas) Perda yang telah disahkan”. Jika diprosentase secara kuantitas Perda yang telah ditetapkan, maka 71% (tujuh puluh satu persen) yang sudah menjadi Perda. Perda-perda yang telah ditetapkan dan diundangkan oleh Pemerintahan Kabupaten Kayong Utara tentunya tidak terlepas dengan adanya dorongan dari masyarakat dan/atau partisipasi dalam proses pembentukan peraturan daerah itu sendiri.

Akhir medio tahun 2015 kemarin, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, yang dimuat pada Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036, yang selanjutnya disingkat Permendagri Pembentukan Produk Hukum Daerah. Permendagri tersebut mencabut dan menggantikan Permendagri Pembentukan Produk Hukum Daerah sebelumnya (Permendagri No. 1 Tahun 2014). Tulisan kali ini, mencoba menganalisa sejauh mana partisipasi masyarakat dalam Permendagri di atas, mengingat saat ini Kabupaten Kayong Utara belum memiliki Perda tersendiri mengenai acuan tentang mekanisme penyusunan dan pembuatan produk hukum daerah.

Pengertian Perda itu sendiri dapat dilihat dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan atau lebih disingkat UU PPP. Pasal 7 dan 8 UU PPP mengatakan bahwa Perda provinsi/kabupaten/kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah. Senada dengan itu, Imam Ropi’i juga mengatakan “Proses pembahasan dan penentuan peraturan di daerah secara teoritis dapat dilakukan dari dua jalur, yaitu jalur lembaga perwakilan daerah dan pemerintah daerah (Kepala Daerah), karena kedua lembaga tersebut penentuannya dilakukan secara langsung oleh rakyat di daerah, maka secara politis rakyat memiliki hak untuk berpartisipasi”. Pasal 1 ayat (18) Permendagri No. 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, dimana Pembentukan Perda adalah pembuatan peraturan-perundang-undangan daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan dan penyebarluasan.

Proses keterlibatan masyarakat dalam pembentukan produk hukum daerah, memang telah diakomodir. Hal ini bisa dilihat pada Pasal 166 Permendagri Pembentukan Produk Hukum Daerah, dimana masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Perda, Perbup, Peraturan Bersama KDH dan/atau Peraturan DPRD. Masukan tersebut dapat dilakukan dengan;

  1. Rapat Dengar Pendapat Umum;
  2. Kunjungan kerja;
  3. Sosialisasi; dan/atau
  4. Seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.

Pasal 22 ayat (1) Permendagri Pembentukan Produk Hukum Daerah (berlaku secara mutatis mutandis untuk kabupaten/kota-vide Pasal 24), dimana dalam rancangan Perda wajib disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik dan Pasal 16 ayat (3) serta Pasal 26 Permendagri Pembentukan Produk Hukum Daerah, dimana penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akadmik dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan pihak ketiga yang mempunyai keahlian sesuai materi yang akan diatur dalam rancangan perda serta dalam penyusunan rancangan Perda tim penyusun dapat mengundang peneliti dan/atau tenaga ahli dari lingkungan Perguruan Tinggi atau organisasi kemasyarakatan sesuai kebutuhan.

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu bentuk partisipasi politik masyarakat yang sangat penting dalam rangka menciptakan good governance. Jika melihat bentuk partisipasi masyarakat dalam Pasal 166 Permendagri Pembentukan Produk Hukum Daerah, masyarakat selama ini dalam proses pembentukan Perda masih bersifat pasif, parsial dan simbolik. Beberapa komunikasi massa yang dilakukan hanyalah sebagai pelengkap prosedur adanya basis research (penelitian dasar) yang melandasi pelaksanaan Perda. Hal ini tidak sejalan dengan konsep yang dikemukakan oleh Philipus Hadjon, “bahwa di tahun 1960 muncul konsep demokrasi partisipasi. Dalam konsep ini, rakyat mempunyai hak untuk ikut memutuskan dalam proses pengambilan keputusan pemerintahan”. Tentunya ini yang seharusnya mesti dilakukan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kayong Utara dengan menjadikan masyarakat sebagai bagian dari pengambil keputusan, bukan sebagai pelengkap prosedur dalam pembentukan peraturan di daerah.

Pembentukan Perda yang baik harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 5 UU PPP, yaitu sebagai berikut:

  1. Kejelasan tujuan;
  2. Kelembagaan atau organ Pembentuk;
  3. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
  4. Dapat dilaksanakan;
  5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
  6. Kejelasan rumusan;
  7. Keterbukaan.

Proses pembentukan produk hukum daerah, mulai tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan dan penyebarluasan sangat penting untuk dilakukan. Untuk membangun Perda yang partisipatif, asas transparansi atau keterbukaan menjadi penting untuk dilakukan, dimana proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan daerah.

Program Pembentukan Perda yang disingkat Propemperda berdasarkan Pasal 15 ayat (2) Permendagri Pembentukan Produk Hukum Daerah, dimana penyusunan Propemperda memuat daftar rancangan Perda yang didasarkan atas:

  1. Perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  2. Rencana pembangunan daerah;
  3. Penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
  4. Aspirasi masyarakat daerah.

Edi Pranoto dalam artikelnya yang berjudul “Ketetapan Tidak Sah” mengatakan “Pemenuhan terhadap syarat-syarat dibuatnya ketetapan menjadi sangat penting, agar ketetapan yang dibuat menjadi sah, yang artinya tidak terpenuhinya syarat-syarat ketetapan, akan menyebabkan itu tidak sah atau disebut ketetapan tidak sah (nietrechtsgelding). Akibat hukum dari ketetapan yang tidak sah adalah ketetapan batal karena hukum (nietigheid van rechtswege), ketetapan batal (nietig) atau ketetapan dapat dibatalkan (vernietigbaar).

Jika melihat dasar Propemperda di atas, empat syarat tersebut merupakan satu-kesatuan, karena pada poin (C) diatas ditambahi kata “dan” sehingga apabila empat syarat tadi tidak terpenuhi, maka Propemperda yang nantinya ditetapkan menjadi Perda dapat berakibat hukum, Perda yang telah ditetapkan dapat batal karena hukum atau dibatalkan.

Aspirasi masyarakat daerah merupakan hal yang cukup penting dikarenakan masyarakat di daerah adalah mengetahui tentang dirinya dan permasalahan yang melingkupinya. Selanjutnya, pertanyaannya kemudian adalah bagaimana mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam optimalisasi Perda itu sendiri? Menurut Rival G. Ahmad, setidaknya ada 8 (delapan) prinsip, yaitu adanya publikasi yang efektif; adanya kewajiban informasi dan dokumentasi yang sistematis, bebas dan acceptable; adanya jaminan prosedur dan forum yang terbuka dan efektif bagi masyarakat untuk terlibat dalam mengawasi proses; adanya prosedur yang menjamin publik bisa mengajukan RUU selain anggota DPRD dan Pemerintah; adanya pengaturan yang jelas mengenai dokumen dasar yang wajib tersedia dan acceptable seperti naskah akademik dan raperda; adanya jaminan banding bagi publik bila proses pembentukan perda tidak dilakukan secara partisipatif; ada pengaturan jangka waktu yang memadai untuk seluruh proses penyusunan, pembahasan raperda dan diseminasi perda yang telah dilaksanakan; dan ada pertanggungjawaban yang jelas dan memadai bagi pembentukan peraturan daerah.

Jika diamati Permendagri Pembentukan Produk Hukum Daerah yang tentunya diakui sebagai mekanisme Propemperda yang berlaku bagi Kabupaten Kayong Utara, maka ada beberapa catatan, yaitu, tidak adanya adanya prosedur yang menjamin publik bisa mengajukan rancangan Perda selain anggota DPRD dan Pemerintah, tidak adanya jaminan banding bagi masyarakat, bila proses pembentukan perda tidak dilakukan secara partisipatif, tidak adanya pertanggungjawaban yang jelas dan memadai bagi pembentukan peraturan daerah yang dengan sengaja menutup peluang masyarakat untuk berpartisipasi dan tidak adanya jaminan prosedur dan forum yang terbuka, efektif bagi masyarakat untuk terlibat dalam mengawasi proses dan tidak adanya kewajiban informasi dan dokumentasi yang sistematis, bebas dan acceptable seperti naskah akademik dan raperda.

Mengacu pada catatan yang dikemukakan diatas tadi, sampai saat inipun tidak ada ruang yang cukup memadai bagi partisipasi masyarakat dalam penyusunan produk hukum daerah. Secara prosedural formal, seluruh proses dalam prosedur penyusunan produk hukum daerah adalah black box bagi masyarakat yang ingin mengusulkan atau berpartisipasi dalam penyusunan suatu produk hukum daerah. Sebenarnya, salah satu jalan atau solusi yang bisa ditempuh adalah masyarakat dapat memberikan usulan untuk penyusunan produk hukum daerah secara formal dan substantif dengan mengusulkannya melalui Unit Kerja (SKPD) terkait di pemerintah daerah atau melalui DPRD. Dari pengalaman yang ada, mengusulkan penyusunan produk hukum daerah melalui DPRD adalah jalan yang paling pendek dan tidak rumit. Yang perlu dilakukan adalah kemampuan untuk meyakinkan anggota DPRD agar bisa mengakomodasi mereka. Hal ini senada dengan apa yang dikatakan oleh pakar hukum tata negara Universitas Islam Indonesia Zairin Harahap bahwa penyusunan peraturan daerah di setiap daerah harus bersifat partisipatif yang artinya peraturan daerah juga untuk kepentingan publik sehingga publik harus terlibat secara kompherensif dalam perumusan itu. Selain itu, antusiasme masyarakat untuk terlibat secara aktif perlu ditingkatkan kesadarannya dalam mengawasi maupun memberikan masukan terkait penyusunan perda.

Kabupaten Kayong Utara sampai saat inipun belum memiliki Perda yang mengatur Penyusunan Propemperda. Pasal 16 ayat 3 Permendagri Pembentukan Produk Hukum Daerah (berlaku secara mutatis mutandis untuk kabupaten/kota-vide Pasal 17) telah mengamanatkan bahwa tata cara penyusunan Propemperda diatur dalam Perda. Diharapkan, kedepan agar bisa diusulkan eksekutif atau inisiatif legislatif menjadi Raperda sehingga nantinya akan menjadi payung hukum bagi penyusunan produk hukum yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Kayong Utara mulai dari Perda, Perbup, Peraturan Bersama KDH dan/atau Peraturan DPRD.

Tulisan ini merupakan pandangan pribadi penulis dan tidak terkait dengan instansi tempatnya bekerja.

Referensi :

Imam Ropi’i, Membangun Legislasi Daerah yang Partisipatif, Jurnal Reformasi Hukum, 8:2, (Sidoarjo, September 2007), 59.

Philipus M. Hadjon, dalam  tulisan Tomy M. Saragih, “Konsep Partisipasi Masyarakat dalam  Pembentukan Peraturan Daerah Rencana Detail Tata Ruang dan Kawasan”, 2011, diakses www.ejournal.unpatti.ac.id (16 Februari 2016).

Edi Pranoto, dalam artikelnya, “Ketetapan Tidak Sah”, 2011, www.pranata-.blogspot.co.id (16 Februari 2016).

Zairin Harahap, dalam artikelnya, “Penyusunan Perda Harus Bersifat Partisipatif”, 2015, diakses www.covesia.com (19 Februari 2016).

 

Dasar hukum :

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Keputusan DPRD Kabupaten Kayong Utara Nomor 13/DPRD/III/2015 tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2015.