HANYA MANUSIA – Hendra Blog

Sebuah Catatan dari Setitik Keniscayaan

Posts Tagged ‘sejarah’

pilkada serentak 20181 300x167 PENGENALAN SEDERHANA TIPE PEMILIH DALAM PEMILUKADASuasana memang mulai menghangat menjelang pemilihan Gubernur Kalimantan Barat maupun beberapa kabupaten/kota yang ada di Provinsi Kalimantan Barat. Ya, sebentar lagi Pilkada serentak 2018 yang akan datang akan segera dimulai. Pada Pilkada 2018 kali ini Khususnya yang terjadi di Kalbar, ada 6 (enam) daerah yang akan menggelar pilkada serentak tahun depan, yaitu Provinsi Kalimantan Barat itu sendiri, Kabupaten Kayong Utara, Kabupaten Kubu Raya, Kota Pontianak, Kabupaten Mempawah, dan Kabupaten Sanggau.

Saya tidak akan membahas calon-calon yang akan bertarung dalam pemilu serentak tersebut, namun lebih menyoroti tingkah laku pemilih yang akan berpartisipasi dalam pesta demokrasi ini yang akan menentukan siapa yang akan memimpin daerahnya masing-masing.

Mari kita bicara fakta. Demokrasi adalah sistem pemerintahan dimana seluas – luasnya publik (tidak bisa seluruhnya, karena selalu ada mereka yang merasa tidak perlu atau pada suatu titik tak terjamah) berpartisipasi secara aktif dalam pelaksanannya. Karena tidak mungkin seluas – luasnya publik tersebut terlibat langsung dalam sistem pemerintahan, maka dibuatlah cara pendelegasian wewenang publik itu kepada pihak – pihak yang dapat mewakili mereka. Legitimasi konsep keterwakilan ini kemudian diterapkan melalui cara pemilihan. Sejauh ini di Indonesia, sifatnya masih langsung. Dalam skala negara, memilih wakil baik untuk domain eksekutif atau legislatif membutuhkan pendekatan yang lebih rumit. Karena tidak seperti memilih ketua rukun tetangga, akses pemilih untuk mengenal dekat secara pribadi para kandidat hampir tidak mungkin. Disini kemudian peran popularitas dan elektabilitas memegang peranan penting.

Jika kita mengelompokkan pemilih berdasarkan perilaku memilih mereka, maka kita dapatkan 3 (tiga) kelompok besar. Pemilih Rasional, pemilih Tradisional/Kultural dan pemilih Emosional. Pemilih rasional adalah pemilih yang benar – benar memperhatikan bahwa hak pilihnya sangat penting dan tak mau menyia-nyiakannya dengan memilih kandidat tertentu secara gegabah. Kelompok ini benar – benar mencari tahu rekam jejak semendalam mungkin setiap sosok yang menjadi opsi. Mereka tidak akan jatuh tersungkur takjub pada kemasan dan pencitraan dari calon belaka dan tidak akan pernah berhenti untuk menggali, sampai semua parameter – parameter yang dipakai untuk menentukan pilihan lengkap. Perilaku pemilih ala Anthony Downs ini begitu berhati – hati sampai tak sedikit yang akhirnya menyobek kartu pemilih mereka, jika dirasa para kandidat rata – rata mengecewakan atau tidak ada calon yang benar – benar layak dipilih.

Pemilih Tradisional/Cultural melandaskan pilihan pada hal – hal yang secara tradisi diterapkan. Misalnya memilih kandidat dari partai tertentu, karena memang sudah menjadi kelaziman dalam keluarga. Di kelompok ini, peran pemimpin untuk menentukan siapa yang dipilih menjadi sangat dominan. Di level keluarga mungkin si kepala keluarga sementara di tingkat komunitas adalah para sesepuh. Sehingga jika kepala suku, pemuka agama atau tokoh masyarakat menentukan pilihan mereka, maka dengan sendirinya komunitasnya akan mengikuti. Menyimpang dari pilihan tersebut dianggap membangkang, kualat dan konsekuensinya bisa saja tidak membuat nyaman buat si individu. Dalam perjalanan peradaban manusia, jumlah pemilih yang tergabung dalam kelompok ini relatif akan menyusut. Seiring kian majunya sebuah peradaban, ketergantungan manusia pada kelompok akan semakin berkurang. Penyebabnya ada pada pertumbuhan ekonomi dan kemajuan bidang teknologi yang membuat manusia menjadi semakin mandiri dan kurang bergantung pada orang lain. Kondisi ini juga akan membuat cepat atau lambat mereka akan menjadi mandiri atas pilihan – pilihan politik mereka. Namun ini berjalan secara gradual, tidak langsung melompat ke kelompok rasional. Mereka harus melalui transisi ke kelompok emosional terlebih dahulu.

Kelompok pemilih emosional adalah kelompok yang paling rentan dipengaruhi. Meski telah mandiri namun guna memilih dengan tepat mereka masih membutuhkan panduan. Sedangkan untuk mendapat pemahaman melalui proses pencarian, pengumpulan dan penyaringan informasi mereka belum mapan. Ujungnya, pada fase metamorfosis perilaku memilih dari “bergantung” menjadi “merdeka” para pemilih di kelompok ini mengandalkan rasa sebagai parameter. Tak aneh karenanya, pada ranah ini pemilih bisa berayun dari pilihan yang satu ke pilihan yang lain dengan sangat mudah. Swing voter, istilahnya populernya, adalah bentuk kegamangan dalam memilih, pindah dari satu opsi ke opsi berbeda karena pegangan ideologis yang tidak ajeg atau miskinnya bekal informasi terhadap pilihan – pilihan. Sekali lagi, rasa terhadap calon menjadi alat sensor utama, ketimbang secara aktif melakukan pengukuran aspek – aspek instrumental dari seorang kandidat seperti kemampuan memimpin, kemampuan pengambilan keputusan, kecakapan menguasai bidang – bidang kebijakan publik dan seterusnya. Pemilih pada kelompok ini lebih menitikberatkan aspek – aspek ekspresif seperti yang disampaikan Geoferry Brennan, dimana pemilih lebih tertarik atas apa yang dipilihnya ketimbang hasil dari jika pilihan tersebut terwujud. Artinya konsep like and dislike sangat mempengaruhi. Kandidat bisa saja terpilih karena lebih tampan dibanding lainnya, lebih ramah dibanding yang lainnya, lebih santun dan seterusnya. Di Indonesia, kita menyaksikan aspek ekspresif yang dijadikan standar bagi pemilih berubah dari masa ke masa. Ada masa dimana sosok calon pemimpin yang sarat nuansa aristokrasi mengemuka. Yang gayanya kelurah-lurahan, cerdas, santun, bertutur kata teratur, rapi dan cermat lebih disuka. Dalam perjalanan waktu kemudian, yang demikian dirasa tidak lagi memberikan bukti atas perubahan yang diharapkan, maka sosok dengan imaji seperti itu ditinggalkan. Sebab pemilih merasa tipologi pemimpin gaya konvensional dan klasik seperti itu, ibarat ningrat yang sama sekali tidak paham apa yang jadi aspirasi, keluh dan harapan publik. Pemimpin seperti itu sangat berjarak dengan realitas di akar rumput. Maka muncul harapan, jika saja ada calon pemimpin yang benar – benar seperti “kita”, berbicara gaya “kita”, berpakaian seperti “kita” mungkin akan memahami apa yang rakyat mau, karena ia tidak akan hanya hinggap di singgasananya di awang – awang. Dia akan ada diantara kita, duduk dikursi yang sama, minum dari gelas yang serupa dan menghirup aroma egaliter yang sama. Sosok seperti itulah yang mungkin lebih pas sekarang ini. Sekali lagi, memilih yang kelurah – lurahan atau yang sama dengan “kita” bukan beranjak dari aspek – aspek rasional-instrumental, tetapi lebih kepada citra emosional-ekspresif.

Para akademisi bidang politik mungkin sepakat bahwa kelompok pemilih emosional masih relatif banyak jumlahnya pada negara yang menerapkan sistem demokrasi liberal seperti Indonesia di era ini. Belum lagi, jika ada tipologi pemilih yang cukup berkembang saat ini, yakni pemilih skeptis. Ya, di sinilah potensi golput bisa saja terjadi.

Memang, parpol dan/atau kandidat butuh perjuangan ekstra untuk merebut perhatian jenis pemilih sesuai karakteristik yang sudah dijelaskan sebelumnya.  Ya, tugas yang tidak mudah. Kesimpulanya adalah pemilih merupakan urat nadi politik, karena apa ? karena itulah yang menjadi penentu hidup matinya bangsa ini agar tidak jatuh pada pemimpin yang zhalim dan lemah.

Back to basic. Pertanyaan mendasarnya adalah masuk tipologi pemilih seperti apakah anda?

Salam Melek Politik.

Sumber referensi :

Anthony Downs, An Economic Theory of Democracy, 1975.

Geoferry Brennan, Democracy and Decision: The Pure Theory of Electoral Preference, Cambridge University Press, 1993.

Hanta Yuda, Industrialisasi Pilkada, publish artikel tanggal 25 November 2010 dari Hanta Yuda, Direktur Eksekutif Lembaga Survey Poltracking Indonesia, akses di blogger gagasanhukum.wordpress.com tanggal 16 Agustus 2017

Kevin Raymond Evans, Sejarah Pemilu dan Partai Politik di Indonesia, PT Arise Concultancies, 2003.

Samuel P. Huntington, The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century, Norman: University Oklahoma, 1991.

(Note: Tulisan ini merupakan pandangan/opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan institusi di mana penulis berkarya)

YAKIN PERNIKAHAN MEMBAWA REZKI – 15 MEI 2015

hENDRA 01 300x199 YAKIN PERNIKAHAN MEMBAWA REZKI   15 MEI 2015Menikah adalah sesuatu hal yang ditunggu-tunggu tentunya. Dengan menikah, pikiran, dan hati menjadi tenang, tentram tak terkira. Pandangan jadi lebih bisa terjaga. Lebih dari itu, menikah adalah fitrah setiap anak Adam. Dengan menikah, seseorang bisa semakin lebih dewasa dalam berpikir, berperilaku bahkan dalam mengambil dan memutuskan sebuah pilihan. Ada beberapa hal yang bisa dihayati mengapa seseorang itu harus menikah. Di antaranya; pertama, menikah berarti melengkapi agamanya. “Barangsiapa menikah, maka ia telah melengkapi separuh dari agamanya. Dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah dalam memelihara yang separuhnya lagi.” (HR. Thabrani dan Hakim).

Akhirnya, penulis inipun kemudian mengakhiri masa lajangnya. Sepuluh hari yang lalu, tepatnya tanggal 15 Mei 2015 (15-05-2015) merupakan tanggal bersejarah dalam kehidupan ini. Hampir 30 tahun sudah hidup dengan dialektika masa bujang….ya…ya…ada suka dukanya, senang dan sedih bercampur menjadi satu………..Terbahagiakan ya Tuhan….

Dimulai dengan akad yang Alhamdulillah lancar dan sukses. Walaupun ada insiden kecil yakni hujan yang cukup lebat sampai-sampai rumah mempelai perempuan kebanjiran. Sempat sedih juga akan tetapi Tuhan punya rencana di luar kuasa saya dan akhirnya saya yakin dengan kejadian ini pertanda di masa depan rezki baik lahir dan batin akan terus mengalir dan akan terus berkelanjutan….Amin.

Saya mencintainya, karena ia istri yang dianugerahkan Allah, Ibu dari anak-anak saya kelak nantinya. Semoga Allah selalu menghimpunkan kami dalam kebaikan. Mudah-mudahan Allah yang Maha Lembut melimpahkan kepada kami bening saripati cinta, cinta yang menghangati nafas keluarga, cinta yang menyelamatkan. Semoga Allah memampukan kami membingkai keluarga sakinah, mawaddah, dan warrahmah. Semoga Allah mematrikan helai keikhlasan di setiap gerak dalam keluarga ini. Juga Allah yang Maha Menetapkan, mengekalkan ikatan pernikahan tidak hanya di dunia yang serba fana tapi sampai ke sana, the real world “Akhirat”. Mudah-mudahan kami selamat mendayung sampai ketepian. Allahumma Amin.

image5a DILEMA BURUH DENGAN PHK DAN HAK HAK YANG DIPERJUANGKANNYANasib? Ya, kata banyak orang sudah ditentukan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, tapi Tuhan Yang Maha Kuasa pun berfirman “Nasib suatu kaum tidak akan berubah jika kaum itu tidak berusaha merubah nasibnya sendiri“, begitu pula yang terjadi pada buruh. Buruh yang selama ini menjadi kaum yang tertindas dan dikalahkan dalam menuntut hak-haknya, harus mempunyai kesadaran bahwa nasibnya ada di tangan mereka sendiri dengan memperjuangkan hak-haknya serta memberdayakan seluruh kemampuan yang ada pada dirinya. Namun, di samping itu nasib buruh juga masih harus bergantung pada negara. Hal ini bukanlah sebuah aib atau keniscayaan yang harus disembunyikan tapi merupakan suatu bentuk fairness (kewajaran) bahkan kewajiban. Mengapa? Karena negara wajib melindungi hak-hak setiap warga negaranya, melakukan pemberdayaan, mendidik, dan mencerdaskan termasuk kepada buruh.

BURUH DAN PHK

Sampai dengan awal Maret 2010, angka PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) di Indonesia tercatat mencapai 68.332 orang, sedangkan p1010244 300x224 DILEMA BURUH DENGAN PHK DAN HAK HAK YANG DIPERJUANGKANNYAkaryawan yang dirumahkan mencapai 27.860 orang (Sumber: detikfinance.com). Selain itu, rencana pelaksanaan perdagangan bebas yang dituangkan perjanjian ASEAN-Chine Free Agreement (AC-FTA) turut mejadi kuantitas persoalan khususnya bagi buruh lokal. Senada dengan itu, Muhaimin Iskandar (Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI) juga mengungkapkan bahwa terdapat kemungkinan adanya potensi peningkatan PHK sebagai akibat implementasi perjanjian tersebut jika rencana itu benar-benar terlaksana (www.portalhr.com).  Kenyataan inilah yang terjadi dan tak dapat dipungkiri sehingga nasib buruh selalu dalam posisi yang tertindas hak-haknya, dihisap tenaga dan pikirannya serta lemahnya bargaining position di hadapan pengusaha dan pemilik modal dan selalu dihantui dengan “makhluk” mengerikan yang berwujud PHK. Sekarang, sebaliknya mari kita coba melihat dengan derasnya investasi asing yang masuk ke Indonesia dewasa ini. Pembangunan di sektor investasi nasional makin merebak sehingga memberikan kesempatan kerja seluas-luasnya bagi tenaga kerja khususnya tenaga kerja Indonesia. Harusnya! Kata-kata jargon “saktinya” ini (tugas kami bagi bangsa ini adalah menciptakan lapangan kerja) kemudian terus-menerus digulirkan oleh pengusaha dan pemodal untuk meneguhkan peran mereka dalam pembangunan dan pendekatan-pendekatan kultural pun semakin diusahakan untuk meneguhkan eksistensi mereka. Namun hal ini bisa dikatakan sangat naif sekali karena mencampuradukkan antara “akibat” dengan “tujuan”. Dosen saya dulu pernah mengatakan, “tak ada pemodal yang menciptakan lapangan kerja. Ia berbisnis mengejar laba dan modal dan itulah motif dan tujuan utamanya“. Ya, lahirnya lapangan pekerjaan bukanlah tujuan, melainkan sebagai akibat di luar tujuan utamanya (unintended consequence). Nah, untuk laba dan akumulasi modal adalah intended conseqeunce-nya (tujuan yang dimaksud).

Memang, berbagai krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia tak bisa kita elakkan begitu saja. Krisis ekonomi menyebabkan banyak perusahaan yang terancam bangkrut serta ada yang harus melakukan efisiensi guna memcapai kestabilan produksi perusahaan itu sendiri. Pertanyaannya, apakah PHK menjadi solusi yang tepat? Jika kita melihat secara keseluruhan, sebenarnya tidak semua PHK yang terjadi akibat adanya krisis ekonomi. Sedikit banyaknya PHK, baik yang dilakukan secara  sepihak dan sewenang-wenang oleh pihak pengusaha dan pemodal hanya untuk mematahkan perjuangan kaum buruh dalam menuntut hak-haknya (Jurnal Analisa Sosial, edisi Mei 2002). Kondisi itulah yang sebenarnya cukup merugikan bagi kaum buruh baik secara ekonomi maupun job security (mempertahankan pekerjaan), namun bagi para pengusaha dan pemodal hal ini menguntungkan karena bisa sesukanya dengan memecat buruh lamanya dan mengganti dengan buruh baru. Belum lagi adanya kebijakan perusahan yang menerapkan sistem kerja kontrak dan praktek outsourcing. Katanya sih, ada semacam “trend” terkait tadi yakni upaya penciptaan hubungan kerja yang dilakukan agar menjadi fleksibel jika menerapkan praktek-praktek tersebut. Hal ini semakin dilegalisasi oleh Pasal 64 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Bunyinya sebagai berikut : “Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja atau buruh yang dibuat secara tertulis”. Berdasarkan pasal inilah, pemerintah (bersama dengan pengusaha) telah mengakui pemberlakuan sistem kerja kontrak dan outsourcing yang dahulu kala merupakan salah satu bentuk penjajahan koloni asing atas Indonesia di perusahaan-perusahaan perkebunan (pada waktu itu) yang ada di Indonesia. Sekali lagi, semakin jelaslah sistem hubungan kerja seperti ini tentunya merugikan serta mengingkari hak-hak buruh. Jika butuh, kontrak hubungan kerja jalan atau diperpanjang dan jika sebaliknya, perusahaan bisa memutus kontrak itu. Apa akibatnya bagi buruh? Jelas di sini tidak adanya jaminan masa kerja buruh dan lagi-lagi posisi tawar buruh menjadi semakin melemah.  Dengan demikian, maka tepatlah  asumsi (seperti yang dikatakan oleh dosen saya tadi di atas) yang menyatakan bahwa tidak ada pemodal yang berinvestasi atau berbisnis untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Tujuannya jelas yakni mengejar laba dan akumulasi modal, sedangkan terbukanya lapangan kerja hanya merupakan akibat di luar tujuan utama mereka tadi.

HAK BERSERIKAT DAN BERORGANISASI BURUH

3460196p 300x200 DILEMA BURUH DENGAN PHK DAN HAK HAK YANG DIPERJUANGKANNYABahwa kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran baik secara lisan maupun secara tulisan, memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, serta mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum merupakan hak setiap warga negara;

Bahwa dalam rangka mewujudkan kemerdekaan berserikat, pekerja/buruh berhak membentuk dan mengembangkan serikat pekerja/serikat buruh yang bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab;

Bahwa serikat pekerja/serikat buruh merupakan sarana untuk memperjuangkan, melindungi, dan membela kepentingan dan kesejahteraan pekerja/buruh beserta keluarganya, serta mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan;

Beberapa kalimat diatas adalah merupakan pokok-pokok pikiran atau konsiderans dibuatnya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Dengan undang-undang tersebut, maka setiap pekerja/buruh berhak dan bebas untuk membentuk serikat pekerja/serikat buruh dan dapat berafiliasi dengan serikat pekerja/serikat buruh lainnya baik di tingkat nasional maupun internasional. UU ini juga merupakan hasil dari ratifikasi pemerintah terhadap Konvensi Internasional ILO No. 87 pada tahun 1999 mengenai Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak Berorganisasi. Ya, hak berserikat/berorganisasi buruh dipandang sebagai suatu kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi sebagai sarana memperjuangkan terpenuhinya hak-hak buruh/pekerja seperti hak atas upah, hak buruh perempuan atas fungsi reproduksi dan hak atas kesehatan dan keselamatan kerja. Seperti dalam halnya PHK, UU ini sebenarnya juga melarang siapapun melakukan PHK kepada buruh yang sedang menjalankan fungsi serikat buruhnya dalam menuntut perusahaan untuk mematuhi peraturan perburuhan.

Berkaca dari itu semua, sebenarnya kalau melihat pengalaman, ternyata juga buruh harus secara mandiri memperjuangkan hak-haknya, memperoleh kesejahteraan yang layak, dan menempatkan posisi buruh yang sejajar dengan pengusaha. Negara (baca;pemerintah) sebenarnya (mungkin) ingin melindungi kepentingan dan hak-hak buruh tapi tidak mempunyai kemampuan untuk mewujudkan keinginan itu ketika berhadapan dengan para pemodal dan pengusaha. Singkatnya, keinginan besar tapi “kemampuan” tidak ada.

Penciptaan keharmonisan dalam lingkungan kerja harus menjadi tanggung jawab pengusaha dan buruh karena merupakan yang mutlak. Ya, istilahnya dinamakan simbiosis mutualisme. Maksudnya adalah pengusaha jelas sangat bergantung pada pekerjanya dalam menjalankan proses produksi maupun proses lainnya yang menjadi tanggung jawab buruh. Dan pada saat yang bersamaan, pengusaha/pemilik modal juga mempunyai kewajiban memberikan upah, kesejahteraan yang layak dan kesehatan serta keselamatan kerja kepada para buruh yang sudah menjadi hak mereka. Akan tetapi, semua langkah itu harus dimulai dengan kesadaran buruh untuk memperjuangkan hak-haknya tanpa melupakan kewajiban. Seperti yang telah diungkapkan di atas, buruh harus menciptakan dan menjadi bagian dari sejarahnya sendiri. Buruh tidak lagi fatalistik yang hanya pasrah seolah telah ditimpakan kepadanya „”takdir” buruk dan sama sekali tidak dapat dicegah maupun dirubah. Buruh harus menjadi humanisme (manusia yang dapat “memanusiakan” dirinya). Bebas dari belenggu “penindasan” yang pada hakekatnya adalah bentuk pengingkaran nyata atas fitrah manusia.

Sumber referensi :

  • Giddens, Anthony. 2007. Kapitalisme Dan Teori Sosial Modern. Jakarta. UI-PRESS
  • Priambudi, Komang. 2008. Outsourcing Versus Serikat Kerja. Jakarta. Alihdaya Publishing
  • Silaban,Rekson. 2009. Reposisi Gerakan Buruh, Peta Jalan Gerakan Buruh Indonesia Pasca Reformasi. Jakarta. Pustaka Sinar Harapan
  • Undang-Udang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. 2008. Pustaka Widyatama. Yogyakarta
  • Undang-undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Buruh : www.bpkp.go.id
  • http://elsam.or.id/new tanggal 12 Januari 2009
  • http://detikfinance.com tanggal 17 Maret 2010
  • http://www.akatiga.org tentang Jurnal Analisa Sosial edisi Mei 2002