HANYA MANUSIA – Hendra Blog

Sebuah Catatan dari Setitik Keniscayaan

Posts Tagged ‘undang-undang’

Suksesi pelaksanaan reformasi birokrasi oleh pemerintah, tidak lain bertujuan untuk mewujudkan pelaksanaan kepemerintahan yang baik (good governance). Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya (baca: UU No. 23 Tahun 2014), cukup jelas dalam pasal-pasalnya telah mengatur adanya pembagian kewenangan baik yang menjadi urusan Pemerintahan Pusat, maupun yang menjadi urusan yang dibagi bersama dengan Pemerintahan Daerah. Saat ini, daerah-daerah mengalami implikasi di segala bidang dengan diterapkan UU No. 23 Tahun 2014, salah satunya adalah pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang diejawantahkan dalam bentuk Organisasi Perangkat Daerah (disingkat OPD).

Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (PP No. 18 Tahun 2016). Dikeluarkan PP tersebut merupakan implementasi Pemerintah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 232 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014. Dalam PP tersebut itu pula, dijelaskan bahwa definisi Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah (vide Pasal 1 angka 1 PP No. 18 Tahun 2016). Selanjutnya,  Pemerintahan Daerah (provinsi dan kabupaten/kota) tentunya mengimplementasikan PP tersebut dalam bentuk regulasi yaitu Peraturan Daerah sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 3 ayat (1) PP No. 18 Tahun 2016. Dengan demikian, pembentukan perangkat daerah sebagaimana yang diatur dalam PP ini mesti dituangkan dalam bentuk Perda. Terhadap Perda yang sebelumnya mengatur tentang OPD yang selama ini berdasarkan UU Pemerintahan Daerah yang lama maka wajib disesuaikan dengan UU Pemerintahan Daerah yang baru (UU No. 23 Tahun 2014). Hal ini dapat dilihat dalam Ketentuan Penutup Pasal 125 PP No. 18 Tahun 2016 yang menjelaskan bahwa pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Seperti yang dirilis dalam situs berita kompas.com tertanggal 5 Agustus 2016 bahwa Kementerian Dalam Negeri telah melakukan sosialisasi PP tersebut secara intensif kepada seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia di Hotel Mercure, Jakarta Utara. Selain itu, aturan tersebut dapat kita lihat di website resminya Kementerian Sekretariat Negara dan apabila lebih detail dapat kita download di sini (silahkan dibaca secara lengkap ya….hehehe).

By the way, tanpa berpanjang lebar saya tidak mau terlalu jauh untuk membahas serta menganalisis PP No. 18 Tahun 2016. Silahkan teman-teman analisa sendiri dari sudut pandang atau perspektif masing-masing. Tentunya, harapan sekaligus pertanyaan kita bersama adalah bagaimana mensukseskan pelaksanaan reformasi birokrasi yang sudah bergulir saat ini pasca diterbitkan aturan perundang-undangan yang berlaku sekarang serta bagaimana reformasi dalam bidang kelembagaan akan sukses tercapai sesuai dengan road map reformasi birokrasi yang telah dicanangkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintahan Daerah. Apa itu? yaitu bagaimana pemangku kepentingan di daerah baik Pemerintah Daerah, maupun dari DPRD diharapkan bisa bekerja sama dengan mengedepankan kepentingan kesejahtraan rakyat sebagai tujuan utama. Selain itu, dalam melakukan penataan kelembagaan di daerah sebaiknya dilakukan kajian yang menghasilkan Naskah Akademik yang merupakan hasil tinjauan teroritis maupun praktis sehingga rekomendasi restrukturisasi kelembagaan yang dihasilkan sudah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing daerah.

Setiap tahunnya, Pemerintahan Daerah Kabupaten Kayong Utara menetapkan produk hukum daerah, baik itu berupa Peraturan daerah atau disingkat Perda, Peraturan Bupati atau Perbup yang sifatnya bisa peraturan atau ketetapan, yang dituangkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah atau disingkat Propemperda. Pada tahun 2015 seperti yang dikutip dari salinan Keputusan DPRD Kabupaten Kayong Utara Nomor 13/DPRD/III/2015 tanggal 4 Maret 2015 “ada sekitar 24 (dua puluh empat) Rancangan Peraturan Daerah dalam Propemperda sehingga dari 24 (dua puluh empat) Rancangan Peraturan Daerah tersebut, ada sekitar 17 (tujuh belas) Perda yang telah disahkan”. Jika diprosentase secara kuantitas Perda yang telah ditetapkan, maka 71% (tujuh puluh satu persen) yang sudah menjadi Perda. Perda-perda yang telah ditetapkan dan diundangkan oleh Pemerintahan Kabupaten Kayong Utara tentunya tidak terlepas dengan adanya dorongan dari masyarakat dan/atau partisipasi dalam proses pembentukan peraturan daerah itu sendiri.

Akhir medio tahun 2015 kemarin, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, yang dimuat pada Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036, yang selanjutnya disingkat Permendagri Pembentukan Produk Hukum Daerah. Permendagri tersebut mencabut dan menggantikan Permendagri Pembentukan Produk Hukum Daerah sebelumnya (Permendagri No. 1 Tahun 2014). Tulisan kali ini, mencoba menganalisa sejauh mana partisipasi masyarakat dalam Permendagri di atas, mengingat saat ini Kabupaten Kayong Utara belum memiliki Perda tersendiri mengenai acuan tentang mekanisme penyusunan dan pembuatan produk hukum daerah.

Pengertian Perda itu sendiri dapat dilihat dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan atau lebih disingkat UU PPP. Pasal 7 dan 8 UU PPP mengatakan bahwa Perda provinsi/kabupaten/kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah. Senada dengan itu, Imam Ropi’i juga mengatakan “Proses pembahasan dan penentuan peraturan di daerah secara teoritis dapat dilakukan dari dua jalur, yaitu jalur lembaga perwakilan daerah dan pemerintah daerah (Kepala Daerah), karena kedua lembaga tersebut penentuannya dilakukan secara langsung oleh rakyat di daerah, maka secara politis rakyat memiliki hak untuk berpartisipasi”. Pasal 1 ayat (18) Permendagri No. 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, dimana Pembentukan Perda adalah pembuatan peraturan-perundang-undangan daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan dan penyebarluasan.

Proses keterlibatan masyarakat dalam pembentukan produk hukum daerah, memang telah diakomodir. Hal ini bisa dilihat pada Pasal 166 Permendagri Pembentukan Produk Hukum Daerah, dimana masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Perda, Perbup, Peraturan Bersama KDH dan/atau Peraturan DPRD. Masukan tersebut dapat dilakukan dengan;

  1. Rapat Dengar Pendapat Umum;
  2. Kunjungan kerja;
  3. Sosialisasi; dan/atau
  4. Seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.

Pasal 22 ayat (1) Permendagri Pembentukan Produk Hukum Daerah (berlaku secara mutatis mutandis untuk kabupaten/kota-vide Pasal 24), dimana dalam rancangan Perda wajib disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik dan Pasal 16 ayat (3) serta Pasal 26 Permendagri Pembentukan Produk Hukum Daerah, dimana penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akadmik dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan pihak ketiga yang mempunyai keahlian sesuai materi yang akan diatur dalam rancangan perda serta dalam penyusunan rancangan Perda tim penyusun dapat mengundang peneliti dan/atau tenaga ahli dari lingkungan Perguruan Tinggi atau organisasi kemasyarakatan sesuai kebutuhan.

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu bentuk partisipasi politik masyarakat yang sangat penting dalam rangka menciptakan good governance. Jika melihat bentuk partisipasi masyarakat dalam Pasal 166 Permendagri Pembentukan Produk Hukum Daerah, masyarakat selama ini dalam proses pembentukan Perda masih bersifat pasif, parsial dan simbolik. Beberapa komunikasi massa yang dilakukan hanyalah sebagai pelengkap prosedur adanya basis research (penelitian dasar) yang melandasi pelaksanaan Perda. Hal ini tidak sejalan dengan konsep yang dikemukakan oleh Philipus Hadjon, “bahwa di tahun 1960 muncul konsep demokrasi partisipasi. Dalam konsep ini, rakyat mempunyai hak untuk ikut memutuskan dalam proses pengambilan keputusan pemerintahan”. Tentunya ini yang seharusnya mesti dilakukan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kayong Utara dengan menjadikan masyarakat sebagai bagian dari pengambil keputusan, bukan sebagai pelengkap prosedur dalam pembentukan peraturan di daerah.

Pembentukan Perda yang baik harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 5 UU PPP, yaitu sebagai berikut:

  1. Kejelasan tujuan;
  2. Kelembagaan atau organ Pembentuk;
  3. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
  4. Dapat dilaksanakan;
  5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
  6. Kejelasan rumusan;
  7. Keterbukaan.

Proses pembentukan produk hukum daerah, mulai tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan dan penyebarluasan sangat penting untuk dilakukan. Untuk membangun Perda yang partisipatif, asas transparansi atau keterbukaan menjadi penting untuk dilakukan, dimana proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan daerah.

Program Pembentukan Perda yang disingkat Propemperda berdasarkan Pasal 15 ayat (2) Permendagri Pembentukan Produk Hukum Daerah, dimana penyusunan Propemperda memuat daftar rancangan Perda yang didasarkan atas:

  1. Perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  2. Rencana pembangunan daerah;
  3. Penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
  4. Aspirasi masyarakat daerah.

Edi Pranoto dalam artikelnya yang berjudul “Ketetapan Tidak Sah” mengatakan “Pemenuhan terhadap syarat-syarat dibuatnya ketetapan menjadi sangat penting, agar ketetapan yang dibuat menjadi sah, yang artinya tidak terpenuhinya syarat-syarat ketetapan, akan menyebabkan itu tidak sah atau disebut ketetapan tidak sah (nietrechtsgelding). Akibat hukum dari ketetapan yang tidak sah adalah ketetapan batal karena hukum (nietigheid van rechtswege), ketetapan batal (nietig) atau ketetapan dapat dibatalkan (vernietigbaar).

Jika melihat dasar Propemperda di atas, empat syarat tersebut merupakan satu-kesatuan, karena pada poin (C) diatas ditambahi kata “dan” sehingga apabila empat syarat tadi tidak terpenuhi, maka Propemperda yang nantinya ditetapkan menjadi Perda dapat berakibat hukum, Perda yang telah ditetapkan dapat batal karena hukum atau dibatalkan.

Aspirasi masyarakat daerah merupakan hal yang cukup penting dikarenakan masyarakat di daerah adalah mengetahui tentang dirinya dan permasalahan yang melingkupinya. Selanjutnya, pertanyaannya kemudian adalah bagaimana mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam optimalisasi Perda itu sendiri? Menurut Rival G. Ahmad, setidaknya ada 8 (delapan) prinsip, yaitu adanya publikasi yang efektif; adanya kewajiban informasi dan dokumentasi yang sistematis, bebas dan acceptable; adanya jaminan prosedur dan forum yang terbuka dan efektif bagi masyarakat untuk terlibat dalam mengawasi proses; adanya prosedur yang menjamin publik bisa mengajukan RUU selain anggota DPRD dan Pemerintah; adanya pengaturan yang jelas mengenai dokumen dasar yang wajib tersedia dan acceptable seperti naskah akademik dan raperda; adanya jaminan banding bagi publik bila proses pembentukan perda tidak dilakukan secara partisipatif; ada pengaturan jangka waktu yang memadai untuk seluruh proses penyusunan, pembahasan raperda dan diseminasi perda yang telah dilaksanakan; dan ada pertanggungjawaban yang jelas dan memadai bagi pembentukan peraturan daerah.

Jika diamati Permendagri Pembentukan Produk Hukum Daerah yang tentunya diakui sebagai mekanisme Propemperda yang berlaku bagi Kabupaten Kayong Utara, maka ada beberapa catatan, yaitu, tidak adanya adanya prosedur yang menjamin publik bisa mengajukan rancangan Perda selain anggota DPRD dan Pemerintah, tidak adanya jaminan banding bagi masyarakat, bila proses pembentukan perda tidak dilakukan secara partisipatif, tidak adanya pertanggungjawaban yang jelas dan memadai bagi pembentukan peraturan daerah yang dengan sengaja menutup peluang masyarakat untuk berpartisipasi dan tidak adanya jaminan prosedur dan forum yang terbuka, efektif bagi masyarakat untuk terlibat dalam mengawasi proses dan tidak adanya kewajiban informasi dan dokumentasi yang sistematis, bebas dan acceptable seperti naskah akademik dan raperda.

Mengacu pada catatan yang dikemukakan diatas tadi, sampai saat inipun tidak ada ruang yang cukup memadai bagi partisipasi masyarakat dalam penyusunan produk hukum daerah. Secara prosedural formal, seluruh proses dalam prosedur penyusunan produk hukum daerah adalah black box bagi masyarakat yang ingin mengusulkan atau berpartisipasi dalam penyusunan suatu produk hukum daerah. Sebenarnya, salah satu jalan atau solusi yang bisa ditempuh adalah masyarakat dapat memberikan usulan untuk penyusunan produk hukum daerah secara formal dan substantif dengan mengusulkannya melalui Unit Kerja (SKPD) terkait di pemerintah daerah atau melalui DPRD. Dari pengalaman yang ada, mengusulkan penyusunan produk hukum daerah melalui DPRD adalah jalan yang paling pendek dan tidak rumit. Yang perlu dilakukan adalah kemampuan untuk meyakinkan anggota DPRD agar bisa mengakomodasi mereka. Hal ini senada dengan apa yang dikatakan oleh pakar hukum tata negara Universitas Islam Indonesia Zairin Harahap bahwa penyusunan peraturan daerah di setiap daerah harus bersifat partisipatif yang artinya peraturan daerah juga untuk kepentingan publik sehingga publik harus terlibat secara kompherensif dalam perumusan itu. Selain itu, antusiasme masyarakat untuk terlibat secara aktif perlu ditingkatkan kesadarannya dalam mengawasi maupun memberikan masukan terkait penyusunan perda.

Kabupaten Kayong Utara sampai saat inipun belum memiliki Perda yang mengatur Penyusunan Propemperda. Pasal 16 ayat 3 Permendagri Pembentukan Produk Hukum Daerah (berlaku secara mutatis mutandis untuk kabupaten/kota-vide Pasal 17) telah mengamanatkan bahwa tata cara penyusunan Propemperda diatur dalam Perda. Diharapkan, kedepan agar bisa diusulkan eksekutif atau inisiatif legislatif menjadi Raperda sehingga nantinya akan menjadi payung hukum bagi penyusunan produk hukum yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Kayong Utara mulai dari Perda, Perbup, Peraturan Bersama KDH dan/atau Peraturan DPRD.

Tulisan ini merupakan pandangan pribadi penulis dan tidak terkait dengan instansi tempatnya bekerja.

Referensi :

Imam Ropi’i, Membangun Legislasi Daerah yang Partisipatif, Jurnal Reformasi Hukum, 8:2, (Sidoarjo, September 2007), 59.

Philipus M. Hadjon, dalam  tulisan Tomy M. Saragih, “Konsep Partisipasi Masyarakat dalam  Pembentukan Peraturan Daerah Rencana Detail Tata Ruang dan Kawasan”, 2011, diakses www.ejournal.unpatti.ac.id (16 Februari 2016).

Edi Pranoto, dalam artikelnya, “Ketetapan Tidak Sah”, 2011, www.pranata-.blogspot.co.id (16 Februari 2016).

Zairin Harahap, dalam artikelnya, “Penyusunan Perda Harus Bersifat Partisipatif”, 2015, diakses www.covesia.com (19 Februari 2016).

 

Dasar hukum :

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Keputusan DPRD Kabupaten Kayong Utara Nomor 13/DPRD/III/2015 tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2015.