HANYA MANUSIA – Hendra Blog

Sebuah Catatan dari Setitik Keniscayaan

Posts Tagged ‘UU’

image5a DILEMA BURUH DENGAN PHK DAN HAK HAK YANG DIPERJUANGKANNYANasib? Ya, kata banyak orang sudah ditentukan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, tapi Tuhan Yang Maha Kuasa pun berfirman “Nasib suatu kaum tidak akan berubah jika kaum itu tidak berusaha merubah nasibnya sendiri“, begitu pula yang terjadi pada buruh. Buruh yang selama ini menjadi kaum yang tertindas dan dikalahkan dalam menuntut hak-haknya, harus mempunyai kesadaran bahwa nasibnya ada di tangan mereka sendiri dengan memperjuangkan hak-haknya serta memberdayakan seluruh kemampuan yang ada pada dirinya. Namun, di samping itu nasib buruh juga masih harus bergantung pada negara. Hal ini bukanlah sebuah aib atau keniscayaan yang harus disembunyikan tapi merupakan suatu bentuk fairness (kewajaran) bahkan kewajiban. Mengapa? Karena negara wajib melindungi hak-hak setiap warga negaranya, melakukan pemberdayaan, mendidik, dan mencerdaskan termasuk kepada buruh.

BURUH DAN PHK

Sampai dengan awal Maret 2010, angka PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) di Indonesia tercatat mencapai 68.332 orang, sedangkan p1010244 300x224 DILEMA BURUH DENGAN PHK DAN HAK HAK YANG DIPERJUANGKANNYAkaryawan yang dirumahkan mencapai 27.860 orang (Sumber: detikfinance.com). Selain itu, rencana pelaksanaan perdagangan bebas yang dituangkan perjanjian ASEAN-Chine Free Agreement (AC-FTA) turut mejadi kuantitas persoalan khususnya bagi buruh lokal. Senada dengan itu, Muhaimin Iskandar (Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI) juga mengungkapkan bahwa terdapat kemungkinan adanya potensi peningkatan PHK sebagai akibat implementasi perjanjian tersebut jika rencana itu benar-benar terlaksana (www.portalhr.com).  Kenyataan inilah yang terjadi dan tak dapat dipungkiri sehingga nasib buruh selalu dalam posisi yang tertindas hak-haknya, dihisap tenaga dan pikirannya serta lemahnya bargaining position di hadapan pengusaha dan pemilik modal dan selalu dihantui dengan “makhluk” mengerikan yang berwujud PHK. Sekarang, sebaliknya mari kita coba melihat dengan derasnya investasi asing yang masuk ke Indonesia dewasa ini. Pembangunan di sektor investasi nasional makin merebak sehingga memberikan kesempatan kerja seluas-luasnya bagi tenaga kerja khususnya tenaga kerja Indonesia. Harusnya! Kata-kata jargon “saktinya” ini (tugas kami bagi bangsa ini adalah menciptakan lapangan kerja) kemudian terus-menerus digulirkan oleh pengusaha dan pemodal untuk meneguhkan peran mereka dalam pembangunan dan pendekatan-pendekatan kultural pun semakin diusahakan untuk meneguhkan eksistensi mereka. Namun hal ini bisa dikatakan sangat naif sekali karena mencampuradukkan antara “akibat” dengan “tujuan”. Dosen saya dulu pernah mengatakan, “tak ada pemodal yang menciptakan lapangan kerja. Ia berbisnis mengejar laba dan modal dan itulah motif dan tujuan utamanya“. Ya, lahirnya lapangan pekerjaan bukanlah tujuan, melainkan sebagai akibat di luar tujuan utamanya (unintended consequence). Nah, untuk laba dan akumulasi modal adalah intended conseqeunce-nya (tujuan yang dimaksud).

Memang, berbagai krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia tak bisa kita elakkan begitu saja. Krisis ekonomi menyebabkan banyak perusahaan yang terancam bangkrut serta ada yang harus melakukan efisiensi guna memcapai kestabilan produksi perusahaan itu sendiri. Pertanyaannya, apakah PHK menjadi solusi yang tepat? Jika kita melihat secara keseluruhan, sebenarnya tidak semua PHK yang terjadi akibat adanya krisis ekonomi. Sedikit banyaknya PHK, baik yang dilakukan secara  sepihak dan sewenang-wenang oleh pihak pengusaha dan pemodal hanya untuk mematahkan perjuangan kaum buruh dalam menuntut hak-haknya (Jurnal Analisa Sosial, edisi Mei 2002). Kondisi itulah yang sebenarnya cukup merugikan bagi kaum buruh baik secara ekonomi maupun job security (mempertahankan pekerjaan), namun bagi para pengusaha dan pemodal hal ini menguntungkan karena bisa sesukanya dengan memecat buruh lamanya dan mengganti dengan buruh baru. Belum lagi adanya kebijakan perusahan yang menerapkan sistem kerja kontrak dan praktek outsourcing. Katanya sih, ada semacam “trend” terkait tadi yakni upaya penciptaan hubungan kerja yang dilakukan agar menjadi fleksibel jika menerapkan praktek-praktek tersebut. Hal ini semakin dilegalisasi oleh Pasal 64 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Bunyinya sebagai berikut : “Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja atau buruh yang dibuat secara tertulis”. Berdasarkan pasal inilah, pemerintah (bersama dengan pengusaha) telah mengakui pemberlakuan sistem kerja kontrak dan outsourcing yang dahulu kala merupakan salah satu bentuk penjajahan koloni asing atas Indonesia di perusahaan-perusahaan perkebunan (pada waktu itu) yang ada di Indonesia. Sekali lagi, semakin jelaslah sistem hubungan kerja seperti ini tentunya merugikan serta mengingkari hak-hak buruh. Jika butuh, kontrak hubungan kerja jalan atau diperpanjang dan jika sebaliknya, perusahaan bisa memutus kontrak itu. Apa akibatnya bagi buruh? Jelas di sini tidak adanya jaminan masa kerja buruh dan lagi-lagi posisi tawar buruh menjadi semakin melemah.  Dengan demikian, maka tepatlah  asumsi (seperti yang dikatakan oleh dosen saya tadi di atas) yang menyatakan bahwa tidak ada pemodal yang berinvestasi atau berbisnis untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Tujuannya jelas yakni mengejar laba dan akumulasi modal, sedangkan terbukanya lapangan kerja hanya merupakan akibat di luar tujuan utama mereka tadi.

HAK BERSERIKAT DAN BERORGANISASI BURUH

3460196p 300x200 DILEMA BURUH DENGAN PHK DAN HAK HAK YANG DIPERJUANGKANNYABahwa kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran baik secara lisan maupun secara tulisan, memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, serta mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum merupakan hak setiap warga negara;

Bahwa dalam rangka mewujudkan kemerdekaan berserikat, pekerja/buruh berhak membentuk dan mengembangkan serikat pekerja/serikat buruh yang bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab;

Bahwa serikat pekerja/serikat buruh merupakan sarana untuk memperjuangkan, melindungi, dan membela kepentingan dan kesejahteraan pekerja/buruh beserta keluarganya, serta mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan;

Beberapa kalimat diatas adalah merupakan pokok-pokok pikiran atau konsiderans dibuatnya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Dengan undang-undang tersebut, maka setiap pekerja/buruh berhak dan bebas untuk membentuk serikat pekerja/serikat buruh dan dapat berafiliasi dengan serikat pekerja/serikat buruh lainnya baik di tingkat nasional maupun internasional. UU ini juga merupakan hasil dari ratifikasi pemerintah terhadap Konvensi Internasional ILO No. 87 pada tahun 1999 mengenai Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak Berorganisasi. Ya, hak berserikat/berorganisasi buruh dipandang sebagai suatu kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi sebagai sarana memperjuangkan terpenuhinya hak-hak buruh/pekerja seperti hak atas upah, hak buruh perempuan atas fungsi reproduksi dan hak atas kesehatan dan keselamatan kerja. Seperti dalam halnya PHK, UU ini sebenarnya juga melarang siapapun melakukan PHK kepada buruh yang sedang menjalankan fungsi serikat buruhnya dalam menuntut perusahaan untuk mematuhi peraturan perburuhan.

Berkaca dari itu semua, sebenarnya kalau melihat pengalaman, ternyata juga buruh harus secara mandiri memperjuangkan hak-haknya, memperoleh kesejahteraan yang layak, dan menempatkan posisi buruh yang sejajar dengan pengusaha. Negara (baca;pemerintah) sebenarnya (mungkin) ingin melindungi kepentingan dan hak-hak buruh tapi tidak mempunyai kemampuan untuk mewujudkan keinginan itu ketika berhadapan dengan para pemodal dan pengusaha. Singkatnya, keinginan besar tapi “kemampuan” tidak ada.

Penciptaan keharmonisan dalam lingkungan kerja harus menjadi tanggung jawab pengusaha dan buruh karena merupakan yang mutlak. Ya, istilahnya dinamakan simbiosis mutualisme. Maksudnya adalah pengusaha jelas sangat bergantung pada pekerjanya dalam menjalankan proses produksi maupun proses lainnya yang menjadi tanggung jawab buruh. Dan pada saat yang bersamaan, pengusaha/pemilik modal juga mempunyai kewajiban memberikan upah, kesejahteraan yang layak dan kesehatan serta keselamatan kerja kepada para buruh yang sudah menjadi hak mereka. Akan tetapi, semua langkah itu harus dimulai dengan kesadaran buruh untuk memperjuangkan hak-haknya tanpa melupakan kewajiban. Seperti yang telah diungkapkan di atas, buruh harus menciptakan dan menjadi bagian dari sejarahnya sendiri. Buruh tidak lagi fatalistik yang hanya pasrah seolah telah ditimpakan kepadanya „”takdir” buruk dan sama sekali tidak dapat dicegah maupun dirubah. Buruh harus menjadi humanisme (manusia yang dapat “memanusiakan” dirinya). Bebas dari belenggu “penindasan” yang pada hakekatnya adalah bentuk pengingkaran nyata atas fitrah manusia.

Sumber referensi :

  • Giddens, Anthony. 2007. Kapitalisme Dan Teori Sosial Modern. Jakarta. UI-PRESS
  • Priambudi, Komang. 2008. Outsourcing Versus Serikat Kerja. Jakarta. Alihdaya Publishing
  • Silaban,Rekson. 2009. Reposisi Gerakan Buruh, Peta Jalan Gerakan Buruh Indonesia Pasca Reformasi. Jakarta. Pustaka Sinar Harapan
  • Undang-Udang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. 2008. Pustaka Widyatama. Yogyakarta
  • Undang-undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Buruh : www.bpkp.go.id
  • http://elsam.or.id/new tanggal 12 Januari 2009
  • http://detikfinance.com tanggal 17 Maret 2010
  • http://www.akatiga.org tentang Jurnal Analisa Sosial edisi Mei 2002


CARA MUDAH MEMPELAJARI SUATU UNDANG-UNDANG

Dalam perspektif hukum positif, undang-undang merupakan perangkat normatif yang merepresentasikan jiwa dan nilai-nilai sosial dan hukum dalam masyarakat. Undang-undang adalah perangkat hukum yang mengatur pelaksanaan kegiatan-kegiatan kenegaraan, mengatur sinergitas antar lembaga-lembaga negara, filter dalam dinamika politik, mengatur dinamika kemasyarakatan, sekaligus sebagai sistem nilai yang harus dijiwai dan diimplementasikan oleh setiap warga negara. Di Indonesia, hampir tak terhitung lagi berapa jumlah undang-undang yang dibuat dan disahkan setiap tahunnya sehingga dalam hal ini, rasanya kesan yang patut digambarkan bahwa negara ini  menjadi negara perundangan terlepas dari predikatnya sebagai negara hukum selama ini. Sebagai catatan, Indonesia adalah salah satu negara dengan produk undang-undang terbanyak di dunia(www.unsrat.ac.id).

Penyebarluasan undang-undang yang telah disahkan dan diundangkan dapat diakses melalui berbagi media, baik media cetak maupun media elektronik.  Nah, di sini saya akan mencoba membahas bagaimana tahap-tahap  mempelajari undang-undang itu sendiri secara singkat. Perlu diketahui bersama bahwa mempelajari undang-undang itu dirasa cukup penting dalam melihat apakah penerapan undang-undang itu sudah teraplikasi dengan benar atau tidak. Setidaknya, di bawah ini secara umum saya jabarkan dengan ringkas mengenai teknik menganalisa suatu perundang-undangan yang berlaku, antara lain:

  1. Ketahui apa yang diatur oleh Peraturan Perundang-undangan tersebut. Dari judulnya peraturan itu kita sudah mengetahuinya. Apa yang mau diaturnya akan beda, bila judulnya berbeda. Misalnya, judul “Undang-undang tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah”, berbeda dengan “Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah”
  2. Baca lebih dulu bagian PENJELASAN UMUM. Dalam penjelasan umum ini terkandung maksud kehadiran peraturan per-UU-an ini. Baik  yang juga terkait dengan peraturam Perundang-undangan yang lebih tinggi dan yang sederajat dengannya, maupun dengan konteks sosial politik ekonomi di mana hukum ini diperlukan kehadirannya. Temukan garis politik (terkandung dalam asas-asas yang dianutnya) dan tema-tema pokok dari peraturan Perundang-undangan ini. Cari pasal-pasal yang penting, baca baik-baik sesuai dengan tema-tema pokok tersebut.
  3. Ketika ditemukan peristilahan yang kurang jelas, bacalah pasal 1 peraturan Perundang-undangan tersebut yang memuat pengertian-pengertian.
  4. Barulah baca seluruh pasal secara berurutan, agar bacaan kita bisa “menyapu” semua isinya.
  5. Lakukan kritik dan pujian terhadap undang-undang itu sebagai produk hukum, dengan menggunakan sebagai rujukan sumber-sumber sebagai berikut :
  • Konstitusi (undang-undang dasar)
  • Perjanjian Internasional (kalau ada)
  • Berkenaan dengan undang-undang yang bersifat sektoral, maka harus dilihat keterkaitannya dengan Undang-undang sektor lainnya. Misalnya UU Kehutanan harus dilihat keterkaitannya dengan UU Pertambangan, UU Pertanahan, dan lain sebagainya.
  • Kepentingan-kepentingan siapa yang hendak dilindungi dan difasilitasi produk undang-undang tersebut.
  • Hak atau kepentingan segolongan masyarakat yang dikesampingkan dan/atau diutamakan oleh produk undang-undang tersebut.

Nah, mudah-mudahan bisa dipelajari dan dipahami ya. Terima kasih.