Yusran Adhitya Kurniawan’s Blog

Indonesian Issues 2010

Strategi Penggunaan UU ITE Dalam Dunia Cyber Sebagai Kontrol Kebebasan Berekspresi Pada Media Baru

by on Oct.11, 2010, under Indonesian Issues 2010

1 Internet sebagai Media Ekspresi

Internet sebagai media yang tidak dapat lepas dari masyarakat Indonesia membuktikan bahwa internet memiliki peran yang sangat penting bagi kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan, hal ini yang menyebabkan semua elemen masyarakat, dari anak kecil hingga dewasa banyak yang menggunakan fitur internet tersebut, sebagian besar kegiatan yang dilakukan pengguna media baru tersebut antara lain e-mail, instant messenger dan berkunjung ke situs jejaring sosial, seperti Facebook, Twitter, Friendster, dan Koprol.[1] Hal tersebut sejalan dengan hasil pencatatan Alexa per 8 November 2009, bahwa Facebook saat ini menduduki peringkat teratas sebagai sebuah situs yang paling sering dikunjungi pengguna media baru di Indonesia. Secara berurutan, 10 besar situs yang paling banyak dikunjungi dari Indonesia adalah sebagai berikut:

  1. Facebook.com (situs jejaring sosial)
  2. Google.co.id (search engine)
  3. Yahoo.com (mail dan search engine)
  4. Google.com (mail dan search engine)
  5. Blogger.com (blog service)
  6. YouTube.com (video sharing)
  7. WordPress.com (blog service)
  8. Kaskus.us (local online forum)
  9. Detik.com (local news portal)
  10. Wikipedia.com (online encyclopedia)

Berdasarkan hasil dari data di atas, setidaknya ada tiga situs utama yang dapat memfasilitasi pengguna media baru di Indonesia untuk berekspresi kepada publik dan saling bertukar informasi, yaitu situs jejaring sosial seperti Facebook dan situs layanan blog Blogger.com dan WordPress.com.

Media baru semacam Blog, Twitter dan Facebook juga digunakan untuk menyampaikan kebebasan berpendapat dan berekspresi.[2] Berdasarkan hasil survai online yang dilakukan oleh ICT Watch pada Oktober 2008 yang diikuti oleh 11600 responden, ternyata 53% responden memilih Blog sebagai media informasi yang paling dapat mendukung kebebasan berekspresi di Indonesia. Dari data tersebut dapat dibuktikan bahwa pemanfaatan media bagi kebebasan berekspresi dan memperoleh informasi didapat dari media baru.

Pentingnya media baru, membuat masyarakat menjadi lebih konsumtif untuk mengakses internet itu sendiri, sehingga banyak kalangan yang membuat suatu komunitas sebagai wadah aspirasi bersama, sebagai contoh ketika komunitas Facebooker membuat komunitas yang bernama “Dukungan Bagi Ibu Prita Mulyasari”. Sepeti yang kita telah ketahui bahwa Prita Mulyasari adalah seorang ibu yang mempunyai dua anak balita, yang melakukan kritik melalui e-mail dan kemudian menyebar ke berbagai mailing-list terhadap layanan dokter dari Rumah Sakit Omni International Alam Sutera Tangerang yang diterimanya. Prita kemudian sempat harus ditahan di dalam di penjara wanita Tangerang selama tiga minggu karena didakwa, salah satunya dengan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Pasal 27 Ayat 3 tentang Pencemaran Nama Baik (melalui Internet) dengan ancaman pidana penjara maksimal enam tahun.

Berdasarkan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dengan adanya ancaman penjara di atas lima tahun, maka jaksa atau kepolisian berhak melakukan penahanan. Hanya beberapa hari setelah cause Facebook tersebut di bentuk, pada 3 Juni 2009 telah terkumpul 23.000 dukungan. Para Facebooker, yang sebagian juga Blogger tersebut, terus menyuarakan aspirasi dan ekspresinya, yang intinya meminta Prita untuk dibebaskan dari tahanan. Hal inilah yang menjadi ciri bahwa masyarakat Indonesia mulai menyadari UU ITE perlu ditempatkan pada proposinya.

Dari contoh di atas, maka media baru seperti Facebook, Blog, dan sebagainya adalah ranah publik yang memiliki peran signifikan dalam pembentukan kultur dan opini masyarakat. Kebebasan dan keterbukaan dalam berekspresi dan berinformasi dari-oleh-untuk masyarakat dapat tumbuh subur dengan pemanfaatan seoptimal mungkin layanan media baru tersebut. Dasar dari media baru yang alamiahnya bersifat cair, dapat seketika mengkristal dan menjadi sebuah parlemen online. Ketika saluran formal untuk menyampaikan aspirasi dan partisipasi publik terhambat, maka media barulah yang menjadi sarana yang ampuh, sehingga para anggota parlemen online ini merasa lebih bebas berekspresi, berpendapat, menyampaikan ketidakpuasan serta mengkritik segala sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendaknya. Parlemen online ini pun segera mendapatkan respon masyarakat yang semakin meluas dalam berbagai bentuk, termasuk dalam bentuk aksi turun ke jalan, walaupun seperti itu kemampuan untuk mengoptimalkan media baru tersebut ternyata tidak selalu berbanding lurus dengan pemahaman masyarakat atau setidaknya penggunanya terhadap aspek kebijakan dan hukum yang terkait didalamnya.

Berbagai kasus di Indonesia menunjukkan bahwa ada kesenjangan antara kebebasan berpendapat yang dikemukakan secara online dengan tindakan hukum yang menyertainya. Dengan mudah, kini seseorang yang memberikan pendapat, ekspresi ataupun informasinya melalui media baru, dapat didakwa melakukan perbuatan melanggar undang-undang. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati untuk melakukannya agar tidak ingin terjerat pada hal-hal yang dirasa dapat merugikan diri kita sendiri.

Hal-hal inilah yang kemudian dapat menjadi penghambat ataupun halangan atas kebebasan berekspresi dan keterbukaan informasi di Indonesia melalui media baru. Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya pasal 27 ayat 3, secara jelas telah memakan “korban”. Pasal tentang pencemaran nama baik secara online tersebut, adalah pasal karet yang rentan disalahgunakan untuk melindungi “perasaan” seseorang yang lebih mampu secara finansial, kedudukan maupun politik ketimbang “nama baik”.

2. Penggunaan UU ITE pada Media Baru

Dunia maya atau lebih dikenal dengan cyber sudah semakin dekat dengan kehidupan sehari-hari di masyarakat Indonesia. Salah satu situs jejaring sosial yang saat ini ratingnya sangat baik dalam mesin pencarian Google, Yahoo, Bing atau mesin pencari lain adalah Facebook. Hal ini akan menjadi permasalahan hukum apabila kita baik disengaja maupun tidak disegaja akan dijerat dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang disetujui oleh Pemerintah dan DPR pada tanggal 25 Maret 2008 dan diundangkan pada tanggal 21 April 2008.

Peran yang sangat besar dari UU No 11 Tahun 2008 tentang ITE ini untuk mengatur kehidupan manusia khususnya bagi para pengguna Facebook, ada tiga ancaman yang dibawa UU ITE yang berpotensi menimpa facebook di Indonesia yaitu ancaman pelanggaran kesusilaan [Pasal 27 ayat (1)], penghinaan dan/atau pencemaran nama baik [Pasal 27 ayat (3)], dan penyebaran kebencian berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) [Pasal 28 ayat (2)].

Peran yang sangat besar dari UU No 11 Tahun 2008 tentang ITE ini untuk mengatur kehidupan manusia khususnya bagi para pengguna Facebook, ada tiga ancaman yang dibawa UU ITE yang berpotensi menimpa facebook di Indonesia yaitu ancaman pelanggaran kesusilaan [Pasal 27 ayat (1)], penghinaan dan/atau pencemaran nama baik [Pasal 27 ayat (3)], dan penyebaran kebencian berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) [Pasal 28 ayat (2)].

Dari Pasal 27 ayat (1) UU ITE dapat kita pahami bahwa setiap user/member Facebook yang memberikan gambar-gambar senonoh atau memberikan jasa penjualan seks komersial sebagai tempat transaksi akan dapat dikenakan dalam pasal ini. Walaupun pengertian porno masih sangat kabur dan tidak dapat diinterpretasikan dengan jelas. Ataupun gambar tersebut dikategorikan sebagai unsur seni fotografi. Jadi diperlukan prosedur dan pemahaman dari para penyidik dan hakim.

(continue reading…)